Ternyata ritual pagi saya tidak berhasil memberikan ide menulis 30 menit untuk #NulisRandom2015. 

Akhirnya saya memutuskan untuk buka linimasa dan menemukan opini Edward Snowden. Dan dia menuliskan kelegaannya bahwa (sebagian besar) dunia menolak surveilans atau pengawasan, dalam hal ini dilakukan oleh NSA kepada tiap-tiap warga negara. Walaupun Snowden dicela dan dituduh pengkhianat oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah yang sama mencabut kebijakan tersebut. Bahkan DPR nya menolak kebijakan itu. Dan dalam salah satu kalimatnya, dia menyatakan ‘This is the power of an informed public’. 

Indonesia yang berbahagia ini sebetulnya dalam tiap kepala daerah favorit memiliki bibit-bibit surveilans. Yang di Jakarta terus mengumbar akan  memasang CCTV disini, disitu, dan disana, dengan berbagai tujuan termasuk diantaranya mengawasi kinerja PNS dan untuk melihat siapa-siapa yang bolos. Sementara di Bandung ada yang ingin pasang 4000 CCTV yang dilengkapi dengan sensor pintar untuk menganalisa bahasa tubuh. Namun blog ini tidak akan membicarakan soal keinginan kepala daerah ini untuk menjadi Maha Tahu, gelar yang selama ini cuman dimiliki oleh kepala daerah Surga. 

Kembali ke informed publik atau publik terinformasi. Kriteria terinformasi ini tidak hanya bahwa publik telah terpapar oleh informasi tertentu, tapi publik yang sama telah berhasil menginternalisasi informasi serta memahami informasi tersebut dan mampu menilai. Indonesia sebetulnya sudah punya UU Keterbukaan Informasi yang membuat kaum-kaum pembela masyarakat sipil berbahagia. Namun justru ini tanda dimulainya perjalanan yang berat – karena keharusan bagi pemerintah untuk membuka keran informasi tidak disertai oleh kewajiban pemerintah untuk memastikan apakah publik paham tentang informasi yang dikeluarkan. Jadi kondisi tersebut menyebabkan banyak hal lain, misalnya bak kondisi jarum dalam tumpukan jerami – ini sebagai perumpamaan kerap kali pemerintah memberikan begitu banyak informasi namun dalam format yang susah untuk dilakukan pencarian bahkan dianalisa. 

Ada lagi kondisi yang mewujudkan publik terinformasi ini sedikit sulit. Misalnya dicontoh dengan baik dari komentar dari pembaca pada tulisan sebelum ini, yaitu soal idolisasi, pada sesuatu termasuk agama dan figur. Si pembaca mencontohkan dengan agama. Dan lalu saya ingat betapa gerakan penggiatan imunisasi mendapatkan banyak tantangan dari kelompok tertentu – yang ternyata berlatarbelakang agama. Walaupun informasi yang disampaikan begitu mudah dipahami tapi ada resistensi untuk menerima – padahal informasi itu benar dan baik adanya. Idolisasi pada figur juga bisa membawa petaka bagi perwujudan publik terinformasi. Apapun hal yang keluar dari idola, dianggap sebagai benar dan sabda; dan jika salah tetap harus dicarikan sebisa mungkin pembenarannya – walaupun sampai harus cari ke Timbuktu. 

Kesulitan lain adalah ya minat sebagian publik itu sendiri. Baru-baru ini saya baru paham soal Jokowi dan Blitar, karena selama 2 minggu ini ketinggalan berita, dapatnya sudah buntutnya saja, alias sudah dalam bentuk sindiran-sindiran gak jelas sambil ada Blitar nya, mendadak ada yang kultwit soal tempat lahir Soekarno. Informasi soal pidato Jokowi dan Blitar saya masukkan dalam kategori ‘sampah’, namun ternyata itu terinternalisasi dengan cepat bagi sebagian orang. Tak heran perlu waktu 2 tahun untuk Snowden menulis kelegaan diatas, karena selama 2 tahun itulah Snowden dan teman seperjuangannya harus berjuang memperoleh perhatian publik. 

Namun kekuatan publik yang telah terinformasi itu begitu besar. Baru-baru ini ada kelompok warga di Jakarta Utara yang dengan sadar memundurkan rumahnya dari tepi sungai demi memberikan tempat untuk jalan inspeksi. Dan ini dilakukan dengan sukarela tanpa perlu Ahok marah-marah didepan ibu-ibu. 

Contoh diatas justru mengarah pada tantangan lain dari informed public. Orang dari kelas menengah dan berpendidikan, kerap kali sudah menjadi warga terinformasi – namun terkadang sulit untuk mengubahnya menjadi tindakan. Kesulitan tersebut terkadang memang karena kondisi sekitarnya yang tidak memungkinkan, atau karena kondisi sekitarnya terciptakan sebagai kondisi tidak kondusif, hingga karena tidak ada ‘teman’ atau dorongan dari publik. 

Susah bukan? Memang susah, sampai terkesan utopia. Namun jangan menyerah, tetaplah berpikiran kritis dan tetaplah bersuara kritis, sambil sekali belajar cara komunikasi atau mungkin belajar mengubah kemasan kritik. Kalau perlu sambil menyisipkan Jokowi dan Blitar dalam menyampaikan informasi tersebut.