Kapan? Kamis, 20 Oktober 2011, jam 11 AM – 5 PM

Saya akan membawakan Dante, yang demikian banyak memberikan pengaruh kepada arsitektur dan produk. Dan entah demikian banyak pengaruhnya terhadap lukisan, karya seni lain, sculpture, hingga musik dan film.

Membawakan Dante berarti membawa saya kembali ke tahun 2003, ketika saya memilih The Divine Comedy sebagai alat bantu saya dalam mengintepretasikan HighLine di New York.

Mari kembali ke jalan kenangan.

Di sudut Starbucks, sambil menikmati New York Cheese Cake dan minum Tazzo Tea Zen Tea, dan mendengarkan lantunan piano langsung. Ini bukan di cafe atau di mall, saya sedang ada di RS Siloam Kebon Jeruk.

Tapi bukan masalah programming (cross, dis, trans, etc) yang menarik perhatian saya, tetapi temuan-temuan dan diskusi singkat yang terjadi beberapa jam lalu. Saat sedang menyiapkan readers untuk international conference dan colloquium soal Jakarta, saya menemukan fakta menarik soal Taman Impian Jaya Ancol. Sebetulnya fakta itu pasti sudah ada dan banyak yang tahu, tapi hanya tinggal menunggu saya untuk menemukan.

Taman Impian Jaya Ancol adalah milik Pemda DKI Jakarta, kita tahu itu. Persentasenya adalah 72% kepemilikan. Pendapatannya pun milyaran, mencapai 500 milyar lebih pertahunnya. Dia adalah theme parks terbesar didunia, diluar theme park yg dimiliki Disney. Dia juga mungkin satu-satunya privatisasi pantai yang terpanjang dan terbesar di dunia ini. 1/4 dari Pantai Jakarta yang sekitar 30 km itu dikuasai oleh Taman Impian Jaya Ancol, yg notabene milik Pemda DKI.

Komisaris Utama Ancol saat ini merangkap juga sebagai Ketua Bapeda, yaitu badan yang melakukan perencanaan terhadap pembangunan di Jakarta. Dan dia pun pemerintah. Tentu saja, wajar saja toh jika bagi Pemda DKI sebagai pemilik mayoritas untuk menempatkan ‘orang dalam’nya di Ancol. Tetapi jika diingat, siapa yang melakukan ‘penyelidikan’ sebelum izin diperpanjang, dan badan itu adalah Bapeda. Ok, sebelum berlanjut ke yang tidak-tidak, isu Ketua Bapeda dan Komisaris Utama Ancol berhenti disini.

Tetapi mari llihat status kepemilikan Ancol dengan tendensi kebijakan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.

Soal Reklamasi, Gubernur mati-matian membela reklamasi, walaupun Kementrian Lingkungan Hidup dan LSM menang gugatan atas penghentian kegiatan reklamasi. Tetapi, gubernur cuek dan maju terus. Tentu saja, Ancol termasuk yang pengen banget direklamasi demi kepentingan ekspansinya, termasuk ekspansi 70 hektar Ancol Spektakular 2015, wahana baru di Ancol. Pantaslah jika kita mulai meragukan pemerintah disini.

Soal klasik lain, berapa harga tiket masuknya? Apakah privatisasi Ancol oleh pemerintah itu sesuatu yang pantas diterima?

Lepas dari Ancol, mari tengok jalan tol kita. Setahun, dua tahun kita merasakan kenaikan tarif tol. Sesuatu hal yang aneh bagi infrastruktur yang sebetulnya sudah untung, tetapi malah terus menaikkan tarifnya.

Dari kasus Ancol dan Jalan Tol maka dapat terlihat bahwa Pemprov DKI Jakarta  (dan pemerintah nasional jg untuk kasus jalan tol)  memperlakukan infrastrukturnya sebagai aset dan sarana utk mengeruk uang, bukannya sebagai fasilitas publik. Disini Pemprov DKI tidak ada bedannya dengan pengusaha real estat yang terus membangun supaya asetnya bergelembung.

Pemprov DKI Jakarta melihat wilayah Jakarta sebagai komoditas yang pantas diperjualbelikan, dia melihat Jakarta sebagai consuming site.

Tentu saja, pihak swasta melihat kota-kota sebagai consuming site, jadi ini tidak perlu terlalu dibahas disini. Kalau mereka tidak melihat ini sebagai consuming site, tidak mungkin di Jakarta banyak mall, hiperdevelopment, hingga banjir motor murah.

Bagaimana dengan khalayak publik sendiri? Masyarakat disini. Jakarta terdiri dari banyak pendatang, bisakah saya katakan bahwa sebagiannya pendatang? Mereka pun melihat Jakarta sebagai consuming site pula. Mereka dengan rela hidup sengsara di Jakarta (dempet2an di kampung kota, macet2an di jalan, bergelantungan di kereta, dll), dan secara rutin mengirimkan uangnya ke kampung dan membangun rumah impiannya di kampung. Ada juga yang bilang, Jakarta tempat cari duit. Bagi yang berpendapat seperti itu, sudah pasti memandang Jakarta sebagai consuming site, dan tidak pernah memandang Jakarta sebagai habitat.

Ketiga stakeholders besar tersebut punya persepsi sama: Jakarta as a consuming site, dan mengeksploitasi Jakarta dengan caranya masing-masing.

Jika kita kembali ke masa penjajahan dulu, Belanda perlu beberapa ratus tahun untuk akhirnya bilang: “Jakarta adalah rumah kami.” Dan saat itulah perbaikan Jakarta dilakukan, mereka membangun trem, memperbaiki kanal, memperbaiki kampung hingga mengembangkan Menteng. Saat para Belanda itu berhenti melihat Jakarta dan Indonesia sebagai tempat eksploitasi dan mulai menganggap tanah ini sebagai rumah dan tanah air, maka mereka mulai memperbaikinya – supaya mereka bisa hidup nyaman dan betah.

Belajar dari sejarah, selama ketiga pihak pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) memandang Jakarta sebagai ‘tempat cari duit’ (consuming site), maka selamanya pula Jakarta akan seperti ini.

Bagi mereka bertiga, Jakarta bagaikan satu loyang Cheese Cake yang demikian cantik dengan strawberry lezat dan kue yang demikian lezat serta tekstur yang kaya. Semua orang mau memakannya, tapi hanya memakannya saja. Tapi ingat, kue yang dimakan itu suatu saat akan habis juga. Jakarta suatu saat akan habis.

Sebetulnya siapa yang paling menderita dari perlakukan ini? Mereka adalah the powerless majority, mereka adalah kaum menengah. Jumlah yang paling banyak di 10 juta warga Jakarta, tetapi mereka tidak punya kekuatan ekonomi maupun politik untuk mengalahkan konsumsi gila-gilaan ini. Mereka yang hanya bisa mengeluh kemacetan dan kebanjiran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tetap butuh mengkonsumsi kota ini. Mereka yang didesak oleh pemerintah, dipaksakan berkonsumsi tanpa pilihan oleh pihak swasta, atau digerogoti tempatnya oleh kaum miskin kota.

Pada akhirnya, perlahan-lahan tembok kota itu akan runtuh…..

Our Common Future, 1987

Kutipan diatas diambil dari laporan UN World Commission on Environment and Development, yang telah berusia 23 tahun. Kalimat sederhana tersebut mengawali bab pertama Our Common Future atau yang kerap disebut sebagai Bruntland Report. Jika dijelaskan,  ia berarti dunia (negara) kita banyak, namun bumi kita hanya satu. Menyadarkan bahwa segala kompleksitas, energi, sumber daya, potensi dan masalah 5 milyar penduduk bumi ini berasal dari satu bumi saja.

Kalimat diatas mudah diilustrasikan kedalam berbagai skenario regional, yaitu ketika satu aliran sungai mempengaruhi kehidupan berbagai negara, misalnya Sungai Danube di Eropa dan Sungai Kuning di Cina; satu danau untuk beberapa negara Afrika. Satu yang akhirnya sangat mempengaruhi hidup banyak orang, tetapi ia harus dibagi-bagi.

Untuk pertama kalinya, isu lingkungan ditetapkan diatas agenda politik; serta terlepas dari berbagai kritik terhadap isinya, Bruntland Report berhasil menarik perhatian dunia akan ancaman bersama di masa depan. Popularitas istilah ‘sustainable development’ atau pembangunan berkelanjutan mencuat berkat laporan tersebut.

Pengertian sederhana pembangunan berkelanjutan jika diambil dari Brundtland Report yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian tersebut berangkat dari kenyataan bahwa konsep kebutuhan manusia modern, keterbatasan sumber daya dan lingkungan serta ketidakadilan. Dalam ilustrasi sederhana sering sekali pembangunan berkelanjuan digambarkan sebagai tiga cluster sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling beririsan. Bisa juga disebut bahwa sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan pilar dari pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya Bruntland Report tersebut banyak mengkritisi pembangunan yang bertumpu pada kemajuan ekonomi belaka dan mengabaikan lingkungan sama sekali. Jepang saat itu dituding sebagai salah satu negara yang hanya menggenjot perekonomian negerinya sendiri namun melakukan pengrusakan di negara-negara lain.

Paska Perang Dunia 1, Jepang mengalami transisi dramatis di bidang sosial-ekonomi dan ditandai dengan kenaikan golongan menengah. Populasi kota meningkat yang sebagaian besar disebabkan oleh migrasi dari daerah rural, sehingga menstimulasi peningkatan pelayanan dalam kota. Dalam hal ini, peningkatan kualitas hidup dinikmati oleh golongan menengah yang tinggal di perkotaan. Untuk studi kasus Jepang paska Perang Dunia 1, urbanisasi memegang peranan penting dalam perubahan tatanan ekonomi dan sosial.

Selain urbanisasi, revolusi industri dalam tatanan kehidupan Jepang turut memegang peranan penting dalam perubahan ekonomi dan sosial. Kebanyakan migran dari rural Jepang menjadi roda penggerak ekonomi Jepang seiring dengan pertumbuhan industri-industri Jepang.

Ketidakseimbangan sebagai awal Tragedi

Tragedi Minamata merupakan contoh tragedi ‘sempurna’, ketika arah kehidupan dan penghidupan hanya berdasar pada kepentingan ekonomi belaka. Paska Perang Dunia Kedua, kebijakan pemerintah Jepang menitikberatkan pada kemajuan ekonomi, dan Minamata merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran kebijakan. Dahulu desa nelayan, namun berkat lokasi dan serta kedekatannya dengan laut lepas, pada tahun 1902, Chisso memutuskan untuk mendirikan pabrik dan pelabuhan di pesisir Minamata. Chisso sendiri adalah perusahaan penghasil bahan-bahan plastik dan turunannya.

Seperti layaknya skenario desa yang berubah menjadi kota berkat dorongan revolusi industri, maka Minamata pun menikmati pertumbuhan ekonomi. Dan di lain pihak, nikmatnya pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan ketergantungan terhadap industri dan Chisso, baik bagi penduduk Minamata, pemerintah lokal, prefektur dan pusat. Terlebih ketika Chisso mampu menjadi salah satu lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Jepang di saat itu hingga saat ini.

Ketergantungan berlebihan inilah yang menyebabkan berlarutnya dan peliknya tragedi dan penyelesaiannya, yang memakan waktu hingga lebih dari setengah abad.

Keterpurukan dimulai dari tragedi lingkungan, yang kemudian menyebabkan hancurnya tatanan sosial budaya, dan diakhiri dengan mundurnya perekonomian kota. Satu persatu pilar kehidupan hancur seperti efek domino. Dalam tragedi Minamata, terjadi pertarungan antara ekologi dan ekonomi, dimana ekonomi dianggap sebagai pemenang.

Tragedi tidak musti sesuatu yang terukur, tidak musti harus ada korban didepan mata. Pulau kecil Nozaki, di ujung barat daya Jepang, memperlihatkan sisi lain tragedi. Sebuah pulau dengan pemandangan yang luar biasa indah, air demikian jernih, gereja berdiri anggun di puncak bukit, serta ratusan rusa berlarian dengan bebas.

Namun jika berjalan mengelilingi lebih jauh di pulau tersebut, dapat ditemukan ratusan puing-puing rumah di bagian utara dan selatan pulau. Botol-botol sake berserakan, sisa-sisa kehidupan dan lahan pertanian yang terbengkalai. Sekitar 10 tahun yang lalu pulau Nozaki ditinggal oleh penghuninya. Gereja Katolik yang dengan susah payah diupayakan oleh umatnya selama hampir 3 abad, ditinggalkan begitu saja setelah 60 tahun berdiri.

Tragedi sosial ini bertitik mula sama, mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Minamata, Pulau Nozaki yang tak bertuan tersebut perlahan-lahan mengalami kepunahan sosial, dan sampai akhirnya ketiadaan kehidupan sosial tersebut, perlahan-lahan mengancam keseimbangan ekologis. Keseimbangan tersebut terancam ketika jumlah rusa membludak, sehingga mengganggu rantai makanan dan termasuk merusak habitat pohon-pohon.

Pulau lain, Ojika, sekitar 30 menit dari Pulau Nozaki, menghadapi ancaman kekosongan yang sama, yaitu diperkirakan seluruh penghuninya akan meninggalkan pulau tersebut dalam jangka waktu 8 tahun jika tidak dilakukan upaya kreatif. Ketidakseimbangan komposisi penduduk muda dan tua, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang minus, hanyalah satu indikator.

Pulau Ojika maupun Nozaki seakan-akan hanya dua pulau kecil yang bahkan tak terdaftar di Google Earth. Namun keduanya merasakan dampak global dari apa yang terjadi di dunia dan bumi ini. Ketika kebijakan ekonomi Jepang dan dunia menuntut kota-kota dan negara untuk semakin global. Atau ketika melihat tumpukan sampah di tepi pantai barat Pulau Nozaki dan Pulau Ojika – dan ternyata sampah-sampah tersebut tidak hanya berasal dari Kepulauan Jepang, namun termasuk dari Korea Selatan, China, Vietnam, Philipina hingga Indonesia bagian Utara.

Tragedi sebagai Titik Awal Perubahan

Tanpa berlarut-larut mengetengahkan penderitaan warga Minamata serta carut marut tatanan sosial ekonomi paska Symptom Minamata ditemukan, sehingga lebih memusatkan apa yang menjadi titik tolak perubahan sehingga Minamata kini dikenal sebagai salah satu kota terbaik dalam upaya pemilahan dan pengolahan sampah.

Adalah generasi muda baik dari kawasan Minamata maupun dari luar Minamata yang berupaya keras menyatukan dan memperbaiki kota. Adalah Mazayumi Yoshii, salah satu generasi muda yang tergerak berupaya merubah, dengan langkah pertama yaitu mencalonkan diri sebagai walikota. Saat menjadi walikota, langkah pertama yang dilakukan adalah upacara permintaan maaf di tahun 1994. Sejak pertama kali symptom Minamata merebak 1956, tidak pernah sekalipun pemerintah lokal, prefektur maupun nasional berupaya sepenuh hati memperbaiki hubungannya dengan warga. Yoshii-san adalah yang pertama, walaupun menuai banyak teguran dari tingkatan pemerintah diatanya.

Selain upacara permintaan maaf, Yoshii-san mendorong munculnya gerakan yang kemudian disebut Moyai-Naoshi atau perbaikan tatanan sosial, yang berupaya menyatukan kembali komunitas-komunitas serta warga-warga yang tercerai berai. Dalam gerakan ini, pemerintah daerah berupaya menjadi fasilitator dan menyediakan fasilitas untuk berdiskusi dan ruang rekonsiliasi – tanpa ada maksud sedikitpun menggurui maupun memerintah. Gerakan-gerakan komunitas pun muncul paska Moyai-Naoshi, termasuk diantaranya adalah gerakan pemilahan sampah lingkungan. Hingga saat ini, Minamata mampu menyortir sampahnya menjadi 78 komponen sampah yang berbeda.

Gerakan lain adalah GAIA, yang dimotori banyak dari sukarelawan luar Minamata. Gerakan tersebut berupaya untuk memulihkan kehidupan para nelayan dan keluarganya dengan memberikan alternatif penghasilan bagi mereka. Gerakan sederhana namun memiliki makna luas, yaitu mengajarkan cara bercocok tanam, terutama budidaya jeruk – yang memang sejak dulu kala Minamata sebetulnya popular dengan hasil pertanian jeruk dan produk turunannya.

Tanggal 1 Mei 2010 lalu, pemerintah nasional Jepang, untuk pertama kalinya Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama berkunjung ke Minamata. Peristiwa tersebut demikian bersejarah dan mengawali babak baru perbaikan hubungan sosial secara keseluruhan, yaitu hubungan warga dengan negara.

Sementara di Pulau Nozaki dan Ojika, kelompok pemuda berusaha untuk memulihkan kehidupan sosial, dengan secara kreatif berusaha mengkombinasikan antara ekoturisme dan pendidikan. Di Nozaki dan Ojika,para pengunjung diajak untuk mengapresiasikan dan merenungkan pentingnya keseimbangan ekologi.

Satu Untuk Semua

Manusia hanyalah satu spesies dibandingkan jutaan spesies lainnya di seluruh bumi, setidaknya demikian yang diajarkan dalam prinsip Jimotogaku. Dari berbagai macam upaya komunitas yang muncul di Minamata, Jimotogaku sangat mengedepankan pentingnya kolaborasi, baik antara manusia dengan alam, maupun antara penduduk lokal dan ‘good practices’ dari luar Minamata.

Jimotogaku of the Soil, demikian disebut upaya masyarakat lokal untuk mengenali dirinya sendiri lewat studi terhadap dirinya sendiri. Sementara Jimotogaku of the Wind membuat masyarakat lokal untuk merefleksikan temuan akan dirinya sendiri dengan belajar dan berkolaborasi dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Dari hasil kolaborasi antara masyarakat lokal (soil) dan luar (wind) akan menghasilkan kreatifitas dan kemampuan untuk memberdayakan diri.

Prinsip Jimotogaku mengajarkan bahwa jika ada sesuatu yang tidak dimiliki kota, jangan berusaha untuk mempunyai hal tersebut, tetapi lebih pada upaya untuk menghargai potensi yang dimiliki kota dengan berusaha untuk mengoptimalkan hal yang ada. Penciptaan hal baru dapat dicapai dari melakukan kombinasi antara yang sudah ada dengan energi kreatifitas yang dimiliki oleh komunitas.

Upaya menghargai, dimulai dari satu hal yang kecil. Karena dari satu hal tersebut kadang dengan mudah mempelajari potensi dan identitas suatu wilayah. Dari satu aliran sungai, maka dapat dipelajari potensi tumbuhan dan binatang, potensi jangkauan suatu sungai. Kunci dari keberhasilan prinsip jimotogaku, one is everything, yaitu adalah upaya komunitas untuk menjadi sadar akan potensi yang dimiliki.

Secara tidak langsung pengalaman dan kolaborasi seakan menjadi bentuk pendidikan bagi masyarakat lokal dan disaat bersamaan menjadi kumpulan pengetahuan-pengetahuan baru bagi yang lain.

Pendidikan sebagai Jembatan antara Dunia dan Bumi

Semua pengalaman yang diperoleh dari kumpulan tragedi maupun upaya untuk melakukan perubahan, merupakan kumpulan pengetahuan dan pengajaran. Dari seluruh kejadian mengajarkan sesuatu, dan ternyata pengalaman adalah pendidikan yang terbaik.

Pendidikan bisa menjadi jembatan antara rumah dan dunia, antara negara dan bumi, antara manusia dan alam, antara alam dan pikiran. Lewat pendidikan, alam pikiran manusia ditempa sejak awal. Relasi-relasi dianggap ideal dan kebijaksanaan dan kedewasaan manusia ditempa.

Sehingga disimpulkan, bahwa salah satu jalan mencapai dunia yang satu adalah melalui pendidikan. Tetapi pendidikan yang seperti apa? Apakah yang tersegregasi seperti layaknya pendidikan selama ini? Atau apakah yang holistik – pendidikan yang menyeluruh baik secara tubuh, emosi, nalar maupun spiritualitas dan prilaku, dimana dengan ekologi (bumi) menjadi roh dalam tiap bagian pendidikan? Pendidikan holistic yang mengedepankan hubungan/relasi, keseimbangan dan kesertaan, dibandingkan prestasi dan nilai belaka?

Sehingga perlu meredefinisikan ulang mengenai pembangunan (berkelanjutan), bagaimana ia terus berlanjut tetapi tetap mengakar pada lingkungan. Bagaimana membangun kesadaran baru bagi manusia untuk melihat keseluruhan relasi alam dan hubungan-hubungan didalamnya. Model pembangunan berkelanjutan seharusnya memiliki konteks, dan bukanlah model yang general yang wajib diterapkan dimana-mana.

Demikian juga dengan pendidikan. Sudah waktunya mengeluarkan diri dari kotak sekaligus mempertanyakan kembali: apakah tujuan pendidikan itu? Apakah yang ingin dicapai melalui pendidikan yang selama ini homogen?

Tragedi-tragedi diatas, dengan tepat mengajarkan, bahwa tidak mungkin ekologi dan lingkungan hidup menjadi satu bidang sendiri, dimana dengan mudah lingkungan hidup dinominalkan. Tetapi lebih tepat jika ekologi menjadi dasar bagi semuanya. Mengapa demikian? Dengan mudah hal tersebut dijawab melalui kutipan diatas: “Dunia kita banyak, namun bumi kita hanya satu.” Seluruh kegiatan sosial dan ekonomi manusia, tak mungkin terjadi jika tidak ada lingkungan hidup dan ekologi.

Paper diatas ditulis untuk dipresentasikan dalam Seminar Sustainable Development oleh Japan Foundation (30 Juli 2010, Jakarta).

Elisa Sutanudjaja adalah seorang ‘mantan’ arsitek, berpendidikan di Universitas Tarumagara dan University of New South Wales. Dia sekarang mengajar di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Tarumangara, dan menjadi peneliti di Rujak Center for Urban Studies. Di waktu senggangnya, dia suka menegur pelanggaran tata ruang yang terjadi disekitarnya, sekaligus menegur Bapeda DKI Jakarta bersama-sama teman-temannya di Koalisi Warga untuk Jakarta 2030. Kegiatan terakhirnya per tanggal 30 Juli 2010 ini adalah baru kembali dari Shanghai setelah workshop marathon bersama 27 delegasi dari negara Asia dan Eropa. Dia dapat dihubungi di elisa@rujak.org

Nahh, silakan dibaca dulu, dan hubungi saya yaaa kalau ada yang minat tergabung dalam Architecture for Humanity untuk Chapter Indonesia (akyu sedang merintisnya, tapi syaratnya berat juga euy, makanya kudu berkomitmen serius )

Siapakah dia Arsitek Komunitas?

1. Arsitek yang bekerja untuk kaum tuna wisma atau ‘miskin hunian’.
2. Yang terlibat di perbaikan kampung miskin kota, rekonstruksi pasca bencana, dan perbaikan desa.
3. Yang bekerja lebih untuk kepuasan daripada untuk uang, lebih sebagai respon terhadap situasi sosial daripada sebagai pemilik kualifikasi akademik.
4. Yang menghormati tradisi, budaya, pengetahuan dan keahlian rakyat dalam hal rancang bangun, yang percaya dan melaksanakan metode partisipatif.
5. Yang berkomitmen untuk biaya-murah dan teknologi tepatguna dan kearifan lokal dan konteks.
6. Yang mendengarkan rakyat, memahami hidup dan kebutuhannya, menolak untuk memaksakan pandangan, represenasi, dan kekuatan dirinya di dalam rancang bangun.
7. Yang peduli terhadap aspek psikologis penghuni dan dimensi sosio-kultural dari pengembangan hunian.
8. Yang memperhatikan iklim dan lingkungan dan berkomitmen untuk pembangunan lestari.
9. Yang perjuangan kreatifitasnya tidak dibatasi oleh pencarian bentuk baru melainkan doing more with less, dan seeing big in small.
10. Yang memiliki klien tidak hanya individu, kelompok, dan komunitas, melainkan juga kelas (rakyat miskin, kelompok terkena bencana, tuna wisma) bahkan masyarakat secara keseluruhan.
11. Yang lebih bekerja dengan rakyat daripada untuk rakyat.
12. Yang inventif menggali sumberdaya dari rakyat dan lingkugan terdekat sebelum mencari keluar
13. Yang bekerja tidak sebatas menangani gejala melainkan menangani akar masalah. Dia tahu kemiskinan hunian adalah gejala dan ketidak-adilan sosial adalah akar masalah.
14. yang memiliki visi kemasyarakatan
15. yang selamanya dalam proses belajar
16. yang pekerjaannya tidak selalu menyediakan melainkan juga memfasilitasi
17. yang tidak bangga dengan apa yang dia lakukan tetapi menjadi sebab
18. Mereka bukan individu melainkan tim. Mereka bekerja bersama dan ’kebersamaan’ adalah etos mereka. Sinergi adalah mantra mereka. Mereka multi-disipliner dalam hal keahlian dan karakter.
19. Bukan menyediakan jasa melainkan pemberdayaan adalah visi mereka
20. Proyek kecil adalah pijakan untuk belajar, up-scaling dan city-wide adalah tujuan
21. yang bertindak lokal dan berpikir global. Yang ruang semestanya mikro maupun makro
22. Yang memimpikan perubahan sistem/ kemapanan, yang mereformasi persepsi dan praktek.
23. Tidak terlatih secara formal kadang justru berasal dari komunitas.

On City and Consumption:

- Consumption is ideological. The is an ideological arena and the contradictions of consumption. The consumption has a key role to play in maintaining social relationships between people and their physical environments.

- Urban form is an ideological and urban culture is the active project of the urban bourgeoisie who use a city as a means of asserting their social dominance. However much consumers’ interests are taken into account in urban planning, they are not and cannot be in control of the process. In short, (consumptive) ideologies are constructed for a purpose: to fulfill the aims of a powerful social group, at the expense of a less powerful social group.

- City is the site of consumption.

- The promotion and marketing of cities operates as form of socialization which is intended to convince local people that the commodification of the city is entirely positive and that their role within this process is valued. The process itself is commodity aestheticism.

- The impact of consumption upon the city may give an impression of city life, very different to that which is felt on the ground.

- In a open market, discourse places do indeed become “commodified”, regarded as commodities to be consumed and as commodities that can be rendered attractive, advertised and marketed much as capitalists would any product, and we hence need to appreciate the constituents of this discourse – considering as we do the various turns that the discourse takes for different “actors” in the process – and their various practical consequences.

Saya buta sekali dengan program ini, tidak tahu sama sekali, jadi bagi yang ingin berminat turut serta dalam program ini, harap hubungi Japan Foundation Indonesia. Tapi berkat kegigihan staff Japan Foundation dalam upayanya untuk terus menelpon serta karena tidak mau mengecewakan orang yang sudah merekomendasikan saya, akhirnya saya diseleksi dan lolos. Terpikir untuk tidak jadi pergi, karena terkena cacar air tepat 4 minggu sebelum perjalanan, dan belum foto paspor pula. Namun entah bagaimana, kalau misalnya harus pergi ya harus pergi.

Wajib hukumnya bagi seorang (mantan) praktisi arsitektur untuk melakukan ziarah arsitektur, alias architorture — demi mengingatkan mengapa kami yang berprofesi sebagai arsitek memberhalakan diri demi bangunan. Tentu saja beberapa prioritas saya adalah karya-karya SANAA, dan saya beruntung melihat 4 karyanya (3 SANAA dan 1 Ryue Nizhisawa). Kenapa SANAA, ya karena Pritzker. Lalu beberapa karya arsitek lainnya.

Dan seperti biasa, berkat semua aplikasi google, dari google maps, google earth, google translate dan google search – terbitlah rencana itinerary yang cukup detil dan mencengangkan. Lalu berkat beberapa website untuk mencek jadwal kereta dan tarif kereta, semuanya terlihat cukup lancar. Akhirnya saya pun di hari kedua, meluncur dengan berani di kota yang baru pertama kali saya jajaki itu, dan naik kereta. Sekadar informasi ada 616 stasiun kereta di kota Tokyo (ya, kota Tokyo, bukan propinsi Tokyo). Dan mungkin Tuhan tahu ada berapa banyak perusahaan kereta yang beroperasi, dan mungkin ada yang bisa menjawab juga mengapa cuma Toei yang kerja sama dengan Tokyo Metro, kenapa tidak semuanya. Kenapa stasiun untuk jalur JR dan dengan jalur-jalur lainnya (seperti Tokyu, Metro, Odakyu, dll) seperti musuhan. Hanya ada beberapa hal yang pasti, di tiap super development milik Tokyu, dibawahnya pasti ada stasiun kereta.

Semua itinerary, peta, jadwal, jalur jalan kaki dan tarif kereta ada!

Dari segala bangunan yang saya lihat, mulai dari kuil Shinto super moderen di Sasebo sampai kuil Budha di Asakusa yang super ramai dengan anak sekolahan, saya seperti melihat slide show super cepat. Seperti ada didalam Nozomi dan dari kaca jendela saya ada begitu banyak bangunan — setidaknya itu yang terlintas dalam pikiran saya. Ada beberapa bangunan yang sengaja saya simpan untuk perjalanan berikutnya, yaitu tepatnya April tahun 2011 bersama suami. Saya berharap New Tokyo Towernya Toyo Ito sudah jadi saat itu (sekarang masih setengah jalan), begitu juga Tokyo Forum (ya, dari sekian banyak karya yang tidak saya kunjungi, karya besar Rafael Vinoly itu saya lewatkan), Fukutake Hall nya Ando dan Sakuragaku, serta Nezu Museum – karena saat itu tutup. Dan mungkin saat saya kembali ada banyak proyek-proyek baru menyambut kedatangan saya nanti. Sisanya cukup sukses.

Dan dari semua itu, ada satu yang begitu menggugah dan membuat terpana, yaitu Moriyama House dari SANAA. Pritzker 2010 benar-benar tepat!

Setelah turun di stasiun, kami (saya dan Alex Lee dari New Zealand) harus berjalan sekitar 500 meter dan bertanya kesana kemari demi menemukan rumah itu. Kami memasuki gang-gang tipikal daerah perumahan. Saat itu kami sudah berada di Kanagawa Prefecture, alias bukan di Tokyo lagi. Rumah-rumah Jepang, yang sempit, dan gangnya yang sempit, dan kadang hanya bisa dilewati orang dan sepeda saja. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, nampaklah kubus-kubus dan kotak-kotak putih bersih – kontras dengan penampilan abu dan coklat suram tipikal rumah-rumah yang lain.

And here we are ... in front of train station

let's keep walking ....

Look, what we found!

Dari semua ketertutupan rumah-rumah lain, tiba-tiba rumah itu memiliki etalase kehidupan, dengan menampilkan sisi paling privat dalam semua rumah, yaitu kamar tidur penghuninya! Melongok kedalamnya, saya jadi tahu siapa penghuninya. Dia mungkin cowok muda yang modis, terbuka (soalnya gordennya tidak tertutup), dan mungkin sedikit malas – karena tidak membereskan ranjang. Dia seorang arsitek, karena begitu banyak buku-buku arsitek tersusun, dan mungkin suka minum matcha. Masih muda dan sedikit petualang, dan pecinta baseball.

Window Living

Lalu ada lagi yang bisa dipelajari dari karya Toyo Ito. Itik buruk rupa itu memang ada. Dari bangunan yang demikian buruk rupanya – Alex menyebutnya UGLY! – didalamnya ada interior yang demikian penuh mimpi dan serasa membawa kita ke dunia lain.

The Ugly sitting duck

and we have red swans inside

Selain dari karya-karya arsitektur, ini dia daftar 10 hal-hal yang sangat saya sukai di Jepang:

1. TOILET !

2. TRAIN, tepat waktu dan cepat – tapi saya tidak suka Shinkansen Nozomi though bikin saya deg2an karena takut telat naik

3. PEOPLE, terlepas dari kesulitan mereka berbahasa Inggris, mereka berupaya sekuat tenaga untuk membantu!

4. FOOD … dari Okonomiyaki hingga traditional Fine Dining di Kyoto

5. Sakura, yep, we got 2 different cherry blossoms, before and after Minamata!

6. SNACK

7. COOL BREEZE SPRING

8. Nozaki Island + The most beautiful beach I ever see!

9. KIT KAT

10. TOKYU HANDS, wakaka

Internet cepat sudah pasti menyenangkan – tapi sengaja gak dimasukkan ke daftar, soalnya siapa sihhh yang gak senang dengan koneksi internet super cepat dan stabil, bahkan di daerah terujung sekalipun?

Saya harap, karya-karya yang saya sengaja saya lewatkan (dan kalau diingat-ingat saya belum lihat Osonbashi di siang hari), tetap membuka minat dan menjaga excitement untuk kunjungan berikutnya. Yokoso Japan 2011!

Does Jakarta know where it’s going, at least until 2030?

Our future?: The image shows a simulation of climate change impact on Jakarta in 2030 in a business-as-usual scenario made by Hadi and Susandi in 2007. The simulation shows that in 2030 the inundation from sea level rise would reach Soekarno-Hatta Airport. Nana Firman of Citizens Coalition for Jakarta 2030 said the spatial planning draft might bring Jakartans to this scenario by 2030. Courtesy of Armi Susandi

The city administration has laid out its plan for the city’s future, but a coalition of citizens who scrutinized the draft plan says the future as the administration sees it is ambiguous, vague and likely to get millions of Jakartans nowhere, with the city worsening from almost every aspect.

Members of the Citizens Coalition for Jakarta 2030 have met several times and read the draft they received in late December from rtrwjakarta2030.com. The group found vague assumptions in the plan, such as to limit the city population to 10 million by 2030. Not only does this show Jakarta is a closed city, it is also unrealistic, Sri Palupi from the Institute for Ecosoc Rights said Wednesday.

Other problems in the draft include its lack of strategies.

From an environmental perspective, Nana Firman, a citizen with environmental concerns, said the draft looked fine at first glance. “It covers all aspects including air, energy, water and the preservation of urban forests,” she said. But delving deeper, she found the draft lacked real strategies.

“It talks about alternative energy, but how, what? It doesn’t say.” Nana said the environmental part of the draft looked like a shopping list, but lacked explanations on how to use the goods.

The coalition working on housing issues also found major problems in the spatial planning draft.

“It is too open to interpretation, which means anything could happen,” Suryono Herlambang from Tarumanagara University said.

The plan mentions a vertical trend of housing, but fails to establish rules to develop high-rise buildings without damaging the environment.

Herlambang said research conducted by his university showed that most existing high-rise buildings violated the rule of the ground-to-floor ratio, reducing the city’s capacity to absorb rainwater. Most high-rise buildings also build basements, which also reduces their water absorption capacity, he said.
Earlier, the Jakarta Mining Agency reported that the development of basements often extracted and wasted a lot of groundwater and later caused land subsidence.

Herlambang and other coalition members on housing said Jakarta should direct its vision toward vertical living that was more in line with environmental sustainability, by maintaining a good ratio of water catchment areas and open spaces. The group also recommended a plan that recognized the less orderly, more organic settlements such as kampungs, and integrated the improvement of kampungs into master plan.

Kampung residents should be allowed and facilitated to improve their neighborhoods on their own. Both developments should encourage mixed neighborhoods, Herlambang said.

“Whether vertical or landed, housing should embrace all social classes in one neighborhood and provide for mixed use. Housing developments should enhance the social, economic and environment qualities of the city,” he said.

New high-rise residential buildings tended to be monoclass, with luxury apartments for the upper class and low-cost apartments for the middle- to lower-income earners, Herlambang said.

If the current draft is passed and becomes a map for the city’s future, the housing plan may lead Jakarta to become a highly segregated city with a damaged environment, he said.

Palupi also found many articles that would lead to discrimination against the urban poor and newcomers. “It blatantly says the development of the reclaimed land in the northern coastal area is for the upper-middle class,” she said.

“It also doesn’t guarantee a city that is comfortable for youths, children and women.”

The draft says that for vertical housing in the new reclaimed area, Kelapa Gading and Penjaringan in North Jakarta is for those from the middle- to high-income bracket. It also says low-cost apartments will be built in slum areas around the Tanjung Priok seaport, Kamal, Kalibaru, Koja, Cilincing, Pademangan and in Penjaringan, North Jakarta.

In a document obtained by the coalition, containing the principles of the spatial planning draft, the city administration says it has shifted the concept of stakeholder to shareholder.

Marco Kusumawijaya from rujak.org said the shift raised concerns because it could lead to a
domination of private developers in the future of Jakarta’s spatial planning regulation.

Mentions of the phrase “estate management” doubled their suspicion, Herlambang said, because this probably means land management in Jakarta will be bestowed to private developers as indicated by the present mushrooming of superblocks such as Central Park, Kemang Village and the like.

Inne Rifayantina from Indonesian Volunteer Network said the domination of such large, private developers rendered public ownership unsafe because of looming eviction or land acquisition with unfair prices.

“Estate management is private management of certain neighborhoods. It could be good if the private sector was the community itself. But often the private sector is large developers who manage and set their own rules for a certain area,” Herlambang said.

“What is happening now is that developers set rules that violate the city administration’s rules, such as the ground and building ratio,” he said.

Palupi said according to the draft the solution to Jakarta’s many problems was the eviction of poor people. To increase the open green spaces, the city administration plans to use middle- to low-income housing areas, but not malls that sit on once-green areas.

For flood mitigation, it was also the poor who would be evicted, she said.

“This shows the cruelty of this plan.”

New York City 2030

The Big Green Apple: A birds’ eye view of New York City, which is set out to be a “Greener, Greater New York”, in its spatial planning until 2030. Courtesy of NYCPlan

Before putting together their 2030 spatial plan, New York City planners posed a question to residents: What kind of city should it become?

According to a New York City spatial plan report, answers from thousands of citizens, community leaders and advocates suggested that the strengths of New York City were in concentration, efficiency, density and its people, but above all in its unending sense of possibility.

The planners then prepared a city spatial plan so when they posed the question: Will you still love New York in 2030? to citizens; they would answer: yes.

With the slogan, “A Greener, Greater New York,” the metropolis aims to tackle challenges posed by climate change. By 2030, it aims to attract 900,000 more people to the city, currently populated by 8.2 million.

“By absorbing 900,000 new residents, instead of them elsewhere in the US, we can prevent an additional 15.6 million metric tons of greenhouse gas from being released into the atmosphere,” the report said.

From the initiatives laid out in the plan, the climate change strategy is the sum of the initiatives.

Strategies, from reducing the number of cars to building cleaner power plants and addressing building inefficiency, are aimed to help reduce emissions by more than 30 percent, the report continued.

The New York City administration identified three main challenges: growth, an aging infrastructure and a precarious environment. Estimates say that the city’s population will grow past 9 million. By 2030, virtually every road, subway and railway will be pushed beyond its capacity. This growth will place new pressure on an infrastructure that is aging beyond reliable limits. The city also realizes that as the population grows and infrastructure ages, the environment is at risk.

five strategies to address the challenges of New York

Housing:

• Create homes for almost 1 million more New Yorkers, while making housing more affordable and sustainable.

• Ensure that New Yorkers live within a 10-minute walk of a park.

• Clean contaminated land in New York City.

Water:

• Open 90 percent of the waterways for recreation by reducing water pollution, preserving natural areas.

• Develop critical backup systems for aging water networks to ensure long-term reliability

Transportation:

• Improve travel time by advancing transit capacity for residents, visitors and workers.

• Reach a “state of good repair” on New York City roads, subways and railways for the first time.

• Reduce traffic gridlock through better road management and congestion pricing.

Energy:

• Provide cleaner, more reliable power for New Yorkers by upgrading the energy infrastructure.

Climate change:

• Embark on a long-term effort to develop a comprehensive climate change adaptation strategy.

Melbourne 2030

As one of the most prominent cities in Australia, Melbourne has sophisticated infrastructure. With abundant sporting, cultural and recreational opportunities, The Economist placed it as the world’s most livable city in 2002 and 2004.

The capital of Victoria, however, faced serious transport issues. In 1996, the government’s Department of Infrastructure and Australian Bureau of Statistics recorded that 3 percent of workplaces in most regions are only accessible within 40 minutes by public transport.

Car usage dominated the road systems workplaces as it was deemed faster.

When the Victorian government drafted its long-term spatial plan, named Melbourne 2030, in 2002, it focused on making the city more compact by developing activity centers to be for more than for shopping.

“Activity centers will be the main focus of the major change over the next 30 years,” said the government in Melbourne 2030.

The government also envisioned that in the next 30 years, “Melbourne will grow up by up to 1 million people and will consolidate its reputation as one of the most livable, attractive and prosperous areas in the world for residents, business and visitors.”

The government had nine elaborate strategies in the draft but did not put forward its target indicators for each. It made specific targets on average annual dwelling per area to support its main goal to become a compact city.

To involve citizens in the planning process, the government released Melbourne 2030 and the draft implementation plans for a period of public review and comment.

Citizens could submit their feedback to the Department of Infrastructure via post and Internet. There were also information available at several public places.

The initial comment period, to Feb. 14 2003, was to provide interested parties the chance to comment on how Melbourne 2030 works overall, whether the implementation plans are workable and whether there were any unforeseen issues needing further consideration.

Public information sessions were available at various venues around the metropolitan area following the release.

London 2020

To develop London as an exemplary, sustainable city is based on three themes: strong, diverse long-term economic growth, social inclusivity so Londoners have the opportunity to share in its future success and fundamental improvement of London’s environment and resources.

The plan enables Londoners to participate in shaping the future of their city, the mayor, Ken Livingstone, says.

After completion, the plan  will be monitored in an annual monitoring report that will analyze the state of strategic planning in London and set priorities for the coming year. The report will be made public and discussed with stakeholders. The results may lead to changes in the way the plan is implemented if necessary.

The beginning of the plan introduces London’s challenges such as the difficulty of traveling in the city, increasing business costs, social exclusion and discrimination, acute housing shortages and increasing pollution.

The plan realizes that growth can damage the city’s environment but London does not want to limit it; thus it sets out to make London more compact to accommodate growth without encroaching on open, green space.

The plan also wants to ensure equality in multicultural London. The plan’s policies are organized in two categories: thematic and crosscutting.

The thematic has four themes: Living in London includes housing, communities, diverse population and neighborhoods; working in London — economic context, office accommodation and improving the skills and employment opportunities for Londoners; connecting London — policies regarding transportation and traffic; and enjoying London — consumer culture, sport, tourism and improving London’s open environment. The crosscutting policies are divided into three topics: using and managing natural resources, designing a compact city and developing semi-natural and man-made water systems.

Sydney 2030

Australian city Sydney’s plan for 2030 is documented in the book Sustainable Sydney 2030: The Vision.

The book starts with an explanation that the Sustainable Sydney 2030 plan is a call to action in response to the community’s ideas for creating a better Sydney, followed by quotes by Sydneysiders about what kind of city they want Sydney to be.

According to the plan, Sydney people want a city: “where people walk”, “which lifts the spirits”, “where public spaces invite people to pause and contemplate — where public space invites humanity”.

In the book, Sydney’s mayor Clover Moore MP states a consensus on the way forward for making Sydney a greener, more global and connected city was reached after more than a year of discussions and listening to Sydney’s diverse communities.

The vision for Sydney is a green, global, connected city. The city aspires to be internationally recognized as an environmental leader.

It will reduce its greenhouse gas emissions and plan new housing opportunities integrated with vital transport facilities, infrastructure and open space. It will remain Australia’s most significant global city with tourism attractions and investments in cultural infrastructure, icons and amenities. It will be easy to get around with a local network for walking and cycling, and transit routes connecting the villages, center and the rest of inner city.

Ten targets to accomplish the vision by 2030 are:

The city will reduce greenhouse gas emissions by 50 percent compared to 1990 levels and by 70 percent compared to 1990 levels, by 2050.

The city will have capacity to meet up to 100 percent of electricity demand by local electricity generation and 10 percent of water supply by local water capture.

There will be at least 138,000 dwellings, 48,000 additional dwellings in the city for increased diversity of household types, including a greater share for families.

Around 7.5 percent of all city housing will be social housing, and 7.5 percent will be affordable housing, delivered by not-for-profit or other providers.

The city will provide at least 465,000 jobs including 97,000 additional jobs with an increased share in finance, advanced business services, education, creative industries and tourism sectors.

The use of public transport for travel to work by city center workers will increase to 80 percent and the use of non-private vehicles by city residents for work trips will increase to 80 percent.

At least 10 percent of city trips will be made by bicycle and 50 percent by pedestrian movement.

Every resident will be within a 10 minute (800 meter) walk to fresh food markets, childcare, health services and leisure, social, learning and cultural infrastructure.

Every Sydney resident will be within a three minute walk (250 meter) of continuous green links that connect to the Harbour Foreshore, Harbour Parklands, Moore or Centennial or Sydney Parks.

The level of community cohesion and social interaction will have increased based on at least 45 percent of people believing most people can be trusted.

Five big moves to manifest the vision of sustainable Sydney

• A revitalized city center at the heart of global Sydney

• An integrated inner Sydney transport network

• A livable green network

• Activity hub as a focus for the city’s Village Communities and Transport

• Transformative development and sustainable renewal

Sebetulnya catatan ini sudah membuat saya gatal dari bertahun-tahun lalu. Kegundahan muncul sejak tahun 2008 dengan munculnya properti yang selalu membawa embel2 hijau, entah dalam klaimnya maupun namanya. Sehingga munculah tulisan kegundahan saya disini dan disini. Keduanya adalah tulisan sama, namun yang terakhir adalah versi original dan memuat beberapa opini dan diskusi antar rekan.

Bagi para optimis, mereka mungkin dapat melihat ke”hijau”an produk tersebut sebagai hal yang positif. Mereka bilang, tak apalah salah sedikit, tapi setidaknya ada yang memulai. Ada lagi yang bilang, anggap saja sebagai proses pembelajaran.
Tapi saya tidak bisa begitu dan duduk diam mulut terkunci. Saya jengah. Karena saya jengah, jika ke”hijau”an developer hanyalah di permukaan saja demi marketing gimmick. Properti butuh trend baru, agar produknya laris manis. Properti di Indonesia butuh tema, makanya ada satu periode dimana produk real estate berasa seperti produk keluaran Dunia Fantasi.

Saya jengah dan blingsatan ketika mereka menyantap kekhawatiran dan keprihatinan dunia, yaitu global warming dan climate change, sebagai strategi dan cara berjualan. Ini masalah serius, bukan waktunya promosi kredit dan konsumsi. Di saat dunia seharusnya mengerem tingkat konsumsi, produksi dan sampah, maka mereka justru memakai isu tersebut supaya terjadi konsumsi dan konsumsi terus. Ini tak hanya terjadi pada developer, tetapi juga pada produk-produk non real estate. Untuk mudahnya sebut saja upaya-upaya ‘mencat dirinya hijau’ sebagai Greenwashing. Penjelasan singkat mengenai Greenwashing dapat juga dibaca disitus GreenLifestyle disini dan disini.

Kegundahan akan produk-produk ‘green’ – baik yang benar-benar green maupun tidak – juga dituangkan dalam pertanyaan disini. Akankah justru produk2 tersebut membawa pada tingkat konsumsi yang baru? Tapi itu pertanyaan lain yang bisa didiskusikan pada kesempatan berbeda.

Kembali lagi kepada trend hijau. Pertengahan tahun 2009, saya sangat terganggu dengan iklan properti yang terletak relatif dekat dengan rumah saya. Didalam iklan tersebut tertulis besar-besar: Buy Green To Make Green. Dan dibawah iklan tersebut tertulis: The Royale Springhill Residences: The first green apartment in Indonesia. Saya terganggu, dan tergelitik. Kemudian saya mengamati maket, melihat lokasi, melihat kantor pemasaran, meminta brosur, dan membaca website mereka disini. Saya berusaha menggali informasi dan membandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman saya selama ini: Bagaimana mereka dengan beraninya mengklaim diri sebagai ‘The first green apartment in Indonesia”.

Tapi akhirnya saya tidak tahan, sampai 2 hari lalu saya mengambil brosur lain, yang kembali mengklaim hal yang sama. Dan akhirnya ketika saya mencoba meng-google mencari informasi baru tentang proyek tersebut, saya malah menemukan berita luar biasa lagi, seperti yang saya baca disini. Lebih berani lagi mereka mengklaim begini: The one and only concept Apartment in Indonesia with Green Label Certification.

Kemudian saya tuangkan dalam status facebook saya, dan komentar dari beberapa kontak pun cukup menarik. Dan salah satunya malah memberitahukan siapa-siapa nama orang yang sebaiknya dihubungi untuk saya tanya lebih lanjut. Dan dari situ saya bertemu fan page The Royale Springhill Residences. Wah saya pikir pas banget nih, setelah beberapa kali gagal mengirimkan email melalui contact us nya situs resmi Springhill Group. Akhirnya saya (terpaksa) menjadi fans, demi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengganjal sejak 6 bulan lalu! Kalau tidak dikeluarkan, saya bisa ambeien kali.

Saya bertanya beberapa hal yang mendasar: atas dasar apa mereka mengklaim dirinya sebagai the first green apartment building? Apakah sudah ada standarnya? *sayangnya saat ini semua pertanyaan dan jawaban dari pihak marketing DIHAPUS dari wall fan page tersebut – bukti ketidakprofesionalan atau ketidakdewasaan ? Tapi itu cerita lain. Tapi untungnya saya masih menyimpan jawaban-jawaban mereka dalam inbox notification saya! Fiuh …

Mereka menjawab kurang lebih begini: “meminta saya untuk menghubungi mereka, supaya mereka bisa menjawab pertanyaan saya.”

Tentu saja itu hal aneh bukan? Bukannya saya sekarang saya sedang menghubungi mereka. Lalu saya meminta mereka menjawab di ruang publik saja. Karena pertanyaan saya ini untuk kepentingan publik juga.

Dan berikut yang mereka jawab:

"Group kami adalah Founder of Green Building Council di Indonesia. Dan The Royale
SpringHill sendiri didesign oleh tenaga2 profesional dibidangnya masing2 salah
satunya dibagian arsitek yaitu xxxxxx xxxxx, beliau merancang gedung dan tata
letak didalamnya sedemikian rupa supaya The Royale SpringHill hemat energi.
Dan dengan besarnya nominal yg dikeluarkan untuk project kami The Royale SpringHill
tentunya kami tidak hanya sekedar bicara. Terima kasih,kami harap penjelasan dari
kami cukup.  "

Waow, jawaban yang mengejutkan dan sekaligus menunjukkan kedangkalan pengertian mereka atas kata green. Terutama dibagian ‘besarnya nominal yang dikeluarkan untuk project kami’. Terlebih lagi mereka menitikberatkan pada status mereka sebagai Founder Green Building Council Indonesia – sejajar dengan Pertamina dan Medco yang menjadi founder juga. Dan tentu saja jawaban tersebut BELUM menjawab pertanyaan saya yaitu dari mana dan apa standar klaim The First Green Apartment di Indonesia.

Lalu untuk kedua kalinya saya tanya lagi, dari mana asalnya klaim tersebut. Dan darimanakah asal Green Label Certification yang diklaim oleh beberapa situs dan iklan2 online lain. Dan saya pun  menambahkan beberapa pertanyaan, seperti, jika susah menjawab, tolong jawab beberapa pertanyaan standar yang menyangkut apakah bangunan itu hijau atau tidak, misalnya: bagaimana penghuninya bermobilisasi, apakah ada angkutan umum (LEED tahun 2005 sudah memasukkan moda transportasi publik sebagai salah satu penilaian), apakah catnya mengandung bahan beracun, bagaimana mereka mengolah sampah, bagaimana mereka mengolah air hujan, resapan air, etc etc etc … (saya lupa berapa banyak lagi, karena komentar saya sudah dihapus mereka). Itu adalah pertanyaan standar yang ada dalam Basix, Green Star Rating (Australia) maupun LEED (US GBC). Dan saya mencoba cek situs Green Building Council Indonesia, dan mencoba mencari apakah standar versi Indonesia sudah keluar atau belum. Hasilnya kurang memuaskan, hanya ada berita di Jakarta Post yang mengatakan katanya sudah keluar dan bakal dijadikan Peraturan Gubernur di tahun 2010. Menilik dari pemberitaan Jakarta Post, maka inilah kurang lebih yang bakal ada dalam LEED versi Indonesia:

The main “Greenship” guidelines are:

The availability of access to public transport

The availability of parking spaces for bicycles and changing rooms

The management of rainwater

The protection or restoration of open spaces

The constructing of absorption wells

The usage of water-efficient plumbing

Water quality and usage monitoring

The recycling of “wudhu” (Islamic method of washing oneself before praying) water

The usage of grey water and black water recycling systems

The monitoring of a building’s energy usage

Reporting on emission reduction

Optimizing the usage of environmentally friendly cleaning products

Using recycled materials

Smoke-free building

Natural lighting

Surveying the building users’ comfort – dikutip dari sini.

Saya pun memakai aturan universal yang pasti ada di setiap negara – terlepas dari kondisi geografis kota tersebut.

Dan ini dia jawaban mereka:

"Terima kasih atas pertanyaan2nya, semua akan kami tampung. Kembali bahwa kami
adalah bagian marketing dari The Royale SpringHill, bila ibu ada wkt silahkan mampir
untuk lihat lokasi dan unit contoh yg ada di lokasi. Kami harap setelah semua
pertanyaan ibu kami jawab ibu bisa membeli product kami. Salam sejahtera."

Dan setelah itu saya menjawab lagi, tapi tidak bisa muncul di wall mereka. Dan ternyata, selidik punya selidik saya sudah di UN-FANS, alias dikeluarkan dari fans mereka. Dan ketika saya iseng mencoba masuk lagi dalam fans mereka, saya tidak bisa memberikan komentar sama sekali.

Hingga sampai saat terakhir pertanyaan saya tidak terjawab. Saya bertanya 1+1, tapi jawaban yang mereka berikan adalah A,B, C alias ‘gak nyambung bo’. Seandainya pun green certification mereka berasal dari GBCI (saya masih berusaha mencari berita penganugerahan Green Certification kepada TRSR – tapi masih NIHIL hasilnya), lalu apakah desain mereka sudah mencerminkan ketentuan rilisan baru GBCI diatas? Bukankah pertanyaan yang saya tanyakan memiliki kesamaan dengan rilisan GBCI.

Tak lama kemudian, di fan page tersebut keluar tulisan begini:

Mohon maaf friends in green, kami tdk melayani perdebatan dalam forum ini. Bila teman2 ingin tahu lebih banyak tentang The Royale SpringHill, silahkan datang ke lokasi dan kami akan memberikan informasi yg teman2 butuhkan. Trims

Tadinya saya ingin bertanya dan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah pertanyaan dapat disamakan dengan perdebatan? Tak hanya komentar saya yang dihapus, ada juga yang mengatakan saya ‘kepo’ – bahasa yang saya tidak sangka akan saya temukan di sebuah fan page yang mengaku produknya unggul, tidak mengerti Springhill sama sekali – kritik tanpa tahu duduk masalah, dan lain-lain sebagainya.

Saya belum berani mengklaim bahwa Properti diatas melakukan GreenWashing atau tidak, karena hingga saat ini saya belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak The Royale Springhill Residence. Walaupun jika dilihat dari situs greenwashing index, maka yang perlu diamati dan dinilai hanya dari iklan dan tampilan situs – tidak perlu jawaban resmi dari pengeluar produk. Tapi saya memberikan ruang bagi The Royale Springhill Residences untuk menjelaskan klaim dan sertifikasi mereka.

Namun ada beberapa hal yang dapat didiskusikan disini terkait dengan pemberitaan Kompas atas taman terbang yang dimiliki The Royale Springhill Residences (TRSR). Jika kita datang ke Springhill, taman terbang tersebut berada diatas basement super besar yang menghubungkan garasi-garasi hunian Springhill Golf Residences yang mengelilingi apartemen TRSR. Jadi ‘taman terbang’ tersebut bak menutupi ‘danau beton’ berisikan mobil-mobil dan jalan mobil. Setidaknya itu persepsi saya yang sudah entah berapa kali mendatangi taman terbang tersebut. Jika dalam artikel tersebut disebutkan 60% dari total lahan perumahan tersebut adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), tapi apakah RTH yang berupa taman terbang tersebut mampu memenuhi keseluruhan fungsi RTH, terutama fungsinya sebagai resapan air hujan dan mengurangi run off stormwater (duh, Prof Weirick, sampai sekarang saya susah menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia). Kemana air hujan meresap ? Ke dinding beton atau dak beton? Big HAHA.

Lalu tidak disebutkan lebih lanjut mengenai 2 fungsi RTH tersebut, yang sangat vital dengan kondisi dan letak pengembangan, yang walaupun secara administratif berada di Jakarta Pusat, namun hanya berjarak beberapa kilometer dari Pantai Utara Jakarta. Dan tentu kita mahfum dong dengan problema Pantai Utara Jakarta, penurunan air tanah (akibatnya juga berpengaruh ke penurunan tanah) dan intrusi air laut ke daratan.

Saya tidak menentang kehadiran green building di Jakarta. Justru saya menyambut sekali akan hadirnya Bangunan hijau yang BENAR-BENAR hijau. Bukan jadi-jadian, gimmick, bogus, marketing kit, alat konsumerisme belaka. Bangunan hijau yang bukan sekadar menempelkan solar panel lalu beres, yang bukan sekadar menggunakan teknologi impor super canggih lalu distempel hijau. Tidak berarti hanya karena memungkinkan cross ventilation dan natural lighting yang baik – maka langsung distempel HIJAU; karena pada dasarnya cross ventilation dan natural lighting adalah syarat sangat dasar bagi sebuah hunian. Tidak berarti hanya karena memasang ribuan pohon disini situ atas bawah maka langsung sertifikasi HIJAU nongol di situs. Hijau tidak semudah dan sesederhana itu.

Persepsi yang salah, tuntunan yang salah, justru membawa kita ke lubang sumur yang dalam. Tujuan yang diinginkan pada akhirnya tidak tercapai.

Mari kita renungkan kembali, apa itu sustainable/green/lestari/berkelanjutan JIKA dilihat dari perspektif Indonesia, khususnya Jakarta. Saya berterima kasih pada Profesor negeri asing dan firma negeri asing tempat saya sekolah dan bekerja dulu (sekitar 6-7 tahun yang lalu – sudah tua saya ternyata) yang telah memperkenalkan saya pada apa itu Sustainable Architecture/Development/city, etc. Dari pengetahuan dan pegalaman serta standar yang berada di negeri asing – mari bersama-sama mencari apa yang cocok bagi kota dan negara kita.

Tahun ini ada jalur TransJakarta lewat didepan rumah tante. Dengan segala pengalaman buruknya, tante berpindah ke TransJakarta.
Di pagi hari, dia bisa kembali ke masa kanaknya, saat bermain bebas di Kota. Membayar 2000, berangkat jam 6 pagi. Hanya perlu waktu kurang dr 20 menit. Ujarnya: ‘enak naik busway, kayak mrt di singapore.’

Seorang tante-tante, dari golongan menengah, tinggal di gated community, hidup makmur dan memiliki mobil. Tapi dia bisa berpindah pola dengan mudah begitu jalur TransJakarta lewat persis didepan kompleksnya.

Jakarta adalah kota yang tidak konsisten, meninggalkan program setengah jalan, untuk program yang lain. Program TransJakarta terlupakan, malah menyambut proyek 10 trilyun MRT atau puluhan kilometer 6 lajur baru jalan tol dalam kota. Perjalanan TransJakarta baru dimulai, tapi sudah disunat dan tidak jelas kelanjutannya.

Objective: Singapore Design Week, Design City 2050, Marina Barrage, Ion (Muji, ya ya, saya tahu di Jakarta juga ada), Wheelock (toko coklat yang kayak apotik itu, desainer yang sama dengan Times nya UPH) .
Singapore Design Week dan Design City 2050 adalah rangkaian acara yang berhubungan dengan desain (mulai dari grafis, foto hingga arsitektur).

Tenggat waktu balik York Hotel : 2.30 PM

6.30 AM : bangun, buat teh, mandi

7.45 AM : makan pagi

8.30 AM : keluar dari hotel, titip barang di 206

8.35 AM : Quincy Hotel (Ong+Ong), 22-24 Mt. Elizabeth Road
Hotel butik terbaru dengan kolam renang atap transparan.

8.50 AM : naik bus ke Australian High Commission (depan Singapore Botanical Garden) demi melihat pameran mahasiswa COFA-UNSW dan Woodheads International. Melewati Camden Medical desain Richard Meier, sudah hampir 20 th kali, tapi masih menarik untuk dilihat.

8.55 AM : Sampai di AHC, harus antri dan security check, sihhhhh dan tidak bisa bawa kamera, tidakkk !!!!

9.05 AM : akhirnya sampai juga didalam gedung dan menikmati ide2 dari mahasiswa COFA tentang how you define Singapore Success? Hehe
Dan Woodheads tentunya

9.20 AM : Keluar di AHC dan menunggu bus balik ke Orchard MRT

9.30 AM : ada didalam MRT menuju Marina MRT

9.35 AM : menunggu bus menuju Marina Barrage dan akhirnya

9.50 AM : sampai di Marina Barrage, langsung ngacir foto2 di tepi luar Barrage (kepanasan) dan menuju Sustainable Singapore Gallery demi menggali dan mengamati lebih dalam lagi. Tapi untuk kedua kalinya, lupa melihat ruang pompanya, hihi.

10.45 : Menunggu bus balik ke MRT Marina

11.00 : didalam MRT Marina menuju City Hall depan Padang

11.15 : Sampai di City Hall MRT, memutar menuju City Hall. Akhirnya sampai juga, Dari lantai 2 hingga 4 penuh dengan eksibisi. Terima kasih untuk kartu nama Rujakku, dapatlah press kit dan tag Media, untuk pertama kalinya saya dilabeli sebagai media

11.20 : Penjelajahan didalam City Hall dimulai. Sayangnya ada beberapa eksibisi yang tutup. Setidaknya saya melihat 10 ruang eksibisi dengan tema dan negara yang berbeda. Dari Taiwan, Inggris, Itali, Singapura, Prancis dan satu negara Eropa Timur yang mendadak amnesia saya lupakan namanya.
Highlights:
1. Melihat desain souvenir Singapore yang amat sangat kreatif dan kental akan keSingaporeannya.
2. Upaya arsitektur Italia untuk bangkit
3. Ternyata desain ala Rusia masih ada
4. Sayang instalasi ruang publilk untuk orang buta tutup!! Padahal saya sangat pingin lihat.
5. Gambar Carlo Scarpa keren

1.15 PM : Kabur dari City Hall. Naik bus berhenti 1 stop saja untuk ke

1.15 PM : kantor Woha di 29 Hongkong Street demi melihat visi Singapore 2050 dimata mahasiswa NUS. Workshop ini diadakan dibawah bimbingan principals WoHa.
Kantor WoHa merupakan 2 shophouses yang diubah menjadi kantor. Saya pingin mampir ke lantai 5nya untuk melihat open air lounge nya, tapi Basheer sudah memanggil

1.35 PM : keluar dari kantor, dan jalan cepat2 ke Central Clarke Quay melewati orang-orang yang sedang makan siang, sighh, saya belum makan dan haus

1.45 PM : sampai di Bras Basah Central sampingnya Ken Yeang’s National Library. Dan hiksss, mereka sedang bazaar buku dan segala buku ada kaliii. Tapi Basheer di lantai 4 sudah menanti …..

1.50 PM : tiba di Basheer. Ambil buku WoHa (di Aksara mahalnya amit2), 3 edisi a+t, dan 1 buku tentang kompetisi. Bersama dengan 2 hunting buku hari sebelumnya di Books Actually dan Borders plus buku tentang arsitektur Italia yang saya beli di City Hall, total ada
10 buku teballl yang dibeli (dan harta terbaru saya adalah kumpulan kritik dari Ada Louise Huxtable: On Architecture!!). Ternyata disana lama karena yang a+t nya nyempil ! Selamat tinggal Muji dan cafe coklat.

2.20 PM : Setelah urusan GST dll selesai, tunggu bus di bawah. Sial, 5 buku beratnya kayak karung beras. Tuh buku Woha sudah hard cover, besar pula. Apalagi sebelumnya sudah ada buku itali, press release desing week, dan segala brosur yang ada disana.

2.45 PM : sampai di belakang Ion … Sial, buku2 dan brosur2 sudah bikin tangan mau putus. Ditambah lagi jalan nanjak
Selamat tinggal Muji (iya tahu, di Jakarta ada)

2.55 PM : sampai di hotel, bus ke airport sudah mau berangkat. Untung koper dan barang2 ikea saya sudah dimasukkan ke bagasi

Lalu apa ‘moral story’ dari cerita perjalanan ini? Bukan menunjukkan apa yang saya lakukan hari itu, atau pamer ya.
Saya merasa, dengan perencanaan mendetail (melewatkan waktu 1 jam malam sebelum untuk menghitung waktu dan menyusun jadwal), peralatan pendukung yang reliable (BB, google latitude dan promo XL-M1 adalah triple combo maut!), sarana transportasi publik yang terjangkau, jejaring trotoar, dan bangunan yang saling terkoneksi satu sama lain (bukan tipe loe-loe, gua-gua) ditambah sangat terjangkaunya biaya transportasi plus disiplin pengemudi bus yang tepat waktu: menjadikan saya mampu mengunjungin 5 tempat berbeda dalam jangka waktu kurang lebih 6 jam. Biaya yang saya habiskan berdasarkan kartu mrt saya sekitar 5 SGD!

Pemikiran awal: MRT adalah salah satu jawaban akan masalah mobilitas. Bus memperbaiki masalah aksesbilitas. ERP memaksa orang berpikir panjang untuk punya mobil. Jalur pejalan kaki dan hubungan harmonis antaranya dengan bangunan dengan sesamanya dan infrastruktur transportasi membuat mudah pejalan kaki dan seakan menganjurkan kita si penghuni kota (citizen) untuk berjalan kaki. Mereka tidak bisa jalan sendiri, mereka bergantung satu sama lain. Dan sebagai bonus: Google Maps menjadi instrumen urban dan transportasi yang mampu melengkapi dan menjadi penyatu manis bagi semua unsur transportasi dan kota diatas.

Elisa: happy google user