Salah satu teman saya kerap sekali berkata, presiden kita sedang on job training. Tp training nya kelamaan.

Karena sadar kondisi presiden kita yang mungkin masih belajar walaupun sudah hampir 1 tahun menginjak ulang tahun pemerintahannya yang hanya boleh berusia 5 tahun (kecuali kalau menang pilpres lagi), maka sejak awal tahun 2015 belajar tidak reaktif terhadap semua keputusan dan rencana beliau. Saya tunggu kurang lebih 3-4 hari bahkan sampai seminggu untuk benar-benar memikirkan  sesuatu yang sedang heboh, misalnya pasal penghinaan presiden yang diajukan oleh pemerintah. 

Apa yang saya tunggu? Saya menunggu beliau menarik dan merevisi keputusan, sama seperti saat dia merevisi soal mobil dinas hingga soal uang pensiun, atau bahkan soal Badan Ekonomi Kreatif. Tidak mudah menjadi presiden, apalagi presiden orbitan seperti Pak Joko Widodo. 

Namun akhirnya saya tidak tahan juga kegatelan terhadap munculnya usulan pasal penghinaan presiden kembali setelah ditolak oleh MK di tahun 2006. Begini saya kutip isi usulan pasal tersebut: “setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Lalu di ayat berikutnya “tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri“.

Saya bukan lulusan hukum, tapi saya cukup punya otak dan inisiatif untuk riset dan bertanya hal-hal berikut: ‘definisi tempat umum’, ‘pidana 5 tahun’, dan apa maksudnya ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu demi ‘kepentingan umum’ dan ‘membela diri’?

Pidana 5 tahun berarti polisi berhak memenjarakan. Lalu bagaimana dengan definisi lain yang tersirat? Apakah dengan ini polisi bisa siap menciduk walaupun presiden tidak melaporkan. Bisa begini toh dampaknya?

Namun yang membuat saya kecewa adalah ketika Joko Widodo dan Teten Masduki mengatakan bahwa ini sudah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Lah memangnya pemerintah sekarang adalah ‘pemerintah sebelum’? Sebagai orang yang dulu memperjuangkan freedom of expression dan transparansi, rasanya lucu juga melihat Teten Masduki jungkir balik membela presidennya terkait pasal ini. Tapi tentu tidak heran jika rabid fans Jokowi juga menganggap sepi pasal ini. Saya iseng google dan cari di change apakah sudah ada petisi penolakan pasal ini? Dan ternyata DPR yang konon terbelah menolak.

Mungkin buat kalian generasi pertama pemilih tidak tahu apakah dampak pasal penghinaan presiden tersebut?  Untuk saya yang tumbuh besar di Orde Baru, saya sungguh tidak mau pasal ini kembali. 

Siapa tahu, kali ini saya harus menunggu 2 minggu sebelum bereaksi terhadap berita. Karena siapa tahu Presiden akhirnya mencabut usulan pasal tersebut. Jikapun demikian, semoga di Oktober nanti, saat ultah pemerintahan, anda sudah lulus dari les ‘presiden’nya dan benar-benar menjadi presiden.