Jakarta tidak dibangun untuk memenuhi slogan 3 tahun bisa atau Sudah Terbukti. Dia tidak bisa menggratiskan semua sekolah dan sarana kesehatan seenaknya. Tanpa terelakkan, Jakarta sudah menjadi bagian globalisasi. Akibatnya banyak yang terjadi kadang tidak masuk di akal, misalnya apa hubungannya coba properti2 di Jakarta dari perusahaan tertentu terhadap pasar REIT di Singapore. Atau yang menjengkelkan adalah karena selalu ada kontestasi antara pusat dan pemda sendiri.
Sedang mencoba untuk menyenaraikan kira-kira tantangan gubernur baru ke depan. Inilah yang sekiranya saya ingat, dan kalaupun nanti 2, 3 jam lagi baru ingat akan ditambah: (program dibawah kebanyakan adalah program jangka panjang dan bisa melewati 2xmasa jabatan)
1. Penurunan muka tanah. Kemarin malam saya mendapatkan kabar bahwa tinggi muka air laut Jakarta capai 250cm, bahkan lbh tinggi dari saat banjir tahun 2007.
Program besar dibawah ini adalah JCDS (Jakarta Coastal Defense Strategy). Ini adalah program G to G, menarik utk tahu dimana peran pemda disini. Apa yang besar: reklamasi dengan titik terjauh 200 meter dr bibir pantai sekarang, pembangunan sea wall dengan skenario terbasar membentang dari Tangerang hingga Bekasi, dan terakhir berusaha ‘menjernihkan’ air laut dlm tanggul raksasa tsb.
Reklamasi, tentu banyak yang melirik, terutama pihak swasta. Dimana lagi dapat tanah murah meriah hasil reklamasi, lalu dapat dijual setinggi2nya (plus harga naik tiap Senin?). Apakah benar ini satu-satunya cara? Harus dikritisi, pastinya. 

2. JEDI yang didanai World Bank, utk mengeruk kali sungai dan waduk demi mengembalikan kapasitasnya. Katanya sih hasil kerukan berupa tanah endapan akan digunakan sebagai bahan untuk reklamasi.

3. Penataan tepian Sungai Ciliwung, entah itu dibawah JUFMP (Jakarta Urban Flood Mitigation Program) atau inisiatif 20 kementrian. Sampai sekarang ada 2 rencana besar utk relokasi pemukiman bantaran kali, yg satu dari KemenPU dan satu lagi dari Kemenpera, entah mana yang akhirnya diwujudkan.

4. Pembangunan MRT dan berupaya meningkatkan transportasi publik dan mengurai kemacetan, sesuai amanat Sitramp 2004 (Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek) dan JUTPI 2011 (Jakarta Urban Transportation Policy Integration). Disini juga termasuk kalau mau menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) sebagai salah sayu bagian strategi Transportation Demand Management. Ini program besar dan genting, dengan total besar proyek sekita 80 triliun (berdasarkan perhitungan tahun 2004, dengan inflasi ke 2012 jadi berapa triliun?)

5. Memastikan Pemilu Nasional di Jakarta aman, termasuk masa kampanye dan pemasannya.
6. Menetapkan Rencana Detil Tata Ruang
7. Siapa tahu bisa merevisi RTRW?
8. Meningkatkan pelayanan air bersih, yang saat ini hanya 61% tercover, sementara sisanya membeli air atau menyedot air tanah. Penyedotan air tanah membawa kita ke kondisi no 1. Dalam kebijakan meningkatkan air bersih termasuk diantaranya menyediakan bahan baku air lebih banyak lagi dan mengurangi kebocoran dan pencurian air.
9. Sampah, apakah sampai berpuluh2 tahun Jakarta akan terus bergantung pada tetangga? Bagaimana mengurangi dan mengolah sendiri?
10. Perijinan dan pengawasan, ini salah satu sarang korupsi? Bagaimana menegakkan peraturan, menolak konspirasi yg berusaha pelintir perijinan?

Lalu masih banyak lagi, bagaimana dengan stok perumahan, bagaimana mengkaitkan mobilitas dan permukiman, mengurangi kebakaran, bagaimana harusnya memperlakukan pedagang kaki lima, bagaimana revitalisasi pasar, sampai ke yang teritorial: bagaimana caranya mencegah tawuran2 yg kerap terjadi di Manggari atau di Johar. Saya pun selalu menunggu bagaimana caranya mengatasi operator bus-mikrolet yang awut2an, atau masalah penghematan energi.

Coba hitung kasar berapa nilai proyek2 diatas, perkirakan saja selama 1 periode jabatan gubernur atau 5 tahun. Lalu berdoalah, semoga gubernur yang baru siapapun dia, mampu menjaga agar tidak ada 20-30% nilai proyek yang lenyap entah kemana. Semoga tidak ada partai yang minta bagian, semoga tidak ada orang-orang tertentu yang minta bagian dengan alasan ‘hei, kan aku sudah membayarimu jadi cawagub’, misalnya. APBD Jakarta sudah diatas 30T terlepas dari program2 besar itu, dan pasti akan terus bertambah.

Lalu, anda minat jadi gubernur?
Kalaupun yang menjadi gubernur bukan anda, apakah anda rela menyerahkan hal-hal besar tanpa permisi dan lalu dijadikan agenda kusuk2 di belakang?

Ini waktunya turut serta partisipasi.