Tiap hari adalah pembelajaran. Saya belajar banyak hari Kamis, 29 Oktober 2009. Belajar mengenai teori, praktek, karakter manusia, hingga sikap birokrat kita. Belajar kalau jalan masih panjang, tembok yang dibongkar juga masih tebal, sementara jembatan tidak kunjung juga sampai di seberang.

Birokrat kita perlahan-lahan mengalami perubahan. Dengan membuka dirinya Ditjen Penataan Ruang DepPU kepada masyarakat diluarnya, dan mencari pendapat kedua kepada lingkaran diluarnya, berupaya menjalin tali pertemanan dengan masyarakat, hingga berupaya melintas sektor, adalah tanda-tanda baik dalam jaman perubahan ini. Selama ini penata ruang dan planolog konvensional selalu dituding negatif oleh Jane Jacobs hingga Henri Lefebvre. Namun dengan perlahan-lahan mencoba memahami diluar kerigidan penataan ruang, perlahan juga terjadi perubahan sikap.

Tidak tahu, apakah akan ada dampaknya pada RTRW Jakarta 2010 yang katanya ‘hampir selesai’ itu. Seandainya pun bisa, nanti ‘kemanusiawian’ itu mungkin masih bisa dituangkan dalam Rencana Detail atau di review RTRW yang katanya tiap 5 tahun sekali.

Sesi Kamis itu merupakan bagian dari rangkaian seminar yang diadakan oleh Ditjen Penataan Ruang: Sustainable Urban Development. Yang berkat Sumpah Pemuda 2 hari lalu, berubah menjadi Pengembangan Kota Berkelanjutan. Jika sesi bulan lalu lebih melihat mengenai konsep Sustainable Development secara general, maka hari ini melihat lebih detil kedalam konsep di Indonesia. Bagaimana menerapkannya di Indonesia, kurang lebih itu.

Pembicara pertama adalah Deputi Gubernur DKI, yang membawa judul Tantangan Pengembangan Ibukota DKI Jakarta. Sesuai dengan judulnya, isinya berupa tantangan, yang intinya terjadi karena adanya jurang antara rencana tata ruang dengan realisasinya dan integrasi penataan ruang DKI Jakarta dengan penataan ruang daerah sekitarnya. Titik. Itu saja.

Putar-putar beliau membahas didalam 9 slide, termasuk judul dan ucapan terima kasih. Sudah jadi pengetahuan umum jika RTRW tidak terintegrasi dengan banyak peraturan dan kebijakan lainnya, misalnya Perpres 54 th 2008 soal Jabodetabekpunjur, atau dengan propinsi2 tetangganya: Banten dan Jawa Barat, atau dengan SITRAMP hingga dengan Rencana Pembangunan dari Bappeda. Dan sialnya dari presentasi itu, tidak sedikitpun kita melihat apakah ada perbaikan alur pembuatan RTRW yang memang sangat minim partisipasi dan dalam prosesnya seperti sama ‘rahasia’nya dan absurbnya dengan laboratorium nuklir Irak. Tidak pula ada terobosan dari pemda, apa yang mereka harus lakukan secara KONKRIT untuk mengatasi bottle neck (kata SBY pada saat National Summit). Warakadah, kata Panji Koming, berarti nanti RTRW kita begitu lagi begitu lagi? Pengawasannya pun begitu lagi, begitu lagi? Pelanggarannya pun bisa diputihkan lagi?

Sesi kedua dibawakan Prof Budhy Tjahjati yang memang banyak makan asam garam dibidang riset. Isinya banyak mengungkap teori dengan tantangan yang dilihat sama saat Bruntland Comissions mengeluarkan Our Common Future di tahun 1987.

Namun belakangan menjadi sedikit menarik, ketika bicara soal cara mencapai kota berkelanjutan (atau lestari, kalau pakai istilah Pokja Prakarsa Masyarakat untuk Kota Lestari), maka ada 2 langkah yang sekiranya diperlukan: menciptakan ‘self reliant city’ dan merancang kembali kota. Tentu saja langkah yang kedua, bukan berarti meluluhlantakan kota baru didesain ulang. Tapi kita harus memulai dari kanvas yang sudah ditimpa cat minyak, cat poster, cat akrilik, pastel, pensil warna berlapis-lapis, lalu mengharapkan dari situ keluar hasil karya seindah Caravaggio.

Yang perlu dicatat lagi adalah kritik-kritik terhadap masalah kota, yang tentunya bagi kita warga kota, hal itu sudahlah menjadi keseharian kita. Diluar itu juga dibahas masalah faktor pendukung yang kadang menjadi masalah, seperti tanah, instansi pemerintah dan pengelolaan sumber dana. Menarik sekaligus aneh, setiap kali bertemu dengan masalah maka Prof Budhy mengkritik ujung-ujungnya duit, sepertinya lupa terkadang duit itu bukanlah masalah utama – dan untuk itu sesi best practices yang menjadi sesi sore nanti bisa membuktikannya. Kesimpulan dari sesi itu, seperti layaknya semua kebanyakan kesimpulan makalah yang berhubungan dengan sustainable development adalah kesimpulang yang tidak terukur, hanya membicara ‘harus begini dan begitu’.

Sesi ketiga di siang itu adalah Pak Haryo Sasongko yang memiliki pengalaman tak kalah banyak dengan Prof Budhy. Disini saya belajar istilah baru: Kota RamLing SeTenTram (Ramah Lingkungan, Sejarah, Tentram dan Mandiri). Memang Indonesia pintar membuat singkatan! Dan jangan lupa karena hari ini adalah acara pemerintah, maka penuh dengan singkatan-singkatan, dan bagi saya perlu waktu beberapa menit untuk menebak-nebak singkatan itu. Singkatan itu justru makin menjauhkan yang awam dari pemerintah.

Ok, diluar dari kontroversi singkatan yang mewarnai hari itu, Pak Sasongko menelurkan perlunya forum baru: Forum Pemangku Kepentingan (Stakeholders) untuk Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan. Dan saya yakin nanti akan disingkat menjadi FPKP2B. Disitu beliau menilik demikian banyak landasan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dan perencanaan pembangunan, kurang lebih ada 18 dan beliau pun menyebutkan dan lain-lain. Karenanya jangan heran, jika melihat halaman awal RTRW kita yang lampau2, dipenunuhi dengan berbagai macam UU/PP/PerMen dalam halaman Mempertimbangkan.

Pak Haryo mereview beberapa UU dan PP, terutama yang baru dikeluarkan yaitu PP Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Keluarnya PP ini sebenarnya unik, jika Kawasan perkotaan harus dikelola, siapa yang mengelolanya? Tentu saja Lembaga Pengelola. Lalu tugasnya Gubernur dan Walikota apa dong? Jika ditilik lagi, keanggotaan lembaga pengelola, terdiri dari pakar/ahli di bidang pengelolaan kawasan perkotaan dan/atau unsur masyarakat pemerhati kawasan perkotaan. Jadi kalau TW boleh dong jadi anggota, atau developer, kan mereka unsur masyarakat yang ‘memerhatikan’ kota. Mari kita lihat, proses seleksinya, apakah terbuka atau ditutup-tutupi seperti proses RTRW.

Ketiga sesi pertama itu seakan mengamini lemahnya kelembagaan pemerintah. Jadi tak hanya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya lembaga malah. Tak hanya diamini oleh 2 pakar, tapi diiyakan juga oleh deputi gubernur.

Setelah makan siang, giliran akar rumput berbicara, diwakili oleh para pendampingnya. Akar rumput yang selama ini bergerak sendiri dengan minim campur tangan pemerintah, akar rumput yang selama ini terdiri dari menjadi korban dan ekses.

Pembicara pertama adalah Jehan Siregar, rekan saya di Pokja dan Forkim. Menarik sekali presentasi yang dibawakan Jehan. Saking menariknya saya tidak tega memberitahukan kalau waktunya lewat, akhirnya hampir 30 menit dia bicara, lebih lama dibandingkan peserta lain. Dia mengkritik ‘upaya-upaya’ yang telah dilakukan untuk menuju kota lestari. Tapi pada buntutnya sebetulnya tata kelola lingkungan binaan dilakukanya secara as usual.Tidak ada perubahan. Yang ada perubahan gimmick saja (ughh para developer yang menklaim produknya sebagai produk hijau). Dan saya selama ini setuju dengan satu hal yang dikatakan Pak Jehan: ‘Tata kelola yang buruk itu pada saat yang sama tepat berada diatas sumber-sumber daya yang terbatas sehingga menyebabkan inefisiensi dan ketidakberlajuntan.’

Akar masalahnya dituding yaitu Bad HUD Governance, meliputi:

1. Identifikasi masalah yang tidak tepat

2. Fragmentasi Kebijakan

3. Pendekatan Proyek (bukannya sustainable development, tapi sustainable project. Haha ! saya suka kritik satu ini)

Dan setelah penguraiannya, Pak Jehan menyajikan solusinya dalam kaitan prakarsa masyarakat dalam pengembangan kota berkelanjutan, yaitu perlunya identifikasi dan analisis stakeholder, pengembangan kapasitas (dalam hal ini mulai dari kaji ulang praktek dan pendidikan arsitektur, perencanaan kota wilayah, dll; kaji ulang konsep-konsep yang ada tapi belum diadopsi dan dilirik oleh berwenang), hingga pengembangan kepranataan prakarsa kota lestari.

Ketika Pak Jehan berbicara, disamping saya Ibu Inne, arsitek komunitas peggiat Forum Pemukiman, berbisik pada saya, ‘Wah, kalau Jehan bicara begini, pasti orang-orang pemerintah pada gak ngerti.’ Benar sekali pendapat Ibu Inne, bagi mereka masukan Pak Jehan itu seperti merica yang dimasukkan dalam kopi! Bagi mereka yang sudah didoktrin dan hidup dalam lingkungan penataan ruang yang demikian konvensional, terstruktur dan God-like (atau bird-like, terserah pakai yang mana), pendekatan yang membumi selalu menjadi hal yang asing.

Presentasi berikutnya adalah praktek-praktek nyata yang terjadi dalam masyarakat. Pak Paulus Bawole UKDW membawa 4 studi kasus yang sangat menarik dari 4 kota berbeda: Medan, Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Diawali dengan studi-studi ruang menarik dari keempat kampung kota ilegal di tempat yang tidak sepantasnya. Pengidentifikasian morfologi kampung itu seharusnya menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah, agar mereka tahu cara menyikapi kampung itu harus seperti apa. Selama ini, ilmu-ilmu perencanaan dan penataan ruang selalu mengambil dari sekolah perencana Eropa dan Amerika. Lalu apakah disana ada kampung? Tidak! Terang saja di sesi tanya jawab, ada konsultan yang bertanya: hasil ini dipublikasikan tidak ? dohh, sudah siap-siap mau menjadikan studi-studi kampung ini untuk dijadikan bahan proyek PU?

Yang ketiga dibawakan oleh Ibu Inne, arsitek komunitas yang sangat bersemangat. Terutama berkaitannya dengan pendampingan beliau di Cakung Jakarta Timur, kampung yang terancam digusur oleh jalan besar PT JEP. Disini apa yang dikritik oleh Henri Lefebvre terlihat jelas oleh kritikan Ibu Inne, betapa seenaknya rencana tata ruang kota melibas kampung dalam sekejap lalu diganti blok-blok dan cluster bangunan. Para perencana dan penata itu bekerja dengan autoca/meja gambar mereka, dan hanya berpikir ala autocad dan meja gambar. Yang menarik adalah tahap-tahap yang dilakukan Ibu Inne dkk dalam penataan ruang permukiman partisipatif (perlu diingat, permukiman disini tak hanya ruang tinggal saja), yang tentunya bisa dijadikan sumber saat program percontohan kawasan Grogol Petamburan nanti.

Terakhir adalah pembicara paling muda, bahkan lebih muda dari moderatornya. Tapi bukan berarti kalah makan asam garam. Mahditia dari HRC Yogya, menyajikan kasus-kasus pendampingan dan program-program HRC. Di akhir presentasinya, Tia menyajikan banyak kesimpulan yang telah dipelajari yaitu pentingnya pemberdayaan masyarakat, apabila ingin mengharapkan partisipasi, prakarsa dan peran serta. Dia juga menekankan perlunya kebijakan berbasis data empiris, data yang sudah ada. Kebijakan yang tidak hanya bicara kualitas saja, tapi kuantitas. Juga penting untung mengurangi ketergantungan dan sebisanya mandiri. Di akhir presentasi, HRC memberikan rekomendasi bagi konsep-konsep prakarsa masyarakat yaitu perlunya community development funds dan komunitas yang mampu mengelola dananya sendiri. Memang praktek itu sudah terbukti berhasil dalam berbagai proyek GTZ dan HRC pasca gempa Yogya, ketika prinsip CAP (Community Action Planning) diterapkan dalam kampung-kampung.

Banyak bukan yang saya pelajari hari Kamis lampau. Apalagi diskusi dengan teman-teman pasca acara, lebih banyak lagi memberikan masukkan. Terima kasih kepada teman-teman diskusi: Mbak Nana WWF, Ibu Inne, Mbak Tia HRC, Yuli, Pak Jehan dan Pak Paulus. Tetap Semangat!