Beberapa minggu ini saya berkebutan mengamati, merenungkan dan menulis tentang kampung. Bagaimana caranya orang yang selama 30 tahun hidup di tempat yang aman, damain sentosa harus menulis tentang kampung. Tapi setidaknya saya bisa bicara tentang Perencanaan Kota.

Tata Kota Jakarta, yang tiap 5 tahun sekali dituangkan dalam peraturan gubernur TIDAK pernah mengakui keberadaan kampung kota. Secara fakta, kampung kota hadir di hampir sudut kota Jakarta. Karena tidak pernah hadir secara hukum (by law), tapi mereka memiliki perangkatnya, entah itu mereka punya KTP, ada yang punya sambungan listrik, air, hingga perangkat RT/RW. Tanpa mencoba menyalahkan pemerintah disini, yang telah gagal menekan arus urbanisasi ke kota, penegakan hukum hingga pemenuhan kebutuhan akan perumahan – maka apakah mungkin meRASIONALkan keberadaan kampung (ilegal)?

Kampung ilegal, atau kerap disebut sebagai squatters, slums, dan teman-teman merupakan siklus sempurna, menghasilkan dan menimbulkan masalah yang berhubungan satu sama lain. Sifat squatter pun sporadis dan menyebar (sprawl), ditambah lagi perpetual – patah tumbuh hilang berganti mati satu tumbuh seribu. Mereka mengokupansi tanah tak bertuan (tapi sesungguhnya ada tuannya): pinggir rel, bantaran kali, bawah jalan tol, tanah kosong. Mereka tak hanya hidup, tapi berusaha, bersosialisasi, bersekolah, bermain, bercinta disitu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka digusur, tentu saja semua kehidupan mereka berhenti – dan terpaksa memulai lagi siklus di tempat lain.

Bagaimana dengan rumah susun sewa ide cemerlang pemerintah, buatan developer. Apakah desain yang ada mampu mewadahi kegiatan mereka selama di kampung ? Memang saya tidak pernah mengunjungi rusunawa di Jakarta, namun membaca dan menyadari bahwa unit dan perencanaan serta desain rusun TIDAK cocok untuk kehidupan kampung. Belum lagi lokasi dan desain tapak yang menggelikan. Tapi jangan khawatir, Pemda, karena kegagalan hunian sosial tidak hanya terjadi di Jakarta, Dharavi yang menjadi tempat shooting Slumdog Millionaire pun gagal dengan rumah susunnya.

Kegagalannya pun mudah saja, apakah rumah susun itu SETIDAKNYA mampu mengakomodasi kegiatan sosial ekonomi penghuni nya. Mereka yang tinggal disitu misalnya pemulung, tukang cuci, tukang ketoprak, beternak hewan, dll. Dimana si tukang ketoprak menaruh gerobaknya dengan aman ? Dimanakah pemulung bisa menyimpang hasil pulungannya ? Dimana mereka menaruh ternak2 kambingnya? Apakah tipe 21/36 mampu mengakomodir itu ?

Bagaiman dengan saat mereka harus tiba-tiba tinggal di lantai 20 ? Dan bayangkan yang tinggal di lantai 20 harus bayar Rp 1000 untuk tiap kali naik lift (thanks to Yuli atas informasinya) dan tentu saja kewajiban ‘dipungli’ itu membuat sewa seharga Rp 90.000 – Rp 150.000/bln menjadi sangat-sangat mahal.

Lalu mungkinkah lagi merasionalisasi DESAIN untuk hunian eks squatter ?

Ketiadaan Kampung (Ilegal) dalam tata ruang Jakarta pun menjadi masalah. Kampung Ilegal memanglah ilegal, tapi dia ada secara de facto, namun tidak diakui secara hukum – menjadi hubungan antara keduanya seperti neraka rumah tangga yang dipenuhi kekerasan tak berhenti. Karena tidak ada kata kampung, slum dan squatter disitu, maka 100% tidak ada pula kata-kata SLUM UPGRADING didalam Jakarta 2010 itu. Dan sudah dipastikan bahwa program KIP (Kampung Improvement Program) adalah bagian dari masa lalu, dan bukannya sinergi yang bisa dilanjutkan hingga masa kini.

Tapi jangan khawatir, Tata Ruang kita memakai pendekatan TRADISIONAL, yang sudah waktunya ditinggalkan, dan mengambil paradigma baru. Mereka mengambil model populasi yang tradisional, memproyeksikan kebutuhan ruang secara tradisional pula, dan tidak mempertimbangkan efek suburbanisasi. Mereka menyamaratakan semua pendudukan menjadi 1 karakter. Dan tentu saja, seperti layaknya Rencana Tata Ruang sebelumnya, ini pun MISKIN PARTISIPASI, dan merupakan hasil dari Top-Down Planning.

Seperti di awal, sulit bagi saya untuk merelasikan diri saya dengan kampung. Saya tidak bisa sok mengerti kehidupan mereka, karena saya tidak pernah ada di tengah mereka. Saya prihatin, namun saya terputus dari koneksi emosi yang. Dan karena sifatnya, saya tidak mampu merasionalisasikan kampung, tidak mampu menganalisa – dan apakah mereka Ada karena Ada atau mereka Ada karena Tidak Ada, saya tidak tahu. Namun hanya satu yang jelas Ada, dengan adanya PENGAKUAN atas Kampung dalam Rencanan Tata Ruang , entah itu berupa zoning maupun rencana (misalnya Slum Upgrading) bukankah itu berarti mulai adanya pemikiran rasional pihak berkuasa (pemerintah) terhadap Kampung ?

Berdoa saja mereka terpikir untuk ‘menyinggung’nya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2015.

IMG_0607