Di tengah me-time pagi hari, saya membaca soal kisah James Robertson di Detroit yang harus berjalan kalki sejauh 21 mile untuk pulang pergi dari rumah ke pabrik demi gaji USD 10/jam.
Dia terpaksa melakukannya ketika mobilnya rusak, tak ada uang perbaikan serta tak ada sistem bis sepanjang perjalanannya.

Saya pernah berjalan kali berkilo-kilo meter di Detroit, dan itu bukan pengalaman menyenangkan, karena banyak juga jalan yang tidak bertrotoar, sementara mobil melaju sangat kencang melewati saya yang sedang berjalan sendiri di kota dengan tingkat kejahatan no 2 seantero Amerika Serikat ini.

Wilayah perumahan tempat James tinggal, menolak sistem pajak yang bertujuan untuk membiayai SMART. Sistem pajak tersebut tentu mirip-mirip dengan mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan persentase tertentu, pajak ditetapkan demi meningkatkan infrastruktur yang ada, yang akhirnya menghubungkan rumah-rumah disitu ke dunia luar dengan lebih murah dan cepat.

Di Jakarta, banyak kaum miskin kota tinggal di daerah ‘ilegal’, artinya mereka bersama-sama menempati sebidang tanah yang bukan milik mereka supaya dekat dengan tempat mereka mencari nafkah. Tak semua ‘ilegal’, tapi kampung-kampung padat yang tersisa di Setiabudi, Tanah Abang, Grogol, dan lain sebagainya memberikan jawaban atas masalah hunian terjangkau serta menawarkan aksesibilitas tinggi, terlebih akses ke mata pencaharian. Dan untuk hal ini, berlaku juga untuk kelas-kelas lain yang kebetulan tinggal di kampung-kampung kota.

Dalam hal ini rasanya pantas jika warga yang tinggal diatas tanah ‘ilegal’ dan kampung kota jauh lebih beruntung dibandingkan James Robertson. Tidak ada mereka yang tinggal di 2 macam tempat tersebut harus menempuh jarak puluhan kilometer demi mencapai tempat kerjanya. Mereka yang bermotor dari Tangerang hingga ke gang-gang belakang Sudirman-Thamrin pun jauh lebih beruntung dibandingkan banyak warga miskin Amerika Serikat yang kebingungan dengan transportasi menuju ke tempat kerjanya. Di Indonesia, kisah-kisah akan jauhnya jarak tempuh hanya terjadi di pedalaman, bukan di kota.

Tidak seperti Detroit yang kebingungan bagaimana caranya membiayai infrastruktur dan pelayanan publik, DKI Jakarta mendapatkan kemudahan menarik pajak. DKI diberkahi pertumbuhan ekonomi 6-7%/tahun, ekonomi informal pun menjadi salah satu kotributor pertumbuhan tersebut – bahkan anak-anak usia sekolah dapat mendapat uang 20.000 di masa senggangnya dengan menjadi pemungut ikan.

DKI, berkat desentralisasi dan otonomi daerah, juga berhak menarik pajak bangunan dan kendaraan, yang jika dengan bijak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Tidak seperti warga Detroit yang bisa menolak jenis pajak, warga Jakarta harus taat pajak. Detroit membiarkan warganya untuk mencari solusi transportasi, sementara Jakarta sesungguhnya berkat penghasilan pajak punya kesempatan untuk mengayomi dan memberi beragam solusi untuk warganya. Tapi apakah Jakarta demikian?

Bagi komuter pemotor, melewati jalanan Jakarta bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Pemotor kerap menempuh jarak 10-30km tiap harinya, dan harus berhadapan dengan hujan, angin, debu, klakson, serobot-serobot, hingga kondisi jalan berlubang. Penyakit HISPA menjadi bayang-bayang. Walaupun pemotor membayar pajak kendaaran bermotor tiap tahun, justru akses dan mobilitasnya mulai dibatasi. Yang terkini dan terbaru adalah pelarangan motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin.

Bagi yang tinggal di squatter tanah ‘ilegal’ harus bersiap-siap terdepak setiap saat, tanpa peduli akan kontribusi mereka pada ekonomi informal. Sistem ekonomi yang sama, yang dulu berjasa mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi 1997-1999. Sementara yang tinggal di kampung padat tengah kota, para pembayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya, harus menghadapi tekanan ekonomi hingga kemungkinan perubahan rencana tata ruang kota. Seperti kawasan sekitar stasiun Sudirman saat pembangunan MRT, apakah kampung (yang tadinya ditujukan) untuk pegawai negeri tersebut bisa bertahan?

Tidak berarti Pemerintah Jakarta tidak membangun. Mereka membangun, bahkan tahun ini ada beberapa jalan layang dan underpass yang seyogyanya akan dibangun – tanpa konsultasi dengan warga tentunya. Ada rencana jalan layang sepanjang 9.4 km membelah Kebayoran Baru. Katanya demi Transjakarta Koridor 13, tapi katanya lagi bisa diwacanakan untuk terbuka bagi kendaraan pribadi. Ini skenario yang persis terjadi di jalan layang Daan Mogot, yang terbangun sekitar 10 tahun silam. Awalnya memang hanya Transjakarta dan angkutan umum lain yang melaju, tapi tak lama kemudian segenap kendaraan pribadi bisa naik ke jalan tersebut.

Seyogyanya pajak yang dikumpulkan tiap tahun dengan segenap kriteria yang dapat mengklasifikasikan kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan khalayak. Tentu tidaklah berarti membangun jalan bukan kepentingan khalayak, namun penambahan jalan hanya akan membawa kepada kemacetan lain, dan sesungguhnya akan membawa tambahan neraka neraka kecil tambahan di jalan. Pada akhirnya pajak tersebut bukannya membawa kesejahteraan bersama namun malah perlahan membuka neraka bersama. Akhirnya kita pun menjadi seperti James Robertson.