Unjuk Rasa Tolak Reklamasi Teluk Benoa, 17 Juni 2014. (Foto oleh @Basur_ dan @ForBali13)
Unjuk Rasa Tolak Reklamasi Teluk Benoa, 17 Juni 2014. (Foto oleh @Basur_ dan @ForBali13)

Pertanyaan diatas selalu saya tanyakan, dengungkan tak henti-henti melihat kondisi pembangunan, terutama pembangunan permukiman di Indonesia.

Reklamasi Pantura Jakarta akan siap bergulir, sementara Perpres 51 thn 2014 yang melegalisasi reklamasi Teluk Benoa demi kepentingan pembangunan masif juga telah ditandatangani. Sedikit melenceng, ada bentrok di Rembang antara warga desa yang menolak keberadaan pabrik semen dengan pemodal pabrik semen yang dilindungi oleh pemerintah – dalam hal ini tentara. Kalau kita bergeser ke luar negeri, tepatnya ke Hongkong, ketika begitu banyak warga New Territories berdemonstrasi didepan gedung DPR setempat, menolak rencana pembangunan yang akan menggusur mereka di masa depan.

Jika membaca artikel Kompas ini, pembangunan permukiman di Jakarta oleh pengembang swasta sesungguhnya tidak berdasarkan pada kebutuhan perumahan, mereka lebih menfokuskan diri pada pembangunan rumah menengah atas karena jauh lebih menguntungkan. Sementara harga rumah menengah menjadi tidak masuk akal, seperti di berita ini, menyebabkan pasar rumah menengah menarik hanya bagi kelas ekonomi atas. Disini rumah menengah bukan menjadi solusi untuk pengadaan hunian, melainkan menjadi komoditas demi memenuhi kebutuhan investasi dan spekulasi.

Jika kita melihat laporan dari lembaga riset sejenis Colliers, kita hanya mendapatkan angka penjualan, karena titik berat laporan tersebut hanya untuk menginformasikan kemungkinan profit maupun loss dalam properti. Pengembang tahu itu, tapi memutuskan untuk melakukan business as usual, karena memang mereka berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya dan kinerja saham sebaik-baiknya. Kinerja saham bahkan menjadi lebih penting bagi beberapa pengembang tertentu yang telah mengeluarkan REIT atau Real Estate Investment Trust dan diperdagangkan di manca negara. Terkait dengan REIT, produk properti (pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, sirkuit F1, kasino, hingga kapel utk pernikahan) menjelma seperti komoditas bawang putih dan cabai dalam pasar komoditas.

Disini relasi terhadap pemenuhan kebutuhan hilang sama sekali, dan pembangunan hanya menjadi jalan untuk tercapainya akumulasi kapital. Pada akhirnya pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk reklamasi maupun pengeringan lahan bakau akhirnya hanya untuk mengakomodasi kepentingan pengembang yang sangat sempit dan pasar yang lebih sempit juga, dan akan sedikit naif jika pemerintah berargumen bahwa ini semua dilakukan demi kepentingan rakyat atau demi memenuhi pasal UUD 1945 pasal 28H ayat 1.

Peran pemerintah via Kemenpera dan KemenPU demikian lemahnya, hingga sesungguhnya pemenuhan kebutuhan papan masih didominasi oleh upaya pribadi yaitu sebesar 80% rumah yang ada adalah hasil bangun sendiri – bukan lewat jasa developer maupun program rusun dan perumnas pemerintah. Angka tersebut keluar saat Kongres Perumahan 2 tahun 2009. Bahkan ada pihak yang menganggap sekarang Indonesia sedang dalam krisis perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menyambut pilpres 2014, masing-masing capres mengeluarkan program pemenuhan kebutuhan perumahan demi mengejar ketinggalan pasokan (back log) sebesar 15 juta unit rumah. Tidak disebutkan mengenai kelas rumah tersebut.

Penasihat dari kubu 01 adalah teknokrat-politisi dan peneliti, sementara kubu 02 adalah pelaku dalam hal ini pengembang. Walaupun secara kemasan dan bahasa beda, keduanya sesungguhnya berangkat dari proses pemikiran yang sama: membangun dan membangun disertai iming-iming kebijakan populis di kedua kubu, yaitu bunga rendah dibawah inflasi. Tetapi keduanya (menurut berita tersebut) tidak menawarkan bagaimana mekanisme penyediaan lahan yang adil dan lestari, bagaimana mengakomodasi kenyataan bahwa selama ini pemenuhan kebutuhan rumah adalah upaya partikelir, bagaimana caranya ‘menertibakan’ peran pengembang agar tidak terjadi business as usual seperti alinea sebelumnya, hingga bagaimana kepastian hukum, kualitas perumahan dan komitmen koordinasi perumahan dengan rencana tata ruang, transportasi, dll.

Jika tidak ada komitmen terhadap hal-hal tersebut, jangan mengharapkan terlalu banyak pemerintahan baru. Jangan heran jika terjadi TelukBeno episode 2 di kawasan-kawasan lain dan seterusnya.

Walaupun saya sudah memiliki pilihan, saya berharap pilihan saya tersebut (ataupun capres lapak sebelah) mampu berkomitmen dan menempatkan diri sebagai mitra kerja setara dengan swasta (pengembang dan lembaga keuangan, dll), dan warga. Bukannya menjadi ‘jongos’ atau tukang bersih-bersih bagi pengembang dan kekuatan kapital. Saya harap, di pemerintahan berikutnya, saya tidak perlu kembali bertanya: “Pembangunan itu Untuk Siapa?”