Dalam perkuliahan hari ini, saya berbicara tentang politik dalam kota. Tentu saja dalam perkuliahan saya tidak membicarakan soal parpol dan pemilu, tapi bagaimana relasi antara warga, dan kota itu sendiri. Lalu saya memberi beberapa contoh, yaitu Curitiba, suatu perpaduan manis dan rukun antara kota, warga dan politik itu sendiri. Dan disitu saya memaparkan 4 strategi untuk Jamie Lerner untuk perbaikan kota Curitiba:

1. Urban Sprawl Control

2. Reduction of Traffic in Downtown Area

3. Preservation of Historic Area

4. Convenient and Affordable Public Transport

Hanya empat tapi efektif. Resep yang hampir mirip dilakukan oleh Bilbao 3 dekade kemudian, jadi Bilbao Effect adalah salah, yang benar adalah Curitiba effect. Bedanya Curitiba dan Bilbao, yang pertamaa merasa tidak perlu untuk membangun museum berbudget besar ala Guggenheim. Proposal yang diajukan Jamie tepat guna dan merakyat.

Dan sebetulnya empat langkah itu adalah langkah global, yang bisa diterapkan pada banyak kota di negara berkembang. Jakarta contohnya. Keempat langkah tersebut mengena pada masalah-masalah yang dihadapi Jakarta sekarang.

Namun bedanya gubernur kita dengan Jamie Lerner adalah beda dari niat dan kemauan kuat. Mampukah gubernur kita siapapun dia, menyampingkan kepentingan segelintir demi kepentingan banyak orang?

Terkesan 4 langkah itu sangat sederhana dan singkat, tapi begitu besar implikasi dan tantangan yang menghadang. Jika Jakarta berniat mengendalikan urban sprawl seperti layaknya Curitiba, bakal berapa banyak pengembang dan mafia tanah yang mencak-mencak: teriak-teriak akan memindahkan investasi mereka dari tanah Jakarta ini? Tanah yang dibuka berarti investasi, dan berarti pemasukan bagi pemerintah daerah.

Lalu jika langkah ke dua yang dilakukan, seperti pengalihan ruas-ruas jalan tertentu menjadi total pedestrian (seperti yang dilakukan oleh Jamie Lerner di Boulevard 15 November nya), apakah prilaku masyarakat Jakarta yang tipikal Not In My BackYard bisa menerima itu? Prilaku yang selama ini ada, adalah memportalkan jalan, menginvansi pedestrian dengan segala macam barang jualan.

Dan langkah keempat, adalah langkah yang sedang ditiru, yaitu pengadaan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman. Jakarta punya TransJakarta, tapi hanya berhenti sampai disitu, tersendat-sendat, terhalang oleh investigasi KPK, didemo oleh masyarakat Pondok Indah dan Pluit. Dan tentunya pengadaan transportasi cepat murah nyaman bakal mendapat tantangan dari industri otomatif hulu ke hilir. Walaupun tentu saja mereka tidak akan menentang secara frontal.

Jadi yang tersisa adalah: benar-benar niatkah warga dan gubernur untuk menjadikan Jakarta ini lebih baik? Janganlah kita terus menerus menuntut gubernur Jakarta untuk memperbaiki Jakarta, tapi lihatlah diri kita sendiri: Relakah jika boulevard kita yang mewah dilewati oleh TransJakarta, relakah jika kita tidak lagi berusaha di pedestrian atau pinggir jalan, relakah kita untuk benar-benar mematuhi peraturan konyol macam 3in1 (tidak sewa joki misalnya, tapi beneran naik transportasi umum).

Kalau kita tidak rela (seperti pengusaha di sepanjang boulevard 15 November yang mau mencoba pedestrialisasi selama 30 hari), maka Jakarta menjadi Lebih Baik mungkin hanya impian belaka.