Search

OpenUrbanity

Architecture, Urbanism, Knowledge, Data

Rumah tinggal di tengah Jakarta

Jakarta bukan kota yang padat. Dia kota yang boros. Lebih dari 90% lahannya sudah terbangun, dan mayoritas terdiri atas rumah 2 lantai dengan luas masing-masing tanah minimal 200m2. Alih-alih dengan ketat melindungi zonasi dan tata ruang yang telah direncanakan, sudah sejak lama gubernur-gubernur Jakarta (dan pemerintah nasional) memaksakan diskresi dan mengabaikan pelanggaran tata ruang yang korbannya biasanya ruang terbuka hijau.

 

jakarta yang tidak efisien, 90% terbangun namun didominasi oleh bangunan 2 lantai

Berdasarkan riset yang belum dipublikasikan oleh why factory, kepadatan wilayah terbangun Jakarta kalah jauh dari Singapura. Kepadatan terbangun Jakarta didominasi oleh bangunan dengan Koefisien Lantai Bangunan 2, sementara Singapura 8. Karenanya, walaupun jumlah penduduk Singapura lebih kecil dari Jakarta, Singapura lebih padat dari Jakarta pada wilayah terbangunnya, dan memastikan 30%++ wilayahnya didedikasikan menjadi hutan dan taman kota demi konservasi.

 

Singapore, wilayah terbangun kurang dari 70%.

Pemborosan di Jakarta pun merambah ke kota-kota penyangganya. Tak hanya dalam hal ruang, tapi juga mobilitas, dimana lebih memprioritaskan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Dalam hal ini termasuk boros eneegi dan boros (lagi-lagi) ruang.

Kemalasan regulator pun nampak dari keengganan mereka untuk melihat kenyataan di lapangan, misalnya sudah begitu banyak bangunan-bangunan hingga zonasi yang sudah tidak relevan lagi untuk kota Jakarta. Kemalasan ini ditambah dengan kegagalan mereka untuk benar-benar membuat rencana tata ruang 20 tahun ke depan. Alih-alih, yang ada malahan zonasi bangunan yang sudah berdiri dimasukkan sebagai zonasi 20 tahun ke depan.

Ada zonasi dan bangunan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Jakarta sekarang. 30 tahun lalu mungkin pabrik dan gudang di Pluit masih relevan, namun sekarang tidak relevan, seiring dengan naiknya UMK Provinsi Jakarta. Akhirnya malah dialihfungsikan sebagai tempat futsal, restoran hingga dibiarkan kosong. Pluit tidak sendirian disini, Sunter dan Ancol juga termasuk didalamnya.

 

Eks pabrik dan gudang di Pluit

 

Dan ada jenis-jenis rumah yang juga tidak relevan di Jakarta, misalnya rumah dengan kavling besar, seperti di Grogol Petamburan, Pulomas hingga sebagian Kebayoran Baru dan Senayan. Serta banyak perumahan BUMN dan kementerian yang tersebar di Jakarta

 

2 lahan depan belakang ini total 2100m2

Pemborosan pun bisa jadi mengarah pada ketidakadilan juga. Di saat yang sama, kampung kota di satu keluraha. dipaksa untuk padat, sementara di kecamatan yang sama, kelurahan lain malah tidak padat dan didominasi oleh rumah 2 lantai seperti diatas.
Sebagai contoh, Kelurahan Kelapa Gading Barat memiliki luas 4.53km2 dengan penduduk 8,515 (2014), lalu satu Kotamadya dengan itu, Kelurahan Lagoa dengan luas (atau sepertiga dari luas Kelapa Gading Barat) 1.58 km2 memiliki jumlah penduduk hampir 5x lipat dari Kelapa Gading Barat (44,105). Kelurahan Lagoa itu didominasi oleh kampung, sehingga kota menjadi tidak adil jika memaksa kampung untuk lebih padat dari sekarang, dan mengabaikan pemborosan tata ruang yang menjadi mayoritas di Jakarta.

Sayangnya Jakarta tidak punya visi yang jelas. Mau dibawa kemanakah hunian warga Jakarta? Apakah untuk kelas menengah (dan atas) diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar tanpa insentif, regulasi, deregulasi dan penuh diskresi; sementara yang kelas miskin terus dikejar-kejar penggusuran atas nama ruang terbuka hijau, pembangunan hingga pariwisata, dan solusi bagi si miskin hanya terbatas pada rusunawa, rusunawa dan rusunawa.

Jakarta (dan Indonesia) sebetulnya sudah dengan tegas menyatakan hak atas tempat tinggal yang sejahtera (UUD 1945 pasal 28H), namun tidak pernah dijabarkan dan dilaksanakan. Sejahtera itu tentu bukan rusunawa seluas 24m2 untuk 5 orang, dengan perjanjian 2 tahun yang perpanjangannya ada di tangan pemerintah provinsi serta sewaktu-waktu dapat diusir dari rusunawa tanpa ada kompensasi sepeserpun. Perjanjian sewa rusunawa di Jakarta hanya meneriakkan lantang-lantang ketidakamanan bermukim. Belum proses masuknya para penghuni ke dalam rusunawa dengan paksaan (penggusuran) sehingga menihilkan arti kata sejahtera itu sendiri.

Pengakuan pemerintah atas hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (dan tidak ada keterangan soal asal KTP, atau punya KTP atau tidak), seharusnya diwujudkan tanpa ada korting dan tanpa bias kelas ekonomi maupun sosial. Sesederhana itu. Caranya pun tidak hanya satu terbatas rusunawa saja, jika kondisi lingkungan hidup kurang baik dan sehat, bisa memperbaiki infrastruktur. Bahkan jauh sebelum amandemen UUD 1945 yang menghasilkan pasal 28H tersebut, Pemprov DKI Jakarta di tahun 1970an sudah melaksanakan Program Perbaikan Kampung Terpadu (Kampung Improvement Program). Mengapa makin kemari imajinasi pemerintah makin terbatas dan sempit?

Kampung Kebalen, bagian dari KIP, penerima Aga Khan Award

Lalu bagaimana kelas menengah? 1 lahan pabrik di foto Pluit diatas memiliki lahan hampir 1 hektar, atau 10.000m2. Dalam lahan tersebut bisa dengan mudah dibangun hunian untuk ratusan keluarga kelas menengah, dan bisa ribuan unit untuk kaum joblo. Dengan KDB 60% dan tinggi bangunan 8 (berarti 7 lantai untuk unit, dan lantai dasar untuk fasilitas bersama, maka kurang lebih akan mendapatkna 500 unit ukuran 65m2. 65m2 itu adalah standar luas unit social housing untuk keluarga di Berlin.

Bagaimana proyeksi harga sewanya? Bisa ditentukan dengan mengambil harga sewa x% dari total penghasilan rata-rata keluarga yang diformulasikan berdasarkan data. Cara ini dipakai oleh Berlin. Fasilitas bersama bisa menggunakan standar Vienna, yang menyediakan dari perpustakaan hingga kolam renang. Harga sewa pun bisa variatif dengan memperhatikan berbagai macam analisa data, mulai dari harga tanah, profil calon penyewa, biaya-biaya pembangunan dan fasilitas, dll. Jangan malas, analisa data untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik.

Dengan nilai NJOP maksimun 20.000.000 untuk tanah 1 hektar tersebut, maka tanah menjadi seharga 200.000.000.000 (200 milyar). Biaya pembangunan untuk 48.000 m2 bangunan tersebut (tanpa basement) mencapai sekitar 192 milyar (dengan biaya 4 juta/m2), dan total 1 hektar itu menjadi 400 milyar. Pemerintah bisa membangun kerja sama dengan pemilik lahan dengan berbagai macam skema. Pemerintah juga jangan berpikir harus kembali modal, toh saat dia memperbaiki jalan, dia tidak pernah berpikir kapan pengeluaran aspal akan kembali modal bukan?

Hunian sejahtera pun harus bisa memberikan kontribusi kepada kotanya. Dengan campur tangan langsung pemerintah, maka dia dengan mudah memastikan penerapan best practice (asal ada niat), baik itu standar bangunan hijau, daur ulang, pemanfaatan air hingga IPAL komunal. Misalnya, penghuni yang mau tinggal disana, diharuskan memakai transportasi umum dan publik (ekstrim, tidak perbolehkan kepemilikan kendaraan bermotor), berjalan kaki dan sepeda; diwajibkan melakukan daur ulang hingga pengolahan sampah rumah tangga. Aturan terakhir sebetulnya sudah diterapkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi bagi penghuni rusun-rusunnya.

Ruang 40% diluar KDB bisa memberkan kontribusi kembali kepada kota melalui berbagai macam fungsi, entah itu sebgai penyerapan air demi meminimalkan run-off (limpahan air ke riol kota), hingga paru-paru kota melalui ruang terbuka hijau.

 

Contoh social housing di Madrid, Spanyol

 

Flat karya Engelen Moore, modulnya cocok untuk social housing

Pemerintah macam DKI yang punya APBD demikian besar, serta penyerapan demikian rendah, sebetulnya kalau punya visi, niat dan kesadaran bisa saja dengan mudah menyediakan perumahan (sewa jangka panjang) terjangkau dan aman (dari penggusuran) untuk warganya. Pemerintah nasional dan BUMN pun bisa (dan harus) kontribusi, mengingat Jakarta sebagai ibukota negara dan kota dimana kantor-kantor pusat berbagai BUMN itu berada. Untuk kelas menengah pun bisa bertambah nilai plus, alias cantik seperti 2 gambar diatas. Untuk kelas ekonomi lemah, bisa cantik seperti ala Romo Mangun di Kali Code, utilitarian seperti KIP, ekletik ala kampung susun usulan Ciliwung Merdeka. Kampung kota harus dipertahankan (dan diperbaiki fasilitas dan infrastruktur), karena kampung kotalah yang menjadi identitas sejarah dan sosial serta keunikan Jakarta.

Punya visi berarti: mengakui hak (asasi) warga negara atas hunian sejahtera dan aman. Niat, ya niatnya untuk memenuhi visi itu tanpa memiliki niat utama berdagang seperti pengusaha. Karena itu sah-sah saja pemerintah memberikan subsidi cerdas pada hunian. Kesadaran, sadar akan tugasnya sebagai pemerintah, sebagai regulator dan sebagai abdi negara. Pemerintah membuka keran suplai tempat tinggal berkualitas, sambil mengontrol harga sewa. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keragaman opsi tempat tinggal, yang sesuai dengan kelas ekonomi dan profesi. Ini bukan ide sosialis atau kiri, tapi tawaran solusi terintegrasi dan manusiawi bagi terwujudnya tempat tinggal sejahtera dengan lingkungan baik dan sehat bagi segenap penduduk Jakarta. Kuncinya ada pada keberagaman solusi.

 

Jelang Mei: Refleksi terhadap kota yang kejam

 

Taktik penggusuran di Pasar Ikan, taktik yang terinspirasi dari suksesnya Kalijodo (Foto oleh Febrina Firdaus – Rappler)

Sebagai yang lahir dan besar di era Orde Baru, bulan Mei menjadi spesial bak burung Phoenix, hancur terbakar dan kemudian lahir dari debunya.

Hidup di era itu, ada kedamaian dan kemakmuran. Kota tempat saya tinggal begitu bersih dan tertib. Tidak ada pengemis di sudut-sudut kota. Semua terlihat sejahtera di jalan-jalan utama.

Namun di saat bersamaan, terasa aura ketegangan. Ketegangan pada orang tua ketika kami merayakan Imlek dan sembayang, sesuatu yang belum saya pahami saat masih SD-SMP. Kami selalu cepat-cepat berlalu ketika membuang kembang di muara sungai, hal yang tidak dijelaskan oleh orang tua namun akhirnya saya pahami.

Namun sejalan waktu, saya mulai membuka sendiri lembaran-lembaran untuk memahami ketegangan itu sendiri. Ada banyak orang yang membaca buku-buku Pramoedya dan merasa tergugah dan terbuka matanya disaat itu. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah membaca satupun karya Pramoedya, bukan buku-buku itu yang membuat tergugah. Pada satu hari saya melihat foto aksi penolakan relokasi di Kedung Ombo, mungkin di Majalah Tempo atau di Kompas. Foto itu diambil dari jarak jauh, dan Romo Mangun berdiri disitu. Mungkin saat itu saya kelas 6SD.

Belakangan saya tahu, betapa jahatnya pemerintah Orde Baru, dalam intimidasi, pengucilan hingga turunnya militer dalam kasus Kedung Ombo ini. Atas nama pembangunan, katanya.

Lalu bulan Mei 1998, seperti banyak yang mengalami dan ingat, kita melihat kehancuran bangsa dan kebangkitannya. Kisah itu sudah banyak diceritakan dan diulang dari beragam sudut pandang.

Dalam setahun ke belakang, akhir-akhir ini ingatan saya pada foto Romo Mangun dan Kedung Ombo itu kembali. Mungkin dimulai dari Pergub DKI Jakarta tentang 5 tertib dan tentang pemberian honor kepada TNI dan Polri dalam kegiatan penegakan ketertiban. Lalu ketika menggali soal heboh UPS pada APBD 2014, mengapa saya menemukan banyak kontribusi DKI kepada TNI dalam berbagai rupa-rupa. Ada apa ini?

Lalu Kampung Pulo, di akhir Agustus 2015. Kabar sebelum penggusuran saya ketahui dari laman facebook teman yang mengutip seruan Pak Sandyawan, seorang pejuang kemanusiaan yang lama tinggal dan berkarya di Bukit Duri. Yang kemudian saya siarkan ke twitter. Penggusuran terjadi pagi hari beberapa hari kemudian. Di sore yang sama, saya berkunjung ke Kampung Pulo. Melihat deretan kendaraan besar aparat gabungan dan deretan backhoe menghantam dan menggaruk satu persatu rumah, diiringi isak tangis beberapa orang. Di saat bersamaan, banyak keluarga mendorong gerobak, berusaha memasukkan barang-barang ke bajaj dan berusaha mencari tempat tinggal baru. Atas nama pembangunan.

Di tahun 2016, belum hilang penggusuran Kampung Pulo dan sebagian Bukit Duri, kembali Kalijodo digusur. Dimulai dari sesuatu yang absurb, kecelakaan mobil maut yang terjadi jauh dari Kalijodo. Dilanjutkan dengan perang urat syaraf di media, intimidasi, dan sebagainya. Saya melihat deretan puluhan truk aparat gabungan keluar dari KaliJodo, saya menunggu lama di perempatan Bandengan, melihat banyak sekali pasukan penggusur itu. Atas nama ruang terbuka hijau.

Kemudian Pasar Ikan, hanya butuh 9 hari dengan menggunakan strategi serupa di Kalijodo. Strategi yang menurut pemimpinnya, strategi sukses. Di pagi Senin penggusuran itu, saya hadir, sekitar jam 10 pagi, melihat backhoe menghancurkan rumah-rumah itu dari kejauhan. Melihat petugas PAM mengangkut meteran air dari rumah-rumah itu, melihat para penduduk mendorong gerobak lagi dan lagi, dan tentu deretan truk-truk aparat parkir di pinggir kanal. Atas nama wisata bahari.

Berbeda dengan Kedung Ombo yang saya melihat dari foto di majalah/koran di dalam rumah nyaman dan dekat orang tua, Kampung Pulo-Kalijodo-Pasar Ikan terjadi di depan mata saya, di era yang seharusnya berbeda, dan saya tidak berdaya. Proses tanpa dialog, mengabaikan sejarah panjang dan kehidupan yang telah lama disana, dihapus dalam sekejap seperti tak ada nilainya, seperti prilaku orang-orang kesetanan dan kalap, serta tamak.

Saya pedih ketika membaca stigma: mereka ilegal, mereka pencuri, mereka pemalas. Akhirnya mereka tidak dihargai sebagai manusia, mereka hanya dilihat dari selembar kertas tanah.

Kegilaan tidak berhenti, puncaknya saat pemakluman oleh sebagaian orang atas penggunaan aparat TNI sebagai bagian dari penggusuran. Lupa sejarah, lupa kesakitan masa lalu. Kota kejam dan fasis ini. Inikah masa depan yang kamu mau? Tidak apa kejam pada yang lain, asal sampah saya terangkat setiap hari dan jalan rusak cepat ditambal. Tidak apa ada acara-acara yang dibubarkan, asal saya bisa cepat mengurus ijin buka minimarket secara cepat. Peduli amat dengan teluk Jakarta, asal gak korupsi (katanya). Tidak apa-apa kembali ke kenyamanan semu, asal saya bisa kacaan di sungai.

Saya bak kembali ke masa pertama melihat foto Romo Mangun dan Kedung Ombo. Seperti anak kelas 6 SD tak berdaya. Sambil kebingungan mengapa kita membiarkan ini semua terjadi? Atas nama apa?

 
Catatan: tulisan ini janganlah dipahami sebagai menolak perbaikan administrasi dan pelayanan. Perbaikan layanan bisa sejalan juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial, serta permusyawaratan. Perbaikan pun bisa terjadi tanpa harus mengorbankan lingkungan dan kehidupan. 

[Terjemahan] Laudato Si – demi merawat rumah kita bersama

Demi Merawat untuk Rumah Kita Bersama

(1) Segala puji bagiMu, Tuhanku “. Dalam lirik lagu gereja yang indah ini, Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti saudara dengan siapa kita berbagi hidup kita dan ibu cantik yang membuka tangannya demi memeluk kita. “Segala puji bagiMu, Tuhanku, melalui Saudari kami, Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengatur kita, dan yang menghasilkan berbagai buah dengan bunga warna warni dan rempah-rempah”
(2) Saudari ini sekarang berteriak kepada kami karena kerusakan yang kita telah timpakan pada dirinya melalui penggunaan tak bertanggung jawab dan penyalahgunaan karunia Tuhan padanya. Kita telah melihat diri kita sebagai tuan dan penguasanya, berhak untuk menjarah dirinya. Kekejian hadir dalam hati kita, terluka karena dosa, juga tercermin dalam gejala kesakitan yang jelas dalam tanah, dalam air, di udara dan di semua bentuk kehidupan. Inilah sebabnya mengapa bumi sendiri, terbebani dan tertutup limbah, termasuk yang paling ditinggalkan dan dianiaya oleh keburukan kamii; dia “mengerang di kesusahan” (Roma 8:22). Kami telah melupakan bahwa kita sendiri adalah debu tanah (lih Kej 2: 7); tubuh kita sendiri terdiri dari unsur-unsur nya, kita menghirup udara dan kita menerima hidup dan penyegaran dari perairan nya

Tidak ada apa pun di dunia ini yang bisa kita hiraukan (kontribusi: Aditya Livandi)
(3) 

 

Presiden sedang belajar

Salah satu teman saya kerap sekali berkata, presiden kita sedang on job training. Tp training nya kelamaan.

Karena sadar kondisi presiden kita yang mungkin masih belajar walaupun sudah hampir 1 tahun menginjak ulang tahun pemerintahannya yang hanya boleh berusia 5 tahun (kecuali kalau menang pilpres lagi), maka sejak awal tahun 2015 belajar tidak reaktif terhadap semua keputusan dan rencana beliau. Saya tunggu kurang lebih 3-4 hari bahkan sampai seminggu untuk benar-benar memikirkan  sesuatu yang sedang heboh, misalnya pasal penghinaan presiden yang diajukan oleh pemerintah. 

Apa yang saya tunggu? Saya menunggu beliau menarik dan merevisi keputusan, sama seperti saat dia merevisi soal mobil dinas hingga soal uang pensiun, atau bahkan soal Badan Ekonomi Kreatif. Tidak mudah menjadi presiden, apalagi presiden orbitan seperti Pak Joko Widodo. 

Namun akhirnya saya tidak tahan juga kegatelan terhadap munculnya usulan pasal penghinaan presiden kembali setelah ditolak oleh MK di tahun 2006. Begini saya kutip isi usulan pasal tersebut: “setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Lalu di ayat berikutnya “tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri“.

Saya bukan lulusan hukum, tapi saya cukup punya otak dan inisiatif untuk riset dan bertanya hal-hal berikut: ‘definisi tempat umum’, ‘pidana 5 tahun’, dan apa maksudnya ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu demi ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’?

Pidana 5 tahun berarti polisi berhak memenjarakan. Lalu bagaimana dengan definisi lain yang tersirat? Apakah dengan ini polisi bisa siap menciduk walaupun presiden tidak melaporkan. Bisa begini toh dampaknya?

Namun yang membuat saya kecewa adalah ketika Joko Widodo dan Teten Masduki mengatakan bahwa ini sudah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Lah memangnya pemerintah sekarang adalah ‘pemerintah sebelum’? Sebagai orang yang dulu memperjuangkan freedom of expression dan transparansi, rasanya lucu juga melihat Teten Masduki jungkir balik membela presidennya terkait pasal ini. Tapi tentu tidak heran jika rabid fans Jokowi juga menganggap sepi pasal ini. Saya iseng google dan cari di change apakah sudah ada petisi penolakan pasal ini? Dan ternyata DPR yang konon terbelah menolak.

Mungkin buat kalian generasi pertama pemilih tidak tahu apakah dampak pasal penghinaan presiden tersebut?  Untuk saya yang tumbuh besar di Orde Baru, saya sungguh tidak mau pasal ini kembali. 

Siapa tahu, kali ini saya harus menunggu 2 minggu sebelum bereaksi terhadap berita. Karena siapa tahu Presiden akhirnya mencabut usulan pasal tersebut. Jikapun demikian, semoga di Oktober nanti, saat ultah pemerintahan, anda sudah lulus dari les ‘presiden’nya dan benar-benar menjadi presiden. 

Saya tidak suka menjadi ibu ….

ketika saya membaca berita soal anak yang dibunuh, anak yang hilang diculik dijual, anak yang disia-siakan.

Saat saya melewati proses kehamilan, melahirkan, menyusui, mendekap, menghiburnya, berbincang-bincang serta menatapnya tertidur lelap, saya tahu ada yang berubah dalam diri saya dan semakin hari perubahan itu semakin besar.

Sebelum saya mengalami proses menjadi ibu dan saat menjadi ibu itu sendiri, perasaan saya saat membaca pembunuhan terhadap anak mungkin sama dengan saat saya membaca pembunuhan lain. Merasa ngeri terhadap pembunuhan, tapi ya hidup berjalan.

Namun setelah menjadi ibu, setiap saya membaca berita anak hilang, anak dibunuh ataupun menjadi korban kekerasan, saya selalu merasa hati tertusuk dan sangat tidak enak. Lalu tanpa bisa ditahan, langsung saya teringat pada anak saya sendiri. Bagaimana kalau dia hilang, diculik dan sebagainya. Dan saya tidak suka perasaan itu. Mood saya rusak seharian, tiba-tiba menguraikan air mata. Semakin berusaha mengacuhkan, namun kurang sukses seperti hari ini yang sukses tidak bisa berkonsentrasi.

Namun menyerah pada ketakutan hingga kemarahan pada pelaku yang mungkin tidak akan pernah saya temui, menurut saya adalah membuang energi. Ketakutan, kekhawatiran dan kemarahan tersebut harus diubah menjadi sesuatu yang produktif dan mampu mencegah munculnya Angelina-Angelina yang lain.

Masa depan dan perjalanan seorang anak tidak bisa serta merta diserahkan kepada orang tua dan keluarganya. Anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Saya tidak tahu ganjaran apa yang semestinya ditimpakan pada pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Saya juga tidak tahu bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, apakah mereka harus siap intervensi dan mengambil si anak sebagai anak negara, atau peran yang lain.

Ada banyak kampanye kreatif dalam upaya mencegah kejahatan terhadap anak. Ada yang berusaha memberi informasi khusus terhadap anak hingga ada yang berusaha membangun kemawasan sosialStudi dari WHO mengenai kejahatan terhadap anak, menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan yang memiliki moda sosial rendah, memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan akrab dan bermodal sosial tinggi. Solusi yang ditawarkan WHO adalah solusi yang membutuhkan intervensi pemerintah, seperti kunjungan hingga pelatihan untuk orang tua. Hal-hal lain, seperti pelatihan bagi guru-guru untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, serta tidak gagap ketika menemukan tanda-tanda tersebut dalam satu anak.

Secara jangka panjang, mungkin modal sosial dan komunitas adalah sesuatu yang ideal yang mampu mencegah kejahatan terhadap anak, setidaknya di tingkat awal. Namun yang saya tahu, anak-anak tersebut harus diberikan suara. Bagaimana caranya agar mereka yang demikian polos dan ketakutan untuk bisa bersuara dan meminta pertolongan, cara yang paling efektif itu yang harus kita cari bersama.

Asli atau Palsu

Pada tulisan professional disini saya mempermasalahkan soal kota-kota Indonesia yang suka meniru mentah-mentah kota-kota cantik di luar negeri. Dalam tulisan tersebut saya memberikan 2 contoh di kota kembang. 

Melihat asli atau tidak, ini seperti dilema perempuan dengan kantung pas-pasan namun ingin dilihat sebagai seorang yang memiliki selera tinggai dan modis bin chic. Demi citra tertentu, misalnya dia berburu mencari tas palsu namun yang semirip dengan aslinya. Mungkin agar dilihat berbudaya, dia memilih memakai batik print dengan nuansa batik tulis indigo dengan detil canting 0.1

Mungkin saya lupakan soal tas, karena saya tidak punya pemahaman tentang tas dan keputusan perempuan untuk memakai tas tertentu. Saya memilih bercerita lewat batik print. 

Batik print itu bukan batik. Ini bukan soal snob atau sejenisnya. Tapi mari kita tempatkan pemahaman batik pada tempatnya. 

Secarik kain batik tulis atau cap mewakili kehidupan dan tradisi yang telah turun menurun. Batik juga mewakili jejaring kegiatan produksi dan ekonomi berbeda. 1 kain batik diproduksi dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lainnya. Ketergantungan dan keterkaitan tersebut kemudian melahirkan komunitas, ada penyedia kain, produksi canting, pebatik, produksi pewarna dan malam, hingga maestro. Saya selalu mengambil contoh Pekalongan sebagai komunitas batik.

Kain bermotif batik (batik print) adalah antitesis dari semua diatas. Ia meniadakan komunitas dan melupakan tradisi – dan hanya melihat batik sebagai motif, tak ada bedanya dengan motif bunga-bunga atau Versace. 

Sesuatu yang asli mewakili nilai dan makna besar di belakangnya. Sementara yang palsu hanya jadi secarik kain. Yang asli bisa menjadi tradisi dan berlanjut serta adaptif dengan kondisi dan jaman, sementara si produsen tekstil print bisa jadi mengganti motif batik dengan motif teletubbies karena tuntutan pasar. 

Waktu

Ketika memulai #NulisRandom2015 waktu menunjukkan pukul 22.50.

Sengaja memulai dengan melihat waktu, karena saya ingin menulis tentang bagaimana menggunakan waktu. Tentu saja masing-masing orang memiliki kebutuhan dan tuntutan sendiri.

Cara kita menggunakan waktu akhirnya membawa kepada jenis informasi dan pengetahuan apa yang kita terima, serta apa yang kita anggap penting. Misalnya saya tidak pernah menganggap dunia pergosipan Indonesia adalah sesuatu yang penting, jadi saya tidak pernah mau membuang waktu semenit pun untuk membaca apalagi mencari tahu tentang itu. Dan tentu saja ada yang menganggap dunia pergosipan sebagai perlu, karena misalnya penting untuk ‘refreshing’.

Saya pun merasa kegiatan memakai make-up adalah membuang waktu. Jika saya sampai harus memakai make-up untuk acara tertentu, dan dilakukan oleh professional, saya bilang, ‘tolong make up secepatnya’. Namun saya sangat memahami jika harus ada yang make-up berjam-jam, sekali lagi, cara menggunakan waktu adalah individual.

Konsep waktu ini begitu menakjubkan. Bahwa ada waktu untuk kebutuhan yang terpelakkan, seperti makan, tidur hingga mandi. Namun waktu untuk ‘keinginan’, dan bagaimana kita menggunakannya membentuk diri kita sendiri. 

Saya punya rekan yang selalu mengomel ketika dia datang tepat waktu namun acara belum dimulai, atau orang yang ditemui belum siap. Dan saya yakin dia minoritas untuk hal ini, karena lebih sering saya menemukan pemakluman daripada sebaliknya. Cara kita meggunakan waktu sesungguhnya berpengaruh pada kota tempat kita tinggal – dan saya yakin bukan sebaliknya. Kenapa demikian?

Jika kita merencanakan waktu, maka kita akan memperhitungkan hambatan yang mungkin terjadi. Sekaligus juga akan lebih berhati-hati dalam perjalanan. Kita akan tidak terburu-buru, dan akhirnya membawa kepada perilaku kita di jalan. Dan seperti kita ketahui, perilaku di jalan berpengaruh pada kondisi jalan secara keseluruhan. Satu kesalahan bodoh berakibat kemalangan bagi banyak orang. 

Sekarang jam sudah menunjukkan waktu 23.00. Disini saya harus berhenti – karena berikutnya adalah waktu saya istirahat. 

Selamat malam Jakarta. 
 

Menjadi Pemimpin dan Konsekuensinya

#NulisRandom2015 hari ke7 sudah saya tulis di hari ke 6, karena kebetulan mendapatkan inspirasi dari status Facebook teman yang menampilkan draft pidato Eisenhower yang dipersiapkan oleh dirinya jika Sekutu kalah di penyerbuan Normandia saat D-day Perang Dunia 2. 

Pidato itu tidak pernah dibacakan oleh Eisenhower di muka umum, karena akhirnya Sekutu berhasil menduduki Normandia – dan draft itu akhirnya mulai diketahui keberadaannya 1 bulan kemudian. 

Draft pidato itu sangat singkat dan padat, berikut isinya: 

Here’s what it says: “Our landings in the Cherbourg-Havre area have failed to gain a satisfactory foothold and I have withdrawn the troops. My decision to attack at this time and place was based upon the best information available. The troops, the air and the Navy did all that Bravery and devotion to duty could do. If any blame or fault attaches to the attempt it is mine alone.”

Pidato tersebut menunjukkan kualitas Eisenhower sebagai pemimpin. Menunjukkan bahwa dia berani mengambil keputusan sulit dan yang terpenting adalah siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Tidak sedikitpun menimpakan kegagalan tersebut pada orang lain. Eisenhower kemudian menjadi presiden AS untuk 2 periode, dan kerap masuk dalam daftar presieden AS terbaik sepanjang masa. 

Tidak ada yang bilang bahwa menjadi pemimpin itu mudah, justru itu adalah peran yang sangat sulit. Apalagi untuk Indonesia di jaman sekarang ini, yang warganya kadang keblinger untuk membedakan kategori pemimpin dengan idola. Akhirnya, alih-alih menjadi warga negara, malah menjadi fans. Keblinger lain adalah kadang-kadang orang berpikir pemimpin dan manajer itu sama, padahal belum tentu. Menjadi pemimpin, bisa jadi punya kemampuan manajerial baik. Tetapi kemampuan manajemen baik bukan berarti serta merta menjadikan dia pemimpin.

Jika mengambil contoh dari Eisenhower atau pemimpin sukses lainnya, kesamaan mereka adalah: berani mengambil keputusan sulit dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Tentu ada banyak kualitas lain, misalnya dia menginspirasikan orang untuk berbuat lebih dan bekerja lebih baik. Dan dia harus bisa memandang jauh ke depan. 

Pemimpin yang baik tidak pernah mengkambinghitamkan orang lain di depan umum atau bahkan media. Dia tidak pernah mengumbar ancam pecat-pecat dan pecat di depan umum. Dia tidak memimpin dengan rejim ketakutan dan pengawasan ketat. Apa yang bisa diinspirasikan dari ancaman pecat dan pecat setiap saat? Apa yang patut dicontoh ketika presiden malah menyalahkan menterinya dan sistem saat dia salah mengambil keputusan?

Tidak ada yang bilang birokrasi, birokrat dan PNS Indonesia baik. Namun dalam resep reformasi birokrasi dan kepemimpinan, tidak pernah ada resep ‘mempermalukan orang’ sebagai resep sukses perubahan dan reformasi. 

Transparansi adalah salah satu solusi. Buat sistem renumerasi dan penilaian kinerja yang kompetitif dan bukannya memarahi orang di rapat yang terekam youtube. Memarahi orang di youtube dan melontarkan kalimat-kalimat yang mengaleniasi legislatif di media itu bukan transparansi, tetapi teatrikal. Yang dihasilkan dari marah-marah di youtube dan tuduhan-tuduhan itu hanyalah rasa dendam dan tidak enak. Tegakkan aturan kepegawaian. Jika memang perlu pecat, pecatlah jika perlu atau sudah tidak diselamatkan lagi. Bukannya main umbar pecat A, B,C di media, tapi sampai hari ini gak dipecat-pecat juga. Itu namanya macan kertas. Mereshuffle tiap 3-4 bulan juga malah memperburuk. Salah satu kekurangan birokrasi adalah ketika satu PNS sudah nyaman dan ahli di bidangnya, mendadak harus pindah ke bidang yang baru sama sekali, sementara penggantinya harus mulai dari awal, dan relasi harus dibangun dari awal. 

Susah kan? Iya, dan marah-marah serta menyalahkan bawahan di muka umum hanya memperburuk kepemimpinan.

Tentunya setiap pemimpin ingin kepemimpinannya terkenang baik, seperti di wikipedia Eisenhower berikut ini:

Historians long ago abandoned the view that Eisenhower’s was a failed presidency. He did, after all, end the Korean War without getting into any others. He stabilized, and did not escalate, the Soviet-American rivalry. He strengthened European alliances while withdrawing support from European colonialism. He rescued the Republican Party from isolationism and McCarthyism. He maintained prosperity, balanced the budget, promoted technological innovation, facilitated (if reluctantly) the civil rights movement and warned, in the most memorable farewell address since Washington’s, of a “military–industrial complex” that could endanger the nation’s liberties. Not until Reagan would another president leave office with so strong a sense of having accomplished what he set out to do.

The Power of an Informed Public

Ternyata ritual pagi saya tidak berhasil memberikan ide menulis 30 menit untuk #NulisRandom2015. 

Akhirnya saya memutuskan untuk buka linimasa dan menemukan opini Edward Snowden. Dan dia menuliskan kelegaannya bahwa (sebagian besar) dunia menolak surveilans atau pengawasan, dalam hal ini dilakukan oleh NSA kepada tiap-tiap warga negara. Walaupun Snowden dicela dan dituduh pengkhianat oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah yang sama mencabut kebijakan tersebut. Bahkan DPR nya menolak kebijakan itu. Dan dalam salah satu kalimatnya, dia menyatakan ‘This is the power of an informed public’. 

Indonesia yang berbahagia ini sebetulnya dalam tiap kepala daerah favorit memiliki bibit-bibit surveilans. Yang di Jakarta terus mengumbar akan  memasang CCTV disini, disitu, dan disana, dengan berbagai tujuan termasuk diantaranya mengawasi kinerja PNS dan untuk melihat siapa-siapa yang bolos. Sementara di Bandung ada yang ingin pasang 4000 CCTV yang dilengkapi dengan sensor pintar untuk menganalisa bahasa tubuh. Namun blog ini tidak akan membicarakan soal keinginan kepala daerah ini untuk menjadi Maha Tahu, gelar yang selama ini cuman dimiliki oleh kepala daerah Surga. 

Kembali ke informed publik atau publik terinformasi. Kriteria terinformasi ini tidak hanya bahwa publik telah terpapar oleh informasi tertentu, tapi publik yang sama telah berhasil menginternalisasi informasi serta memahami informasi tersebut dan mampu menilai. Indonesia sebetulnya sudah punya UU Keterbukaan Informasi yang membuat kaum-kaum pembela masyarakat sipil berbahagia. Namun justru ini tanda dimulainya perjalanan yang berat – karena keharusan bagi pemerintah untuk membuka keran informasi tidak disertai oleh kewajiban pemerintah untuk memastikan apakah publik paham tentang informasi yang dikeluarkan. Jadi kondisi tersebut menyebabkan banyak hal lain, misalnya bak kondisi jarum dalam tumpukan jerami – ini sebagai perumpamaan kerap kali pemerintah memberikan begitu banyak informasi namun dalam format yang susah untuk dilakukan pencarian bahkan dianalisa. 

Ada lagi kondisi yang mewujudkan publik terinformasi ini sedikit sulit. Misalnya dicontoh dengan baik dari komentar dari pembaca pada tulisan sebelum ini, yaitu soal idolisasi, pada sesuatu termasuk agama dan figur. Si pembaca mencontohkan dengan agama. Dan lalu saya ingat betapa gerakan penggiatan imunisasi mendapatkan banyak tantangan dari kelompok tertentu – yang ternyata berlatarbelakang agama. Walaupun informasi yang disampaikan begitu mudah dipahami tapi ada resistensi untuk menerima – padahal informasi itu benar dan baik adanya. Idolisasi pada figur juga bisa membawa petaka bagi perwujudan publik terinformasi. Apapun hal yang keluar dari idola, dianggap sebagai benar dan sabda; dan jika salah tetap harus dicarikan sebisa mungkin pembenarannya – walaupun sampai harus cari ke Timbuktu. 

Kesulitan lain adalah ya minat sebagian publik itu sendiri. Baru-baru ini saya baru paham soal Jokowi dan Blitar, karena selama 2 minggu ini ketinggalan berita, dapatnya sudah buntutnya saja, alias sudah dalam bentuk sindiran-sindiran gak jelas sambil ada Blitar nya, mendadak ada yang kultwit soal tempat lahir Soekarno. Informasi soal pidato Jokowi dan Blitar saya masukkan dalam kategori ‘sampah’, namun ternyata itu terinternalisasi dengan cepat bagi sebagian orang. Tak heran perlu waktu 2 tahun untuk Snowden menulis kelegaan diatas, karena selama 2 tahun itulah Snowden dan teman seperjuangannya harus berjuang memperoleh perhatian publik. 

Namun kekuatan publik yang telah terinformasi itu begitu besar. Baru-baru ini ada kelompok warga di Jakarta Utara yang dengan sadar memundurkan rumahnya dari tepi sungai demi memberikan tempat untuk jalan inspeksi. Dan ini dilakukan dengan sukarela tanpa perlu Ahok marah-marah didepan ibu-ibu. 

Contoh diatas justru mengarah pada tantangan lain dari informed public. Orang dari kelas menengah dan berpendidikan, kerap kali sudah menjadi warga terinformasi – namun terkadang sulit untuk mengubahnya menjadi tindakan. Kesulitan tersebut terkadang memang karena kondisi sekitarnya yang tidak memungkinkan, atau karena kondisi sekitarnya terciptakan sebagai kondisi tidak kondusif, hingga karena tidak ada ‘teman’ atau dorongan dari publik. 

Susah bukan? Memang susah, sampai terkesan utopia. Namun jangan menyerah, tetaplah berpikiran kritis dan tetaplah bersuara kritis, sambil sekali belajar cara komunikasi atau mungkin belajar mengubah kemasan kritik. Kalau perlu sambil menyisipkan Jokowi dan Blitar dalam menyampaikan informasi tersebut. 

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: