Di sudut Starbucks, sambil menikmati New York Cheese Cake dan minum Tazzo Tea Zen Tea, dan mendengarkan lantunan piano langsung. Ini bukan di cafe atau di mall, saya sedang ada di RS Siloam Kebon Jeruk.

Tapi bukan masalah programming (cross, dis, trans, etc) yang menarik perhatian saya, tetapi temuan-temuan dan diskusi singkat yang terjadi beberapa jam lalu. Saat sedang menyiapkan readers untuk international conference dan colloquium soal Jakarta, saya menemukan fakta menarik soal Taman Impian Jaya Ancol. Sebetulnya fakta itu pasti sudah ada dan banyak yang tahu, tapi hanya tinggal menunggu saya untuk menemukan.

Taman Impian Jaya Ancol adalah milik Pemda DKI Jakarta, kita tahu itu. Persentasenya adalah 72% kepemilikan. Pendapatannya pun milyaran, mencapai 500 milyar lebih pertahunnya. Dia adalah theme parks terbesar didunia, diluar theme park yg dimiliki Disney. Dia juga mungkin satu-satunya privatisasi pantai yang terpanjang dan terbesar di dunia ini. 1/4 dari Pantai Jakarta yang sekitar 30 km itu dikuasai oleh Taman Impian Jaya Ancol, yg notabene milik Pemda DKI.

Komisaris Utama Ancol saat ini merangkap juga sebagai Ketua Bapeda, yaitu badan yang melakukan perencanaan terhadap pembangunan di Jakarta. Dan dia pun pemerintah. Tentu saja, wajar saja toh jika bagi Pemda DKI sebagai pemilik mayoritas untuk menempatkan ‘orang dalam’nya di Ancol. Tetapi jika diingat, siapa yang melakukan ‘penyelidikan’ sebelum izin diperpanjang, dan badan itu adalah Bapeda. Ok, sebelum berlanjut ke yang tidak-tidak, isu Ketua Bapeda dan Komisaris Utama Ancol berhenti disini.

Tetapi mari llihat status kepemilikan Ancol dengan tendensi kebijakan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.

Soal Reklamasi, Gubernur mati-matian membela reklamasi, walaupun Kementrian Lingkungan Hidup dan LSM menang gugatan atas penghentian kegiatan reklamasi. Tetapi, gubernur cuek dan maju terus. Tentu saja, Ancol termasuk yang pengen banget direklamasi demi kepentingan ekspansinya, termasuk ekspansi 70 hektar Ancol Spektakular 2015, wahana baru di Ancol. Pantaslah jika kita mulai meragukan pemerintah disini.

Soal klasik lain, berapa harga tiket masuknya? Apakah privatisasi Ancol oleh pemerintah itu sesuatu yang pantas diterima?

Lepas dari Ancol, mari tengok jalan tol kita. Setahun, dua tahun kita merasakan kenaikan tarif tol. Sesuatu hal yang aneh bagi infrastruktur yang sebetulnya sudah untung, tetapi malah terus menaikkan tarifnya.

Dari kasus Ancol dan Jalan Tol maka dapat terlihat bahwa Pemprov DKI Jakarta  (dan pemerintah nasional jg untuk kasus jalan tol)  memperlakukan infrastrukturnya sebagai aset dan sarana utk mengeruk uang, bukannya sebagai fasilitas publik. Disini Pemprov DKI tidak ada bedannya dengan pengusaha real estat yang terus membangun supaya asetnya bergelembung.

Pemprov DKI Jakarta melihat wilayah Jakarta sebagai komoditas yang pantas diperjualbelikan, dia melihat Jakarta sebagai consuming site.

Tentu saja, pihak swasta melihat kota-kota sebagai consuming site, jadi ini tidak perlu terlalu dibahas disini. Kalau mereka tidak melihat ini sebagai consuming site, tidak mungkin di Jakarta banyak mall, hiperdevelopment, hingga banjir motor murah.

Bagaimana dengan khalayak publik sendiri? Masyarakat disini. Jakarta terdiri dari banyak pendatang, bisakah saya katakan bahwa sebagiannya pendatang? Mereka pun melihat Jakarta sebagai consuming site pula. Mereka dengan rela hidup sengsara di Jakarta (dempet2an di kampung kota, macet2an di jalan, bergelantungan di kereta, dll), dan secara rutin mengirimkan uangnya ke kampung dan membangun rumah impiannya di kampung. Ada juga yang bilang, Jakarta tempat cari duit. Bagi yang berpendapat seperti itu, sudah pasti memandang Jakarta sebagai consuming site, dan tidak pernah memandang Jakarta sebagai habitat.

Ketiga stakeholders besar tersebut punya persepsi sama: Jakarta as a consuming site, dan mengeksploitasi Jakarta dengan caranya masing-masing.

Jika kita kembali ke masa penjajahan dulu, Belanda perlu beberapa ratus tahun untuk akhirnya bilang: “Jakarta adalah rumah kami.” Dan saat itulah perbaikan Jakarta dilakukan, mereka membangun trem, memperbaiki kanal, memperbaiki kampung hingga mengembangkan Menteng. Saat para Belanda itu berhenti melihat Jakarta dan Indonesia sebagai tempat eksploitasi dan mulai menganggap tanah ini sebagai rumah dan tanah air, maka mereka mulai memperbaikinya – supaya mereka bisa hidup nyaman dan betah.

Belajar dari sejarah, selama ketiga pihak pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) memandang Jakarta sebagai ‘tempat cari duit’ (consuming site), maka selamanya pula Jakarta akan seperti ini.

Bagi mereka bertiga, Jakarta bagaikan satu loyang Cheese Cake yang demikian cantik dengan strawberry lezat dan kue yang demikian lezat serta tekstur yang kaya. Semua orang mau memakannya, tapi hanya memakannya saja. Tapi ingat, kue yang dimakan itu suatu saat akan habis juga. Jakarta suatu saat akan habis.

Sebetulnya siapa yang paling menderita dari perlakukan ini? Mereka adalah the powerless majority, mereka adalah kaum menengah. Jumlah yang paling banyak di 10 juta warga Jakarta, tetapi mereka tidak punya kekuatan ekonomi maupun politik untuk mengalahkan konsumsi gila-gilaan ini. Mereka yang hanya bisa mengeluh kemacetan dan kebanjiran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tetap butuh mengkonsumsi kota ini. Mereka yang didesak oleh pemerintah, dipaksakan berkonsumsi tanpa pilihan oleh pihak swasta, atau digerogoti tempatnya oleh kaum miskin kota.

Pada akhirnya, perlahan-lahan tembok kota itu akan runtuh…..