Perencanaan atau Perancangan ?

Dalam keduanya peta hijau bisa masuk. Tapi sebelumnya, apa itu peta hijau ? Tidak seperti peta wisata, peta jalan atau peta google; peta hijau mencakup keunikan dan keberagaman. Peta hijau merupakan hasil kerja komunitas dalam upaya untuk mengenal suatu kawasan. Tujuannya bisa bermacam-macam tergantung temanya: bisa jadi mengangkat keunikan suatu kawasan, menggugah kesadaran masyarakat luas (dan komunitas) akan suatu tempat hingga sebagai sarana untuk mengenali kota serta kawasan itu sendiri.

Lalu apa hubungannya peta buatan komunitas yang kononnya ‘hijau’ itu dengan perencanaan-perancangan kota dan wilayah ? Disaat perencanaan kota adalah suatu proses integral, dimana segelintir orang memegang keputusan penting dalam kota, sementara peta hijau menjadi angin segar dan sumber informasi lokal yang tidak mungkin ditemukan dalam suatu rencana kota. Peta hijau justru mengkritisi rencana tata kota, mempertanyakan begitu teori berbenturan dengan praktek, mimpi bertemu realita.

Berbagai macam kritisi muncul, ketika mahasiswa mulai mengerjakan peta hijau Pesisir. Dari sepanjang 20 kilometer pesisir Jakarta, begitu sedikit tempat publik menikmati pantai. Hanya ada satu tempat, tanpa perlu melewati lapisan keamanan perumahan elit dan membayar masuk, untuk menikmati pantai; fakta tersebut sekali lagi mempertanyakan keberpihakan pemerintah (perencana kota) kepada masyarakat kebanyakan. Privatisasi lahan pantai seakan mempertanyakan hakikat Jakarta sebagai kota pantai.

Proses Perancanaan dan Perencanaan Kota Jakarta selama ini bersifat eksklusif dan tertutup. Tanpa dengar pendapat, tanpa partisipasi. Tidak ada demokrasi dalam perencanaan kota – padahal ruang-ruang tersebut diharapkan untuk menampung kehidupan berdemokrasi masyarakat kota. Pada akhirnya, ruang kota menjadi otoriter, berkat proses otoriter pula. Tanpa kompromi, dan tidak memberikan solusi maupun ruang bagi dinamika dan masalah urban yang kerap muncul.

Obesesi perencana kota, merasa dirinya sebagai tuhan, melihat kota sebagai obyek dengan pandangan obyektif. Melupakan subyektifitas dan ragam penghuni ruangnya. Seperti Lefebvre mengkritik perencana kota sebagai profesi tepat bagi orang buta tuli, karena perencana kota [secara obyektif] melupakan bahwa ruang dan tempat secara spontan lahir dan muncul akibat interaksi sosial. Walaupun para perencana kota tahu dan sadar akan hal itu, tapi mereka karena obyektif memilih untuk TIDAK melihat fenomena itu dan TIDAK mendengar aktivitas yang muncul. Sehingga pada akhirnya, ruang-ruang obyektif hasil para perencana urban adalah ruang represif, obyektif, dan steril. Perencana kota melihat kalau kampung [padat] kota sebagai kuman penyakit, bukan sebagai produk masyarakat; pedagang kaki lima sebagai kriminal, bukan fenomena.

Ruang spasial kota yang represif, utopis dan obyektif semoga dengan mudah dibelokkan dengan kegiatan akar rumput dan kesadaran masyarakat. Sudah saatnya masyarakat merebut haknya untuk didengar – tanpa menunggu pemegang kekuasaan untuk menyodorkan corong kepada masyarakat. Mari rebut ruang kita.