Search

OpenUrbanity

Architecture, Urbanism, Knowledge, Data

Tips 101: Mencari-cari Kebijakan Pemprov DKI

Screen Shot 2019-02-15 at 4.33.46 PM

Sudah menulis panjang-panjang tentang suatu kebijakan publik di DKI Jakarta namun ternyata ada kelupaan fatal yang berpotensi besar untuk menghancurkan argumenmu? Nah, situasi tidak mengenakkan itu bisa dihindari, dengan mulai mengakrabi situs-situs milik pemerintah. Misalnya tulisan ini, yang berupaya membangun argumen bahwa kontrak politik dari Jaringan Rakyat Miskin Kota berbuah pada kebijakan diskriminatif. Dan tulisan bulan Februari 2019 itu hanya mengutip 1 kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Kepgub 878/2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, namun TIDAK menyebutkan Pergub 90/2018 tentang PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU – dengan penerima manfaat 445 RW di 5 kotamadya dan 1 kabupaten DKI Jakarta.

Lalu saya mencapai pada kesimpulan, bahwa ada kemungkinan penulis belum mengetahui cara membaca kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Itu hal wajar, karena yang namanya birokrasi raksasa dengan jumlah PNS 72000 orang, 42 SKPD (belum termasuk suku dinas), hingga ratusan kecamatan dan kelurahan.

Tahun 2015/6 silam, saya pernah berbagi di Facebook tentang bagaimana caranya melakukan cek-ricek kebijakan Pemprov. Tapi berhubung saya sudah tidak Facebook-an lagi, maka saya terlalu malas untuk mencari arsipnya. Saya juga tidak mau membebani terlalu jauh, maka saya pilihkan beberapa tips:

  1. Cek RPJMD. Kebijakan siapa yang anda maksud? Masing-masing Gubernur diwajibakan menyusun RPJMD dan dijadikan Perda. Seperti apa di dalam RPJMD? Silakan mampir ke situs Bappeda (merekalah dapur penggodok RPJMD).
  2. Cek LPSE yaitu situs pengadaan pemerintah. Untuk kasus tulisan yang saya berikan tautannya, jangan kaget ya kalau sampai menemukan ada kelurahan-kelurahan di luar lokasi kampung menurut Kepgub 878/2018.
  3. Cek APBD DKI – sebetulnya ini terkait dengan LPSE. Cuma barangkali saja ingin memblejeti detil anggaran.
  4. Cek JDIH – ini jaringan dokumentasi terkait produk hukum. Untuk mencari produk hukum, kita harus kreatif sedikit, misalnya menggunakan variasi kata-kata yang bermakna sama. Bisa saja tidak dibilang “kumuh”, tapi coba cari kata permukiman. Jika kamu mencari reklamasi Seharusnya semua produk hukum ada disini, tapi yah, kadang ada yang tidak diunggah. Misalnya produk hukum tertentu semacam Pergub 162/2017 tentang Penataan Ruang Kawasan Khusus GBK. Nah Pergub ini mengubah zonasi GBK yang sudah ditetapkan Perda 1/2014 – demi memberi jalan pengubahan kawasan Parkir Timur nan rindang menjadi Gedung Parkir. Loh, tapi kok saya bisa tahu ada Pergub yang tidak diunggah? Ternyata saya bisa melakukan cek ricek di situs lain, yaitu situs:
  5. Open Data Jakarta. Untungnya Biro Hukum mengunggah daftar nomor-nomor Pergub beserta nama dan tanggal penetapan. Kamu akan terkagum-kagum melihat betapa produktifnya Pak Gubernur Djarot di hari terakhir sebelum lengser.

Jika gemar ngoprek-ngoprek, sebetulnya ada banyak situs lain yang menarik. Misalnya Jakarta Satu, situs Berita Jakarta, situs jakarta.go.id, situs Jakarta Smart City. Juga ada tips-tips melakukan analisa, misalnya antara rencana dan realisasi, atau perubahan. Tapi untuk sementara kita memulai dengan yang sederhana saja.

Semoga bermanfaat.

Advertisements

Advokasi dan Tulisan Ilmiah

Sebagai aktivis SJW yang bergerak di isu perkotaan, kerap kali saya dituntut untuk melakukan riset sederhana dan singkat untuk menunjang kerja di lapangan atau saat menyusun argumen advokasi, baik dengan pemerintah hingga pengacara perusahaan. Demi kepentingan advokasi pula, saya selalu menggali jurnal ilmiah hingga opini surat kabar untuk saya jadikan argumen yang memperkuat advokasi.

Saya menggunakan disertasi teman saya untuk membangun pengetahuan soal sanitasi di Jakarta. Argumen pada disertasinya saya gunakan saat rapat Peninjauan Kembali RTRW dan saya mempersoalkan rencana tak masuk akal Pemprov DKI untuk membangun instalasi sanitasi “raksasa”. Saya membaca habis jurnal tentang kontrak politik yang ditulis 2 akademisi. Tulisan mereka menjadi pengingat akan risiko kontrak politik – yang akhirnya menjadi pengingat saya bahwa jangan sampai kontrak politik itu menjadi kebijakan ekslusif dan tidak mengakar kuat. Selama 2 minggu saya, berbekal google dan wikipedia, berupaya setengah mati memahami 71 halaman jurnal tentang program KIP dari tinjauan akumulasi kapital dari sudut pandang real estate. Argumen dari tulisan ini saya angkat dan saya sampaikan audiens, termasuk didepan Asisten Perekonomian DKI Jakarta bahwa dengan terus menunda kepastian bermukim pada kampung-kampung kota(dalam berbagai jenis hak), maka baik warga dan Pemprov DKI mengalami kerugian triliunan rupiah. Berkat tulisan geografer yang jaraknya ribuan kilometer dari saya, saya makin memahami perubahan praktek penguasaan lahan di Jabodetabek. Karena itu saya senang jika ada tulisan-tulisan baru yang kritis, bernas serta sarat pengetahuan dari berbagai pihak, entah itu akademisi hingga sesama aktivis. Intinya, akademisi hingga jurnalis (termasuk seniman dan sastrawan), lewat produknya, adalah kawan saya dalam upaya memperjuangkan advokasi yang organisasi maupun mitra organisasi kami.

Pagi-pagi, teman saya JJ Rizal, mengirimkan tautan tulisan dengan judul bombastis Ilusi Keberpihakan Anies-Sandi Pada Rakyat Miskin Kota. Tulisan bertanggal 12 Februari 2019 dan komentar pertama saya dalam hati, tulisan tanggal 12 Februari kok masih sebut-sebut Sandi? Dari judulnya pun rasanya kita bisa menebak bahwa isinya akan mengkritisi kebijakan Gubernur yang terkait dengan rakyat miskin kota. Hore, pikir saya, bahan apalagi nih yang bisa saya pakai untuk saya “lempar” ke orang-orang Balai Kota?

Secara tradisional, artikel dibuka ilustrasi kampanye Pilkada DKI 2017 dan kontrak politik, dan cakepnya dilengkapi dengan tautan ke sumber berita (lumayan, untuk nambah koleksi). Saya tidak mempedulikan diksi sinis yang kadang muncul, misalnya pada saat dia menganggap peremajaan kota adalah konsep yang tidak jelas. Dalam hati, ah mungkin saja dia bukan berlatar belakang arsitek dan perencana kota, jadi belum tentu akrab dengan istilah peremajaan kota.

Dan berikutnya, secara tradisional masuk ke realita yang biasanya kalau aktivis pasti akan suka mengutip data penggusuran paksa LBH Jakarta (saya tahu, karena saya pun begitu. Malah kalau perlu saya taruh di alinea pembuka awal). Saat baca ini, yang muncul di mental note saya adalah “wah harus segera cepat-cepat selesaikan rekomendasi relokasi berbasis HAM nih, posisinya draft melulu”. Sampai sejauh ini tulisannya bermanfaat nih, setidaknya untuk bisa jadi pengantar saya berargumen saat saya hendak mengadvokasi kebijakan relokasi dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Lalu dari situ meloncat ke kondisi korban penggusuran paksa Akuarium 2016 yang tinggal di Rawa Bebek dan Marunda, yang diwawancarai oleh penulis. Mental note yang keluar “Wah iya nih, selama ini organisasi saya terlalu fokus pada korban penggusuran yang bertahan di shelter Kp Akuarium, tapi tidak memperhatikan yang di rusun – padahal kampung susun belum tentu jadi cepat. Musti dirapatin sama warga.” dan lalu omelan dalam hati mulai muncul, “Dasar pemerintah, bisanya cuma bangun-bangun-bangun doang.”

Lalu mata saya mulai membelalak, posisi duduk saya pelan-pelan mendadak tegak ketika membaca alinea per alinea soal Kepgub 878/2018 dan kaitannya dengan kontrak politik JRMK, dimulai dari klaim penulis bahwa kebijakan penataan kampung yang dilakukan Anies-Sandi  diskriminatif karena hanya melindungi dan memprioritaskan pembangunan bagi kampung-kampung yang melakukan kontrak politik dengan Anies-Sandi. Lalu makin tegak ketika penulis mengambil literatur dari Susan C. Stokes dan pork barrel (mental note yang keluar dari pemilihan literatur tersebut: ini jangan-jangan tidak mewawancara pihak pembuat kontrak, terutama koordinator UPC – karena nuansa yang saya dapat berbeda dengan tulisan 2 akademisi diatas yang juga menulis hal sama tentang kontrak politik). Makin kebawah saya makin yakin bahwa tidak ada wawancara terjadi, dan beberapa perihal soal kontrak politik itu diambil dari sumber lain yang bukan bagian dari JRMK dan UPC. Lalu punggung makin tegak, saat membaca intepretasi dengan menggunakan Hak Atas Kota nya David Harvey (Disitu penulis seakan mengintepretasikan kontrak politik sebagai upaya individu dan bukannya kolektif.) yang membuat saya yakin, “Wah dia salah paham dalam membaca kontrak politik dan penulis tidak terlalu memahami proses revisi RTRW dan RDTR serta segala kerumitan sejarah agraria kampung.” Dan tiba-tiba saya tersadar sesuatu, terutama setelah membaca bagian soal David Harvey itu. Mungkinkah, mungkinkah ….

Saya lalu langsung membaca cepat sisa tulisan (melewati soal kontrak politik lawas 2012, terus komentar cepat saya, “Ini si penulis kalaupun gak wawancara JRMK-UPC ya minimal baca lah wawancara Bosman Batubara dengan Gugun Muhammad). Saya baca cepat karena hanya ingin mencari tahu 2 hal:

  1. Penulis menyebutkan Pergub 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu
  2. Kepustakaan – untuk mencari tahu apakah penulis mewawancarai pihak dari JRMK/UPC atau tidak.

Ternyata betul dugaan saya. Tidak ada kepustakaan yang menyatakan wawancara dengan pihak JRMK/UPC (Saya bertanya-tanya, bukannya ini tindakan gegabah, menilai suatu kontrak politik, namun pembuat kontraknya tidak diwawancarai). Penulis tidak menyebutkan Pergub 90/2018 yang menyatakan Program CAP (yang dilahirkan dari kontrak politik JRMK-UPC dimana diklaim sebagai non-programatik, pork barrel, pemenuhan hak individu, dll) adalah program yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta termasu 5 kotamadya dan 1 kabupaten, dan meliputi 400 RW lebih. Pada akhirnya Kepgub 878/2018 itu melebur sebagian pada Pergub ini.
Saya jadi bertanya-tanya, kenapa Pergub 90/2018 ini tidak disebutkan? Padahal Pergubnya sudah keluar dari Agustus 2018. Saya sempat prasangka baik, mungkin penulisnya butuh waktu 6 bulan untuk menulis tulisan itu. Atau mungkin ini tulisan 6 bulan lalu. Atau mungkin persetujuan pemuatan tulisan ini butuh waktu 6 bulan, jadi cuma tahunya Kepgub 878.

Selain heran dengan ketiadaan Kepgub, muncul lagi pemikiran saya, “Kenapa penulis berlebihan sekali dalam menilai implementasi kontrak politik (implementor kontrak politik disini tak hanya pemerintah, tetapi juga warga dan pendamping)? Padahal kalau dia membaca LPSE dan RPJMD ….” Tiba-tiba saya tersadar lagi, “Jangan-jangan penulisnya kurang luwes dalam mencari informasi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemprov DKI. Kalau benar begitu kasusnya, maka saya buatkan tips singat dan sederhana ini.

Lalu pada akhirnya, apakah saya bisa menggunakan tulisan itu untuk keperluan advokasi saya? Sayangnya tidak bisa. Dan di mata saya, tulisan ini berpotensi mendiskreditkan gerakan rakyat miskin juga, apalagi JRMK-UPC sedang bersiap untuk berkontrak politik dengan calon anggota DPRD. Karena tulisan tersebut dibangun dengan informasi parsial, dan tentunya  membuat saya tidak yakin pada kesimpulan yang dia ambil. Sementara untuk bagian awal tulisan hingga bagian penulis membahas soal kontrak politik tidak banyak menawarkan hal-hal yang baru, kecuali mengingatkan saya untuk turut juga mengorganisir dan memperhatian warga korban gusuran paksa di Rusun.

Kesimpulan saya, si penulis punya potensi, dan bisa lebih berkembang lagi, terlebih usianya masih muda. Namun, si penulis sepertinya perlu dibantu tentang tips-tips singkat bagaimana melakukan riset kebijakan perkotaan yang sederhana.

Saya tidak berminat membahas CAP, selain dari kacamata produk hukumnya. Kenapa? Karena si penulis pun hanya melihat produk hukumnya saja. Nah, kalau penulis mau melihat lebih langsung liku-liku CAP, penulis bisa datang ke Rujak Center for Urban Studies, untuk kemudian (selama minimal 6 bulan) ikut menjalani dan merasakan prosesnya. Dan setelah itu, bantu kami dengan menulis pengalamanmu beserta analisanya ya. Siapa tahu solusinya lebih kaya dari sekadar di membangun partai politik. Karena aliansi lintaspun ada berbagai macam, dan tidak hanya berhenti ke persoalan elektoral dan keparpolan.

Ini undangan ya :).

 

Daripada Debat Kusir soal PKL

Tahun 2013 silam saya berkunjung ke Center for Urban Pedagogy di Brooklyn. Dan setelahnya saya bertemu Sean Basinski, pengacara sekaligus pendiri The Street Vendors Project di Urban Justice Center, Manhattan. Dua minggu kemudian, saya bertemu dengan Candy Chang, seniman-aktivis yang saat itu tinggal di New Orleans.

Salah satu sebab kenapa saya bertemu dengan 3 pihak tersebut adalah karena Street Vendor Guide yang merupakan hasil kolaborasi 3 pihak diatas.

NYC sebagai kota yang mengijinkan rupa-rupa pedagang kaki lima beroperasi di berbagai tempat, entah itu di trotoar, taman, hingga tepi jalan, memiliki aturan rumit dan tulisan ukuran 6pt (saya sempat baca buku peraturannya). Para PKL kebanyakan menengah ke bawah dan migran, dan banyak menjadi sasaran kriminalisasi akibat ribetnya peraturan tersebut. Aturannya bervariasi, mulai dari kartu anggota mereka harus dalam kondisi terlihat (kalau ada polisi melihat itu terbalik, PKL bisa langsung didenda), hingga jarak dari pintu masuk gedung ke tempat operasi PKL.

Sean dan sekumpulan pengacara dan mahasiswa hukum membantu para PKL dari berbagai hal, termasuk advokasi, training hingga menghadapi kasus pengadilan jika ada PKL didenda atau ditangkap. Sedikitnya ada 10000 PKL terdaftar di NYC. Dan ketika kunjungan saya itu, ada pasangan suami-istri yang juga migran dari Cina sedang melakukan pelatihan berbasis komputer tentang tata cara menjadi PKL.

Lalu ketiganya bekerja sama untuk membuat Steet Vendor Guide yang mengubah pasal-pasal berhuruf luar biasa kecil dan dengan bahasa jlimet itu menjadi grafis yang mudah dimengerti apapun latar belakang budayamu dan apapun kemampuan bahasa Inggrismu. Street Vendor Guide dianggap sebagai salah satu karya terbaik Candy Chang, dan dianggap sebagai salah satu contoh sukses pendidikan perkotaan yang dilakukan oleh Center for Urban Pedagogy.

Apa yang ingin saya ambil hikmahnya disini. Ada banyak. Pengakuan atas PKL di sebuah kota tidak serta merta membawa kepastian dan melindungi hak PKL. Aturan (kadang) dibuat untuk menyulitkan, serta dengan tujuan mengalieniasi hal tertentu. Namun jika negara bersikap demikian, jangan khawatir aliansi kelompok masyarakat sipil akan muncul sebagai penyeimbang dan yang akan membawa kebijakan itu ke dalam wacana dan perdebatan publik yang sehat.

Tentu tidak semua kota punya aturan jelimet dan menyulitkan ala NYC. Madison dan Copenhagen punya aturan cukup sederhana. Setahu saya, Berlin juga demkian. Baik dalam rupa lokasi hingga operasi dan undian.

Lalu bagaimana dengan kota-kota di Indonesia? Secara nasional, Kementerian PU di tahun 2014 sudah mengeluarkan peraturan menteri (no 3) terkait sarana-prasarana pejalan kaki, termasuk diantaranya panduan dasar untuk PKL (atau disebut KUKF). Sementara Jakarta, kegiatan PKL hampir terakomodasi di segenap dalam tabel ITBX peruntukan dalam Perda RDTR Jakarta. Namun sayangnya di Jakarta tidak ada peraturan turunan yang operasional terkait PKL. Yang ada adalah, aturan secara ad hoc dalam rupa lokalisasi PKL binaan, tanpa ada kejelasan sampai kapan mereka bisa disana. Ketiadaan peraturan operasional hingga ketidakpastian akan daerah operasi secara keruangan, membuat PKL selalu dalam posisi rentan, mulai dari penggusuran paksa, penggusuran dengan kekerasan, pungli, kriminalisasi, hingga stigmatisasi. Yang rugi akhirnya, tak hanya PKL tapi kota ini juga.

Sebetulnya ada banyak upaya pengorganisasian PKL dan upayanya menaikkan kepastian dan keberadaan mereka dalam lingkungan formal tanpa mengorbankan kepentingan kota dan publik.

Dalam 3 tahun ke belakang saya melihat upaya 2 pihak berbeda. Ada Pak Lin Che Wei dan 600 anggota PKL Koperasi Penawaskata yang bahkan saat peresmiannya dihadiri dan dibuka oleh Deputi Gubernur. PKL mendapat kartu keanggotaan hingga tempat dan jam berjualan yang jelas. Namun sayangnya akhir 2016, koperasi tersebut malah distigmatisasi oleh Pemprov sendiri dan akhirnya digusur paksa tanpa proses negoisasi dan kejelasan nasib.

Ada juga upaya yang dilakukan Jaringan Rakyat Miskin Kota dan Urban Poor Consortium serta dibantu berbagai pihak dan berlokasi di Ancol dan Sunda Kelapa.

Namun itu hanya sekelumit dari pengorganisasian yang terjadi. Dan Pemprov tak mungkin menghadapi satu kasus per kasus dan mengambil keputusan ad hoc. Jakarta harus mempunyai strategi dan kebijakan yang jelas tentang PKL, yang berdasarkan pada data dan studi (yang saya yakin sudah banyak studi soal PKL dan bahkan 2 tahun lalu Jakarta Smart City dan UN Pulse Lab sempat melakukan pemetaan kaki lima). Tanpa strategi dan kebijakan, maka yang ada hanya saling tunding hingga penggusuran tanpa solusi. Atau hilang satu kelompok PKL di tempat A, muncul lagi di tempat lain atau semedi hingga muncul lagi di tempat sama di bulan depan.

Bahkan ketidakjelasan strategi dan kebijakan itu sebetulnya meniadakan perlindungan terhadap hak atas ekososbud para PKL, karena mereka menjadi obyek stigmatisasi, kriminalisasi, hingga rentan penggusuran. Keenganan merumuskan strategi, entah dari Gubernur Sutiyoso hingga (mungkin) yang sekarang, hanya akan membawa ke solusi singular: penggusuran. Kelamaan dan pembiaran, malah akan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Di saat bersamaan, ketiadaan peraturan (dan berikutnya: implementasi) juga seakan menyerahkan ruang publik kota seperti trotoar menjadi medan perang, berperang antara pejalan kaki, PKL, motor yang lawan arus, korupsi ramp dan pintu masuk-keluar bangunan, hingga parkir motor dan mobil.

Sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti bicara jika belum punya strategi terkait Kaki Lima. Karena kedua bapak hanya mengundang ketidakpastian dan debat kusir.

Kalimat dari kedua bapak itu hanya akan dipakai untuk mendukung status quo atau menyerang. Apa yang bisa diperdebatkan dengan sehat jika barang kebijakannya tidak ada?

Mari kita melihat potensi yang ada di Pemprov DKI terkait sarana-prasarana pejalan kaki. Dinas Bina Marga dalam 1 tahun terakhir sudah membuat banyak pelebaran dan perbaikan trotoar. Salah satu proyek mereka yang sangat saya hargai adalah ketika di akhir tahun 2017, Dinas Bina Marga meniadakan jalur lambat di antara halte Trisakti lama dengan Halte TJ Grogol 1. Dengan demikian, trotoar lama dan jalur lambat berubah menjadi plaza kecil, dan bahkan menjadikan keberadaan Tugu Pahlawan Reformasi Trisakti menjadi lebih terhormat dan ‘sedikit’ monumental. Tadinya tugu tersebut sendirian kesepian di pulau kecil pembatas jalan, tanpa ada orang yang bisa mengapresiasinya.

Dan akhirnya, setelah lebih dari 10 tahun – sejak pertama kali didirikannya JPO baru menuju halte TJ di Grogol yang merusak trotoar – Kampus Trisakti dan Untar 1 kembali dihubungkan dengan trotoar lebar dan nyaman.

Saya yakin, Pemprov DKI setidaknya via Dinas Bina Marga, Citata, UMKM bisa bekerja sama untuk membuat strategi dan kebijakan yang mengintegrasikan PKL dengan kehidupan pejalan kaki. Strategi ini adalah kesempatan untuk menciptakan dan merevitalisasi ruang (milik) bersama yang inklusif dan beragam. Jangan lagi menafikan keberadaan PKL dengan terus membiarkan mereka berada di tempat abu-abu tanpa kejelasan dan kepastian hukum.

Sekali-kali Korea

Terkadang cara mudah memahami suatu kota dan kebudayaan adalah melalui film. Setidaknya itu yang saya lakukan ketika saya menonton serial TV, darimanapun asalnya. Melalui film atau serial TV saya melihat kota dari sudut pandang sutradara atau penulisnya. Sex and The City tidak bisa dilepaskan dari New York City, Rocky tidak bisa lepas dari Philadelphia, bahkan Gotham pun merepresentasikan Chicago. 

Beberapa tahun belakang ini saya berminat dengan film dan serial Korea. Mungkin saja berkat Bekraf-nya Korea yang sukses banget menjual ‘paket’ kesenian populer dan kontemporer mereka, atau mungkin karena kontennya yang ringan menarik sekaligus kualitas visual yang menarik dalam setting perkotaan yang akrab dengan saya. 

Dalam beberapa hal, Korea Selatan dan Indonesia mengalami tonggak sejarah mirip dengan Indonesia. Rejim militer dan reformasi. Mereka 1987 dan kita 1998. Sama-sama terpuruk di era krisis moneter 1997-8. Kedua ibukotanya sama-sama menjadi ajang spekulasi dan komodifikasi properti dengan derajat yang berbeda. Kampung-kampung di 2 kota tersebut harus menghadapi gentrifikasi dan penggusuran atas nama ‘Urban Renewal’. Fasenya bisa jadi ada kemiripan, tapi tentu saja produk terkininya berbeda. Tahun lalu Seoul membuka Seoullo, tempat publik baru yang tadinya eks jalan layang yang membelah kawasan Stasiun Seoul. Sementara Jakarta sendiri sepertinya masih getol membuat jalan layang, dengan setidaknya ada 20 rencana jalan layang baru untuk 5 tahun ke depan. Bahkan kota ini sepertinya berbahagia sekali ketika lingkaran baru Semanggi dibuka. 

Ada banyak serial Korea yang bisa membantu penontonnya memahami revolusi perkotaan Seoul tanpa perlu menginjak Seoul. Salah satu yang wajib ditonton adalah trilogi Reply, untuk membandingkan berbagai perubahan yang ada: 1988, 1994 dan 1997. Serial terkini Black Knight, selain menyajikan kostum-kostum cantik, juga menghadirkan konflik seputar Urban Renewal dan gentrifikasi, serta upaya yang dalam kehidupan nyata sedang diusahakan oleh Walikota Park untuk melakukan regenerasi kampung tua Seoul, tanpa perlu menghancurkannya menjadi ‘apatou’ / apartemen. 

Because This is My First Life, serial tahun 2017 dari tvN, memberi sedikit latar belakang pada dampak negatif finansialisasi rumah, yang untuk kasus Seoul sudah terjadi lebih dari 3 dekade. Serta sedikit latar terhadap hidup di bagian kota hadil apatouzation. 

Serial Kdrama kontemporer bahkan mengeksploitasi habis-habisan lansekap Seoul yang berbukit, mulai dari Ilhwa dong, Itaewon, Namsang, Myeong-dong dll. Untuk kawasan yg ‘kumuh, ada Mapo. Selalu ada Sungai Han dan segala jembatannya. Walkerhill muncul di berbagai drama. Paska 10 tahun Cheonggyecheon menjadi ruang publik dari tadinya jalan layang yang kumuh, tempat itu terus menerus ada di berbagai drama, dari sekadar halte bus hingga adegan berjalan-jalan di salah satu segmen kanal itu. Pemandangan malam wajib bahkan termasuk tembok kota dekat Dongdaemun. 


Ruang-ruang publik yang hampir selalu ada di berbagai drama termasuk museum, galeri dan halte bus, dan juga jalan-jalan kecil diantara tembok istana atau kampung hanok. Penonton pun menjadi paham bahwa unit apartemen termurah adalah yang berada di atap, lengkap dengan lantai luar berwarna hijau (yang ternyata warna cat ‘anti bocor’). 

Berjalan di kota pun menjadi semakin asyik dengan tambahan narasi. Narasi bisa jadi berasal dari jurnal ilmiah, buku non fiksi dan bahkan serial TV pun. Selamat menikmati kota, melalui berjalan maupun menonton.

Petualangan kecil dengan si kecil

Sangat mudah membuat anak usia 6 tahun bahagia sekaligus belajar menjadi warga kota. Caranya, ajaklah dia jalan-jalan mengunjungi berbagai tempat publik dengan menggunakan fasilitas publik dengan baik dan benar.

Hari itu akhirnya saya benar-benar libur. Ternyata ‘kebijakan’ saya meliburkan kantor tidak terlalu berarti untuk saya sendiri. Karena tanggal 24-25 Desember saya malah ‘Natalan’ di Musholla dan Pos RW 2 kampung berbeda, sementara tanggal 27-28 Desember menghadiri Musrenbang RPJMD (yang sayangnya saya sengaja tidak hadir untuk sesi pengarahan menteri-menteri di pagi harinya, sehingga tidak nonton bagian Ibu SMI mengutip realisasi APBD 2017 yang ternyata heboh salah data dan lain-lain dan seterusnya).

Baik, fokus kembali kepada si anak kecil satu. Dengan senang dia mengalungkan kartu dan siap-siap naik Transjakarta. Botol minum, snack dan bekal makan siang telah siap sedia. Dan tujuan kali ini adalah perpustakaan, tonkatsu, dan belanja hadiah (post) Natal.

Hanya butuh 35 menit dari halte Kalideres untuk mendapai halte Balai Kota didepan Perpustakaan Nasional. Di awal perjalanan si kecil berujar, ‘I like taking Transjakarta, because I can wave my hand to cars who got stuck in traffic’. (Ini bukan kebalikan dari ‘AAC2’, tapi si kecil memang sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, terutama ketika mengobrol dengan saya). Dan nyata saja, di 2 km pertama perjalanan, si kecil sibuk dadah-dadah pada mobil-motor yang terjebak macet sepanjang Daan Mogot.

Si kecil memang memahami bahwa jalur TJ adalah steril dan hanya digunakan untuk TJ saja, pasca obrolan 2 malam soal apa itu ‘prioritas’ di dalam kota. Protesnya bermunculan ketika ada mobil dan motor nyelonong masuk ke jalur TJ. Bahkan di akhir perjalanan kembali, si kecil geram, ‘I want to scream at them!!’

Cara termudah bagi saya untuk mengajari anak saya tentang cara hidup berkota adalah melalui sesi ngobrol ringan disertai ilustrasi dan melakukannya sesudahnya. Mulai dari mengajarinya mengantri (dan sampai akhirnya dia bisa protes ‘you have to queue!’ Walau belum tentu yang diprotes paham maksudnya apa) hingga mematikan lampu jika tidak digunakan. Dan dari interaksi saya dengannya, kadang muncul hal-hal tak terduga. Beberapa bahkan muncul di saat petualangan kecil hari ini.

Sesampai kami di Perpustakaan Nasional, si kecil mengeksplorasi ruang-ruang pamer di bangunan kolonial. Dia mencoba membaca berbagai aksara kuno, dan berkesimpulan, ‘there are many alphabets that I don’t know, mom.’

Ada komentar lucunya saat melihat display foto-foto presiden dan buku-buku tentang para presiden.

Kecil: ‘So Joko Widodo (entah kenapa dia selalu menyebut Jokowi dengan nama lengkap) is the most famous president among others.’

E: ‘Eh? Where does your assumption come from?’

Kecil: ‘Because Joko Widodo has more books about him compare to others. He got 3 shelves, while the others only got one each.’

E: 😅😅

Tahap berikutnya, saya mendaftarkan kartu perpustakaan untuk si kecil. Selagi menunggu antrian, akhirnya kami memutuskan untuk menjelajah lantai lain, dan menuju ke bagian buku anak.

Setelah kami mendapatkan kartu perpustakaan, si kecil bilang lapar dan ingin makan bekalnya. Dan saya bilang kita harus makan diluar (walau di dalam bangunan saya tidak menemukan tulisan larangan makan). Dan tentu saja si kecil bertanya, kenapa? Dan saya menjawab, karena ini bangunan publik dan isinya buku, dan kita harus menjaga kebersihan dan jangan sampai ada makanan tercecer yang mengundang serangga. Dan dia pun lebih senang makan di taman, karena bisa sambil pegang-pegang tanaman atau main petak umpet.

Hari itu tak sengaja bertemu dengan teman di Perpusnas. Akhirnya kami memutuskan untuk makan tonkatsu bareng. Sebetulnya kami bisa saja naik Transjakarta ke Plaza Senayan, namun niat tersebut gagal karena bus 1A memutuskan untuk ngetem lama didepan Halte Balaikota.

Kami sempat naik bus dan memilih tempat duduk di belakang. Dan seperti biasa si kecil kepo, tengok ke belakang, kiri, kanan dan lari ke depan terlebih karena bus masih dalam kondisi berhenti. Saat menengok ke belakang, dia melihat sampah dan keponya muncul. ‘Why did people throw trashes here. This is not a garbage bin.’ Lalu tiba-tiba si kecil memanjat kursinya untuk mengambil sampah (sementara mamihnya cuma bisa ‘tampang horor’ krn membayangkan kuman-kuman) dan membuangnya ke tempat sampah yang tersedia hanya 2 langkah dari tempat kami duduk. Iya, saya sungguh ingin bertanya pada orang yang meninggalkan 2 sampah plastik di belakang bus, ya ampun, itu tempat sampah cuma berjarak 2 langkah!

Akhirnya karena sudah 10 menit si bus tak beranjak juga, dan walau diprotes si kecil ‘But, I want to take bus, because it will be faster!’ Akhirnya kami memutuskan naik Taksi ke Plaza Senayan.

Kami menghabiskan waktu 5 jam-an di Plaza Senayan. Dan si kecil (yang gak ada capainya) masih ingin naik Transjakarta lagi untuk perjalanan pulang. Tentu ketika harus melewati rangkaian ramp menuju Halte BunSen, ocehannya muncul, ‘why don’t we just cross the road, mommy? It will be faster, right?’ (nah tuh, wahai Transjakarta, anak umur 6 tahun aja juga tahu ‘prioritas’ dan prinsip mencapai halte transit).

Di akhir petualangan, saya bertanya pada si kecil, apa yang menarik dari pengalaman hari ini. Dan jawabannya, ‘some cars and bikes are stupid, because they took jalan busway.’ (Dia belum paham “lane”). Dan pengalaman yang lain, ‘I got my first library card’, dan dengan bangga dia memamerkan kartu perpustakaan kepada ayahnya.

Sunny sunny side up

Dua barang andalan kesukaan tahun ini:

1. Tas belanja ‘Sunflower’ dari Van Gogh Museum (tentu saja intepretasi dari lukisan Van Gogh ‘Sunflower’)

2. Scarf lebar dari Dewi Candraningrum yang diambil dari lukisan Bunga Matahari beliau.

Resolusi tahun 2017 adalah mengurangi sampah dan konsumsi – yang akhirnya berbuntut pada kampanye Rujak #SuatuHariTanpaSampah, yang menantang diri sendiri berapa lama tidak menghasilkan sampah anorganik. Kegiatan itu membuat pola konsumsi dan pola hidup saya berubah total. Saya bisa benar memahami konsumsi yang berbasis ‘kebutuhan’ dan bukan ‘keinginan’. Konsumsi di rumah pun berubah, ke pasar (suami saya) lebih sering, karena kami hanya mau membeli makanan yang benar2 dihabiskan demi meminimalkan sampah rumah tangga.

Perubahan lain adalah, saya gemar membawa sapu tangan (dan kadang scarf lebar). Untung saya dari dulu suka mengoleksi sapu tangan, akhirnya sapu tangan jadoel saya pun dipakai kembali. Saya memakai scarf lebar seperti yang digambar atas, ketika saya butuh perlindungan dari semprotan AC di Transjakarta yang sekaligus berfungsi sebagai sapu tangan (iyuuuuuuu).

Perubahan itu mungkin, terutama perubahan untuk menjadi lebih lestari. Dimulai dari hal kecil, lebih bagus lagi jika dilakukan bersama-sama agar bisa saling menyemangati. Tentu ada suka dukanya, namun menjadi lebih semangat ketika melewati ‘milestones’ yang dibuat sendiri, misalnya ketika berhasil 5 hari tidak menghasilkan sampah anorganik. Berhasil mengingatkan diri sendiri untuk membawa tupperware ke warung terdekat, senang ketika minum kopi kesukaan dari tumbler kecil warna warni, hingga ketawa ngikik ketika memaksakan diri makan kertasnya bapau.

Sampah DKI saat ini masih bergantung pada halaman rumah orang lain, alias Bekasi, tanpa ada upaya berarti yang dilakukan untuk menguranginya. Kampanye ‘kantung plastik berbayar’ sudah melayang entah kemana, dan tidak jelas apakah kampanye tersebut berhasil mengubah prilaku atau tidak. Kadang saya berpikir, sebagai langkah awal perubahan perilaku, jangan-jangan warga DKI (terutama yang berusia sekolah) perlu dan wajib mengunjungi Bantar Gebang untuk melihat gunungan sampah yang sampai berpuluh-puluh meter. Lihat langsung bagaimana pola konsumsi kita membuat sengsara orang lain.

DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan yang sulit. Sebaiknya memang sampah dikelola berbasis lingkungan dan kawasan tertentu, tapi lingkungan di kawasan mana di dalam DKI yang benar-benar mau menerima sampah?

Sudah saatnya orang DKI berhenti berperilaku sebagai ‘konsumen’, yang menganggap pasukan oranye (atau Pemprov DKI) lah yang bertanggung jawab atas sampah dengan dalih ‘saya sudah bayar pajak dan uang sampah RT’. Seharusnya orang sadar akan konsekuensi pilihan konsumsinya, dan bertanggung jawab. Dan produsen pun seharusnya juga memiliki kesadaran bertanggung jawab atas pemilihan jenis kemasan. (PS: mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti: ‘nanti kalau bawa botol minum sendiri, perusahaan air mineral dan pemulung bagaimana?’)

Saat saya mengikuti Musrenbang RPJMD DKI kemarin, saya tidak melihat DKI memiliki program pada bagian hulu (mengurangi produksi sampah), yang dipedulikan hanya bagian hilir (pembuatan ITF yang kontroversial itu hingga soal Bantar Gebang). Jika hulunya tidak ada perubahan, ya jumlah sampah secara konvensional bertambah, akhirnya kota membuang energi lebih untuk ‘menangani’ dan memusnahkan sampah. Yang jelas kemarin saya tidak melihat strategi maupun program berarti untuk mengurangi produksi sampah DKI yang kini sudah capai 7000 ton/hari itu.

Perubahan bisa dimulai secara sederhana, bahkan bisa dimulai di kalangan birokrasi sendiri. Tidak menggunakan air kemasan, bawa botol sendiri.

Kampanye sederhana ‘Bawa Botol Minum’ dilakukan secara rutin oleh Keuskupan Agung Jakarta. Di gereja saya sendiri, yang disediakan dimana-mana adalah tempat pengisian ulang air minum. Tiap acara lingkungan, pesan sponsor selalu ‘Jangan lupa BBM’. Kecil dan sepele, tapi itu cukup sukses mengubah prilaku umat. Botol minum warna-warni segala bentuk menjadi pemandangan biasa di gereja.

Sekolah juga bisa membawa perubahan. Sekolah anak saya mewajibkan anak membawa botol minum, dan tentu disediakan tempat isi ulang. Akhirnya buat anak saya yang masih 6 tahun itu, membeli air kemasan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Minum dari gelas air kemasan dengan sedotan kecil dianggap sebagai pengalaman spesial, akhirnya memang rada katrok anak satu ini. Tapi buat saya lebih baik dia katrok daripada dia tidak terbiasa membawa dan mengisi sendiri botol minumnya.

Jika kata kesukaan Gubernur DKI baru, Anies Baswedan adalah GERAKAN, saya berharap dan mendorong beliau mampu menggerakkan sebagian besar birokrat (dan warga DKI) untuk minimal mengurangi konsumsi air minum kemasan.

Entah bagaimana ceritanya dari tas belanja dan scarf Bunga Matahari saya itu bisa berakhir ke dorongan gerakan Membawa Botol Minum Sendiri. Harapan kecil saya, dengan mengurangi konsumsi air minum kemasan, gunungan sampah Bantar Gebang di Timur Jakarta bisa turun sedikit demi sedikit, sehingga sisi barat Bantar Gebang bisa mulai menikmati matahari terbit.

Menutup Jalan

Minggu lalu Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah untuk menutup Jalan Jatibaru Raya didepan Stasiun Tanah Abang sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Tanah Abang. Dalam informasi yang disebarkan 1 hari sebelum pelaksanaan, DKI Jakarta menjelaskan bahwa setengah ruas jalan yang ditutup akan digunakan sebagai area PKL dan sebagaian lagi akan digunakan untuk Transjakarta Explorer yang akan berhenti di berbagai tempat strategis di Tanah Abang. Pengguna stasiun yang hendak berpindah ke angkot, TJ non eksplorer dan layanan online, diharapkan berjalan 300-500 meter keluar dari Jl Jatibaru Raya.

Langkah ini tentu berbeda dengan langkah gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Jokowi memasukkan PKL ke dalam Pasar Blok G, namun ternyata dikeluhkan para PKL sendiri. Dan Pak Basuki membersihkan trotoar dari PKL. Saya tidak mendapatkan cukup informasi, kemana mereka dipindahkan. Tentu cara ini tidak akan berumur panjang. Pak Anies memilih ‘membersihkan’ mobil dan motor dari jalan Jatibaru Raya dan memberikan tempatnya untuk Transjakarta, PKL dan pejalan kaki. Dan karena langkah terkini pemprov DKI itu adalah langkah yang jarang diambil (yaitu menutup jalan untuk mobil motor), maka langkah itu tentu saja mengundang pro dan kontra.

Saking kurang populernya langkah terakhir ini, memang sudah lama sekali Jakarta mengambil langkah penutupan jalan untuk kendaraan bermotor untuk berbagai macam alasan. Terakhir kali penutupan jalan masif dan perubahan dari jalan raya menjadi jalan non-motor (atau menjadi jalur pejalan kaki) terjadi tahun 2006-2007 saat sebagian besar Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Timur 4 dan 5 di kawasan Fatahillah Kotatua berubah menjadi area pejalan kaki. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengganti aspal menjadi batu andesit, dan batu andesit itu menandai area pejalan kaki, termasuk hingga sebagian kecil Jalan Cengkeh, samping Kantoe Imigrasi Jakarta Barat dan sebagian besar trotoar Kali Besar. Terlepas dari pro kontranya (banyak!), pasca perubahan tersebut, kawasan Fatahillah yang tadinya terbelah-belah oleh jalan mobil, mulai menyatu dan mulai populer sebagai destinasi wisata budaya hingga saat ini.

Proses pemasangan andesit di Pintu Besar Utara (foto oleh Candrian Atthahiyat)
Foto oleh Candrian Atthahiyat

Pasca penutupan jalan di Kotatua tentu saja membawa perubahan fungsi bangunan dan kegiatan disana, yang sayangnya untuk Kotatua membutuhkan waktu 5-6 tahun untuk nampak secara jelas. Namun lamanya proses ini bukannya tanpa alasan, karena pasca pedestrianisasi tidak ada program berarti terkait perubahan adaptif terhadap fungsi baru Kotatua. Baru tahun 2012 akhir, mulai ada usaha partikelir membuka cafe yang berorientasi pejalan kaki, ada Kopitiam Bangi dan Kedai Djakarte. Tahun 2013 Gedung Pos juga mulai dikonservasi. Lalu awal 2014, muncul Historia. Dan di periode yang kurang lebih sama, PT Pembangunan Kota Tua (JOTRC, dulu masih satu nama), memulai upaya konservasi dimana aset yang mereka sewa sebagian besar berada di Jl Pintu Besar Utara.

PKL pun ada, banyak sekali malah. Pedestrianisasi tentu mengundang PKL, apalagi di area yang pengawasannya lemah. Sempat menjamur di Jl Kali Besar dan Jl Cengkeh antara Gedung Dasaad dan Pos, PKl tersebut akhirnya berupaya diorganisir dibawah Koperasi Pena Waskata. Tahun 2015, Deputi Gubernur pun meresmikan Koperasi itu. Ini sebetulnya langkah baik dan moderen untuk 600 PKL yang tergabung di dalamnya. Ada kartu anggota sekaligus kartu Bank DKI dimana retribusi diambil dari situ, ada tempat beroperasi, dan ada tempat yang mempunyai jam operasi. Sayangnya pasca September 2016, tanpa didahului dengan musyawarah dan negoisasi dengan PKL, Pemprov DKI menggusur mereka dan memindahkan ke ujung Jalan Cengkeh yang saat itu masih sangat minim fasilitas.

Nah kembali ke penutupan Jalan Jatibaru Raya. Mengingat status jalan ini adalah jalan provinsi (sama seperti jalan di Kotatua), tentu mudah saja untuk DKi Jakarta memutuskan penutupan jalan. Namun yang sangat kurang dari proses inj adalah sosialisasi dan rembuk dengan warga sekitar yang terdampak. Hal lain yang kurang adalah pengorganisasian PKL, siapa yang berhak dapat dan mekanisme serta manajemennya.

Sebetulnya dari awal tidak ada yang salah dengan kegiatan PKl diatas trotoar seperti tertuang di PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 03/PRT/M/2014, tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut, ada macam-macam kegiatan yang diijinkan berada diatas trotoar, termasuk diantaranya KUKF (Kegiatan Usaha Kecil Formal), asalkan kegiatan tersbut tidak menganggu pejalan kaki dan memutupi marka. Kementerian PU memberikan ilustrasinya sebagai berikut.

Seandainya Pemprov DKI pada akhirnya ingin menempuh pedestrianisasi untuk Jalan Jatibaru Raya, panduan dari KemenPU bisa menjadi standar minimun kedepan. Selain tentu ada banyak studi kasus sukses penutupan jalan di berbagai kota.

Penutupan jalan seharusnya diperlakukan sebagai Pemprov DKI sebagai kesempatan langka untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mendahulukan Non-motorised transport, yang menjadi prasyarat kawasan TOD; 2 memperbaiki konektivitas antara titik-titik penting di Tanah Abang; 3. Penataan kawasan stasiun dan kegiatan bangunan sekitar; 4. Penataan layanan transportasi online hingga 5. Pengorganisasian dan penataan PKL, yang hasilnya (SEMOGA) menjadi pedestrian mall pertama di Tanah Abang. (PS: mall dalam pedestrian mall itu bukan ‘mall’ tempat belanja ala Jakarta ya)

Pemprov DKI bisa melihat masa 1 bulan dari implementasi penutupan jalan Jatibaru Raya, melakukan studi dan disaat bersamaan melakukan dialog intensif dengan pelaku usaha, pemilik bangunan, pengguna KRL dan banyak pihak lainnya. Ada banyak sekali metode pengambilan pendapat hingga pelibatan publik yang asik hingga serius. Setelah 1 bulan riset serta proses pelibatan publik, sebaiknya Pemprov kembali ke meja kerja, untuk merumuskan rencana dan implementasi yang lebih matang serta terkomunikasikan dengan baik. Jika ini evaluasi dan proses pembelajaran tidak dilakukan, ya siap-siap saja menghadapi kegagalan seperti proses yang sebelum-sebelumnya.

Catatan akhir

Dalam salah satu bukunya, Jane Jacobs, legenda dan peneliti urban, mengutip 1 studi perkotaaan dari UCL soal 60 kasus penutupan jalan (dan pengurangan kapasitas jalan) di banyak tempat, yang menyimpulkan pasca penutupan jalan, 20% arus kendaraan (traffic) seakan-akan menghilang dan tidak berpindah. Bahkan ada kasus yang 60% traffic hilang. Nah penasaran? Baca buku beliau: Dark Age Ahead halaman 75 keatas, dan juga baca salah satu bab di The Death and Life of Great American Cities tentang Erosion of Cities or Attrition of Automobiles. Nah mari kita lihat, apakah dampak ini akan ada di Tanah Abang? Jika ya, ini bisa jadi kemenangan untuk Non Motorised Transport 😊. Dan sekali lagi, manfaatkan waktu uji coba ini sebaik mungkin, baik untuk riset hingga untuk uji coba penataan transportasi online. Inilah waktu, saat, kondisi dan lokasi tempat untuk mengujicobakan jargon yang kerap didengungkan Pak Anies sendiri: KOLABORASI.

Rayuan Transjakarta

Sudah hampir genap 2 tahun saya naik Transjakarta secara rutin. Sudah hampir 2 tahun juga saya beribadah dan mempromosikan Transjakarta. Untuk yang kenal saya cukup baik, pasti ada yang pernah merasakan kotbah dan promosi saya soal Transjakarta. Dimulai dari saran naik apa dari rumahnya, dan berganti apa di Transjakarta.

Salah satu target saya tentu orang dekat sendiri, yaitu suami. Tentu saja gagal total selama hampir 2 tahun ini. Namun tanpa dia, saya bisa gagal beralih ke Transjakarta. Dia yang kadang jemput di shelter jika saya terlalu capai untuk jalan kaki. Dia yang pastikan saya tidak lupa bawa modem agar saya bisa tetap nonton film Korea tanpa takut miskin karena Telkomsel Data harganya mengerikan. Dan segala hal lain.

Namun libur akhir tahun kali ini kami berdua jalan-jalan kemana-mana dengan Transjakarta. Makan sushi di Bandengan naik Transjakarta hingga makan bakmi Alok di Grogol pun dengan Transjakarta. Pulangnya tak lupa ke pasar dan kembali dengan Transjakarta. Menyenangkan bisa pergi berdua, perut kenyang dan membawa tas belanja dari pasar Grogol yang penuh kenangan masa muda (baca: makanan).

Saya tidak tahu, apakah ada orang-orang yang termakan rayuan saya untuk pindah ke Transjakarta dari kendaraan pribadi. Semoga ada. Saya merasakan banyak suka di Transjakarta, dan ini yang saya harapkan agar orang-orang lainpun merasakannya. Disini pun warga kota diajak berbaur dengan orang yang berbeda-beda. Segala macam orang dengan latar belakang dan profesi ada disitu, walau terkadang koridorlah yang mensortir mereka.

Bagi saya, resep untuk mempertahankan toleransi dan keberagaman dalam kota salah satunya adalah transportasi umum yang aman, baik dan terjangkau. Dan transportasi itu akan bisa hidup jika terus dipakai orang dan jika permintaannya ada dan terus ada. ‘Demand’ bisa menjadi alasan politisi maupun birokrat untuk mempertahankan transportasi umum. Tentu tidak ada yang mau menghilangkan program baik dan populer kan? Malah yang ada, berlomba-lomba ditingkatkan.

Mari naik umum, dan nikmati keberagaman kota Jakarta.

Ketika warga bersuara

Hari ini kembali ada pertemuan warga dari total 13 kampung Jakarta.

Tema pertemuan kali ini adalah membahas peninjauan kembali Peta Operasional dan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Ini adalah pertemuan kedua membahas masalah tata ruang, dan warga diajak untuk mengenal rencana tata ruang dan disitu berembug untuk bereaksi atas rencana tersebut.

Ada banyak keheranan warga, mulai dari sesederhana, ‘saya sudah tinggal disitu 40 tahun kok rumah saya dihijaukan, sementara gedong apartemen sebelah kampung saya kok bisa tidak hijau?’

Atau ‘ini kenapa sungainya jadi 40 meter? Padahal sungai yang sekarang 20 meter saja selalu surut.’

Atau ‘Kalau rencana jalan 30 meter ini jadi, habis seluruh kampung di Muara Baru ini.’

Atau, ‘pemerintah tidak bisa membuktikan ini tanah dia, tapi kok seenak-enaknya bikin zonasi pemerintah.’

Dan masih banyak reaksi lainnya.

Acara hari ini sebetulnya pintu masuk pertama warga untuk merencanakan ruang hidupnya. Kami sengaja mengakrabkan warga dengan pemikiran teknokratik dan konsekuensi yang terjadi. Untuk kedepannya warga diajak untuk berpikir dan berembug bersama, mau jadi apakah kampungmu di masa depan.

Saya membayangkan kegiatan ini tidak hanya terjadi di kampung-kampung ini, tapi juga masif di seluruh wilayah DKI. Karena ini saatnya menata ulang hidup kita bersama, saat Gubernur DKI membuka proses peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang. Kesempatan ini yang mau diambil warga miskin kota untuk memastikan masa depan mereka agar kota ini pun mengakomodasi kehidupan dan penghidupan mereka serta memastikan perbaikan nasib mereka ke depan.

Harapan saya pribadi, proses ini tidak hanya eksklusif bagi kampung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota. Seharusnya proses ini terjadi di seluruh kota. Namun ini memang langkah bayi, untuk memantapkan beragam langkah selanjutnya.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: