8 bulan terakhir ini saya bekerja sebagai ‘birokrat’ alias abdi rakyat internasional. Saya belajar banyak soal birokrasi disitu, dan paham mengapa birokrasi memang membuat kinerja sedikit lambat – namun disaat bersamaan birokrasi memastikan transparansi dan penyelerasan dengan maksud dan tujuan program. Birokrasi itu bukan penjara atau penghalang untuk berinovasi malah birokrasi seharusnya dia bisa mendorong inovasi – terutama inovasi bagaimana tetap kreatif, partisipatif dan gesit namun berada dalam jalur serta transparan.

Di tempat saya bekerja, kami menggunakan sistem aplikasi yang menghubungkan kantor Jakarta dan kantor pusat – sehingga pihak berwenang disana mudah mengecek apa yang kami lakukan – one click away.
Birokrasi organisasi kami tentu tidak ada artinya dengan jejaring birokrasi pemerintah Indonesia – namun prinsip informasi serta manajemen akan sama.

Ada banyak cerita belakang layar yang mengatakan bahwa presiden lebih suka mendengar daripada membaca panjang-panjang ‘summary’ yang sudah disiapkan bawahannya. Teman lain menambahkan bahwa disekeliling presiden itu sudah ada banyak asisten dengan SOP dan tugas masing-masing – yang salah tugasnya tentu menyangkut tanda tangan legislasi. Sehingga menurut teman saya itu: ‘Masih percaya bahwa Jokowi itu benar tidak membaca?’
Saya tidak mau mendebat apakah dia benar baca namun pura-pura tidak tahu atau tidak membaca beneran – tapi saya lebih tertarik untuk berpikir agar jangan sampai pernah sekali lagi Presiden mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan beliau tersebut membuat saya ragu terhadap semua keputusan yang dia buat sejak kemarin lalu sampai hari pertama sumpah jabatan – atau bahkan saat menjadi Gubernur.
Ada presiden Indonesia yang memiliki keterbatasan penglihatan, tapi seingat saya, tidak sekalipun Gus Dur berujar seperti Jokowi. Tulisan ini sesungguhnya untuk mencegah agar jangan sampai presiden mengucapkan hal ‘saya tidak tahu’ dan variannya. Memang opsi lain adalah menyewa ahli komunikasi handal. Tapi ada argumen lain dari rekan lain soal ini: ini bisa dipakai untuk nge’les’ lebih jago lagi.

Kasus Presiden dan ketidaktahuan serta kecenderungannya untuk menyalahkan bawahan sesungguhnya bisa dicegah – bahkan bisa dijadikan semacam kuis untuk idea-challenge, hackthon atau apapun istilahnya. Presiden mungkin memerlukan aplikasi sederhana yang bisa melakukan fungsi dibawah ini:
1. Memberi notifikasi atas perencanaan produk legislasi
2. Memberi update untuk proses tersebut – jika ada perubahan, dll
3. Melakukan sortir dan kategorisasi informasi – dari pembagian perbidang, berdasarkan urgensi, wilayah hingga kombinasi.
4. Memudahkan koordinasi pekerjaan antara Setkab dan Sekneg. Sungguh sampai hari ini saya suka tertukar antara fungsi kedua lembaga itu.

Data bisa tersentralisasi di istana dan berasal dari Setkab dan Sekneg. Sistem notifkasi bisa diatur sedemikian rupa hingga misalnya jika Presiden tidak suka baca, maka sebaiknya pakai ‘pesan berbicara’ yang bisa disetel dengan suara yang beliau suka. Atau ada yang bilang kalau beliau ‘orang visual’, kalau begitu notifikasinya perlu ala Line – yang lucu dan informatif.

Namun, usulan iseng-iseng saya selagi menunggu macet itu sesungguhnya tidak perlu dan gak penting bahkan cenderung berlebihan – jika seandainya koordinasi internal istana lebih baik atau (jika memang benar tidak suka membaca) jika Pak Presiden mau meluangkan waktu untuk membaca. Pada akhirnya keberhasilan birokrasi itu ditentukan oleh koordinasi. Intinya Presiden tidak boleh diberi celah sedikitpun untuk sampai mengulangi ucapannya tersebut. Jika terlewat – kalau perlu ‘bantu’ supaya jangan sampai terlewat tidak terbaca.

Iseng-iseng juga menulis – untuk melempar kepada publik, ingin tahu tanggapannya seperti apa (kalau ada yang niat menanggapi).

Pak Presiden, masa percobaan karyawan baru di suatu perusahaan itu konon 3 bulan. Rasanya bapak bukan terhitung sebagai karyawan baru lagi, tidak bisa selamanya bertingkah, berpikir dan berperilaku seperti (mengutip teman saya yang lain): on the job training. KELAMAAN.