Disclaimer: saya belum pernah ke kampung deret, tapi saya sudah beberapa kali mengunjungi beberapa lingkungan yang sekarang menjadi lokasi kampung deret. Tulisan dibawah berdasarkan berita-berita penilaian Wajar Dengan Pengecualian dari BPK terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan DKI Jakarta 2013.

Mengutip dari berita detikcom pada bagian poin kelima:

5. Pelaksanaan program penataan kampung melalui perbaikan rumah kumuh yang tidak optimal. Sebanyak 90rumah penerima bantuan penataan kampung didirikan di atas lahan dengan peruntukan drainase tata air dan jalan. Kemudian, dari target Rp 214 miliar yang terealisasi hanya Rp 75 miliar.

Poin yang menjadi perhatian dan sumber keprihatinan adalah bagian yang ditebalkan.

Kemudian Berita1.com memberikan informasi lebih lanjut, seperti dalam berita disini. Ketua 5 BPK menyoroti bahwa ada 1152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara sementara ada 6 rumah lainnya terindikasi berdiri diatas sempada sungai, sebagai tambahan dari 90 rumah yang turut melanggar tata guna lahan.

Saya tidak menyoroti penyerapan anggaran, karena saya tidak punya kapasitas dan pemahaman di bidang itu. Yang saya cermati adalah ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang, dan/atau menempati lahan negara dengan indikasi tanpa ijin, dan/atau melanggar sempadan sungai. Itu artinya, sebanyak 1248 rumah terindikasi akan tergusur di masa mendatang oleh pemerintah dengan 3 alasan diatas. Itu artinya 1248 KK tidak memiliki keamanan bermukim.

Tentu masih banyak pertanyaan, bagaimana caranya 1152 rumah yang terindikasi berdiri diatas tanah negara bisa memiliki HGB? Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan hibah jika syaratnya menurut Pergub sulit? Atau bagaimana caranya 90 rumah yang berada di peruntukan salah atau 6 rumah yang di sempadan sungai bisa mendapatkan IMB? Memang 2 hal tersebut adalah hal lumrah terjadi di Jakarta Lama, tapi bukankah kita sekarang memasuki Jakarta Baru?

Dugaan awal saya (mohon dikoreksi jika salah), BPK menganggap hal tersebut penyelewangan karena tidak adanya peraturan yang mendukung keberadaan 1248 bangunan rumah tersebut. Saya mencoba mencari keputusan gubernur maupuan peraturan gubernur terkait pembangunan kampung deret, namun hanya berhasil menemukan 1 produk hukum terkait dengan perbaikan kampung (tidak ada soal kampung deret), yaitu Pergub 64 th 2013: Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung. Namun Pergub tersebut hanya mengatur tata cara menerima bantuan dan mekanisme usulan, seleksi dan pertanggungjawaban. Karena hanya mengatur mekanisme, maka Pergub tersebut tidak mengutip UU no. 26/th 2007 soal Penataan Ruang dan Perda no.1 / 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dan Perda terkini soal Rencana Detil Tata Ruang. Kesimpulan awal saya, ketiadaan peraturan setingkat gubernur yang mengatur soal tata guna lahan lokasi kampung deret turut berkontribusi dalam penilaian negatif dari BPK.

Mari kita melancong dulu ke Surabaya. Belajar dari kisah di StrenKali Surabaya, warga dan organisasi masyrakat setempat berusaha bertahun-tahun untuk mewujudkan penataan kampung. Mereka tidak hanya berusaha mengorganisasi dirinya sendiri dan memperbaiki kampung dan rumah mereka, tetapi juga memastikan bahwa hukum ada di pihak mereka. Puncaknya adalah dengan diterbitkannya Perda no 9 tahun 2007 tentang Penataan Pemukiman Stren Kali Surabaya. Walaupun sesudahnya ada keberatan baik dari Kementerian PU Sumber Daya Air dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun setidaknya warga 5 kampung di bantaran Stren Kali berhasil menegoisasikan posisi dan keamanan bermukim mereka hingga menelurkan Perda.

Dalam setiap proyek-proyek pembangunan, gubernur selalu mengeluarkan keputusan gubernur sebagai penetapan lokasi. Misalnya 3 Pergub terkini yang dikeluarkan tahun 2014 (no 79-81) adalah menetapkan lokasi sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Pertanyaan saya, mengapa tidak ada Pergub serupa untuk menetapkan lokasi kampung deret ataupun menjustifikasi berdirinya rumah-rumah tersebut di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan.

Pembangunan Kampung Deret merupakan program populis yang cukup baik. Dalam bidang arsitektur sendiri, program ini sudah mengalami komodifikasi dalam bentuk berbagai seminar dan workshop, dari kelas universitas sampai internasional, termasuk akhirnya mempopulerkan arsitek-arsitek yang mengusung – walaupun pada akhirnya desain yang terbangun belum tentu berasal dari proses desain workshop-workshop sebelumnya. Dan dalam bidang politik sendiri, kampung deret ini menjadi komoditas politik, menunjukkan bahwa pelaksana kampung deret adalah sosok yang peduli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan MBR. Kampung Deret menjadi portfolio bagi perencana, birokrat maupun politisi. Sekilas MBR mendapatkan keuntungan juga, namun jika pondasi hukum kampung deret tersebut dibangun demikian rapuh, maka mereka kembali lagi hanya sebagai obyek dan pemain figuran.

Saya memahami bahwa Jokowi dan Basuki adalah 2 sosok yang ingin segera bekerja dan memperbaiki Jakarta secepat mungkin. Namun keinginan yang demikian besar kadang-kadang harus dicapai dengan cara yang lebih perlahan dan sabar, untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah mendapatkan benefit dan keamanan bermukim. Bukankah itu esensi dari rencana pembangunan Kampung Deret?