Search

OpenUrbanity

Architecture, Urbanism, Knowledge, Data

Mengalami Paskah di Tengah Pandemik

COVID19 “secara resmi” datang ke Indonesia hampir bersamaan dengan masa Pra Paskah Katolik. Rabu Abu sebagai pembuka Pra Paskah jatuh pada 26 Februari 2020. Lima hari setelah Rabu Abu, Presiden mengumumkan pasien pertama COVID19.

Bagi orang Katolik (dan Kristen), ada 2 jenis Paskah yaitu menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitulah yang saya pelajari dari Agama Katolik di Sekolah Katolik dimana saat itu Guru Agama Katolik selalu seorang Suster. Paskah Perjanjian Lama (atau kerap disebut Paskah orang Yahudi) berkisah tentang pembebasan Orang Yahudi dari penindasan Mesir. Sebelum akhirnya Musa memimpin Orang Yahudi keluar dari Mesir untuk pergi ke Tanah Kanaan, Tuhan menjatuhkan 10 tulah. Menurut Perjanjian Lama, tulah tersebut tidak langsung turun ke Mesir, namun Musa sempat memperingatkan Firaun. Namun seperti yang kita pelajari dari Prince of Egypt Perjanjian Lama (atau Al Quran bagi Muslim), Firaun keras kepala. Dan akhirnya 10 tulah itu jatuh kepada Mesir.

Tidak, saya tidak bermaksud menyamakan COVID19 sebagai salah satu tulah tersebut. Tidak juga saya ingin menyamakan berbagai macam kejadian yang dipicu oleh krisis iklim sebagai tulah juga. Itu porsinya orang-orang bijak beragama yang membuat refleksi dan bacaan-bacaan soal itu.

Bagi orang Katolik sendiri, Paskah Perjanjian Baru lebih penting daripada yang Perjanjian Lama, dengan berbagai alasan yang diterangkan Suster Angela di sela-sela kelas Agama yang saya hampir selalu ketiduran. Paskah Perjanjian Baru berkisah tentang bagaimana Yesus menebus dosa dunia dengan nyawaNya sendiri, untuk kemudian bangkit di hari ketiga. Karena itu di hari Minggu, kita merayakan Paskah, dengan nuansa kemenangan.

Namun selama 40 hari persiapan Paskah ini – tentunya akan jadi Pengalaman Paskah yang tak terlupakan. Sejak Gubernur DKI Jakarta bersama-sama dengan Pemimpin Agama di 18 Maret 2020 mengeluarkan himbauan untuk beribadah di rumah dan itu menghasilkan pengalaman unik bagi saya. Untuk pertama kalinya saya dengan sukses tidak tertidur dalam rangkaian Sabtu Suci yang kalau dilakukan di Gereja bisa berjalan 3 jam lebih – namun versi Youtube/TV Nasional di Keuskupan Agung Jakarta kini dipangkas hingga 50an menit. Saya tidak perlu dipelototi sesama umat Gereja karena saya menguap saat Kisah Sengsara dinyanyikan sepanjang Jumat Agung. Kami misa di ruang duduk di rumah: saya, suami saya dan Snowy anjing kesayangan yang kadang penasaran tiap kali kami nyalakan lilin.

Dengan iseng saya mengomentari bagaimana beda-beda keuskupan menyelenggarakan misa. Betapa pencahayaan di Katedral Bandung buruk, atau betapa kerennya melihat Pastor memberikan homili di atas pulpit Katedral Jakarta. Mungkin hari Minggu saya intip misa di Keuskupan Agung Semarang atau Bogor. Gereja dan lapangannya yang kosong dan gelap seperti foto Paus dan St Peter’s diatas bukanlah berarti hilangnya panduan spiritualitas bagi saya, namun kekosongan itu menyentuh hati dan memperdalam refleksi. Ini tentu jangan disamakan atau diartikan mentah-mentah sebagai pengaminan atas kekosongan kepemimpinan ya.

Ini juga bukan kisah petualangan saya mencoba-coba misa di berbagai Keuskupan tanpa perlu meninggalkan rumah. Pengalaman baru di ruang keluarga tersebut mendekonstruksi apa itu ritual, relevansinya dan apa itu ruang? Dan kedepannya malah menginspirasikan Gereja Katolik untuk punya pelayanan misa online, siapa tahu? Toh mereka yang di Vatikan sedang berusaha keras tapi kurang sukses, membuat Gereja Katolik relevan dengan masa kini, Millennials dan Gen Z. Apakah nanti bakal ada Gereja Online, tidak tahu juga. Itu urusan yang mempelajari crossover antara teologi 4.0 (jika ada).

Keuskupan Agung Jakarta juga menyatakan tahun 2020 sebagai Tahun Keadilan Sosial. Untuk saya yang pernah menulis surat cinta kepada KAJ terkait rangkaian penggusuran paksa di DKI Jakarta pada tahun 2016, pemilihan tema Keadilan Sosial ini menarik. Dan bersamaan juga saya baru tahu kalau KAJ punya BAKKAT yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama (2019) dan Kementerian Keuangan (2018). Nantinya konglomerat siapapun bisa menyumbang ke BAKKAT dan diperhitungkan sebagai pengurangan pajak pribadi dan badan.

Tentu saya tidak akan bahas soal Tahun Keadilan Sosial nya KAJ atau mempertanyakan lagi kemana mereka di tahun 2015-6. Tapi saya hanya berharap agar BAKKAT di tahun 2020 ini membantu dan mengalirkan dana kepada siapapun yang paling rentan dan terabaikan – tanpa mempedulikan agama maupun orientasi seksualnya, seperti yang dilakukan ini. Atau semoga BAKKAT mau membantu orang-orang yang terusir dari rumahnya karena tidak mampu membayar sewa sampai dampak dari kehilangan penghasilan. Bagaimana coba caranya hadapi pandemik dan #DiRumahAja tapi tanpa rumah? Atau semoga BAKKAT mau mensponsori pembuatan instalasi air cuci tangan darurat di kampung-kampung padat di kota-kota Indonesia yang belum semua memiliki akses air bersih layak.

Sebagai SJW tulen, relasi pribadi saya dengan Agama dan Institusinya itu seperti sinetron “Tersanjung” yang penuh drama (katanya) dan tak kunjung usai. Berapa season ya akhirnya Tersanjung itu? Tapi rasanya, relasi saya dengan Tuhan mungkin tidaklah sedrama relasi saya dengan Institusi dan Agama. Tapi tulisan ini bukan soal itu juga.

Kembali ke Paskah, selama 40 41 tahun saya menjadi Katolik (ya gimana, baru umur beberapa hari sudah langsung dicelupkan ke air dan dijadikan Katolik), mungkin ini adalah Pengalaman Paskah yang paling luar biasa dan akhirnya saya mulai sedikit merasa “Sepertinya saya mulai memahami dan mengamalkan apa itu Paskah!” Saya tipe orang kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Apalagi yang berurusan dengan Agama-Agama ini.

Selama 40 hari saya melihat apa jadinya dan bagaimana berbagai peringatan dan tanda bahaya diabaikan oleh penguasa. Eh tapi ini bukan soal negara yang kita tahu dan kita diami saat ini ya, yang alih-alih membawa ke Tanah Terjanji eh malah nyelungsep berresiko diterjang ombak Laut Merah. Sekali lagi, ini bukan soal negara yang kita kenal sama-sama.

Jika Pantang dan Puasa selama Pra Paskah seharusnya mengajarkan saya disiplin dan menahan diri (namun berdekade-dekade sebelumnya selalu gagal), maka COVID19 ini sungguhlah momen yang sempurna. Menahan diri mengurangi mobilitas dan keinginan saya. Berpikir ulang atas seluruh tindakan saya, apakah ini membahayakan suami saya? Lebih “mindful” terhadap orang yang ada di sekitar secara fisik. Saya menganggap diri saya sendiri sebagai OTG dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak menyusahkan dan menimbulkan bencana bagi orang lain. Hasrat saya ditekan – dan baru kali ini saya merasa bersyukur dengan program Pantang saya.

Bagi orang Katolik, ritual Paskah bersamaan juga dengan Aksi Puasa Pembangunan yang saya kenal sejak saya bisa baca tulis. Kononnya APP itu hendak menjembatani jurang antara kaya dan miskintapi kok ya jurangnya makin lebar saja. Apa jangan-jangan Gereja Katolik malah ada perannya dalam menjaga dan melestarikan kesenjangan tersebut dengan tidak mendorong perubahan struktural dan malah sibuk dengan kegiatan filantropis macam APP – tanpa membangun rasa kritis pada umat, institusi dan Gereja? Pertanyaan ini dijawab oleh pemimpin agama dan teolog saja, misalnya yang ini dan ini – yang sayangnya kurang “menetes” trickle down ke regional bahkan sampai umatnya di negara yang tidak bisa kita bicarakan itu. Yang pertama menetes sih, kita tidak mungkin punya Gerekan Bawa Botol Minum atau Bank Sampah di Gereja Santa Maria Imakulatta tanpa Laudato Si, bukan?

Pandemik ini seharusnya mengajak kita berpikir secara struktural apa itu mendahulukan orang miskin? Saat ini sebagian besar pasien positif COVID19 Jakarta berdomisili di permukiman kelas menengah atas, dari Kelurahan Developer Pegadungan, Kelapa Gading Barat dan Timur, Kelurahan Senayan yang ada persil lahan dengan harga 200 juta++/m2, hingga Kelurahan Pondok Pinang tempat shooting Beverly Hills 90210. Namun ini bukan soal bencana kesehatan saja, dalam sekejap orang rentan kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan yang miskin dan rentan pun memilih untuk meninggalkan dunia tanpa terkena virus ini. Bisa jadi mungkin nama dan program APP itu sudah tidak relevan lagi bahkan sekalipun saat kau memberi hampir seluruh uangmu. Filantropi seperti apa yang bisa berkontribusi secara struktural bagi keadilan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup?

COVID19 ini mendekatkan saya dengan Tuhan. Doa mungkin rajin di awal-awal kekhawatiran akibat ketidakjelasan pemerintah. Tapi makin kemari, seiring dengan penerimaan saya terhadap kondisi yang ada, bukan doa yang makin panjang dan makin sering, tapi kerja, kerja sama dan solidaritas. Saya punya kepercayaan, bahwa kita bisa melaluinya secara bersama-sama dan bersolidaritas. Berbagi salib, mungkin itu istilahnya. Dalam teman, jaringan dan semua donatur, saya melihat mungkin seperti ini Veronika atau Simon dari Kirene yang sedang membantu Salib Besar ini. Tunggu, apakah ini artinya Covid19 itu adalah Salib? Tidak tahu juga, biar teolog dan pemimpin agama yang menjawab.

Dan akhir kata saya ingin menghaturkan, Selamat Mengalami Paskah ….

Membangun kemanusiaan di Transjakarta

Sejak November 2019, Transjakarta meniadakan keberadaan petugas dalam bus (PLB) secara bertahap. Untuk yang “veteran” seperti saya, tentu hal tersebut adalah biasa saja. Toh saya selama ini jarang bertanya atau memanfaatkan keberadaan PLB, selain meminta supir untuk jangan ugal2an dan memberitahu jika ada penumpang sakit.

Tapi tidak demikian untuk banyak penumpang lain, terutama yang bukan penumpang rutin dan di usia tertentu. Di awal pemberlakuan tanpa PLB tersebut, banyak keluhan diarahkan pada akun media sosial Transjakarta, ataupun gerutu dumelan penumpang dalam bus, “gak ada petugas sih, jadi tuh cowo cuek ajak berdiri di area cewe”, atau “enak amat makannya, gak ada petugas sih”, dll.

Terlepas dari pro dan kontra tentang pemberlakuan kebijakan non PLB dalam Transjakarta tertentu, sebetulnya ada peluang yang muncul dari kebijakan tersebut. Sering kali saya menyaksikan penumpang membantu penumpang lain mencari rute (termasuk saya lakukan juga), atau penumpang muda menuntun yang tua atau berkebutuhan khusus, penumpang mengingatkan barang tertinggal, penumpang meningatkan penumpang lain kalau tasnya terbuka dll.  Modal sosial bermunculan dan interksi terjadi. Dulunya, tanya rute pada petugas, lalu selesai. Tapi sekarang, setelah tanya rute pada yang duduk disamping, bisa berlanjut pada obrolan: kampung dimana, anak berapa dll dll.

Sore tadi, ditengah flu berat melanda dan pusing yang tak kunjung hilang, serta badan yang menggigil walau baju sudah berlapis 3, saya justru mendapatkan kehangatan saat menyaksikan hal-hal sederhana yang kadang dianggap sepele – namun sering kali dibesar-besarkan jika sedang ada kebutuhan “politis”. Yaitu kejadian tolong menolong. Dan tentu lokasinya di Transjakarta,

Begitu saya naik bus di Halte Harmoni dan duduk manis, saya ternyata duduk di antara perbincangan antara penumpang yang sedang berusaha menolong nenek usia 67 tahun untuk menemukan cara mencapai tujuan akhirnya. Nenek tersebut naik dari Halte Juanda (2 halte sebelum Harmoni), bahkan saat menyeberang ke Halte Juanda pun dituntun salah satu penumpang yang kebetulan naik bus 3 itu juga. Perhatian Transjakarta, Penyeberangan Juanda tolonglah dibongkar saja, biarkan penumpang mondar mandir masuk via Pelican Crossing.

Saat itu, salah satu penumpang, ibu berusia 50 tahunan, dengan logat Betawi nan kental sedang menelpon, “RSUD mana? Nenek ini tanya turunnya dimana? Halte mane?” Ternyata ibu berjilbab biru muda sedang membantu nenek berjilbab oranye yang duduk di sebelahnya. “Oh RSUD Cengkareng? Iya nanti turun di Halte mane?” Lalu si ibu terdiam sebentar mendengarkan instruksi. Tak lama dia mematikan telpon dan menyerahkan henpon kepada perempuan yang pakai topi. Ternyata HP pun bukan punya si nenek, tapi ada penumpang lain yang berbaik hati meminjamkan.

“Jadi nek, nanti nenek turun aje di Halte Rawa Buaya. Terus naik ojek. Bilang aja ke RSUD Cengkareng bagian IGD. Entar kalau udah nyampe, minta tolong ama orang lain aja untuk bantuin telponin, ye.”

Si nenek mengangguk, dengan suara lirih dia berusaha mengulangi instruksi itu.

“Iye nek, nanti jangan malu-malu. Minta tolong aje ama orang disana untuk telponin lagi. Biar langsung ketemu. Itu nomor telpon jangan ilang, jangan dicampur-campur ama kertas gak keruan. Nanti gak ketemu,” si ibu itu terus nyerocos sambil membantu si nenek. Saya senyum-senyum senang mendengar logat Betawi. Entah kenapa kalau mendengar logat Betawi selalu mencerahkan hati.

Lalu ibu sebelah saya komentar, “waduh Rawa Buaya lagi, itu kan tangganya tinggi-tinggi. Nanti bisa gak si neneknya naik turun.” (PERHATIAN WAHAI TRANSJAKARTA!).

Tak lama kemudian, telpon si penumpang bertopi berdering. Ada telpon dari si kontak nenek tersebut. Telponpun diberikan kepada Ibu berjilbab biru muda itu lagi. Ternyata “instruksi lokasi turunnya” berubah. “Jadi turun di Jembatan Baru? …. Warung? Warung maneh? Disitu warung banyak! Udeh ketemu di RSUD aje!” Hihihi sayapun tersenyum simpul lagi. “Udeh naik ojek aja dari Jembatan Baru, nanti ke IGD.” Selesai pembicaran telpon, Ibu tersebut mengoreksi instruksinya dan mengulangi instruksinya pada si nenek tersebut, “Nanti turunnya di Jembatan Baru. Gak jadi di Rawa Buaya. Habis itu naik ojek ke RSUD.” Sebelah saya pun komentar lagi, “Nah mending di Jembatan Baru, seengaknya jalannya miring gak pake tangga.” (jalan miring = ramp, hehehe).

Perempuan bertopi yang duduk di samping nenek, sekaligus yang meminjamkan HP, dengan sigap mengeluarkan buku tulis dan merobek 1 lembar kertas. Lalu dia mencatat nomor telpon yang dihubungi via HP nya tersebut. Juga mencatat beberapa hal lainnya, mungkin nama halte dan nama rumah sakit. “Wah si cici tanggep nih,” komentar ibu yang lain saat melihat perempuan tersebut mencatat. Ibu jilbab biru pun bicara lagi, “nah tuh sudah ditulisin ya nek, nomor telponnya. Jangan ilang. Jangan malu-malu nanti pas minta tolong.”

Si nenek pun tampak lega dan tidak kebingungan lagi. Namun badannya masih awas, beberapa kali dia tanya dengan suara lirih, dan ibu jilbab menjawab, “Ini masih di Grogol, masih jauh.” Akhirnya saya iseng dengan suara keras bilang, “Tenang aja Nek, duduk santai aja, masih 6 halte lagi baru sampai.” Setelah itu tak lama nenek dan Ibu Betawi itu ngobrol ngalur ngidul. Saya tak perhatikan lagi.


Saat bus melewati Halte Dispeda (1 halte sebelum Jembatan Baru), si perempuan bertopi, mengatakan sesuatu pada Ibu Betawi itu, “Saya juga turun di Halte Jembatan Baru. Tadi RSUD Cengkareng kan? Nanti saya bantu si nenek sampai dapat ojek.”

Si Ibu Betawi pun tersenyum, “Nek, ini nanti dianterin sama cici ini ya. Ikut sama dia ya.” Si Nenek pun berkata lirih, sepertinya berterima kasih.

Lalu bus pun berhenti di Halte Jembatan Baru. Si cici berdiri, menuntun nenek itu, dan pelan-pelan mereka turun di Halte Jembatan Baru.


Jikapun kota kita membangun infrastruktur publik, janganlah cuma berpikir sekadar bangun, bangun, bangun saja. Pikirkanlah lebih dari sekadar fungsi utilitariannya. Apakah infrastruktur itu memberikan manfaat sosial juga? Apakah dia memberikan manfaat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Di masa krisis iklim dan terus menguatnya polarisasi dan wacana fasis – isu lingkungan hidup dan kehidupan sosial dalam pembangunan infrastruktur bukan cuma sekadar “check list”, tapi dia seharusnya menjadi tujuan dan manfaat lebih.

Pada saat operasionalisasi infrastruktur, tanyakan lagi, apakah dia meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan hubungan sosial kita?

Kejadian diatas mungkin tidak akan terjadi jika ada PLB dalam bus. Biasanya penumpang bertanya pada PLB. Puas atau tidak puas pada jawaban tersebut, mereka mempercayakan pada PLB. Belum tentu ada pertanyaan lanjutan, walaupun PLB bisa saja salah memberikan informasi.

Ketiadaan PLB itu juga memberikan kita pada kesempatan dan kemungkinan lain. Yaitu kemungkinan dan kesempatan kita, sesama pengguna Transjakarta untuk ramah, memahami kebutuhan orang lain, bertenggang rasa dan saling menolong. Sesuatu yang mungkin makin jarang ditemukan di kota-kota besar yang makin individualis ini.

Akhirnya, ketiadaan PLB itu  membuat kita membangun dan menjaga kemanusiaan serta keberadaban kita, serta mengamalkannya tanpa perlu bertik-tok-an.

Antara Kita, Kota dan Masa Depan: Catatan Imajinatif tentang Car Free Day

Sudah 2 tahun, Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada banyak capaian, ada banyak catatan, dan ada juga kekurangan. Namun saya tidak akan membicarakan Aneis; saya hanya memanfaatkan momen 2 tahun Anies Baswedan sebagai alinea pembuka – sekaligus menggabungkan apa yang diangkat oleh akun @DKIJakarta sebagai keberhasilan. Saya tidak berminat mendebatkan apakah benar itu berhasil atau tidak.

Sementara usia Car Free Day (CFD) di Jakarta sendiri sudah 27 tahun, dan jangan-jangan ada Gen Z yang orang tuanya bertemua dan pacaran di CFD? Dan sepanjang usia 27 tahun itu, tentunya telah terjadi pasang-surut-gonjang-ganjing yang dipenuhi kenangan-kenangan. Ketika mulai, dia seharusnya sampai jam 2 sore, namun pelan-pelan menurun, lalu bertambah frekuensinya, sampai menjadi CFD yang sekarang kita kenal.

Konon, penyelenggaran CFD menolak keberadaan kegiatan politik di CFD, tapi sesungguhnya saya dan teman-teman saya yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 memanfaatkan kegiatan CFD untuk hal yang sangat politis, yaitu mengajak warga untuk peduli dan menolak Rencana Perda RTRW DKI Jakarta 2030. Keterbatasan imajinasi kita tentang apa itu “kegiatan politik” pada akhirnya mementahkan bahwa kegiatan CFD itu sendiri adalah kegiatan politik lingkungan – upaya untuk merebut narasi akan apa itu ruang publik kota dan apa itu hak atas udara sehat. Namun akhirnya kata politik direduksi serendah-rendahnya menjadi “partai politik”.

CFD, idealnya, dimulai dengan semangat imajinasi atas sesuatu yang lain, misalnya kata pembuka dalam artikel soal CFD di Paris, atau ini. Atau saat di Times Square.

Lalu apakah Car Free Day Jakarta membuat kita membayangkan sesuatu yang lain? Cara hidup yang lain? Hidup tanpa kendaraan? Hidup dengan udara sehat?

Bagi saya, tidak. Jikapun ingin optimis, mungkin selemah-lemahnya iman, ada satu dua yang tergoda. Tapi ketika saya mencari di Google Scholar tentang pakah ada korelasi antara Car Free Day Jakarta dengan peningkatan penggunaan transportasi publik atau perubahan mobilitas di Jakarta, saya sungguh tidak beruntung, alias sampai halaman 5 pencarian pun tak ada.

Atau jangan-jangan CFD Jakarta tidak didesain untuk mengubah prilaku dan pilihan mobilitas warga? Jangan-jangan CFD Jakarta miskin imajinasi? Alih-alih harusnya mengajarkan kita membayangkan hidup tanpa kendaraan pribadi (dengan segala  atau apa jadinya jika jalan selebar Sudirman-Thamrin menjadi ruang publik, kita malah diajak membayangkan yang lain? Bagi saya, CFD Jakarta gagal membawa kita berimajinasi tentang “cara hidup yang lain” – cara hidup dimana jalan adalah milik kita bersama sebagai manusia dan udara bersih sebagai hak asasi kita.

Sebagian bagian dari upaya mendorong perubahan bermobilitas di Jakarta, maka penyelenggaraan CFD pun harus berubah dan berevolusi. Ini usulan saya yang sesungguhnya sangat sederhana:

  1. Ajak warga untuk diam sejenak dan merenung – tidak berlari, tidak bersepeda, tidak “snacking”, tidak dipenuhi keributan-keributan penawaran barang-barang, joget-senam serta parade festival.
    CFD itu bak perayaan “Park(in) Day” selama 50-56x setiap tahunnya secara massal. Park(ing) day adalah kegiatan sehari dalam 1 tahun, dimana warga mengambil alih satu tempat parkir dan mengajak warga lain membayangkan seperti apa sih ruang publik kita tanpa tempat parkir. Sesungguhnya CFD pun seperti itu – tapi dalam skala luar biasa besar dan berlangsung hampir tiap minggu. Parking space to People Space, begitu salah satu mottonya.

    Image result for park(ing) day
    Park(ing) day di suatu kota
  2. Untuk mewujudkan no 1, maka Pemprov DKI (atau komunitas dan masyarakat sipil lainnya) bisa melakukan “penciptaan tempat” atau “placemaking” di berbagai tempat – secara terkurasi dan terjadwal. Ini eksperimen besar-besaran yang rutin terjadi setiap minggu. Sementara kota-kota seperti New York harus melobby berbagai pihak untuk menutup Times Square, Jakarta melakukannya secara rutin tiap minggu di berbagai wilayah, tak hanya Sudirman-Thamrin.

    Image result for times square placemaking
    Times Square: Sebelum dan Sesudah Placemaking – timbullah penutupan jalan

Proses kurasi acara CFD yang sudah berlangsung saat ini harus berubah – dan memiliki kesadaran akan “ruang kota” dan lansekap kota. Apakah pernah para tim kurasi tersebut membayangkan apa jadinya ada panggung ukuran 6-8 m2 dan menyajikan musik sekencang-kencangnya? Kehidupan apa yang hendak dipromosikan dari kualitas ruang semacam itu?

CFD tak hanya sebuah acara olahraga, tak hanya soal lingkungan hidup belaka. Gubernur Anies Baswedan menyebut pentingnya ruang ketiga – dan sesungguhnya CFD adalah ruang ketiga terbesar yang dimiliki Jakarta. Jika Gubernur percaya kekuatan kolaborasi, maka Pemprov DKI memiliki platform dan aset kolaborasi terbesar dalam CFD. Disini Pemprov DKI menjadi penyedia platform – membantu memberikan petunjuk dan dukungan, sementara komunitas, warga, siapapun menjadi pengusul-pelaksana-dan pengisi ruang ketiga itu.

CFD sebagai ruang imajinasi seharusnya mampu membawa kita membayangkan apa itu commons, apa itu kota sebagai berbrayan, sebagai lingko? Bagaimana kita mengelola ruang itu menjadi milik bersama? Berbagi dengan pedagang kaki lima, berbagi dengan yang sedang bersepeda dan yang sedang berjalan kaki santai hingga yang cuma nongkrong dan merenung? Penciptaan tempat (atau Placemaking) yang kolaboratif dan multi-pihak bisa membantu kita untuk membuka berbagai kemungkinan, konfigurasi, desain tempat. Apakah dia bisa menjadi lapak perpustakaan bergerak, apakah dia bisa menjadi tempat makan bersama, apakah dia bisa menjadi tempat piknik, atau tempat anak-anak bermain lompat tali?

Lalu apa PR Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini? Mereka harus menganalisa data pergerakan dan kegiatan yang terjadi saat ini. Yang kemudian menjadi dasar perencanaan zonasi dan ruang jalan. Kesempatan menata ulang CFD dapat membuka berbagai ruang diskusi untuk kebijakan yang lain, misalnya: bagaimana “menformalisasi” kegiatan pedagang kaki lima hingga bagaimana metoda peciptaan tempat yang cocok bagi Jakarta dan karakter manusianya (yang bisa membuka diskusi bagaimana menghidupkan dan mengaktivasi taman-taman – entah itu taman interaksi, RPTRA, Taman Maju Bersama – sila pilih nama favoritmu, secara berdaya dan berkelanjutan – terutama dari segi pembiayaan mandiri.

Nah, saya lemparkan tantangan ini kepada Pemprov DKI Jakarta – kepada Pak Anies Baswedan di ulang tahun ke 2:

Bersediakah merevolusi CFD melalui semangat #JakartaBerkolabo2asi?

Mampukah kita menciptakan CFD yang mengajak kita mengimajinasikan “urban commons” dan masa depan bersama?

 

Desakan kepada Gubernur DKI Jakarta

Sejak pertama kali saya menemukan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E di sekitar November 2016 dan Pergub 137/2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G di sekitar akhir 2017, saya selalu menyerukan aspirasi pembatalan kedua pergub ini. Kedua pergub ini membawa (setidaknya) Pulau C, D, E dan G pada babak lanjutan pasca reklamasi, yaitu pemanfaatan ruang diatas tanah hasil reklamasi. Sekali lagi disini, reklamasi berarti kegiatan pengurugan dan pengeringan yang memiliki set peraturan dan ranah tersendiri. Kedua Pergub tersebut membawa kita kepada 2 konsekuensi: bisa menjadi salah satu prasyarat untuk mengeluarkan HGB dan bisa menjadi landasan untuk mengeluarkan IMB. Salah satu landasan hukum Pergub itu sendiri adalah Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang memang mencantumkan 17 pulau palsu.

Panduan Rancang Kota, atau bahasa teknisnya adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah produk diskresi yang keberadaannya diakui oleh Permen PU 6/2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. PRK bisa menjadi jembatan antara Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (yang isinya adalah arahan strategi dan kebijakan) kepada hal yang berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (yang diatur dalam ranah UU Bangunan Gedung). Berikut adalah ilustrasi dari Permen tersebut:

Image result for RTBL Permen PU

Posisi Panduan Rancang Kota (PRK) ada dalam warna hijau tersebut. Tentu kita membahas, apakah sebetulnya tetap perlu Rencana Detil Tata Ruang (tabel kuning kedua)? Jika bertanya kepada saya, TETAP PERLU. Namun Pemerintah juga memiliki justifikasi tersendiri sehingga bisa mengeluarkan Pergub (atau Perwal/Perkab) di saat kekosongan produk hukum (walau gak berarti bahwa produk hukum Perda tersebut tidak perlu dibuat, ya). Cuma isi tulisan ini bukan soal RDTR, tetapi soal PRK.

Kawan Dandhy Laksono juga sudah mengutarakan dengan lugas tentang kembalinya pengulangan preseden buruk dalam pemberian IMB ini. Silakan berkunjung ke Facebook yang bersangkutan saja. Saya tidak akan membahas ulang soal tersebut.

Saya tidak akan membahas telalu banyak “masa lalu”, yaitu proses pengeluaran kedua Panduan Rancang Kota. Itu juga bukan bagian desakan ini. Biarkan pertanyaan “kenapa 2 Pergub PRK ada” menjadi ranah lembaga pemerintah yang lain, seperti BPK, Kementerian ATR atau KPK sendiri. Dan bisa juga menjadi bahasan dalam Pansus DPRD. Saya lebih tertarik membahas masa kini dan masa depan. Tapi saya akan tetap menggunakan isi Pergub PRK itu untuk membahas desakan ini.

Kedua Pergub itu adalah gambaran kebijakan 2 Gubernur sebelumnya, yaitu Basuki dan Djarot. Dan tentunya Gubernur sekarang, Anies, tidak bisa dengan mudah menyatakan hanya “taat konstitusi” belaka saja. Dalam berbagai kesempatan, Anies mengungkapkan bahwa lahan hasil reklamasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik, lingkungan hidup dan juga nelayan. Silakan cari sendiri tautan kepada berbagai beritanya. Tentu visi dan ungkapan ini berbeda sekali dengan isi yang ada dalam lampiran Panduan Rancang Kota tersebut – yang sebetulnya seperti manifestasi dan penerjemahan brosur developer ke dalam produk hukum pemerintah. Karena itu secara visi, etika hingga strategis, Pergub Panduan Rancang Kota tersebut sama sekali TIDAK sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Gubernur Anies sendiri. Karena itu Pergub Panduan Rancang Kota tersebut tidak relevan sama sekali dengan masa kini.

Jikapun “ongkos” pencabutan Pergub yang berdampak pada 900 bangunan yang “keburu” jadi dari tahun 2016 terlalu besar (bagi pemerintah), sesungguhnya ada opsi lain jangka pendek yang bisa dilakukan tanpa perlu menunggu proses Perda selesai, yaitu Revisi Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E. Revisi ini sebetulnya bisa menjadi proses memasukkan visi publik dalam Pulau C dan D. Revisi ini juga bisa menjadi bukti dan implementasi pernyataan politik Gubernur sendiri bahwa Pulau C dan D akan digunakan untuk kepentingan publik. Walau saya lebih mengharapkan bahwa 900 bangunan tersebut sebaiknya dibongkar rata tanah (opsi yang sebetulnya konstitusional juga, asal harus melalui prosedur yang jelas, termasuk siap menghadapi gugatan), tapi saya juga memahami (walau saya tidak setuju) sudut pandang pemerintah bahwa mereka pun pemerintah bagi orang-orang yang sudah keburu 900 bangunannya terbangun. (Terlepas dari kejadian penggusuran paksa Kalijodo yang latar belakangnya salah satunya karena tanpa bangunan2 tanpa IMB) Saya juga (mencoba keras) memahami upaya Pemerintah untuk tidak menghukum pemilik 900 bangunan tersebut atas kesalahan-kesalahan masa lalu. TETAPI jika tanpa penyusunan PRK baru (yang dilalui/lewat pembatalan PRK lama), maka justru Pemprov DKI juga sedang menghukum publik. Dalam PRK baru, bisa saja secara serta merta (dan untuk pertama kalinya!) Pemerintah duduk bersama dengan 900 pemilik bangunan dan Publik untuk membicarakan masa depan Pulau tersebut.

Mengutip penjelasan Gubernur Anies sendiri, total yang terbangun hanya kurang 5%, karena itu Revisi terhadap Pergub tersebut tetaplah sangat perlu, karena untuk memastikan bahwa yang 95% nya benar demi kepentingan publik. Pemberian IMB ini sudah bisa menjadi preseden bagi developer Pulau C dan D (beserta ribuan pemilik bangunan) untuk mengajukan IMB bagi ribuan bangunan lain yang belum terbangun. Dan tentu, pemerintah tidak boleh diskriminatif bukan? Jika 900 diberikan IMB, maka atas alasan apa ribuan lainnya untuk TIDAK dikeluarkan IMBnya?

Dan sebetulnya ada banyak sekali pertimbangan mengapa harus dilakukan pembatalan (jika tidak, revisi besar atas Pergub 206/2016 tersebut)? Pulau E sudah jelas dinyatakan batal (termasuk oleh Nota Menteri LHK). Namun Pergub tersebut mengatur juga Pulau E. Makin tidak relevanlah Pergub tersebut.  Pulau G pun sudah jelas dibatalkan; kalau begitu, untuk apa Pergub 137/2017 ada?

Secara redaksional isi Pergub pun berbeda dengan rencana produk hukum yang hendak dikeluarkan Gubernur Anies. Misalnya dalam kedua Pergub Pasal 9, dinyatakan akan adanya Perda Rencana Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Perda tersebut adalah rencana 2 Gubernur sebelumnya, tapi bukan rencana yang hendak diambil oleh Gubernur sekarang. Ini semakin membuat kedua Pergub itu tidak relevan dengan masa kini, apalagi masa depan.

Lebih sederhananya dan berdasarkan alinea-alinea diatas, maka berikut adalah desakan saya untuk kondisi jangka pendek ini:

  1. Segera batalkan Pergub 137/2017 sesuai dengan pembatalan proses reklamasi Pulau G itu sendiri.
  2. Segera batalkan Pergub 206/2016 (terlebih karena ada nama dan pengaturan terkait Pulau E), untuk kemudian REVISI BERAT dengan mengeluarkan Pergub baru secara terpisah (bisa juga bersama) untuk Pulau C dan D. Saya paham sedang ada kegiatan yang dilakukan Jakarta Propertindo di Pulau D untuk mewujudkan ruang-ruang publik dan redesain disana. Karena itu keberadaan sementara produk hukum keruangan yang sedang dilakukan pemerintah via BUMD ini tetap perlu.
  3. Segera lakukan konsultasi publik Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jakarta. Sajikan datanya kepada publik dan dapat diakses dengan mudah. Agar secara minimal sekali, warga DKI sendiri tahu persis dan terlibatkan secara penuh dan berarti dalam proses penyusunan. Tentu saja praktek konsultasi dan partisipasi publik masih bisa diperbaiki.

 

Saran juga kepada teman-teman jurnalis dan media, pakailah kesempatan ini untuk sama-sama belajar. Misalnya beritahu kepada pembaca bahwa reklamasi itu kegiatan pengurugan dan pengeringan. Jadi saat bikin berita harap jangan campur baurkan antara “kata yang bermakna dengan kegiatan pengurugan dan pengeringan dengan keluarnya IMB” ini. IMB ini tentang praktek pemanfaatan ruang (baik tanahnya hasil reklamasi ataupun bukan).

Tips 101: Mencari-cari Kebijakan Pemprov DKI

Screen Shot 2019-02-15 at 4.33.46 PM

Sudah menulis panjang-panjang tentang suatu kebijakan publik di DKI Jakarta namun ternyata ada kelupaan fatal yang berpotensi besar untuk menghancurkan argumenmu? Nah, situasi tidak mengenakkan itu bisa dihindari, dengan mulai mengakrabi situs-situs milik pemerintah. Misalnya tulisan ini, yang berupaya membangun argumen bahwa kontrak politik dari Jaringan Rakyat Miskin Kota berbuah pada kebijakan diskriminatif. Dan tulisan bulan Februari 2019 itu hanya mengutip 1 kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Kepgub 878/2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, namun TIDAK menyebutkan Pergub 90/2018 tentang PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU – dengan penerima manfaat 445 RW di 5 kotamadya dan 1 kabupaten DKI Jakarta.

Lalu saya mencapai pada kesimpulan, bahwa ada kemungkinan penulis belum mengetahui cara membaca kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Itu hal wajar, karena yang namanya birokrasi raksasa dengan jumlah PNS 72000 orang, 42 SKPD (belum termasuk suku dinas), hingga ratusan kecamatan dan kelurahan.

Tahun 2015/6 silam, saya pernah berbagi di Facebook tentang bagaimana caranya melakukan cek-ricek kebijakan Pemprov. Tapi berhubung saya sudah tidak Facebook-an lagi, maka saya terlalu malas untuk mencari arsipnya. Saya juga tidak mau membebani terlalu jauh, maka saya pilihkan beberapa tips:

  1. Cek RPJMD. Kebijakan siapa yang anda maksud? Masing-masing Gubernur diwajibakan menyusun RPJMD dan dijadikan Perda. Seperti apa di dalam RPJMD? Silakan mampir ke situs Bappeda (merekalah dapur penggodok RPJMD).
  2. Cek LPSE yaitu situs pengadaan pemerintah. Untuk kasus tulisan yang saya berikan tautannya, jangan kaget ya kalau sampai menemukan ada kelurahan-kelurahan di luar lokasi kampung menurut Kepgub 878/2018.
  3. Cek APBD DKI – sebetulnya ini terkait dengan LPSE. Cuma barangkali saja ingin memblejeti detil anggaran.
  4. Cek JDIH – ini jaringan dokumentasi terkait produk hukum. Untuk mencari produk hukum, kita harus kreatif sedikit, misalnya menggunakan variasi kata-kata yang bermakna sama. Bisa saja tidak dibilang “kumuh”, tapi coba cari kata permukiman. Jika kamu mencari reklamasi Seharusnya semua produk hukum ada disini, tapi yah, kadang ada yang tidak diunggah. Misalnya produk hukum tertentu semacam Pergub 162/2017 tentang Penataan Ruang Kawasan Khusus GBK. Nah Pergub ini mengubah zonasi GBK yang sudah ditetapkan Perda 1/2014 – demi memberi jalan pengubahan kawasan Parkir Timur nan rindang menjadi Gedung Parkir. Loh, tapi kok saya bisa tahu ada Pergub yang tidak diunggah? Ternyata saya bisa melakukan cek ricek di situs lain, yaitu situs:
  5. Open Data Jakarta. Untungnya Biro Hukum mengunggah daftar nomor-nomor Pergub beserta nama dan tanggal penetapan. Kamu akan terkagum-kagum melihat betapa produktifnya Pak Gubernur Djarot di hari terakhir sebelum lengser.

 

Tambahan penting lainnya adalah: Kesabaran. Bisa saja kecele, misalnya ada serial kebijakan yang tak cukup dituangkan dalam 1 Kepgub atau Pergub. Nah ini memang perlu jeli sedikit. Keluar Kepgub, ada peraturan operasionalnya gak? Kritis-kritis lah bertanya demikian, jangan cuma kritis karena membaca teori kiri saja.

Jika gemar ngoprek-ngoprek, sebetulnya ada banyak situs lain yang menarik. Misalnya Jakarta Satu, situs Berita Jakarta, situs jakarta.go.id, situs Jakarta Smart City. Juga ada tips-tips melakukan analisa, misalnya antara rencana dan realisasi, atau perubahan. Tapi untuk sementara kita memulai dengan yang sederhana saja.

Semoga bermanfaat.

Advokasi dan Tulisan Ilmiah

Sebagai aktivis SJW yang bergerak di isu perkotaan, kerap kali saya dituntut untuk melakukan riset sederhana dan singkat untuk menunjang kerja di lapangan atau saat menyusun argumen advokasi, baik dengan pemerintah hingga pengacara perusahaan. Demi kepentingan advokasi pula, saya selalu menggali jurnal ilmiah hingga opini surat kabar untuk saya jadikan argumen yang memperkuat advokasi.

Saya menggunakan disertasi teman saya untuk membangun pengetahuan soal sanitasi di Jakarta. Argumen pada disertasinya saya gunakan saat rapat Peninjauan Kembali RTRW dan saya mempersoalkan rencana tak masuk akal Pemprov DKI untuk membangun instalasi sanitasi “raksasa”. Saya membaca habis jurnal tentang kontrak politik yang ditulis 2 akademisi. Tulisan mereka menjadi pengingat akan risiko kontrak politik – yang akhirnya menjadi pengingat saya bahwa jangan sampai kontrak politik itu menjadi kebijakan ekslusif dan tidak mengakar kuat. Selama 2 minggu saya, berbekal google dan wikipedia, berupaya setengah mati memahami 71 halaman jurnal tentang program KIP dari tinjauan akumulasi kapital dari sudut pandang real estate. Argumen dari tulisan ini saya angkat dan saya sampaikan audiens, termasuk didepan Asisten Perekonomian DKI Jakarta bahwa dengan terus menunda kepastian bermukim pada kampung-kampung kota(dalam berbagai jenis hak), maka baik warga dan Pemprov DKI mengalami kerugian triliunan rupiah. Berkat tulisan geografer yang jaraknya ribuan kilometer dari saya, saya makin memahami perubahan praktek penguasaan lahan di Jabodetabek. Karena itu saya senang jika ada tulisan-tulisan baru yang kritis, bernas serta sarat pengetahuan dari berbagai pihak, entah itu akademisi hingga sesama aktivis. Intinya, akademisi hingga jurnalis (termasuk seniman dan sastrawan), lewat produknya, adalah kawan saya dalam upaya memperjuangkan advokasi yang organisasi maupun mitra organisasi kami.

Pagi-pagi, teman saya JJ Rizal, mengirimkan tautan tulisan dengan judul bombastis Ilusi Keberpihakan Anies-Sandi Pada Rakyat Miskin Kota. Tulisan bertanggal 12 Februari 2019 dan komentar pertama saya dalam hati, tulisan tanggal 12 Februari kok masih sebut-sebut Sandi? Dari judulnya pun rasanya kita bisa menebak bahwa isinya akan mengkritisi kebijakan Gubernur yang terkait dengan rakyat miskin kota. Hore, pikir saya, bahan apalagi nih yang bisa saya pakai untuk saya “lempar” ke orang-orang Balai Kota?

Secara tradisional, artikel dibuka ilustrasi kampanye Pilkada DKI 2017 dan kontrak politik, dan cakepnya dilengkapi dengan tautan ke sumber berita (lumayan, untuk nambah koleksi). Saya tidak mempedulikan diksi sinis yang kadang muncul, misalnya pada saat dia menganggap peremajaan kota adalah konsep yang tidak jelas. Dalam hati, ah mungkin saja dia bukan berlatar belakang arsitek dan perencana kota, jadi belum tentu akrab dengan istilah peremajaan kota.

Dan berikutnya, secara tradisional masuk ke realita yang biasanya kalau aktivis pasti akan suka mengutip data penggusuran paksa LBH Jakarta (saya tahu, karena saya pun begitu. Malah kalau perlu saya taruh di alinea pembuka awal). Saat baca ini, yang muncul di mental note saya adalah “wah harus segera cepat-cepat selesaikan rekomendasi relokasi berbasis HAM nih, posisinya draft melulu”. Sampai sejauh ini tulisannya bermanfaat nih, setidaknya untuk bisa jadi pengantar saya berargumen saat saya hendak mengadvokasi kebijakan relokasi dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Lalu dari situ meloncat ke kondisi korban penggusuran paksa Akuarium 2016 yang tinggal di Rawa Bebek dan Marunda, yang diwawancarai oleh penulis. Mental note yang keluar “Wah iya nih, selama ini organisasi saya terlalu fokus pada korban penggusuran yang bertahan di shelter Kp Akuarium, tapi tidak memperhatikan yang di rusun – padahal kampung susun belum tentu jadi cepat. Musti dirapatin sama warga.” dan lalu omelan dalam hati mulai muncul, “Dasar pemerintah, bisanya cuma bangun-bangun-bangun doang.”

Lalu mata saya mulai membelalak, posisi duduk saya pelan-pelan mendadak tegak ketika membaca alinea per alinea soal Kepgub 878/2018 dan kaitannya dengan kontrak politik JRMK, dimulai dari klaim penulis bahwa kebijakan penataan kampung yang dilakukan Anies-Sandi  diskriminatif karena hanya melindungi dan memprioritaskan pembangunan bagi kampung-kampung yang melakukan kontrak politik dengan Anies-Sandi. Lalu makin tegak ketika penulis mengambil literatur dari Susan C. Stokes dan pork barrel (mental note yang keluar dari pemilihan literatur tersebut: ini jangan-jangan tidak mewawancara pihak pembuat kontrak, terutama koordinator UPC – karena nuansa yang saya dapat berbeda dengan tulisan 2 akademisi diatas yang juga menulis hal sama tentang kontrak politik). Makin kebawah saya makin yakin bahwa tidak ada wawancara terjadi, dan beberapa perihal soal kontrak politik itu diambil dari sumber lain yang bukan bagian dari JRMK dan UPC. Lalu punggung makin tegak, saat membaca intepretasi dengan menggunakan Hak Atas Kota nya David Harvey (Disitu penulis seakan mengintepretasikan kontrak politik sebagai upaya individu dan bukannya kolektif.) yang membuat saya yakin, “Wah dia salah paham dalam membaca kontrak politik dan penulis tidak terlalu memahami proses revisi RTRW dan RDTR serta segala kerumitan sejarah agraria kampung.” Dan tiba-tiba saya tersadar sesuatu, terutama setelah membaca bagian soal David Harvey itu. Mungkinkah, mungkinkah ….

Saya lalu langsung membaca cepat sisa tulisan (melewati soal kontrak politik lawas 2012, terus komentar cepat saya, “Ini si penulis kalaupun gak wawancara JRMK-UPC ya minimal baca lah wawancara Bosman Batubara dengan Gugun Muhammad). Saya baca cepat karena hanya ingin mencari tahu 2 hal:

  1. Penulis menyebutkan Pergub 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu
  2. Kepustakaan – untuk mencari tahu apakah penulis mewawancarai pihak dari JRMK/UPC atau tidak.

Ternyata betul dugaan saya. Tidak ada kepustakaan yang menyatakan wawancara dengan pihak JRMK/UPC (Saya bertanya-tanya, bukannya ini tindakan gegabah, menilai suatu kontrak politik, namun pembuat kontraknya tidak diwawancarai). Penulis tidak menyebutkan Pergub 90/2018 yang menyatakan Program CAP (yang dilahirkan dari kontrak politik JRMK-UPC dimana diklaim sebagai non-programatik, pork barrel, pemenuhan hak individu, dll) adalah program yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta termasu 5 kotamadya dan 1 kabupaten, dan meliputi 400 RW lebih. Pada akhirnya Kepgub 878/2018 itu melebur sebagian pada Pergub ini.
Saya jadi bertanya-tanya, kenapa Pergub 90/2018 ini tidak disebutkan? Padahal Pergubnya sudah keluar dari Agustus 2018. Saya sempat prasangka baik, mungkin penulisnya butuh waktu 6 bulan untuk menulis tulisan itu. Atau mungkin ini tulisan 6 bulan lalu. Atau mungkin persetujuan pemuatan tulisan ini butuh waktu 6 bulan, jadi cuma tahunya Kepgub 878.

Selain heran dengan ketiadaan Kepgub, muncul lagi pemikiran saya, “Kenapa penulis berlebihan sekali dalam menilai implementasi kontrak politik (implementor kontrak politik disini tak hanya pemerintah, tetapi juga warga dan pendamping)? Padahal kalau dia membaca LPSE dan RPJMD ….” Tiba-tiba saya tersadar lagi, “Jangan-jangan penulisnya kurang luwes dalam mencari informasi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemprov DKI. Kalau benar begitu kasusnya, maka saya buatkan tips singat dan sederhana ini.

Lalu pada akhirnya, apakah saya bisa menggunakan tulisan itu untuk keperluan advokasi saya? Sayangnya tidak bisa. Dan di mata saya, tulisan ini berpotensi mendiskreditkan gerakan rakyat miskin juga, apalagi JRMK-UPC sedang bersiap untuk berkontrak politik dengan calon anggota DPRD. Karena tulisan tersebut dibangun dengan informasi parsial, dan tentunya  membuat saya tidak yakin pada kesimpulan yang dia ambil. Sementara untuk bagian awal tulisan hingga bagian penulis membahas soal kontrak politik tidak banyak menawarkan hal-hal yang baru, kecuali mengingatkan saya untuk turut juga mengorganisir dan memperhatian warga korban gusuran paksa di Rusun.

Kesimpulan saya, si penulis punya potensi, dan bisa lebih berkembang lagi, terlebih usianya masih muda. Namun, si penulis sepertinya perlu dibantu tentang tips-tips singkat bagaimana melakukan riset kebijakan perkotaan yang sederhana.

Saya tidak berminat membahas CAP, selain dari kacamata produk hukumnya. Kenapa? Karena si penulis pun hanya melihat produk hukumnya saja. Nah, kalau penulis mau melihat lebih langsung liku-liku CAP, penulis bisa datang ke Rujak Center for Urban Studies, untuk kemudian (selama minimal 6 bulan) ikut menjalani dan merasakan prosesnya. Dan setelah itu, bantu kami dengan menulis pengalamanmu beserta analisanya ya. Siapa tahu solusinya lebih kaya dari sekadar di membangun partai politik. Karena aliansi lintaspun ada berbagai macam, dan tidak hanya berhenti ke persoalan elektoral dan keparpolan.

Ini undangan ya :).

 

Daripada Debat Kusir soal PKL

Tahun 2013 silam saya berkunjung ke Center for Urban Pedagogy di Brooklyn. Dan setelahnya saya bertemu Sean Basinski, pengacara sekaligus pendiri The Street Vendors Project di Urban Justice Center, Manhattan. Dua minggu kemudian, saya bertemu dengan Candy Chang, seniman-aktivis yang saat itu tinggal di New Orleans.

Salah satu sebab kenapa saya bertemu dengan 3 pihak tersebut adalah karena Street Vendor Guide yang merupakan hasil kolaborasi 3 pihak diatas.

NYC sebagai kota yang mengijinkan rupa-rupa pedagang kaki lima beroperasi di berbagai tempat, entah itu di trotoar, taman, hingga tepi jalan, memiliki aturan rumit dan tulisan ukuran 6pt (saya sempat baca buku peraturannya). Para PKL kebanyakan menengah ke bawah dan migran, dan banyak menjadi sasaran kriminalisasi akibat ribetnya peraturan tersebut. Aturannya bervariasi, mulai dari kartu anggota mereka harus dalam kondisi terlihat (kalau ada polisi melihat itu terbalik, PKL bisa langsung didenda), hingga jarak dari pintu masuk gedung ke tempat operasi PKL.

Sean dan sekumpulan pengacara dan mahasiswa hukum membantu para PKL dari berbagai hal, termasuk advokasi, training hingga menghadapi kasus pengadilan jika ada PKL didenda atau ditangkap. Sedikitnya ada 10000 PKL terdaftar di NYC. Dan ketika kunjungan saya itu, ada pasangan suami-istri yang juga migran dari Cina sedang melakukan pelatihan berbasis komputer tentang tata cara menjadi PKL.

Lalu ketiganya bekerja sama untuk membuat Steet Vendor Guide yang mengubah pasal-pasal berhuruf luar biasa kecil dan dengan bahasa jlimet itu menjadi grafis yang mudah dimengerti apapun latar belakang budayamu dan apapun kemampuan bahasa Inggrismu. Street Vendor Guide dianggap sebagai salah satu karya terbaik Candy Chang, dan dianggap sebagai salah satu contoh sukses pendidikan perkotaan yang dilakukan oleh Center for Urban Pedagogy.

Apa yang ingin saya ambil hikmahnya disini. Ada banyak. Pengakuan atas PKL di sebuah kota tidak serta merta membawa kepastian dan melindungi hak PKL. Aturan (kadang) dibuat untuk menyulitkan, serta dengan tujuan mengalieniasi hal tertentu. Namun jika negara bersikap demikian, jangan khawatir aliansi kelompok masyarakat sipil akan muncul sebagai penyeimbang dan yang akan membawa kebijakan itu ke dalam wacana dan perdebatan publik yang sehat.

Tentu tidak semua kota punya aturan jelimet dan menyulitkan ala NYC. Madison dan Copenhagen punya aturan cukup sederhana. Setahu saya, Berlin juga demkian. Baik dalam rupa lokasi hingga operasi dan undian.

Lalu bagaimana dengan kota-kota di Indonesia? Secara nasional, Kementerian PU di tahun 2014 sudah mengeluarkan peraturan menteri (no 3) terkait sarana-prasarana pejalan kaki, termasuk diantaranya panduan dasar untuk PKL (atau disebut KUKF). Sementara Jakarta, kegiatan PKL hampir terakomodasi di segenap dalam tabel ITBX peruntukan dalam Perda RDTR Jakarta. Namun sayangnya di Jakarta tidak ada peraturan turunan yang operasional terkait PKL. Yang ada adalah, aturan secara ad hoc dalam rupa lokalisasi PKL binaan, tanpa ada kejelasan sampai kapan mereka bisa disana. Ketiadaan peraturan operasional hingga ketidakpastian akan daerah operasi secara keruangan, membuat PKL selalu dalam posisi rentan, mulai dari penggusuran paksa, penggusuran dengan kekerasan, pungli, kriminalisasi, hingga stigmatisasi. Yang rugi akhirnya, tak hanya PKL tapi kota ini juga.

Sebetulnya ada banyak upaya pengorganisasian PKL dan upayanya menaikkan kepastian dan keberadaan mereka dalam lingkungan formal tanpa mengorbankan kepentingan kota dan publik.

Dalam 3 tahun ke belakang saya melihat upaya 2 pihak berbeda. Ada Pak Lin Che Wei dan 600 anggota PKL Koperasi Penawaskata yang bahkan saat peresmiannya dihadiri dan dibuka oleh Deputi Gubernur. PKL mendapat kartu keanggotaan hingga tempat dan jam berjualan yang jelas. Namun sayangnya akhir 2016, koperasi tersebut malah distigmatisasi oleh Pemprov sendiri dan akhirnya digusur paksa tanpa proses negoisasi dan kejelasan nasib.

Ada juga upaya yang dilakukan Jaringan Rakyat Miskin Kota dan Urban Poor Consortium serta dibantu berbagai pihak dan berlokasi di Ancol dan Sunda Kelapa.

Namun itu hanya sekelumit dari pengorganisasian yang terjadi. Dan Pemprov tak mungkin menghadapi satu kasus per kasus dan mengambil keputusan ad hoc. Jakarta harus mempunyai strategi dan kebijakan yang jelas tentang PKL, yang berdasarkan pada data dan studi (yang saya yakin sudah banyak studi soal PKL dan bahkan 2 tahun lalu Jakarta Smart City dan UN Pulse Lab sempat melakukan pemetaan kaki lima). Tanpa strategi dan kebijakan, maka yang ada hanya saling tunding hingga penggusuran tanpa solusi. Atau hilang satu kelompok PKL di tempat A, muncul lagi di tempat lain atau semedi hingga muncul lagi di tempat sama di bulan depan.

Bahkan ketidakjelasan strategi dan kebijakan itu sebetulnya meniadakan perlindungan terhadap hak atas ekososbud para PKL, karena mereka menjadi obyek stigmatisasi, kriminalisasi, hingga rentan penggusuran. Keenganan merumuskan strategi, entah dari Gubernur Sutiyoso hingga (mungkin) yang sekarang, hanya akan membawa ke solusi singular: penggusuran. Kelamaan dan pembiaran, malah akan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Di saat bersamaan, ketiadaan peraturan (dan berikutnya: implementasi) juga seakan menyerahkan ruang publik kota seperti trotoar menjadi medan perang, berperang antara pejalan kaki, PKL, motor yang lawan arus, korupsi ramp dan pintu masuk-keluar bangunan, hingga parkir motor dan mobil.

Sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti bicara jika belum punya strategi terkait Kaki Lima. Karena kedua bapak hanya mengundang ketidakpastian dan debat kusir.

Kalimat dari kedua bapak itu hanya akan dipakai untuk mendukung status quo atau menyerang. Apa yang bisa diperdebatkan dengan sehat jika barang kebijakannya tidak ada?

Mari kita melihat potensi yang ada di Pemprov DKI terkait sarana-prasarana pejalan kaki. Dinas Bina Marga dalam 1 tahun terakhir sudah membuat banyak pelebaran dan perbaikan trotoar. Salah satu proyek mereka yang sangat saya hargai adalah ketika di akhir tahun 2017, Dinas Bina Marga meniadakan jalur lambat di antara halte Trisakti lama dengan Halte TJ Grogol 1. Dengan demikian, trotoar lama dan jalur lambat berubah menjadi plaza kecil, dan bahkan menjadikan keberadaan Tugu Pahlawan Reformasi Trisakti menjadi lebih terhormat dan ‘sedikit’ monumental. Tadinya tugu tersebut sendirian kesepian di pulau kecil pembatas jalan, tanpa ada orang yang bisa mengapresiasinya.

Dan akhirnya, setelah lebih dari 10 tahun – sejak pertama kali didirikannya JPO baru menuju halte TJ di Grogol yang merusak trotoar – Kampus Trisakti dan Untar 1 kembali dihubungkan dengan trotoar lebar dan nyaman.

Saya yakin, Pemprov DKI setidaknya via Dinas Bina Marga, Citata, UMKM bisa bekerja sama untuk membuat strategi dan kebijakan yang mengintegrasikan PKL dengan kehidupan pejalan kaki. Strategi ini adalah kesempatan untuk menciptakan dan merevitalisasi ruang (milik) bersama yang inklusif dan beragam. Jangan lagi menafikan keberadaan PKL dengan terus membiarkan mereka berada di tempat abu-abu tanpa kejelasan dan kepastian hukum.

Sekali-kali Korea

Terkadang cara mudah memahami suatu kota dan kebudayaan adalah melalui film. Setidaknya itu yang saya lakukan ketika saya menonton serial TV, darimanapun asalnya. Melalui film atau serial TV saya melihat kota dari sudut pandang sutradara atau penulisnya. Sex and The City tidak bisa dilepaskan dari New York City, Rocky tidak bisa lepas dari Philadelphia, bahkan Gotham pun merepresentasikan Chicago. 

Beberapa tahun belakang ini saya berminat dengan film dan serial Korea. Mungkin saja berkat Bekraf-nya Korea yang sukses banget menjual ‘paket’ kesenian populer dan kontemporer mereka, atau mungkin karena kontennya yang ringan menarik sekaligus kualitas visual yang menarik dalam setting perkotaan yang akrab dengan saya. 

Dalam beberapa hal, Korea Selatan dan Indonesia mengalami tonggak sejarah mirip dengan Indonesia. Rejim militer dan reformasi. Mereka 1987 dan kita 1998. Sama-sama terpuruk di era krisis moneter 1997-8. Kedua ibukotanya sama-sama menjadi ajang spekulasi dan komodifikasi properti dengan derajat yang berbeda. Kampung-kampung di 2 kota tersebut harus menghadapi gentrifikasi dan penggusuran atas nama ‘Urban Renewal’. Fasenya bisa jadi ada kemiripan, tapi tentu saja produk terkininya berbeda. Tahun lalu Seoul membuka Seoullo, tempat publik baru yang tadinya eks jalan layang yang membelah kawasan Stasiun Seoul. Sementara Jakarta sendiri sepertinya masih getol membuat jalan layang, dengan setidaknya ada 20 rencana jalan layang baru untuk 5 tahun ke depan. Bahkan kota ini sepertinya berbahagia sekali ketika lingkaran baru Semanggi dibuka. 

Ada banyak serial Korea yang bisa membantu penontonnya memahami revolusi perkotaan Seoul tanpa perlu menginjak Seoul. Salah satu yang wajib ditonton adalah trilogi Reply, untuk membandingkan berbagai perubahan yang ada: 1988, 1994 dan 1997. Serial terkini Black Knight, selain menyajikan kostum-kostum cantik, juga menghadirkan konflik seputar Urban Renewal dan gentrifikasi, serta upaya yang dalam kehidupan nyata sedang diusahakan oleh Walikota Park untuk melakukan regenerasi kampung tua Seoul, tanpa perlu menghancurkannya menjadi ‘apatou’ / apartemen. 

Because This is My First Life, serial tahun 2017 dari tvN, memberi sedikit latar belakang pada dampak negatif finansialisasi rumah, yang untuk kasus Seoul sudah terjadi lebih dari 3 dekade. Serta sedikit latar terhadap hidup di bagian kota hadil apatouzation. 

Serial Kdrama kontemporer bahkan mengeksploitasi habis-habisan lansekap Seoul yang berbukit, mulai dari Ilhwa dong, Itaewon, Namsang, Myeong-dong dll. Untuk kawasan yg ‘kumuh, ada Mapo. Selalu ada Sungai Han dan segala jembatannya. Walkerhill muncul di berbagai drama. Paska 10 tahun Cheonggyecheon menjadi ruang publik dari tadinya jalan layang yang kumuh, tempat itu terus menerus ada di berbagai drama, dari sekadar halte bus hingga adegan berjalan-jalan di salah satu segmen kanal itu. Pemandangan malam wajib bahkan termasuk tembok kota dekat Dongdaemun. 


Ruang-ruang publik yang hampir selalu ada di berbagai drama termasuk museum, galeri dan halte bus, dan juga jalan-jalan kecil diantara tembok istana atau kampung hanok. Penonton pun menjadi paham bahwa unit apartemen termurah adalah yang berada di atap, lengkap dengan lantai luar berwarna hijau (yang ternyata warna cat ‘anti bocor’). 

Berjalan di kota pun menjadi semakin asyik dengan tambahan narasi. Narasi bisa jadi berasal dari jurnal ilmiah, buku non fiksi dan bahkan serial TV pun. Selamat menikmati kota, melalui berjalan maupun menonton.

Petualangan kecil dengan si kecil

Sangat mudah membuat anak usia 6 tahun bahagia sekaligus belajar menjadi warga kota. Caranya, ajaklah dia jalan-jalan mengunjungi berbagai tempat publik dengan menggunakan fasilitas publik dengan baik dan benar.

Hari itu akhirnya saya benar-benar libur. Ternyata ‘kebijakan’ saya meliburkan kantor tidak terlalu berarti untuk saya sendiri. Karena tanggal 24-25 Desember saya malah ‘Natalan’ di Musholla dan Pos RW 2 kampung berbeda, sementara tanggal 27-28 Desember menghadiri Musrenbang RPJMD (yang sayangnya saya sengaja tidak hadir untuk sesi pengarahan menteri-menteri di pagi harinya, sehingga tidak nonton bagian Ibu SMI mengutip realisasi APBD 2017 yang ternyata heboh salah data dan lain-lain dan seterusnya).

Baik, fokus kembali kepada si anak kecil satu. Dengan senang dia mengalungkan kartu dan siap-siap naik Transjakarta. Botol minum, snack dan bekal makan siang telah siap sedia. Dan tujuan kali ini adalah perpustakaan, tonkatsu, dan belanja hadiah (post) Natal.

Hanya butuh 35 menit dari halte Kalideres untuk mendapai halte Balai Kota didepan Perpustakaan Nasional. Di awal perjalanan si kecil berujar, ‘I like taking Transjakarta, because I can wave my hand to cars who got stuck in traffic’. (Ini bukan kebalikan dari ‘AAC2’, tapi si kecil memang sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, terutama ketika mengobrol dengan saya). Dan nyata saja, di 2 km pertama perjalanan, si kecil sibuk dadah-dadah pada mobil-motor yang terjebak macet sepanjang Daan Mogot.

Si kecil memang memahami bahwa jalur TJ adalah steril dan hanya digunakan untuk TJ saja, pasca obrolan 2 malam soal apa itu ‘prioritas’ di dalam kota. Protesnya bermunculan ketika ada mobil dan motor nyelonong masuk ke jalur TJ. Bahkan di akhir perjalanan kembali, si kecil geram, ‘I want to scream at them!!’

Cara termudah bagi saya untuk mengajari anak saya tentang cara hidup berkota adalah melalui sesi ngobrol ringan disertai ilustrasi dan melakukannya sesudahnya. Mulai dari mengajarinya mengantri (dan sampai akhirnya dia bisa protes ‘you have to queue!’ Walau belum tentu yang diprotes paham maksudnya apa) hingga mematikan lampu jika tidak digunakan. Dan dari interaksi saya dengannya, kadang muncul hal-hal tak terduga. Beberapa bahkan muncul di saat petualangan kecil hari ini.

Sesampai kami di Perpustakaan Nasional, si kecil mengeksplorasi ruang-ruang pamer di bangunan kolonial. Dia mencoba membaca berbagai aksara kuno, dan berkesimpulan, ‘there are many alphabets that I don’t know, mom.’

Ada komentar lucunya saat melihat display foto-foto presiden dan buku-buku tentang para presiden.

Kecil: ‘So Joko Widodo (entah kenapa dia selalu menyebut Jokowi dengan nama lengkap) is the most famous president among others.’

E: ‘Eh? Where does your assumption come from?’

Kecil: ‘Because Joko Widodo has more books about him compare to others. He got 3 shelves, while the others only got one each.’

E: 😅😅

Tahap berikutnya, saya mendaftarkan kartu perpustakaan untuk si kecil. Selagi menunggu antrian, akhirnya kami memutuskan untuk menjelajah lantai lain, dan menuju ke bagian buku anak.

Setelah kami mendapatkan kartu perpustakaan, si kecil bilang lapar dan ingin makan bekalnya. Dan saya bilang kita harus makan diluar (walau di dalam bangunan saya tidak menemukan tulisan larangan makan). Dan tentu saja si kecil bertanya, kenapa? Dan saya menjawab, karena ini bangunan publik dan isinya buku, dan kita harus menjaga kebersihan dan jangan sampai ada makanan tercecer yang mengundang serangga. Dan dia pun lebih senang makan di taman, karena bisa sambil pegang-pegang tanaman atau main petak umpet.

Hari itu tak sengaja bertemu dengan teman di Perpusnas. Akhirnya kami memutuskan untuk makan tonkatsu bareng. Sebetulnya kami bisa saja naik Transjakarta ke Plaza Senayan, namun niat tersebut gagal karena bus 1A memutuskan untuk ngetem lama didepan Halte Balaikota.

Kami sempat naik bus dan memilih tempat duduk di belakang. Dan seperti biasa si kecil kepo, tengok ke belakang, kiri, kanan dan lari ke depan terlebih karena bus masih dalam kondisi berhenti. Saat menengok ke belakang, dia melihat sampah dan keponya muncul. ‘Why did people throw trashes here. This is not a garbage bin.’ Lalu tiba-tiba si kecil memanjat kursinya untuk mengambil sampah (sementara mamihnya cuma bisa ‘tampang horor’ krn membayangkan kuman-kuman) dan membuangnya ke tempat sampah yang tersedia hanya 2 langkah dari tempat kami duduk. Iya, saya sungguh ingin bertanya pada orang yang meninggalkan 2 sampah plastik di belakang bus, ya ampun, itu tempat sampah cuma berjarak 2 langkah!

Akhirnya karena sudah 10 menit si bus tak beranjak juga, dan walau diprotes si kecil ‘But, I want to take bus, because it will be faster!’ Akhirnya kami memutuskan naik Taksi ke Plaza Senayan.

Kami menghabiskan waktu 5 jam-an di Plaza Senayan. Dan si kecil (yang gak ada capainya) masih ingin naik Transjakarta lagi untuk perjalanan pulang. Tentu ketika harus melewati rangkaian ramp menuju Halte BunSen, ocehannya muncul, ‘why don’t we just cross the road, mommy? It will be faster, right?’ (nah tuh, wahai Transjakarta, anak umur 6 tahun aja juga tahu ‘prioritas’ dan prinsip mencapai halte transit).

Di akhir petualangan, saya bertanya pada si kecil, apa yang menarik dari pengalaman hari ini. Dan jawabannya, ‘some cars and bikes are stupid, because they took jalan busway.’ (Dia belum paham “lane”). Dan pengalaman yang lain, ‘I got my first library card’, dan dengan bangga dia memamerkan kartu perpustakaan kepada ayahnya.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: