Search

OpenUrbanity

Architecture, Urbanism, Knowledge, Data

Lebih baik kemarin daripada besok

Melanjutkan kisah pengalaman saya hari ke 4 rutin naik dan pulang pergi dengan Transjakarta, saya ingin menuliskan refleksi pengalaman yang masih seumur jagung ini.

Lagi, bagi saya yang punya masalah pada kedua lutut dari lahir, dislokasi habitualis pada patella, opsi #NaikUmum di Jakarta adalah opsi buncit. Kondisi lutut saya membuat saya harus ekstra hati-hati. Bahkan di saat saya berdiripun, tiba-tiba salah satu lutut bisa dislokasi.

Transjakarta yang terlalu lama waktu tunggu dan tempuh disaat belum steril dan kekurangan armada, tentu sangat menciutkan hati. Sebelum Juni 2016, saya pernah harus menunggu TJ selama 45 menit di Koridor 1. Pengalaman jelek saya lain di tahun awal pengoperasian TJ, pernah terjepit engsel pintu krn didesak orang.

Memang lalu lintas yang luar biasa macet + jalur steril + penambahan bus besar2an dari KemenHub akhirnya memaksa saya untuk memberanikan diri melewati 22 halte termasuk 1 halte transfer. Ya itu jarak yang cukup jauh, bukan sekadar 3-10 halte yang kadang-kadang saya lewati. Saya beruntung ketika memulai hari pertama di jam yang cukup tepat, saat tidak terlalu ramai. Saya beruntung hari pertama jarak jauh itu tidak ada insiden, dan berikut juga seterusnya. Penting sekali untuk membangun kepercayaan diri, setidaknya untuk saya.

Hari keempat saya merasa terliberisasi oleh TJ. Terbebas dari properti saya, yang namanya mobil. Saya tidak perlu berpikir parkir dimana, apakah dia aman saat parkir, atau kekhawatiran absurb lainnya. Mobil itu bukan anak saya sehingga ketergantungan saya pada mobil memang harus dihentikan.

Dulu tahun 2009, didalam salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, ada topik soal Automobile dependency, dan bagaimana siklus setan tersebut terpelihara akibat kebijakan dan tata ruang yang salah. Dan disitu memang banyak dibicarakan bagaimana caranya menghancurkan siklus itu. Memang siklus yang ada dibawah adalah siklus makro, namun prinsipnya kurang lebih sama jika diterapkan pada diri sendiri.

tdm100_01
Siklus Ketergantungan pada Kendaraan Bermotor (Todd Litmann & Jeff Kenworthy

Dulu saat saya masih kuliah S1 (dan S2, tapi ini di negara lain), karena saya tidak bisa menyetir, saya pengguna Metromini, Kopaja hingga Patas. Dari tempat kos ke kampus, bahkan ke tempat tugas kuliah dan kantor-kantor pemerintahan. Ingat selalu dengan nyamannnya B2 dari depan kampus untuk menuju Plaza Indonesia. Namun memang kualitas angkutan umum saat itu sangat jauh jika dibandingkan saat ini. Begitu saya bisa menyetir 12 tahun lalu, selamat tinggal #NaikUmum. Saya jadi tergantung mobil, seiring dengan memburuknya kualitas angkutan umum. Ketika Transjakarta akhirnya diluncurkan oleh Gubernur Sutiyoso, saya tidak tertarik mencoba pindah kembali ke #NaikUmum karena kantor saya tidak di 3 koridor awal TJ itu, serta terlebih saya keburu merasa nyaman.

Dalam diri saya sendiri, menghancurkan mitos ketergantungan terhadap mobil adalah penting. Bisa keluar dari siklus itu sangatlah melegakan dan membebaskan. Dan seperti keputusan saya yang terbantu dgn kondisi macet luar biasa dan jalur steril, penggunaan TJ memang masih penuh tantangan.

Seorang teman, jika harus menggunakan TJ, perjalanan menuju haltenya bisa memakan waktu 1 jam sendiri. Dan juga bagaimana warga yang memiliki keterbatasan fisik? Tapi yang tetakhir memang masih menjadi PR.

Namun jika kamu menemukan satu alasan untuk meninggalkan mobil dan motormu dan pindah TJ, kukuhkan hatimu dan pindahlah. Dan tidak ada kata terlambat dalam upaya jangka panjang untuk perbaikan kota ini.

Memang, pada akhirya, lebih baik kemarin daripada besok. 🚌🚌🚌🚌🚌

#MenujuNaikUmum2016

Bulan lalu saya melihat upaya keras petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polisi dan PT Transjakarta yang berusaha mensterilkan jalur Transjakarta. Di saat bersamaan PT Transjakarta juga mendirikan pembatas yang tinggi sepanjang jalur Transjakarta (ada kritik untuk struktur pembatas, tapi ya untuk lain hari deh).
Akhirnya setelah saya melihat PT Transjakarta cukup konsisten di saat bersamaan lalu lintas Jakarta semakin macet paska peniadaan 3in1 ditambah secara tradisional masa puasa memang selalu bertambah mobilitas, maka awal Juni saya memutuskan untuk coba lebih rutin naik Transjakarta.
Di minggu pertama Juni ternyata lebih banyak gagal daripada berhasilnya. Mungkin karena capek, ‘nanggung’, hingga hujan. Akhirnya, tanggal 15 Juni 2016 kemarin saya baru benar-benar pulang pergi dengan menggunakan Transjakarta.

Tentu ini sudah kesekian kali saya naik Transjakarta. Tapi selalu rute pendek, yang sekitar 3-10 halte. Namun perjalanan pulang pergi rumah kantor itu melewati 22 halte termasuk berganti di Harmoni (Red: sebetulnya rumah saya tidak sejauh itu sih, cuma tidak ada rute langsung, jadi harus memutar ‘sedikit’ – atau bisa ambil alternatif lain, namun harus berganti 2x TJ, dan ini bkn opsi cantik).

Ternyata naik Transjakarta dalam jarak jauh, tidalah secapai menyetir. Saat menyetir, kita harus konsentrasi tinggi, mengingat semerawutnya motor-mobil yang tiba-tiba pindah jalur, hingga orang-orang yang tiba-tiba bisa muncul di jalan. Dengan naik TJ, saya cukup berdiri cantik atau duduk manis. Waktu tempuh, karena jalur steril, menjadi kurang lebih sama; walaupun memang masih tergantung pada ketersediaan bus dan panjang antrian. Tentu saja hal yang kurang juga ada, misalnya kadang harus jadi pepes dan kadang harus cium bau-bau tak sedap.

Yang paing mengesalkan dari Naik Umum ini adalah banyak sekali orang yang tidak mau antri. Mulut saya cepat sekali bereaksi kalau ada orang yang nyelonong antrian. Sebetulnya halte Transjakarta dan sistem transportasi umum jika didesain dengan sangat baik, dapat menjadi sarana pendidikan orang untuk warga kota. Menyediakan jalur antrian yang jelas sama pentingnya dengan upaya mengusir2 mobil/motor memasuki jalur TJ. Melatih disiplin serta menghormati hak orang lain.

Terlepas dari oknum penumpang yang tidak mau antri, banyak juga yang saya senang dari TJ, yaitu ketika saya melihat banyak orang-orang yang saling membantu antar sesama penumpang. Ibu sebelah saya membantu saya menurunkan kursi lipat, ketika ada orang yang masuk membawa anak, spontan ada yang berdiri menyilakan duduk, bapak2 membantu ibu2 yg membawa trolley keluar dari bus, hingga ada perempuan muda membantu nenek tua yang nyasar untuk naik bus yang benar. Dan saya baru 3 hari rutin naik TJ, bayangkan kalau sudah rutin di tiap hari kerja, berapa banyak aksi kebaikan hati yang saya temui (atau yang mungkin saya lakukan?) di sepanjang perjalanan saya – istilahnya ‘mengembalikan kepercayaanmu kepada kemanusiaan’. 

Yang sulit dari saya untuk bisa memulai #MenujuNaikUmum2016 adalah karena saya tidak berada dalam posisi keuangan yang ‘memaksa’ saya harus ‘irit’. Orang dengan disposable income yang cukup besar, tentunya bisa tergoda dengan mudah untuk naik Uber dan taksi kalau melihat antrian TJ yang tidak manusiawi. Begitu juga jika lajur TJ sdh terpolusi dengan motor mobil pribadi, orang-orang tersebut akan mudah kembali nyetir (ya setidaknya saya). Buat saya yang punya masalah pada kedua lutut, faktor penarik haruslah sangat tinggi. Dan untungnya kondisi macet Jakarta ditambah sterilnya jalur-jalur TJ adalah penarik yang kuat. Tapi ya kalau capai, begitu turun di Halte Bundaran Senayan, saya naik taksi ke kantor, padahal jarak cuma sekitar 750meter. Hal negatif lain adalah buruknya trotoar, yang membuat perjalanan kaki kita menjadi kurang menyenangkan. Asap mobil-motor yang membludak juga membuat malas, namun untungnya saya makan vitamin rutin, semoga bisa menjauhkan saya dari penyakit HISPA.

Kadang saya pun ‘melaporkan’ perjalanan saya di akun twitter. Juga karena saya masih newbie, saya banyak melontarkan pertanyaan. Ada banyak orang yang memberi saran, berusaha membantu perjalanan saya agar mudah melalui berbagi tips dan pengalaman, serta berbagi cerita-cerita lucu bersama #NaikUmum. Terima kasih untuk semua twit-twit mendukung juga saran, dan tak terlupa: twit-twit lucu soal seputar #NaikUmum. Membuat saya semakin semangat dan terus mau naik Transjakarta.

Karena itu, semoga PT Transjakarta menggunakan masa super macet seperti sekarang ini untuk membanjiri jalur-jalur TJ dengan bus-bus. Jangan biarkan calon penumpang menunggu terlalu lama, dan janganlah terlalu berdesakan (akhirnya saya lebih suka menunggu bus berikut, namun dapat antrian depan, supaya meningkatkan kemungkinan untuk dapat kursi kosong).

Maju terus PT Transjakarta; dan untuk Kemenhub, Jakarta pasti gak nolak kalau dapat tambahan hibah bus lagi. Mari sama-sama #MenujuNaikUmum2016

Rute Transjakarta

Rumah tinggal di tengah Jakarta

Jakarta bukan kota yang padat. Dia kota yang boros. Lebih dari 90% lahannya sudah terbangun, dan mayoritas terdiri atas rumah 2 lantai dengan luas masing-masing tanah minimal 200m2. Alih-alih dengan ketat melindungi zonasi dan tata ruang yang telah direncanakan, sudah sejak lama gubernur-gubernur Jakarta (dan pemerintah nasional) memaksakan diskresi dan mengabaikan pelanggaran tata ruang yang korbannya biasanya ruang terbuka hijau.

 

jakarta yang tidak efisien, 90% terbangun namun didominasi oleh bangunan 2 lantai

Berdasarkan riset yang belum dipublikasikan oleh why factory, kepadatan wilayah terbangun Jakarta kalah jauh dari Singapura. Kepadatan terbangun Jakarta didominasi oleh bangunan dengan Koefisien Lantai Bangunan 2, sementara Singapura 8. Karenanya, walaupun jumlah penduduk Singapura lebih kecil dari Jakarta, Singapura lebih padat dari Jakarta pada wilayah terbangunnya, dan memastikan 30%++ wilayahnya didedikasikan menjadi hutan dan taman kota demi konservasi.

 

Singapore, wilayah terbangun kurang dari 70%.

Pemborosan di Jakarta pun merambah ke kota-kota penyangganya. Tak hanya dalam hal ruang, tapi juga mobilitas, dimana lebih memprioritaskan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Dalam hal ini termasuk boros eneegi dan boros (lagi-lagi) ruang.

Kemalasan regulator pun nampak dari keengganan mereka untuk melihat kenyataan di lapangan, misalnya sudah begitu banyak bangunan-bangunan hingga zonasi yang sudah tidak relevan lagi untuk kota Jakarta. Kemalasan ini ditambah dengan kegagalan mereka untuk benar-benar membuat rencana tata ruang 20 tahun ke depan. Alih-alih, yang ada malahan zonasi bangunan yang sudah berdiri dimasukkan sebagai zonasi 20 tahun ke depan.

Ada zonasi dan bangunan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Jakarta sekarang. 30 tahun lalu mungkin pabrik dan gudang di Pluit masih relevan, namun sekarang tidak relevan, seiring dengan naiknya UMK Provinsi Jakarta. Akhirnya malah dialihfungsikan sebagai tempat futsal, restoran hingga dibiarkan kosong. Pluit tidak sendirian disini, Sunter dan Ancol juga termasuk didalamnya.

 

Eks pabrik dan gudang di Pluit

 

Dan ada jenis-jenis rumah yang juga tidak relevan di Jakarta, misalnya rumah dengan kavling besar, seperti di Grogol Petamburan, Pulomas hingga sebagian Kebayoran Baru dan Senayan. Serta banyak perumahan BUMN dan kementerian yang tersebar di Jakarta

 

2 lahan depan belakang ini total 2100m2

Pemborosan pun bisa jadi mengarah pada ketidakadilan juga. Di saat yang sama, kampung kota di satu keluraha. dipaksa untuk padat, sementara di kecamatan yang sama, kelurahan lain malah tidak padat dan didominasi oleh rumah 2 lantai seperti diatas.
Sebagai contoh, Kelurahan Kelapa Gading Barat memiliki luas 4.53km2 dengan penduduk 8,515 (2014), lalu satu Kotamadya dengan itu, Kelurahan Lagoa dengan luas (atau sepertiga dari luas Kelapa Gading Barat) 1.58 km2 memiliki jumlah penduduk hampir 5x lipat dari Kelapa Gading Barat (44,105). Kelurahan Lagoa itu didominasi oleh kampung, sehingga kota menjadi tidak adil jika memaksa kampung untuk lebih padat dari sekarang, dan mengabaikan pemborosan tata ruang yang menjadi mayoritas di Jakarta.

Sayangnya Jakarta tidak punya visi yang jelas. Mau dibawa kemanakah hunian warga Jakarta? Apakah untuk kelas menengah (dan atas) diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar tanpa insentif, regulasi, deregulasi dan penuh diskresi; sementara yang kelas miskin terus dikejar-kejar penggusuran atas nama ruang terbuka hijau, pembangunan hingga pariwisata, dan solusi bagi si miskin hanya terbatas pada rusunawa, rusunawa dan rusunawa.

Jakarta (dan Indonesia) sebetulnya sudah dengan tegas menyatakan hak atas tempat tinggal yang sejahtera (UUD 1945 pasal 28H), namun tidak pernah dijabarkan dan dilaksanakan. Sejahtera itu tentu bukan rusunawa seluas 24m2 untuk 5 orang, dengan perjanjian 2 tahun yang perpanjangannya ada di tangan pemerintah provinsi serta sewaktu-waktu dapat diusir dari rusunawa tanpa ada kompensasi sepeserpun. Perjanjian sewa rusunawa di Jakarta hanya meneriakkan lantang-lantang ketidakamanan bermukim. Belum proses masuknya para penghuni ke dalam rusunawa dengan paksaan (penggusuran) sehingga menihilkan arti kata sejahtera itu sendiri.

Pengakuan pemerintah atas hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (dan tidak ada keterangan soal asal KTP, atau punya KTP atau tidak), seharusnya diwujudkan tanpa ada korting dan tanpa bias kelas ekonomi maupun sosial. Sesederhana itu. Caranya pun tidak hanya satu terbatas rusunawa saja, jika kondisi lingkungan hidup kurang baik dan sehat, bisa memperbaiki infrastruktur. Bahkan jauh sebelum amandemen UUD 1945 yang menghasilkan pasal 28H tersebut, Pemprov DKI Jakarta di tahun 1970an sudah melaksanakan Program Perbaikan Kampung Terpadu (Kampung Improvement Program). Mengapa makin kemari imajinasi pemerintah makin terbatas dan sempit?

Kampung Kebalen, bagian dari KIP, penerima Aga Khan Award

Lalu bagaimana kelas menengah? 1 lahan pabrik di foto Pluit diatas memiliki lahan hampir 1 hektar, atau 10.000m2. Dalam lahan tersebut bisa dengan mudah dibangun hunian untuk ratusan keluarga kelas menengah, dan bisa ribuan unit untuk kaum joblo. Dengan KDB 60% dan tinggi bangunan 8 (berarti 7 lantai untuk unit, dan lantai dasar untuk fasilitas bersama, maka kurang lebih akan mendapatkna 500 unit ukuran 65m2. 65m2 itu adalah standar luas unit social housing untuk keluarga di Berlin.

Bagaimana proyeksi harga sewanya? Bisa ditentukan dengan mengambil harga sewa x% dari total penghasilan rata-rata keluarga yang diformulasikan berdasarkan data. Cara ini dipakai oleh Berlin. Fasilitas bersama bisa menggunakan standar Vienna, yang menyediakan dari perpustakaan hingga kolam renang. Harga sewa pun bisa variatif dengan memperhatikan berbagai macam analisa data, mulai dari harga tanah, profil calon penyewa, biaya-biaya pembangunan dan fasilitas, dll. Jangan malas, analisa data untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik.

Dengan nilai NJOP maksimun 20.000.000 untuk tanah 1 hektar tersebut, maka tanah menjadi seharga 200.000.000.000 (200 milyar). Biaya pembangunan untuk 48.000 m2 bangunan tersebut (tanpa basement) mencapai sekitar 192 milyar (dengan biaya 4 juta/m2), dan total 1 hektar itu menjadi 400 milyar. Pemerintah bisa membangun kerja sama dengan pemilik lahan dengan berbagai macam skema. Pemerintah juga jangan berpikir harus kembali modal, toh saat dia memperbaiki jalan, dia tidak pernah berpikir kapan pengeluaran aspal akan kembali modal bukan?

Hunian sejahtera pun harus bisa memberikan kontribusi kepada kotanya. Dengan campur tangan langsung pemerintah, maka dia dengan mudah memastikan penerapan best practice (asal ada niat), baik itu standar bangunan hijau, daur ulang, pemanfaatan air hingga IPAL komunal. Misalnya, penghuni yang mau tinggal disana, diharuskan memakai transportasi umum dan publik (ekstrim, tidak perbolehkan kepemilikan kendaraan bermotor), berjalan kaki dan sepeda; diwajibkan melakukan daur ulang hingga pengolahan sampah rumah tangga. Aturan terakhir sebetulnya sudah diterapkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi bagi penghuni rusun-rusunnya.

Ruang 40% diluar KDB bisa memberkan kontribusi kembali kepada kota melalui berbagai macam fungsi, entah itu sebgai penyerapan air demi meminimalkan run-off (limpahan air ke riol kota), hingga paru-paru kota melalui ruang terbuka hijau.

 

Contoh social housing di Madrid, Spanyol

 

Flat karya Engelen Moore, modulnya cocok untuk social housing

Pemerintah macam DKI yang punya APBD demikian besar, serta penyerapan demikian rendah, sebetulnya kalau punya visi, niat dan kesadaran bisa saja dengan mudah menyediakan perumahan (sewa jangka panjang) terjangkau dan aman (dari penggusuran) untuk warganya. Pemerintah nasional dan BUMN pun bisa (dan harus) kontribusi, mengingat Jakarta sebagai ibukota negara dan kota dimana kantor-kantor pusat berbagai BUMN itu berada. Untuk kelas menengah pun bisa bertambah nilai plus, alias cantik seperti 2 gambar diatas. Untuk kelas ekonomi lemah, bisa cantik seperti ala Romo Mangun di Kali Code, utilitarian seperti KIP, ekletik ala kampung susun usulan Ciliwung Merdeka. Kampung kota harus dipertahankan (dan diperbaiki fasilitas dan infrastruktur), karena kampung kotalah yang menjadi identitas sejarah dan sosial serta keunikan Jakarta.

Punya visi berarti: mengakui hak (asasi) warga negara atas hunian sejahtera dan aman. Niat, ya niatnya untuk memenuhi visi itu tanpa memiliki niat utama berdagang seperti pengusaha. Karena itu sah-sah saja pemerintah memberikan subsidi cerdas pada hunian. Kesadaran, sadar akan tugasnya sebagai pemerintah, sebagai regulator dan sebagai abdi negara. Pemerintah membuka keran suplai tempat tinggal berkualitas, sambil mengontrol harga sewa. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keragaman opsi tempat tinggal, yang sesuai dengan kelas ekonomi dan profesi. Ini bukan ide sosialis atau kiri, tapi tawaran solusi terintegrasi dan manusiawi bagi terwujudnya tempat tinggal sejahtera dengan lingkungan baik dan sehat bagi segenap penduduk Jakarta. Kuncinya ada pada keberagaman solusi.

 

Jelang Mei: Refleksi terhadap kota yang kejam

 

Taktik penggusuran di Pasar Ikan, taktik yang terinspirasi dari suksesnya Kalijodo (Foto oleh Febrina Firdaus – Rappler)

Sebagai yang lahir dan besar di era Orde Baru, bulan Mei menjadi spesial bak burung Phoenix, hancur terbakar dan kemudian lahir dari debunya.

Hidup di era itu, ada kedamaian dan kemakmuran. Kota tempat saya tinggal begitu bersih dan tertib. Tidak ada pengemis di sudut-sudut kota. Semua terlihat sejahtera di jalan-jalan utama.

Namun di saat bersamaan, terasa aura ketegangan. Ketegangan pada orang tua ketika kami merayakan Imlek dan sembayang, sesuatu yang belum saya pahami saat masih SD-SMP. Kami selalu cepat-cepat berlalu ketika membuang kembang di muara sungai, hal yang tidak dijelaskan oleh orang tua namun akhirnya saya pahami.

Namun sejalan waktu, saya mulai membuka sendiri lembaran-lembaran untuk memahami ketegangan itu sendiri. Ada banyak orang yang membaca buku-buku Pramoedya dan merasa tergugah dan terbuka matanya disaat itu. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah membaca satupun karya Pramoedya, bukan buku-buku itu yang membuat tergugah. Pada satu hari saya melihat foto aksi penolakan relokasi di Kedung Ombo, mungkin di Majalah Tempo atau di Kompas. Foto itu diambil dari jarak jauh, dan Romo Mangun berdiri disitu. Mungkin saat itu saya kelas 6SD.

Belakangan saya tahu, betapa jahatnya pemerintah Orde Baru, dalam intimidasi, pengucilan hingga turunnya militer dalam kasus Kedung Ombo ini. Atas nama pembangunan, katanya.

Lalu bulan Mei 1998, seperti banyak yang mengalami dan ingat, kita melihat kehancuran bangsa dan kebangkitannya. Kisah itu sudah banyak diceritakan dan diulang dari beragam sudut pandang.

Dalam setahun ke belakang, akhir-akhir ini ingatan saya pada foto Romo Mangun dan Kedung Ombo itu kembali. Mungkin dimulai dari Pergub DKI Jakarta tentang 5 tertib dan tentang pemberian honor kepada TNI dan Polri dalam kegiatan penegakan ketertiban. Lalu ketika menggali soal heboh UPS pada APBD 2014, mengapa saya menemukan banyak kontribusi DKI kepada TNI dalam berbagai rupa-rupa. Ada apa ini?

Lalu Kampung Pulo, di akhir Agustus 2015. Kabar sebelum penggusuran saya ketahui dari laman facebook teman yang mengutip seruan Pak Sandyawan, seorang pejuang kemanusiaan yang lama tinggal dan berkarya di Bukit Duri. Yang kemudian saya siarkan ke twitter. Penggusuran terjadi pagi hari beberapa hari kemudian. Di sore yang sama, saya berkunjung ke Kampung Pulo. Melihat deretan kendaraan besar aparat gabungan dan deretan backhoe menghantam dan menggaruk satu persatu rumah, diiringi isak tangis beberapa orang. Di saat bersamaan, banyak keluarga mendorong gerobak, berusaha memasukkan barang-barang ke bajaj dan berusaha mencari tempat tinggal baru. Atas nama pembangunan.

Di tahun 2016, belum hilang penggusuran Kampung Pulo dan sebagian Bukit Duri, kembali Kalijodo digusur. Dimulai dari sesuatu yang absurb, kecelakaan mobil maut yang terjadi jauh dari Kalijodo. Dilanjutkan dengan perang urat syaraf di media, intimidasi, dan sebagainya. Saya melihat deretan puluhan truk aparat gabungan keluar dari KaliJodo, saya menunggu lama di perempatan Bandengan, melihat banyak sekali pasukan penggusur itu. Atas nama ruang terbuka hijau.

Kemudian Pasar Ikan, hanya butuh 9 hari dengan menggunakan strategi serupa di Kalijodo. Strategi yang menurut pemimpinnya, strategi sukses. Di pagi Senin penggusuran itu, saya hadir, sekitar jam 10 pagi, melihat backhoe menghancurkan rumah-rumah itu dari kejauhan. Melihat petugas PAM mengangkut meteran air dari rumah-rumah itu, melihat para penduduk mendorong gerobak lagi dan lagi, dan tentu deretan truk-truk aparat parkir di pinggir kanal. Atas nama wisata bahari.

Berbeda dengan Kedung Ombo yang saya melihat dari foto di majalah/koran di dalam rumah nyaman dan dekat orang tua, Kampung Pulo-Kalijodo-Pasar Ikan terjadi di depan mata saya, di era yang seharusnya berbeda, dan saya tidak berdaya. Proses tanpa dialog, mengabaikan sejarah panjang dan kehidupan yang telah lama disana, dihapus dalam sekejap seperti tak ada nilainya, seperti prilaku orang-orang kesetanan dan kalap, serta tamak.

Saya pedih ketika membaca stigma: mereka ilegal, mereka pencuri, mereka pemalas. Akhirnya mereka tidak dihargai sebagai manusia, mereka hanya dilihat dari selembar kertas tanah.

Kegilaan tidak berhenti, puncaknya saat pemakluman oleh sebagaian orang atas penggunaan aparat TNI sebagai bagian dari penggusuran. Lupa sejarah, lupa kesakitan masa lalu. Kota kejam dan fasis ini. Inikah masa depan yang kamu mau? Tidak apa kejam pada yang lain, asal sampah saya terangkat setiap hari dan jalan rusak cepat ditambal. Tidak apa ada acara-acara yang dibubarkan, asal saya bisa cepat mengurus ijin buka minimarket secara cepat. Peduli amat dengan teluk Jakarta, asal gak korupsi (katanya). Tidak apa-apa kembali ke kenyamanan semu, asal saya bisa kacaan di sungai.

Saya bak kembali ke masa pertama melihat foto Romo Mangun dan Kedung Ombo. Seperti anak kelas 6 SD tak berdaya. Sambil kebingungan mengapa kita membiarkan ini semua terjadi? Atas nama apa?

 
Catatan: tulisan ini janganlah dipahami sebagai menolak perbaikan administrasi dan pelayanan. Perbaikan layanan bisa sejalan juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial, serta permusyawaratan. Perbaikan pun bisa terjadi tanpa harus mengorbankan lingkungan dan kehidupan. 

[Terjemahan] Laudato Si – demi merawat rumah kita bersama

Demi Merawat untuk Rumah Kita Bersama

(1) Segala puji bagiMu, Tuhanku “. Dalam lirik lagu gereja yang indah ini, Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti saudara dengan siapa kita berbagi hidup kita dan ibu cantik yang membuka tangannya demi memeluk kita. “Segala puji bagiMu, Tuhanku, melalui Saudari kami, Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengatur kita, dan yang menghasilkan berbagai buah dengan bunga warna warni dan rempah-rempah”
(2) Saudari ini sekarang berteriak kepada kami karena kerusakan yang kita telah timpakan pada dirinya melalui penggunaan tak bertanggung jawab dan penyalahgunaan karunia Tuhan padanya. Kita telah melihat diri kita sebagai tuan dan penguasanya, berhak untuk menjarah dirinya. Kekejian hadir dalam hati kita, terluka karena dosa, juga tercermin dalam gejala kesakitan yang jelas dalam tanah, dalam air, di udara dan di semua bentuk kehidupan. Inilah sebabnya mengapa bumi sendiri, terbebani dan tertutup limbah, termasuk yang paling ditinggalkan dan dianiaya oleh keburukan kamii; dia “mengerang di kesusahan” (Roma 8:22). Kami telah melupakan bahwa kita sendiri adalah debu tanah (lih Kej 2: 7); tubuh kita sendiri terdiri dari unsur-unsur nya, kita menghirup udara dan kita menerima hidup dan penyegaran dari perairan nya

Tidak ada apa pun di dunia ini yang bisa kita hiraukan (kontribusi: Aditya Livandi)
(3) 

 

Presiden sedang belajar

Salah satu teman saya kerap sekali berkata, presiden kita sedang on job training. Tp training nya kelamaan.

Karena sadar kondisi presiden kita yang mungkin masih belajar walaupun sudah hampir 1 tahun menginjak ulang tahun pemerintahannya yang hanya boleh berusia 5 tahun (kecuali kalau menang pilpres lagi), maka sejak awal tahun 2015 belajar tidak reaktif terhadap semua keputusan dan rencana beliau. Saya tunggu kurang lebih 3-4 hari bahkan sampai seminggu untuk benar-benar memikirkan  sesuatu yang sedang heboh, misalnya pasal penghinaan presiden yang diajukan oleh pemerintah. 

Apa yang saya tunggu? Saya menunggu beliau menarik dan merevisi keputusan, sama seperti saat dia merevisi soal mobil dinas hingga soal uang pensiun, atau bahkan soal Badan Ekonomi Kreatif. Tidak mudah menjadi presiden, apalagi presiden orbitan seperti Pak Joko Widodo. 

Namun akhirnya saya tidak tahan juga kegatelan terhadap munculnya usulan pasal penghinaan presiden kembali setelah ditolak oleh MK di tahun 2006. Begini saya kutip isi usulan pasal tersebut: “setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Lalu di ayat berikutnya “tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri“.

Saya bukan lulusan hukum, tapi saya cukup punya otak dan inisiatif untuk riset dan bertanya hal-hal berikut: ‘definisi tempat umum’, ‘pidana 5 tahun’, dan apa maksudnya ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu demi ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’?

Pidana 5 tahun berarti polisi berhak memenjarakan. Lalu bagaimana dengan definisi lain yang tersirat? Apakah dengan ini polisi bisa siap menciduk walaupun presiden tidak melaporkan. Bisa begini toh dampaknya?

Namun yang membuat saya kecewa adalah ketika Joko Widodo dan Teten Masduki mengatakan bahwa ini sudah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Lah memangnya pemerintah sekarang adalah ‘pemerintah sebelum’? Sebagai orang yang dulu memperjuangkan freedom of expression dan transparansi, rasanya lucu juga melihat Teten Masduki jungkir balik membela presidennya terkait pasal ini. Tapi tentu tidak heran jika rabid fans Jokowi juga menganggap sepi pasal ini. Saya iseng google dan cari di change apakah sudah ada petisi penolakan pasal ini? Dan ternyata DPR yang konon terbelah menolak.

Mungkin buat kalian generasi pertama pemilih tidak tahu apakah dampak pasal penghinaan presiden tersebut?  Untuk saya yang tumbuh besar di Orde Baru, saya sungguh tidak mau pasal ini kembali. 

Siapa tahu, kali ini saya harus menunggu 2 minggu sebelum bereaksi terhadap berita. Karena siapa tahu Presiden akhirnya mencabut usulan pasal tersebut. Jikapun demikian, semoga di Oktober nanti, saat ultah pemerintahan, anda sudah lulus dari les ‘presiden’nya dan benar-benar menjadi presiden. 

Saya tidak suka menjadi ibu ….

ketika saya membaca berita soal anak yang dibunuh, anak yang hilang diculik dijual, anak yang disia-siakan.

Saat saya melewati proses kehamilan, melahirkan, menyusui, mendekap, menghiburnya, berbincang-bincang serta menatapnya tertidur lelap, saya tahu ada yang berubah dalam diri saya dan semakin hari perubahan itu semakin besar.

Sebelum saya mengalami proses menjadi ibu dan saat menjadi ibu itu sendiri, perasaan saya saat membaca pembunuhan terhadap anak mungkin sama dengan saat saya membaca pembunuhan lain. Merasa ngeri terhadap pembunuhan, tapi ya hidup berjalan.

Namun setelah menjadi ibu, setiap saya membaca berita anak hilang, anak dibunuh ataupun menjadi korban kekerasan, saya selalu merasa hati tertusuk dan sangat tidak enak. Lalu tanpa bisa ditahan, langsung saya teringat pada anak saya sendiri. Bagaimana kalau dia hilang, diculik dan sebagainya. Dan saya tidak suka perasaan itu. Mood saya rusak seharian, tiba-tiba menguraikan air mata. Semakin berusaha mengacuhkan, namun kurang sukses seperti hari ini yang sukses tidak bisa berkonsentrasi.

Namun menyerah pada ketakutan hingga kemarahan pada pelaku yang mungkin tidak akan pernah saya temui, menurut saya adalah membuang energi. Ketakutan, kekhawatiran dan kemarahan tersebut harus diubah menjadi sesuatu yang produktif dan mampu mencegah munculnya Angelina-Angelina yang lain.

Masa depan dan perjalanan seorang anak tidak bisa serta merta diserahkan kepada orang tua dan keluarganya. Anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Saya tidak tahu ganjaran apa yang semestinya ditimpakan pada pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Saya juga tidak tahu bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, apakah mereka harus siap intervensi dan mengambil si anak sebagai anak negara, atau peran yang lain.

Ada banyak kampanye kreatif dalam upaya mencegah kejahatan terhadap anak. Ada yang berusaha memberi informasi khusus terhadap anak hingga ada yang berusaha membangun kemawasan sosialStudi dari WHO mengenai kejahatan terhadap anak, menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan yang memiliki moda sosial rendah, memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan akrab dan bermodal sosial tinggi. Solusi yang ditawarkan WHO adalah solusi yang membutuhkan intervensi pemerintah, seperti kunjungan hingga pelatihan untuk orang tua. Hal-hal lain, seperti pelatihan bagi guru-guru untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, serta tidak gagap ketika menemukan tanda-tanda tersebut dalam satu anak.

Secara jangka panjang, mungkin modal sosial dan komunitas adalah sesuatu yang ideal yang mampu mencegah kejahatan terhadap anak, setidaknya di tingkat awal. Namun yang saya tahu, anak-anak tersebut harus diberikan suara. Bagaimana caranya agar mereka yang demikian polos dan ketakutan untuk bisa bersuara dan meminta pertolongan, cara yang paling efektif itu yang harus kita cari bersama.

Asli atau Palsu

Pada tulisan professional disini saya mempermasalahkan soal kota-kota Indonesia yang suka meniru mentah-mentah kota-kota cantik di luar negeri. Dalam tulisan tersebut saya memberikan 2 contoh di kota kembang. 

Melihat asli atau tidak, ini seperti dilema perempuan dengan kantung pas-pasan namun ingin dilihat sebagai seorang yang memiliki selera tinggai dan modis bin chic. Demi citra tertentu, misalnya dia berburu mencari tas palsu namun yang semirip dengan aslinya. Mungkin agar dilihat berbudaya, dia memilih memakai batik print dengan nuansa batik tulis indigo dengan detil canting 0.1

Mungkin saya lupakan soal tas, karena saya tidak punya pemahaman tentang tas dan keputusan perempuan untuk memakai tas tertentu. Saya memilih bercerita lewat batik print. 

Batik print itu bukan batik. Ini bukan soal snob atau sejenisnya. Tapi mari kita tempatkan pemahaman batik pada tempatnya. 

Secarik kain batik tulis atau cap mewakili kehidupan dan tradisi yang telah turun menurun. Batik juga mewakili jejaring kegiatan produksi dan ekonomi berbeda. 1 kain batik diproduksi dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lainnya. Ketergantungan dan keterkaitan tersebut kemudian melahirkan komunitas, ada penyedia kain, produksi canting, pebatik, produksi pewarna dan malam, hingga maestro. Saya selalu mengambil contoh Pekalongan sebagai komunitas batik.

Kain bermotif batik (batik print) adalah antitesis dari semua diatas. Ia meniadakan komunitas dan melupakan tradisi – dan hanya melihat batik sebagai motif, tak ada bedanya dengan motif bunga-bunga atau Versace. 

Sesuatu yang asli mewakili nilai dan makna besar di belakangnya. Sementara yang palsu hanya jadi secarik kain. Yang asli bisa menjadi tradisi dan berlanjut serta adaptif dengan kondisi dan jaman, sementara si produsen tekstil print bisa jadi mengganti motif batik dengan motif teletubbies karena tuntutan pasar. 

Waktu

Ketika memulai #NulisRandom2015 waktu menunjukkan pukul 22.50.

Sengaja memulai dengan melihat waktu, karena saya ingin menulis tentang bagaimana menggunakan waktu. Tentu saja masing-masing orang memiliki kebutuhan dan tuntutan sendiri.

Cara kita menggunakan waktu akhirnya membawa kepada jenis informasi dan pengetahuan apa yang kita terima, serta apa yang kita anggap penting. Misalnya saya tidak pernah menganggap dunia pergosipan Indonesia adalah sesuatu yang penting, jadi saya tidak pernah mau membuang waktu semenit pun untuk membaca apalagi mencari tahu tentang itu. Dan tentu saja ada yang menganggap dunia pergosipan sebagai perlu, karena misalnya penting untuk ‘refreshing’.

Saya pun merasa kegiatan memakai make-up adalah membuang waktu. Jika saya sampai harus memakai make-up untuk acara tertentu, dan dilakukan oleh professional, saya bilang, ‘tolong make up secepatnya’. Namun saya sangat memahami jika harus ada yang make-up berjam-jam, sekali lagi, cara menggunakan waktu adalah individual.

Konsep waktu ini begitu menakjubkan. Bahwa ada waktu untuk kebutuhan yang terpelakkan, seperti makan, tidur hingga mandi. Namun waktu untuk ‘keinginan’, dan bagaimana kita menggunakannya membentuk diri kita sendiri. 

Saya punya rekan yang selalu mengomel ketika dia datang tepat waktu namun acara belum dimulai, atau orang yang ditemui belum siap. Dan saya yakin dia minoritas untuk hal ini, karena lebih sering saya menemukan pemakluman daripada sebaliknya. Cara kita meggunakan waktu sesungguhnya berpengaruh pada kota tempat kita tinggal – dan saya yakin bukan sebaliknya. Kenapa demikian?

Jika kita merencanakan waktu, maka kita akan memperhitungkan hambatan yang mungkin terjadi. Sekaligus juga akan lebih berhati-hati dalam perjalanan. Kita akan tidak terburu-buru, dan akhirnya membawa kepada perilaku kita di jalan. Dan seperti kita ketahui, perilaku di jalan berpengaruh pada kondisi jalan secara keseluruhan. Satu kesalahan bodoh berakibat kemalangan bagi banyak orang. 

Sekarang jam sudah menunjukkan waktu 23.00. Disini saya harus berhenti – karena berikutnya adalah waktu saya istirahat. 

Selamat malam Jakarta. 
 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: