Dalam satu acara AMI (Arsitek ‘Muda’ Indonesia), Marco Kusumawijaya melontarkan pertanyaan menarik.
Siapa yang pergi ke pantai Jakarta tiap hari? Tidak ada yang menjawab.
Siapa yg melihat pantai tiap minggu? Tidak ada juga.
Siapa yang sebulan sekali? Sekali lagi tak ada jawaban.
Siapa yang 3 bulan sekali? Mulai ada celoteh.
Satu tahun sekali? Akhirnya ada yang mengacungkan tangan.

Intinya Jakarta adalah tragis, dan tentu itu tidak perlu diingatkan lagi akan ketragisannya. Begitu lepasnya penduduk Jakarta dari asal usul kotanya dan batasan serta tepiannya.
Lalu apakah peranan pantai bagi Jakarta? Sebagai pelabuhan kah? Tempat buang sampah kah? Tempat mutasi makhluk baru yang konon ada di pantai Ancol (entah benar atau tidak), atau menjadi tempat tinggal eksklusif bagi segelintir penduduk Jakarta ?

Dalam workshop itu, ada orang bertanya kepada saya. Kenapa dengan reklamasi ? Kenapa reklamasi jelek ? Di Singapore mereka terus giat melaksanakan reklamasi, malah hasil reklamasi barunya wajib setinggi 1.5 meter (ya meter, bukan centi, berarti hampir setinggi manusia) dari permukaan air laut yang ada (pasang mungkin?).

Walaupun menurut saya pertanyaan tersebut diluar konteks workshop yang jelas-jelas seharusnya membahas ruang tinggal dalam kota, tapi saya jawab. Tapi tetap saja si arsitek bertanya? Apa buruknya ? Tokhhh pemerintah juga mewajibkan developer untuk wajib membangun fasilitas PUBLIK sebesar 20% (kalau saya tidak salah ingat) di tempat barunya.

Sepertinya ini bakal jadi debat kusir berkepanjangan, karena kami berdua berbeda pemikiran dan berangkat dari pemahaman yang berbeda pula.

Saya jelas TIDAK akan mengkontekskan reklamasi Singapore (dan Hongkong, dan Makau) dalam konteks Jakarta, kenapa, karena Jakarta adalah bagian dari Indonesia, yang merupakan negara kepulauan besar. Sementara Singapore harus ‘colong-colongan’ mengambil pasir dari pulau-pulau di Indonesia demi menambah batasan negaranya yang luasnya lebih kecil dari Jakarta (ya Jakarta loh, bukan Jabodetabek nya). Jadi saya anggap kedua kota itu memiliki konteks yang sangat berbeda. Mau kemana lagi Singapore berekspansi selain ke laut ? Sedangkan Jakarta, banyak sekali opsi – dan opsinya pun tanpa perlu merusak habitus pantai dan ekologi lautnya.

Lalu si penanya juga berargumen, justru dengan adanya reklamasi pantai malah MENYELAMATKAN hutan bakau itu. (Dalam hati saya Whhattt). Karena menurutnya, salah satu penyebab rusaknya hutan bakau adalah oleh gelombang air laut pasang (Whattt, yang kedua) ? CMIIW, Hutan Bakau Jakarta terletak di Utara Jakarta, yang notabene memiliki ombak dan gelombang air laut yang relatif tenang, dibandingkan pesisir Selatan Jawa. Pulang dari workshop itu, saya langsung otomatis meng-google mencari klaim dari si penanya atas kerusakan hutan bakau oleh air laut. Yang jelas kerusakan hutan bakau di Pulau Seribu, setengahnya disebabkan oleh Sampah dan Limbah. Bank Dunia sendiri mengklaim kalau rusaknya hutan bakau itu akibat dari KEGIATAN URBAN serta akibat kegiatan penebangan pohon di hulu sungai. Tidak ada satupun yang mengatakan itu karena gelombang air laut.

Justru hutan bakau itu mampu menahan ABRASI air laut ! dengan jenis pohon-pohonnya, sehingga melindungi daratan di sebaliknya. Lalu apakah bukannya menjadi LELUCON URBAN baru jika ada KLAIM kalau REKLAMASI PANTAI UTARA justru MELINDUNGI HUTAN BAKAU ?

Pertanyaan  muncul ketika saya mengutarakan rencana megapolitan Jabodetabekpunjur yang diresmikan Mei 2008 – dalam rencana itu pemerintah mencanangkan reklamasi hingga sejauh 200-300 meter dari bibir pantai Jakarta sekarang. Menurut saya itu skenario film horor Jakarta yang lebih horor daripada sequel pocong 1,2,3 jika disatukan. Sementara menurut arsitek terkenal itu justru potensi.

Jika kembali kepada argumen si penanya, karena jutru dengan adanya reklamasi maka jumlah ruang sosial dan publiknya bertambah 20% per reklamasi (padahal ngitungnya gak bisa gitu dong, ruang privat komersialnya juga bertambah 80% lohhh), kita pun perlu melihat, dimanakah reklamasi itu terjadi. Kalau yang melakukan reklamasi itu si Taman Impian Jaya Ancol, yaaa otomatis dong TIDAK JADI publik lagi ? Malah kalau mereka reklamasi lagi, JANGAN-JANGAN, tiket masuk ke Ancol pun dinaikkan. Lagipula pengembangan dann ekspansi mereka terbaru adalah bangun kompeks apartemen mewah – dan bukannya ruang publik baru (kalaupun ada adalah Wahana Baru yang membawa tren tren HIJAU). Tetap saja bayar dong ?

Jika yang melakukan reklamasi adalah segerombolan developer penguasa Pantai Indah Kapuk + Pantai Mutiara sekarang, bagaimana dengan pencapaiannya ? Saat ini pun untuk melihat bibir pantai di PIK dan Pantai Mutiara harus melewati deretan gerbang, di Pantai Mutiara 2 gerbang, di PIK entah berapa banyak gerbang. Apakah itu akan OTOMATIS berubah menjadi PUBLIK ? Sementara harus melewati entah berapa banyak Gated Community. Yang ada publik merasa terintimidasi dulu sebelum selamat sampai di ‘Ruang yang KONONNYA UNTUK PUBLIK’ itu.

Belum lagi jika kita melihat skenario The Inconvenient Truth ala Al Gore. Meninggikan seluruh daratan Jakarta, dan reklamasi setinggi 2 meter di seluruh bibir pantai Jakarta – apakah itu menjadi solusi nya ? Bukannya kita ‘berdamai’ dengan alam, tapi malah yang ada berusaha melawan alam dengan berupaya membangun lebih tinggi dari alam.

Namun, tanpa perlu mengandaikan reklamasi, maupun skenario air laut naik 70 meter, saat ini relasi kita dengan Pantai secara gratis hanya bisa dinikmati ketika kita pergi ke ujung Muara Angke – tepatnya Pasar Ikan Muara Angke – otomatis, daerah nelayan kita pun tinggal segitu-gitu saja, sisanya mungkin ada di Marunda, Cilincing dan sekitarnya. Sedih ?

Sekadar renungan, berikut adalah tugas mata kuliah Sustainable Development and The Urban Environment tahun 2008, yang saat itu salah satu seminarnya adalah tentang Muara Angke.