Kongres Nasional Perumahan dan Pemukiman, itu nama lengkapnya. Kapan terakhir kali dilaksanakan ? 50 Tahun yang lalu di Bandung. Bukan 50 bulan, tapi 50 tahun. Sudah berganti 5 presiden dan entah berapa banyak kabinet – dan sudah berapa banyak pula Menteri Perumahan Rakyat (walaupun di kabinet yang kapan kementrian perumahan rakyat sempat vakum).

Sekilas saya menganggap kongres ini bukan membahas soal pemukiman, tapi serasa kongres besar Bahasa Indonesia. Yang ada mereka banyak mengkritik tata bahasa, tapi bagaimana dengan esensinya? Tetap saja hanya menjadi manifesto belaka.

Tidak ada gigi, itu sudah pasti. Memang demikian banyak kepentingan yang ada disitu, dari lembaga pembiayaan (bank, koperasi dkk), dari pengembang (REI, dkk), dari pemerintah sendiri (bappeda, dkk), dari LSM dan dari pengamat – dalam hal ini universitas dan kawan-kawan.  Sementara sisi yang satu meminta perhatian pemerintah untuk masalah pajak dan regulasi, sementara yang lain minta kebijakan fiskal dan pajak, hingga meminta perhatian lebih pada masyarakat miskin, dalam hal ini penghuni kampung ilegal.

Setidaknya akhir dari Kongres Pemukiman tersebut mencetuskan 8 deklarasi. Dan tentunya seperti layaknya kebanyakan deklarasi, tentu banyak mengandung kata-kata indah dan agak ambigu. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa perumahan dan permukiman serta kepastian bermukim bukan hanya merupakan kebutuhan masyarakat tetapi merupakan hak semua warga negara sesuai dengan UUD dan hak azasi manusia. Butir ini adalah pencapaian terpenting karena pada kenyataannya sampai sekarang hak ini belum difahami, diakui, dan diperhatikan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa keragaman sosial budaya diakui dan harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.Tanpa memperhatikan keragaman, pengambil keputusan cenderung cepat menetapkan keseragaman solusi demi kemudahan dan efisiensi semu. Inisiatif dan kreativitas komunitas tidak dikembangkan secara optimal.
3. Bahwa keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Bahwa ruang kehidupan, sumberdaya alam dan finansial harus dapat dijangkau secara adil oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya oleh yang kuat dan berkemampuan. Disamping sisi supply, pemberdayaan komunitas sangat penting.
4. Bahwa kualitas hidup harus ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Bahwa sumberdaya alam dan lingkungan harus dimanfaatkan secara dil dan bertanggungjawab, tidak hanya mementingkan keuntungan jangka pendek atau kelompok kecil masyarakat.
5. Bahwa masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah perlu dibantu dan diberdayakan dengan peningkatan akses pada sumber pembiayaan dan subsidi pembangunan perumahan. Berbagai mekanisme perlu dikembangkan karena pada kenyataannya akses ini masih sulit.
6. Bahwa tatakelola yang baik dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak harus dengan serius dikembangkan dan tidak hanya dalam slogan saja. Prinsip ini harus menjadi gerakan nasional melalui proses yang sistematis.
7. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas harus dikembangkan kemitraan diantara berbagai pihak, tidak mungkin dikerjakan dan diselesaikan oleh satu pihak saja. Selama ini masih sangat terasa kurangnya komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait.
8. Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diatas tidak boleh tinggal sebagai harapan saja, tetapi harus dapat dilaksanakan secara nyata. Karena itu pencapaiannya harus dievaluasi setiap 5 tahun dan diadakan pemantauan  setiap tahun secara sistematis. Diperlukan kelompok pengawal yang dapat memastikan bahwa proses ini terlaksana.
Namun setidaknya sudah ada langkah baru, sudah ada awal perhatian bagi kebutuhan dasar manusia, yang selama ini mungkin belum mampu dipenuhi secara maksimal oleh negara (dan swasta), yaitu akan kebutuhan rumah.
Lalu bagaimana nasib saya, golongan menengah. Yang selama ini terjepit, dihimpit oleh produk anti inovasi dari para pengembang, mahalnya harga tanah, sulitnya pembiayaan dan persyaratan bank serta bunga yang tinggi ? Tentu masa depan kaum menengah masih suram – siapa yang mampu membela golongan menengah yang demikian bias dan melebar. Tentu sulit, karena kaum menengah selamanya adalah sapi perah bagi lembaga pembiayaan, dan sasaran utama bagi para pengembang. Dan bukannya tak mungkin selamanya kaum menengah akan tertinggal, jauh tidak diperhatikan.