Menurut teman saya, tulisan #NulisRandom2015 saya ini terlalu serius. Tapi sayangnya saya memang kesulitan untuk menulis yang tidak serius. Akhirnya saya memutuskan, apa yang terlintas di pikiran saya pertama saya melakukan ‘rutinitas pagi’, itu yang menjadi topik.

Dan malah yang terlintas saat agak-agak ngantuk itu adalah soal birokrasi dan korupsi. 

Jika orang berbicara soal korupsi dalam pemerintah, kesan yang saya dapat seperti madesu dan tidak ada harapan. Banyak yang menuding birokrasi dalam pemerintah sebagai penyebab korupsi itu sendiri. Sementara untuk memerintah negara dan kota, tidak mungkin suatu bangsa tidak membentuk organisasi terstruktur dan terlembaga – secara waktu dan lokasi. 

Ada yang berpendapat bahwa korupsi ada dalam birokrasi akibat monopoli dan tiadanya kompetisi. Saya jadi teringat tulisan kemarin dari Bloomberg paska korupsi FIFA. Menurut tulisan tersebut, FIFA sebaiknya melakukan IPO (alias go public). Ini seperti ‘menyarankan’ PBB untuk menjual saham. Memang untuk bisa melakukan IPO dan terdaftar, FIFA akan dibebani untuk melakukan transparansi dan memiliki standar tertentu. 

Upaya privatisasi dalam birokrasi sudah kerap kali dilakukan. Misalnya privatisasi heboh di Jakarta terkait dengan 2 perusahaan air minum dari Prancis dan Inggris. Tapi masakah Indonesia harus menerapkan privatisasi dalam segenap kementerian hanya demi menekan korupsi?

Saya selalu merasa, bahwa paling penting dalam reformasi birokrasi adalah political will sang pemimpin. Begitu juga dengan pemberantasan korupsi. Era SBY-Boediono telah ada usaha keras, yang dimotori oleh Pak Boediono dan Pak Kuntoro, namun sepertinya lembaga ad hoc tersebut masih kurang – karena begitu masuk ke pemerintah baru, alias Jokowi-JK, dia berubah wujud. 

Dan masih lekat dalam ingatan kita ketika Jokowi pertama kali memutuskan calon tunggal kapolri yang sangat kontroversial sehingga melepaskan efek bola salju mengerikan yang hampir melibas habis upaya pemberantasan korupsi. Jadi jangan-jangan pun pucuk tak hanya harus punya niat keras dan kuat, tapi juga harus bisa berpikir strategis dan berwawasan ke depan?

Begitu birokrasi dijalankan dibawah kepemimpinan yang lemah, tanpa visi dan tidak transparan, ia akan menjadi mesin-mesin yg berat dan karatan dalam menjalankan roda-roda pembangunan. Tak heran jika ada politikus yang sampai berujar korupsi itu bak oli – karena oli itu memastikan birokrasi atau si mesin berjalan sedikit lebih cepat – demi kepentingan si pemberi tentunya. 

Jadi pada akhirnya demi menyelamatkan birokrasi, dia harus transparan. Silakan pihak swasta bisa membantu, tanpa perlu memprivatisasi kementerian. Mitos akan ‘PNS tidak bisa dipecat’ harus dihapus. PNS harus berkompetisi sehat dengan bekerja dan berperforma, dan bukannya dengan banyak mengikuti diklat saja. Ini semua adalah upaya pencegahan, tentu saja masih dibutuhkan KPK, Kepolisian dll untuk penindakan. 

Nah, sekarang masalahnya apakah presidennya masih dalam pelatihan atau sudah siap bekerja?