Masing-masing lembaga dunia memahami dan mengartikan kemiskinan dengan cara yang berbeda. Standar kemiskinan untuk definisi dari Bank Dunia, standar terkenal yang banyak dipakai dimana-mana, berarti orang yang hidup dibawah ekivalen USD 2 sebagai purchasing power nya. Mengapa ada kata ekivalen, karena itu bukan berarti USD sebagai mata uang, tapi sebagai pembanding. Ada tulisan tentang pengertian standar kemiskinan menurut BPS dan Bank Dunia yang cukup komprehensif disini.

Namun untuk saya, menjadi miskin di Jakarta adalah hidup tanpa kepastian – apakah besok rumah masih aman atau tergusur, apakah pekerjaan akan diambil minggu depan, atau apakah akan terkena sakit paru-paru karena terlalu banyak menghirup asap polusi, atau apakah justru harus membeli air dari tengkulak air dan bukannya menikmati pelayanan air bersih hasil dari privatisasi negara.

Dan akhir-akhir ini ada lagi pengertian baru menjadi miskin, yaitu siap-siap menerima semprotan dan tuduhan dari gubernur DKI atau siap-siap menerima kebijakan diskriminatif dari pemerintah. Contoh kebijakan diskriminatif yang baru diberlakukan adalah pelarangan sepeda motor masuk ke jalan Thamrin dan bahkan berwacana akan diperluas. Setiap kali ada banjir, maka yang disemprot pertama adalah orang-orang yang khawatir akan kepastian tempat tinggalnya. 

Lalu orang-orang yang membela hak orang miskin pernah dituduh sebagai komunis sampai provokator, dan bahkan yang terakhir dibilang naik fortuner. Amin saja deh kalau yang terakhir, siapa tahu dapat fortuner, jadi mobil itu bisa dijual untuk dijadikan dana bergulirnya orang miskin. Namun paling sedih adalah tuduhan komunis tersebut, karena berkat pembodohan sejarah yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, tuduhan komunis adalah stigma sosial terburuk yang pernah ada. Berapa orang yang akhirnya mati di tahun 1965-6, hanya karena tudingan ‘kamu komunis.’

Namun yang paling menyedihkan dari orang miskin adalah menjadi anak orang miskin. Bahkan pemerintah provinsi DKI berwacana untuk tidak memberikan Kartu Jakarta Pintar (subsidi pendidikan untuk anak dari keluarga miskin) yang salah satu orang tuanya merokok. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga, dengan anggapan karena mampu beli rokok artinya bukan orang miskin. Kesalahan dan ketergantungan orang tua pada rokok malah ditimpakan kepada anak. Dalam UUD 1945, hak atas pendidikan dinyatakan dengan jelas dan tanpa syarat. Bahkan mewajibkan pemerintah untuk memakai 20% anggaran demi pendidikan, tentunya disitu tidak ada termin ‘anak dari ortu merokok tidak diberikan jaminan pendidikan’. 

Jadi, ada definisi lain bagi apa itu miskin dan hanya berlaku di Jakarta, yaitu kehidupan dimana kamu menjadi kambing hitam dan dibatasi bahkan dicabut hak-haknya. 

Apakah kamu termasuk dalam definisi diatas?