Investasi tidak bisa disebut Investasi, jika kegiatan tersebut justru merusak alam, lingkungan dan masyarakat.

Saya pernah membaca tulisan diatas dalam bahasa Inggris, tetapi saya lupa siapa yang menuliskannya. Kalimat diatas sangat tepat menjadi pembuka untuk kritik dan keprihatinan terhadap Peraturan Presiden no. 51 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden no. 45 thn 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Menurut penilaian Tim Kajian Reklamasi Teluk Beoa dari Universitas Udayana, “Secara teknis, reklamasi Itu layak”. Tapi mari kita melihat lebih jauh, ‘secara teknis’ itu dapat berarti bahwa apapun teknologi dan infrastruktur yang ada sesungguhnya bisa dibangun. Tapi kemudian, bagaimana dengan ‘secara sosial’, ‘secara kelestarian alam’, ‘secara ekonomi’, ‘secara ketimpangan-inequality’? Secara teknis, Jakarta bisa membangun gedung tertinggi di dunia. Secara teknis, Danau Toba bisa saja dikeringkan dan lebih baik dijadikan daratan saja – toh bisa untuk menanam sayuran dan bangun rumah. Tetapi itu semua tidak dilakukan, karena kita tidak membangun dan melakukan sesuatu hanya karena ‘Secara Teknis itu Bisa’,

Sudah begitu banyak contoh proyek infrastruktur yang hanya mempedulikan ‘Secara Teknis Bisa’ dan dijustifikasi demi Investasi, pendapatan dan profit. Jakarta menjadi contoh sempurna atas karakteristik pembangunan seperti itu. Alih-alih membangun transportasi publik sejak dahulu kala, Jakarta malah terus membangun jalan tol, yang pada prakteknya tidak bebas hambatan alias memindahkan macet. Dan jalan tol tersebut bukannya menjadi solusi, malah menjadi masalah. Dan alih-alih Jakarta melestarikan hutan bakau dan rawa sebagai pertahanan terhadap abrasi, pengendalian alami banjir dan perubahan iklim, malah Jakarta mengeringkan dan memadatkan hutan bakau dan rawa dibawah Keputusan Presiden no. 52/1995. Sekarang yang menderita adalah infrastruktur jalan tol airport serta lingkungan sekitar reklamasi.

Tetapi ternyata sesungguhnya Tim Kajian Reklamasi pada akhirnya menyatakan reklamasi TIDAK LAYAK.

Kembali ke Teluk Benoa, mari kita membuat rekam peristiwa.

Tahun 2007, sebuah perusahaan bernama Indoland Kurnia Abadi memberikan tugas kepada Tilke, sebuah firma arsitektur dan desain di Jerman untuk merencanakan reklamasi di Tanjung Benoa.

Lalu tanggal 27 Desember 2012, Harian Bisnis Indonesia menyebutkan bahwa ada konsorsium multinasional merencanakan reklamasi Teluk Benoa untuk membangun sirkuit Formula 1 dan resor. Tidak disebutkan siapa saja dalam konsorsium multinasional. Dan ternyata dengan cepat Gubernur mengeluarkan SK Gubernur serta pemuka adat setempat atau Bendesa telah melakukan perjanjian diam-diam dengan PT Tirta Wahana Bali Internasional untuk mengakomodasi reklamasi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, perjanjian dengan pemuka adat tersebut berdurasi 100 tahun dengan opsi perpanjangan 50 tahun. Sebagai kompesasi, Bendesa mendapatkan hak kelola atas 8 hektar, sementara luasan yang bakal dikelola oleh PT TWBI sebesar 400-600 hektar.

Walaupun ada Perpres 45 tahun 2011 yang menyatakan Kawasan Benoa tidak boleh direklamasi, namun pihak swasta dalam hal ini PT TWBI sebagai Artha Graha Network tidak mundur bahkan terus maju dengan rencana reklamasi tersebut. Bahkan Direktur Artha Graha Network, Wisnu Tjandra (hingga hari ini masih menjadi orang hilang), pada bulan September 2013 menyatakan mereka menyiapkan 30 Triliun untuk reklamasi dan pengembangan seluas 838 hektar. Alasannya pun lagi-lagi demi kepentingan uang semata. Lebih mengenaskan lagi, Wisnu Tjandra berkata bahwa proyek ini dikembangkan diatas lahan tidak produktif. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran konvensional dan tidak cerdas, ketika lahan hanya dilihat dari kemampuannya menghasilkan nilai ekonomi dan menihilkan nilai lingkungan dan budaya lahan tersebut.

Di akhir masa pemerintahan yang hanya tinggal 4 bulan lagi, SBY mengeluarkan begitu banyak Peraturan Presiden yang mempengaruhi harkat hidup orang banyak untuk jangka waktu yang sangat panjang: kontrak dengan Freeport dan Perpres no.51/Th 2014 ini. Sebuah perpres yang justru melegalisasi dan membuka jalan pendudukan lahan oleh pihak swasta, perpres yang mencederai perda dan otomatis otonomi daerah, dan perpres yang menjilat ludahnya sendiri.

Apa saja perubahan besar dalam Perpres no. 51/2014: penghilangan luas Taman Hutan Raya Ngurah Rai (di Perpres 45 tahun 2011 tertulis 1375 hektar), pengubahan kawasan konservasi Pulau Serangan (Pulau inilah yang akan direklamasi oleh PT TWBI), dan perubahan lokasi kawasan konservasi. Dalam Perpres baru bahkan mencantumkan bahwa kawasan tersebut dapat menjadi zona P (Penyangga), yang didalamnya termasuk pelabuhan, transportasi, pariwisata, kegiatan ekonomi, budaya, permukiman dan agama. Hei, itu bukan Penyangga! Itu adalah zonasi diluar kelestarian!

Menyedihkan sekali, di akhir masa pemerintahan yang sebetulnya cukup baik (adanya reformasi birokrasi, kinerja KPK yang baik, pelaksanaan BPJS), SBY malah justru melakukan blunder serta makin menuai kritik dan bukannya bertindak atas nama kelestarian, malah menjadi agen kerusakan lingkungan.