Saya merasa sedikit frustasi jika ingin pergi ke kantor pemerintahan. Frustasi tersebut dimulai dari masa-masa ketika saya harus berurusan dengan Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Tata Ruang), yang dahulu berkantor sama di kompleks Gubernur Jakarta. Saat itu tidak ada petunjuk yang jelas, arahan yang diberi orang sekitar tidak jelas, dan didalam pun tidak tahu berurusan dengan pihak yang benar atau oknum. Dan itu semua demi secarik dua carik lembar rancang kota.

Sama lagi ketika saya harus mencari statistik kehidupan beragama di Jakarta, kemana saya bisa pergi? Yang jelas bukan Departemen Agama? Dan bukan juta Biro Pusat Statistik. Atau jika ingin melihat foto dan peta Jakarta jaman kolonial, kemanakah kita pergi?

Ketidakjelasan dan kesimpangsiuran informasi, tak hanya terjadi karena kurangnya sosialisasi. Didalam kompleks bangunan pemerintah pun kita mampu menemukan kekacauan alur sirkulasi dan tata letak ruang. Pengalaman pribadi yaitu ketika saya ‘bertualang’ didalam kantor pos pusat. Lucunya, perjalanan dari ruang ke ruang lain bisa saya lewati dengan memasuki ruang-ruang terlarang untuk publik, seperti ruang sortir surat.

Dapatkah saya beropini birokrasi dan pelayanan publik kota tercermin dari susunan organisasi ruang kantor-kantor pemerintahan? Dari pengalaman pribadi saya hingga terakhir berkunjung ke gedung depdikbud setidaknya mencerminkan semua itu. Mari berpikir sejenak, adakah pengalaman menyenangkan selama mengunjungi bangunan birokrasi? Hmmmmm….. Tidak ada.
Jika demikian, bisakah saya beropini layaknya mens sana in corpero sano: jika bangunannya memiliki distribusi sirkulasi yang baik dan desain interior yang sehat, maka kondisi tersebut mampu memperbaiki pelayanan dan servis pemerintahan?

Dua hari lalu saya bersimborok dengan spanduk besar di jalan Sudirman, intinya: Ayo wujudnya Jakarta sebagai Kota Servis!
Lalu pertanyaannya, mampukah pelayanan Jakarta menyenangkan dan memenangkan hati, setidaknya, penduduk?
Tak hanya servis, bagaimana dengan infrastruktur kota, sudah siapkah?
Dengan menjadi kota servis, maka Jakarta harus bebas banjir, bebas macet, akses transportasi publik tepat waktu dan cepat, tata ruang efisien, mengurangi polusi. Upss, tapi semua adalah syarat mendasar dari suatu kota yang sesungguhnya, jadi kalau ingin meraih status sebagai kota servis maka harus lebih baik lagi dari syarat-syarat mendasar diatas.

Ok, seandainya tidak sanggup, untuk waktu dekat apa yang perlu dilakukan? Tentu, Jakarta tidak memerlukan iconic building ala guggenheim bilbao, setidaknya untuk saat ini. Museum ala Smithsonian atau Louvre, mungkin tidak sekarang, walaupun tidak ada salahnya menyulap deretan bangunan kolonial yang terbengkalai menjadi deretan museum! Tapi mari sisakan museum untuk proposal lain kepada kota (jadi terpikir sesudahnya untuk membuat proposal lain).

Setidaknya Jakarta perlu one stop building for everything. Everything, I mean EVERYTHING. Tempat kita mengajukan ijin membangun, tempat kita melihat visi Jakarta (ya, setidaknya kita perlu punya visi!), tempat kita mengadu, tempat kita rembug warga, tempat kita mencari segala informasi tentang Jakarta, dan bisa juga tempat investor mencari kemungkinan investasi, serta tempat pemda mensosialisasikan seluruh program-programnya. Dan everyone is invited (tentu bukan kantor pusat http://www.rujak.org yah), semua mendapat perlakuan yang sama, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Tapi jangan lupa, wujudkan desain dengan tata ruang bersahabat dan mengakomodasi seluruh golongan dari bayi hingga manula, orang buta hingga tuna daksa. Logika sirkulasi yang sederhana namun teratur. Intinya perencanaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan di masa yang akan datang. Pembiayaan ? Bagaimana kalau pemda manfaatkan CSR ribuan perusahaan yang berkantor di Jakarta. Semuanya memungkinkan!