1 minggu terakhir ini, terjadi ‘perang’ antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI terkait dengan APBD 2015.
Gubernur menuduh DPRD memasukkan anggaran siluman, sementara DPRD akan mejalankan hal angket.

Hal tersebut adalah ‘perang’ yang tidak perlu, yang seharusnya bisa dihindari jika salah satu dari kedua pihak sudah melibatkan publik di awal dan mewujudkan transparansi anggaran. Salah satu, bisa itu DKI bisa juga DPRD. Yang sekarang terjadi adalah ‘katanya Ahok’ (dilengkapi dengan foto namun tanpa dilengkapi konteks) berlawanan dengan ‘katanya DPRD’ dengan argumen2 mereka (yang seringnya gak masuk akal dan gak menjawab pertanyaan Ahok) termasuk diantaranya penyelidikan mengapa kemendagri kerap kembalikan APBD.

Jelas yang terbawa dalam perang ini adalah publik, warga. Pagi ini saya menerima DM, broadcast message, meminta saya menandatangani petisi change.org yang meminta KPK, MA, MK, Kejaksaan dll mencabut mandat DPRD (judulnya begitu sih, tapi tujuannya ke KPK? Gak komentar deh). Lalu walaupun kurang relevan, ada aksi di CFD minggu silam yang menuntut pencabutan mandat Gubernur, dengan berbagai alasan pencabutan. Sementara teman saya JJ Rizal yang mengkritisi Ahok pagi ini di TV dihujani persetujuan dan cacian hingga ancamam. Rasanya dunia terbagi dua jadi: are you with us or against us? (Update hari ini: saya tinggal tidur malam hari, paginya saya mendapat mention beragam senasib lah dengan JJ)

Kembali ke pernyataan sebelumnya, bahwa ini sesungguhnya perang yang tidak perlu. Dan sepantasnya bisa menjadi pelajaran salah satu atau keduanya. Sekali lagi, perang ini bisa dihindari jika ada political will utk melakukan transparansi anggaran dan partisipasi. E-budgeting tidak cukup, toh warga gak bisa melihat dan terlibat juga. Lalu sekarang di ‘perang tak perlu’ ini warga jadi disodorkan pada 2 pilihan itu? Yang bisa memilih, silakan, atau mengabaikan sih macam saya.

Perang bisa dihindari jika (minimal) salah satu pihak menyajikan semua data, fakta dan dokumen terkait dengan lengkap. Termasuk diantaranya risalah rapat. Pemprov DKI setiap harinya rajin mengunggah youtube kegiatan gubernur, kali ini unggahlah semua data terkait proses ini – dengan manajemen yang baik. Buat konsultasi publik akbar, berkala, dan terencana, siap logistik dan tempat; jika pihak DPRD menolak, ya pemprov bisa adakan sendiri. Dan sebaliknya. Hingga saat ini saya belum mempunyai draft rapbd satupun, bahkan coba google pun tak berhasil. Dan konsultasi publik ditambahkan infrastruktur partisipasi (website, papan pengumuman, dll) bisa menjadi alat untuk menyebarkan draft RAPBD.

Saya tidak mengharapkan yang super advanced dan keren ala participatory budgeting. Saya hanya mengharapkan salah satunya: transparansi.

Karenanya kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Buka pintu dan jendela, undang seluruh mata Jakarta untuk mengawasi. Karena, jika salah satunya berulah, dibawah jutaan pasang mata, mungkin saat itu gubernur tidak perlu marah2 di semua media sambil lambaikan dokumen, tapi mungkin saat itu ada ribuan warga berdiri marah di depan kantor DPRD (atau pemprov, tergantung deh siapa penjahatnya, silakan pilih sendiri).
—–

Menimbang:
1. Menurut sesama penggiat Open Data, Dinas Kominfo DKI banyak developer dan programmer mumpuni
2. DKI Jakarta sudah punya tradisi youtubisasi (walaupun itu transparansi semu)
3. Pak Gubernur tertarik di bidang TIK, dan ada banyak kemajuan di periodenya
4. DPRD tidak punya sekretariat yang mumpuni untuk menyelenggarakan partisipasi publik
5. Situs DPRD gak jelas

Maka sesungguhnya yang paling mampu (saat ini) untuk menyelenggarakan partisipasi publik dan memastikan transparansi adalah Pemprov DKI. Sudah ada UU KIP 2008, dan pastinya di UU Anggaran ada pasal partisipasi publik dan transparansi.
UU memang hanya standar minimum, DKI sebagai provinsi-kota yang paling kaya, paling mandiri, dengan kualitas warganya serta siap secara infrastruktur, maka sudah sewajibnya Pemprov menyelenggarakan partisipasi publik yang transparan dalam penyusunan anggaran.
Marco Kusumawijaya dulu berujar, anggaran DKI begitu besarnya, jadi pemprov seharusnya berani menginvestasikan dan melaksanakan proses partisipasi publik untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Langkah-langkah yang sebaiknya diambil:
1. Umumkan kepada publik jadwal penyusunan RAPBD. Jika ini untuk RAPBD 2016, mulai dari kemarin, jangan bulan depan! Untungnya kemarin sudah ada pembukaan Musrembang DKI (Berapa banyak pembaca yang tahu kemarin Musrembang baru dibuka?)
2. Siapkan perangkat & infrastruktur penyebaran informasi, dari siapkan situs, akun media sosial, cloud storage, panitia, nomor telpon, hingga kerja sama dengan media cetak/radio/tv.
Kunci penting: pastikan ada Helpdesk/Call center, dan pastikan mereka memberi respon jika publik bertanya, mengkritisi, dll.
3. Siapkan mekanisme partisipasi – laporkan juga langkah2 nya untuk:
A. Bagaimana warga memberi input
B. Bagaimana warga melakukan koreksi atas draft
C. Berapa lama waktu tanggapan
D. Pastikan semua pertanyaan publik dijawab.
4. Pastikan jadwal penyusunan dan acara publik diketahui dan ditampilkan di tempat strategis. Roadshow ke tempat2 tertentu jika perlu. Jaman perencanaan MRT, bahkan roadshow ke mall dan PRJ.
5. Ini yang sederhana tapi penting:
A. Tampilkan tiap draft dalam situs, jika ada perubahan, tampilkan dgn highlight apa yang berubah. (Saya pernah punya pengalaman memiliki sekitar 10 Draft RTRW, dan pemprov sama sekali tidak memberi informasi mana-mana perubahannya)
B. Tampilkan setiap Agenda rapat dan Risalah Rapat (MoM) yang ada, baik itu acara publik, maupun pembahasan antara pemprov dan DPRD. Dulu Ahok pernah marah-marah kenapa minutes ditulis tangan – dan menuntut diketik di laptop. Sekarang saya menuntut agar minutes yang diketik harap ditampilkan ke publik.
C. Youtubisasi itu bukan transparansi sesungguhnya, lebih banyak unsur teatrikal daripada tranparansi. Jika pemprov ingin lebih dan berkomitmen, buat livestream. Dan silakan tetap taruh rekaman rapat di situs.
D. Jika mampu, ubah format setiap draft tabel kedalam format Open Data (csv, dll silakan pilih). Bakal ada ratusan developer yang akan sukarela membuat apps untuk publik

Langkah diatas itu bukanlah langkah teratas dalam tangga partisipasi publik, tapi pemprov bisa mulai bertahap.
Musrembang bisa dipakai sebagai titik masuk, memang belum bisa mengadopsi ke penerapan participatory budgeting, tapi mari pemprov menambah kapasitasnya hingga bukannya tak mungkin kita sampai pada participatory budgeting yang sesungguhnya.

Langkah-langkah diatas disusun berdasarkan pengalaman silam sejak tahun 2010 mengawal proses penyusunan RTRW dan RDTR Jakarta, pengalaman menolak 6ruas jalan tol, dan pengalaman menjadi administrator dan penggerak Kawal Pemilu serta penghubung antara Kawal Pemilu dan KPU.

Proses diatas pastinya akan memakan biaya, tapi Pemprov mendapatkan hal yang memang tidak bisa dibeli:
1. Kepercayaan warga
2. Transparansi – dan akhirnya memastikan tidak ada anggaran siluman lagi.
3. Pak Gubernur mungkin akan berkurang marah-marahnya.

Proses diatas pastinya memakan waktu, tapi waktu itu akan menjadi momen yang sangat berharga bagi pemprov dan warga, serta investasi untuk mengecilkan konflik di kemudian hari. Menghindari ‘perang-perang’ yang tidak perlu dengan semua pihak.

Tautan sebagai referensi

1. APBD 2014 di Portal Data.go.id (Tanggal unggah 11 Juni 2014)

2. LPSE (Lembar Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta)

3. Situs e-budgeting DKI, tapi dari kemarin tidak bisa diakses.