Masih belum lari dari Trowulan. Maafkan jika saya terlalu sinis pada profesi sendiri. Maafkan juga ada penggemar arsitek ini, lalu menganggap saya main hakim sendiri (padahal tidak kenal orangnya).

Sudah hampir 1 minggu ini, halaman depan dan seksi Humaniora Kompas pasti tidak absen menghadirkan berita terkini Trowulan. Sementara harian seperti Jakarta Post sama sekali tidak pernah menyinggung Trowulan.

Kali ini keluarlah pembelaan pihak arsitek, yang diwakili oleh IAI Jabar – sebagai ‘pembela’. Memang sudah jadi kewajiban bagi tiap asosiasi untuk membela anggotanya, terutama bagi anggotanya yang pernah menjabat sebagai Dewan Kehormatan IAI Jabar.

Demikian judul artikelnya:
Arsitek jadi “Kambing Hitam” Pembangunan PIM

PIM itu sayangnya bukan Pondok Indah Mall jilid ketiga, keempat, dan seterusnya, sayangnya itu Pusat Informasi Majapahit. Dan sebetulnya tidak salah juga disebut sebagai PIM, karena memang itulah inisialnya, sekaligus masterplan dari kedua PIM itu hampir-hampir mirip, alias tersedia tempat parkir super luas – dan tentunya keduanya berada diluar konteks, entah itu konteks perkotaan (kalau Trowulan per rural an kali ya) atau lingkungan.

Disitu Ketua IAI Jabar membela Baskoro Tedjo dengan mengatakan demikian:
pihak yang bertanggung jawab adalah pembuat masterplan kompleks.
“Dari pengakuan Baskoro, sebelum dia membuat desain peta lokasi PIM, masterplan sudah jadi. Seharusnya pembuat masterplan ini yang harus mempertanggungjawabkan hasil karyanya.”
“Dalam kasus ini, Baskoro hanya menangani secuil dari masterplan yang ada, tetapi dijadikan kambing hitam. Yang perlu ditelurusi adalah siapa pembuat masterplan itu ?”
Walaupun di Kompas dua hari sebelumnya menulis demikian:

Saya merasa, situasi ini sedikit mirip dengan situasi akademik, terutama dalam proses studio. Mahasiswa dalam studio arsitektur diberi tugas dari sang dosen (sebagai klien atau bukan), kadang dalam bentuk lokasi hingga masterplan bohong-bohongan.
Bedanya dengan Baskoro Tedjo, mahasiswa melihat soal yang diberikan dari sang dosen adalah mutlak, mereka wajib merancang di lokasi yang terpilih, walaupun lokasi tersebut sangat kontroversial (hei, bukannya tak mungkin situs Trowulan dijadikan lokasi untuk studio selanjutnya). Mereka wajib, karena mereka ingin lulus.

Sedangkan arsitek PIM adalah orang yang sudah melewati segala proses kemutlakan itu. Semuanya tergantung pilihan dia, tidak ada lagi reviewer atau guest crit yang bakal menginjak-injak modelnya atau mencela-cela konsepnya hingga melihat apakah gambar site plannya lupa dikasih tanda Utara atau tidak.
Disini dia adalah individu bebas yang punya pilihan sekaligus bijaksana, setelah melewati proses praktek dan pendidikan yang panjang.

Terlepas dari siapa pembuat masterplan itu, arsitek berhak menyuarakan keberatannya terhadap masterplan – apabila memang dia (sebelumnya) memiliki pendapat bahwa masterplan itu bisa membahayakan situs. Bahwa (mungkin) tempat parkir disitu persis kayak tempat parkir Dufan. Bahwa lokasinya terlalu dekat dengan situs, atau bahwa lokasi untuk bangunan yang seharusnya didesain olehnya seharusnya berada di tempat lain.
Arsitek pula dalam segala pengalaman praktek maupun akademisnya, memiliki kewajiban untuk menghadirkan solusi terbaik.
Tapi dia pun juga punya hak untuk mengacuhkan semuanya itu, dan the show must go on, dan masterplan itu adalah mutlak.

Tapi sayangnya artikel Kompas itu tidak memperlihatkan maupun menunjukkan pergolakan, apalagi penolakan dalam diri arsitek. Mungkin harus menunggu sekuel dari artikel kambing hitam ini, atau klarifikasi dari arsitek, apakah dia pernah mengajukan keberatan-keberatan diatas – atau malah sebetulnya ingin berhenti dari proyek ini.

Site Plan PIM:

Denah PIM:

Perspektif PIM: