Search

OpenUrbanity

Architecture, Urbanism, Knowledge, Data

Asli atau Palsu

Pada tulisan professional disini saya mempermasalahkan soal kota-kota Indonesia yang suka meniru mentah-mentah kota-kota cantik di luar negeri. Dalam tulisan tersebut saya memberikan 2 contoh di kota kembang. 

Melihat asli atau tidak, ini seperti dilema perempuan dengan kantung pas-pasan namun ingin dilihat sebagai seorang yang memiliki selera tinggai dan modis bin chic. Demi citra tertentu, misalnya dia berburu mencari tas palsu namun yang semirip dengan aslinya. Mungkin agar dilihat berbudaya, dia memilih memakai batik print dengan nuansa batik tulis indigo dengan detil canting 0.1

Mungkin saya lupakan soal tas, karena saya tidak punya pemahaman tentang tas dan keputusan perempuan untuk memakai tas tertentu. Saya memilih bercerita lewat batik print. 

Batik print itu bukan batik. Ini bukan soal snob atau sejenisnya. Tapi mari kita tempatkan pemahaman batik pada tempatnya. 

Secarik kain batik tulis atau cap mewakili kehidupan dan tradisi yang telah turun menurun. Batik juga mewakili jejaring kegiatan produksi dan ekonomi berbeda. 1 kain batik diproduksi dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lainnya. Ketergantungan dan keterkaitan tersebut kemudian melahirkan komunitas, ada penyedia kain, produksi canting, pebatik, produksi pewarna dan malam, hingga maestro. Saya selalu mengambil contoh Pekalongan sebagai komunitas batik.

Kain bermotif batik (batik print) adalah antitesis dari semua diatas. Ia meniadakan komunitas dan melupakan tradisi – dan hanya melihat batik sebagai motif, tak ada bedanya dengan motif bunga-bunga atau Versace. 

Sesuatu yang asli mewakili nilai dan makna besar di belakangnya. Sementara yang palsu hanya jadi secarik kain. Yang asli bisa menjadi tradisi dan berlanjut serta adaptif dengan kondisi dan jaman, sementara si produsen tekstil print bisa jadi mengganti motif batik dengan motif teletubbies karena tuntutan pasar. 

Waktu

Ketika memulai #NulisRandom2015 waktu menunjukkan pukul 22.50.

Sengaja memulai dengan melihat waktu, karena saya ingin menulis tentang bagaimana menggunakan waktu. Tentu saja masing-masing orang memiliki kebutuhan dan tuntutan sendiri.

Cara kita menggunakan waktu akhirnya membawa kepada jenis informasi dan pengetahuan apa yang kita terima, serta apa yang kita anggap penting. Misalnya saya tidak pernah menganggap dunia pergosipan Indonesia adalah sesuatu yang penting, jadi saya tidak pernah mau membuang waktu semenit pun untuk membaca apalagi mencari tahu tentang itu. Dan tentu saja ada yang menganggap dunia pergosipan sebagai perlu, karena misalnya penting untuk ‘refreshing’.

Saya pun merasa kegiatan memakai make-up adalah membuang waktu. Jika saya sampai harus memakai make-up untuk acara tertentu, dan dilakukan oleh professional, saya bilang, ‘tolong make up secepatnya’. Namun saya sangat memahami jika harus ada yang make-up berjam-jam, sekali lagi, cara menggunakan waktu adalah individual.

Konsep waktu ini begitu menakjubkan. Bahwa ada waktu untuk kebutuhan yang terpelakkan, seperti makan, tidur hingga mandi. Namun waktu untuk ‘keinginan’, dan bagaimana kita menggunakannya membentuk diri kita sendiri. 

Saya punya rekan yang selalu mengomel ketika dia datang tepat waktu namun acara belum dimulai, atau orang yang ditemui belum siap. Dan saya yakin dia minoritas untuk hal ini, karena lebih sering saya menemukan pemakluman daripada sebaliknya. Cara kita meggunakan waktu sesungguhnya berpengaruh pada kota tempat kita tinggal – dan saya yakin bukan sebaliknya. Kenapa demikian?

Jika kita merencanakan waktu, maka kita akan memperhitungkan hambatan yang mungkin terjadi. Sekaligus juga akan lebih berhati-hati dalam perjalanan. Kita akan tidak terburu-buru, dan akhirnya membawa kepada perilaku kita di jalan. Dan seperti kita ketahui, perilaku di jalan berpengaruh pada kondisi jalan secara keseluruhan. Satu kesalahan bodoh berakibat kemalangan bagi banyak orang. 

Sekarang jam sudah menunjukkan waktu 23.00. Disini saya harus berhenti – karena berikutnya adalah waktu saya istirahat. 

Selamat malam Jakarta. 
 

Menjadi Pemimpin dan Konsekuensinya

#NulisRandom2015 hari ke7 sudah saya tulis di hari ke 6, karena kebetulan mendapatkan inspirasi dari status Facebook teman yang menampilkan draft pidato Eisenhower yang dipersiapkan oleh dirinya jika Sekutu kalah di penyerbuan Normandia saat D-day Perang Dunia 2. 

Pidato itu tidak pernah dibacakan oleh Eisenhower di muka umum, karena akhirnya Sekutu berhasil menduduki Normandia – dan draft itu akhirnya mulai diketahui keberadaannya 1 bulan kemudian. 

Draft pidato itu sangat singkat dan padat, berikut isinya: 

Here’s what it says: “Our landings in the Cherbourg-Havre area have failed to gain a satisfactory foothold and I have withdrawn the troops. My decision to attack at this time and place was based upon the best information available. The troops, the air and the Navy did all that Bravery and devotion to duty could do. If any blame or fault attaches to the attempt it is mine alone.”

Pidato tersebut menunjukkan kualitas Eisenhower sebagai pemimpin. Menunjukkan bahwa dia berani mengambil keputusan sulit dan yang terpenting adalah siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Tidak sedikitpun menimpakan kegagalan tersebut pada orang lain. Eisenhower kemudian menjadi presiden AS untuk 2 periode, dan kerap masuk dalam daftar presieden AS terbaik sepanjang masa. 

Tidak ada yang bilang bahwa menjadi pemimpin itu mudah, justru itu adalah peran yang sangat sulit. Apalagi untuk Indonesia di jaman sekarang ini, yang warganya kadang keblinger untuk membedakan kategori pemimpin dengan idola. Akhirnya, alih-alih menjadi warga negara, malah menjadi fans. Keblinger lain adalah kadang-kadang orang berpikir pemimpin dan manajer itu sama, padahal belum tentu. Menjadi pemimpin, bisa jadi punya kemampuan manajerial baik. Tetapi kemampuan manajemen baik bukan berarti serta merta menjadikan dia pemimpin.

Jika mengambil contoh dari Eisenhower atau pemimpin sukses lainnya, kesamaan mereka adalah: berani mengambil keputusan sulit dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Tentu ada banyak kualitas lain, misalnya dia menginspirasikan orang untuk berbuat lebih dan bekerja lebih baik. Dan dia harus bisa memandang jauh ke depan. 

Pemimpin yang baik tidak pernah mengkambinghitamkan orang lain di depan umum atau bahkan media. Dia tidak pernah mengumbar ancam pecat-pecat dan pecat di depan umum. Dia tidak memimpin dengan rejim ketakutan dan pengawasan ketat. Apa yang bisa diinspirasikan dari ancaman pecat dan pecat setiap saat? Apa yang patut dicontoh ketika presiden malah menyalahkan menterinya dan sistem saat dia salah mengambil keputusan?

Tidak ada yang bilang birokrasi, birokrat dan PNS Indonesia baik. Namun dalam resep reformasi birokrasi dan kepemimpinan, tidak pernah ada resep ‘mempermalukan orang’ sebagai resep sukses perubahan dan reformasi. 

Transparansi adalah salah satu solusi. Buat sistem renumerasi dan penilaian kinerja yang kompetitif dan bukannya memarahi orang di rapat yang terekam youtube. Memarahi orang di youtube dan melontarkan kalimat-kalimat yang mengaleniasi legislatif di media itu bukan transparansi, tetapi teatrikal. Yang dihasilkan dari marah-marah di youtube dan tuduhan-tuduhan itu hanyalah rasa dendam dan tidak enak. Tegakkan aturan kepegawaian. Jika memang perlu pecat, pecatlah jika perlu atau sudah tidak diselamatkan lagi. Bukannya main umbar pecat A, B,C di media, tapi sampai hari ini gak dipecat-pecat juga. Itu namanya macan kertas. Mereshuffle tiap 3-4 bulan juga malah memperburuk. Salah satu kekurangan birokrasi adalah ketika satu PNS sudah nyaman dan ahli di bidangnya, mendadak harus pindah ke bidang yang baru sama sekali, sementara penggantinya harus mulai dari awal, dan relasi harus dibangun dari awal. 

Susah kan? Iya, dan marah-marah serta menyalahkan bawahan di muka umum hanya memperburuk kepemimpinan.

Tentunya setiap pemimpin ingin kepemimpinannya terkenang baik, seperti di wikipedia Eisenhower berikut ini:

Historians long ago abandoned the view that Eisenhower’s was a failed presidency. He did, after all, end the Korean War without getting into any others. He stabilized, and did not escalate, the Soviet-American rivalry. He strengthened European alliances while withdrawing support from European colonialism. He rescued the Republican Party from isolationism and McCarthyism. He maintained prosperity, balanced the budget, promoted technological innovation, facilitated (if reluctantly) the civil rights movement and warned, in the most memorable farewell address since Washington’s, of a “military–industrial complex” that could endanger the nation’s liberties. Not until Reagan would another president leave office with so strong a sense of having accomplished what he set out to do.

The Power of an Informed Public

Ternyata ritual pagi saya tidak berhasil memberikan ide menulis 30 menit untuk #NulisRandom2015. 

Akhirnya saya memutuskan untuk buka linimasa dan menemukan opini Edward Snowden. Dan dia menuliskan kelegaannya bahwa (sebagian besar) dunia menolak surveilans atau pengawasan, dalam hal ini dilakukan oleh NSA kepada tiap-tiap warga negara. Walaupun Snowden dicela dan dituduh pengkhianat oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah yang sama mencabut kebijakan tersebut. Bahkan DPR nya menolak kebijakan itu. Dan dalam salah satu kalimatnya, dia menyatakan ‘This is the power of an informed public’. 

Indonesia yang berbahagia ini sebetulnya dalam tiap kepala daerah favorit memiliki bibit-bibit surveilans. Yang di Jakarta terus mengumbar akan  memasang CCTV disini, disitu, dan disana, dengan berbagai tujuan termasuk diantaranya mengawasi kinerja PNS dan untuk melihat siapa-siapa yang bolos. Sementara di Bandung ada yang ingin pasang 4000 CCTV yang dilengkapi dengan sensor pintar untuk menganalisa bahasa tubuh. Namun blog ini tidak akan membicarakan soal keinginan kepala daerah ini untuk menjadi Maha Tahu, gelar yang selama ini cuman dimiliki oleh kepala daerah Surga. 

Kembali ke informed publik atau publik terinformasi. Kriteria terinformasi ini tidak hanya bahwa publik telah terpapar oleh informasi tertentu, tapi publik yang sama telah berhasil menginternalisasi informasi serta memahami informasi tersebut dan mampu menilai. Indonesia sebetulnya sudah punya UU Keterbukaan Informasi yang membuat kaum-kaum pembela masyarakat sipil berbahagia. Namun justru ini tanda dimulainya perjalanan yang berat – karena keharusan bagi pemerintah untuk membuka keran informasi tidak disertai oleh kewajiban pemerintah untuk memastikan apakah publik paham tentang informasi yang dikeluarkan. Jadi kondisi tersebut menyebabkan banyak hal lain, misalnya bak kondisi jarum dalam tumpukan jerami – ini sebagai perumpamaan kerap kali pemerintah memberikan begitu banyak informasi namun dalam format yang susah untuk dilakukan pencarian bahkan dianalisa. 

Ada lagi kondisi yang mewujudkan publik terinformasi ini sedikit sulit. Misalnya dicontoh dengan baik dari komentar dari pembaca pada tulisan sebelum ini, yaitu soal idolisasi, pada sesuatu termasuk agama dan figur. Si pembaca mencontohkan dengan agama. Dan lalu saya ingat betapa gerakan penggiatan imunisasi mendapatkan banyak tantangan dari kelompok tertentu – yang ternyata berlatarbelakang agama. Walaupun informasi yang disampaikan begitu mudah dipahami tapi ada resistensi untuk menerima – padahal informasi itu benar dan baik adanya. Idolisasi pada figur juga bisa membawa petaka bagi perwujudan publik terinformasi. Apapun hal yang keluar dari idola, dianggap sebagai benar dan sabda; dan jika salah tetap harus dicarikan sebisa mungkin pembenarannya – walaupun sampai harus cari ke Timbuktu. 

Kesulitan lain adalah ya minat sebagian publik itu sendiri. Baru-baru ini saya baru paham soal Jokowi dan Blitar, karena selama 2 minggu ini ketinggalan berita, dapatnya sudah buntutnya saja, alias sudah dalam bentuk sindiran-sindiran gak jelas sambil ada Blitar nya, mendadak ada yang kultwit soal tempat lahir Soekarno. Informasi soal pidato Jokowi dan Blitar saya masukkan dalam kategori ‘sampah’, namun ternyata itu terinternalisasi dengan cepat bagi sebagian orang. Tak heran perlu waktu 2 tahun untuk Snowden menulis kelegaan diatas, karena selama 2 tahun itulah Snowden dan teman seperjuangannya harus berjuang memperoleh perhatian publik. 

Namun kekuatan publik yang telah terinformasi itu begitu besar. Baru-baru ini ada kelompok warga di Jakarta Utara yang dengan sadar memundurkan rumahnya dari tepi sungai demi memberikan tempat untuk jalan inspeksi. Dan ini dilakukan dengan sukarela tanpa perlu Ahok marah-marah didepan ibu-ibu. 

Contoh diatas justru mengarah pada tantangan lain dari informed public. Orang dari kelas menengah dan berpendidikan, kerap kali sudah menjadi warga terinformasi – namun terkadang sulit untuk mengubahnya menjadi tindakan. Kesulitan tersebut terkadang memang karena kondisi sekitarnya yang tidak memungkinkan, atau karena kondisi sekitarnya terciptakan sebagai kondisi tidak kondusif, hingga karena tidak ada ‘teman’ atau dorongan dari publik. 

Susah bukan? Memang susah, sampai terkesan utopia. Namun jangan menyerah, tetaplah berpikiran kritis dan tetaplah bersuara kritis, sambil sekali belajar cara komunikasi atau mungkin belajar mengubah kemasan kritik. Kalau perlu sambil menyisipkan Jokowi dan Blitar dalam menyampaikan informasi tersebut. 

Kritik itu (harus) Ada

Kerap kali saya menemukan kejadian yang membuktikan bahwa orang Indonesia banyak yang salah paham dengan kritik dan berpikir kritis. Dan masa pemilihan presiden tahun silam hanya memperburuk kesalahpahaman tersebut, dengan mewabahnya rasa curiga.  Kadang (atua kerap?) yang dilihat bukan pemikirannya, tetapi lebih ke siapa pengucapnya. 

Kerap kali juga saya melihat bahwa berpikir kritis bukanlah suatu tuntutan dalam pendidikan kita – setidaknya pada generasi saya. Pertama kali saya mengenal berpikir kritis ketika saya sekolah arsitektur – disitu kita harus secara sadar memahami persoalan untuk mampu memberikan alternatif dan solusi berdasarkan analisa yang dilakukan. Inilah perbedaan berpikir kritis dengan nyinyir atau apapun istilahnya. 

Bukan hanya sekali saya mengutarakan kritik terhadap kepemimpinan presiden, kadang saya melampirkan berita pendukung. Namun bukan hanya sekali juga saya malah dapat pertanyaan balik, ‘apakah beritanya valid.’ Kadang saya berbaik hati memberikan tautan dari media lain, tapi kadang juga saya sengaja memberikan tautan dari media yang berseberangan dengan penanya. Jika opsi kedua yang saya ambil, maka muncul sanggahan lain, ‘gak percaya dengan media …’ Dan tentunya saya sudah punya simpanan media lain, yang sekiranya dipercaya oleh penanya. Mungkin terdengar iseng, tapi saya memang gemar melakukan eksperimen sosial. 

Atau ada lagi yang merasa bahwa berpikiran kritis itu seperti orang negatif dan gak ada positif-positifnya. Capek bacanya, katanya. Kalau sudah begini – kadang saya tergoda untuk menyarankan bahwa di media sosial ada filter – silakan unfollow kalau tidak suka. Ini adalah kesalahpahaman biasa dari apa itu kritik. Tentu saja saya bisa saja membalut kritik-kritik saya dalam bentuk puisi, analogi lucu hingga mungkin sastra Jawa, tapi sayangnya saya tidak berbakat di tiga pendekatan itu. 

Ada lagi orang yang malah bertanya balik atas kritik saya dengan pertanyaan: ‘jadi baiknya bagaimana?’ Menurut saya ini pertanyaan yang lucu, dan bisa jadi sengaja menjebak. Mari saya kasih analogi tentang kritikus arsitektur ternama Ada Huxtable. Tulisannya begitu berpengaruh dalam perkembangan arsitektur moderen bukan karena dia memberikan solusi A, B dan C, tapi karena kritiknya membuka diskusi dan wawasan, serta mampu menjadikan arsitektur sebagai isu arus utama. Memang seringnya solusi berdasarkan kritik itu sudah tersimpan di kepala – tapi saya secara pribadi kerap merasa, bukalah diskusi dengan kritik dulu, lalu siapa tahu dari diskusi akan muncul pandangan yang lain.

Ada lagi, misalnya daripada omong doang mendingan berbuat. Atau dicecar ‘loe udah ngapain aja’. Dan ketika dikasih tahu — kaget bawaannya. Untuk khusus premis yang pertama, tulisan kritis bisa jadi pendorong orang untuk berbuat. Sementara perbuatan bisa jadi mendorong orang berpikiran kritis. Ada ketergantungan antara kritik dan perbuatan. Kalau bisa dua-duanya sekaligus ya tidak apa juga. Tapi kalau misalnya hanya mampu jadi seniman kontemporer yang isinya mampu menggugah perubahan, ya mengapa tidak.

Dan demokrasi itu tidak akan bisa lestari tanpa ada kritik. Kritik bisa menjadi roda perubahan, agar dunia tetap relevan dengan waktu yang bergulir. 

Mengapa kritik penting bagi demokrasi? Karena kritik menjauhkan kita dari idolisasi pemimpin dan fantasi terhadap satu rejim. Dulu saya pernah hidup dalam orde yang menekan kritik – dan di orde yang sama, kebebasan pun semu. 

Berpikir kritis dan mengucapkan kritik tidak eksklusif untuk golongan tertentu, tapi semua – asalkan ya itu berpikir kritis adalah proses, dan bukan produk akhir. 

Menjadi Miskin di Jakarta

Masing-masing lembaga dunia memahami dan mengartikan kemiskinan dengan cara yang berbeda. Standar kemiskinan untuk definisi dari Bank Dunia, standar terkenal yang banyak dipakai dimana-mana, berarti orang yang hidup dibawah ekivalen USD 2 sebagai purchasing power nya. Mengapa ada kata ekivalen, karena itu bukan berarti USD sebagai mata uang, tapi sebagai pembanding. Ada tulisan tentang pengertian standar kemiskinan menurut BPS dan Bank Dunia yang cukup komprehensif disini.

Namun untuk saya, menjadi miskin di Jakarta adalah hidup tanpa kepastian – apakah besok rumah masih aman atau tergusur, apakah pekerjaan akan diambil minggu depan, atau apakah akan terkena sakit paru-paru karena terlalu banyak menghirup asap polusi, atau apakah justru harus membeli air dari tengkulak air dan bukannya menikmati pelayanan air bersih hasil dari privatisasi negara.

Dan akhir-akhir ini ada lagi pengertian baru menjadi miskin, yaitu siap-siap menerima semprotan dan tuduhan dari gubernur DKI atau siap-siap menerima kebijakan diskriminatif dari pemerintah. Contoh kebijakan diskriminatif yang baru diberlakukan adalah pelarangan sepeda motor masuk ke jalan Thamrin dan bahkan berwacana akan diperluas. Setiap kali ada banjir, maka yang disemprot pertama adalah orang-orang yang khawatir akan kepastian tempat tinggalnya. 

Lalu orang-orang yang membela hak orang miskin pernah dituduh sebagai komunis sampai provokator, dan bahkan yang terakhir dibilang naik fortuner. Amin saja deh kalau yang terakhir, siapa tahu dapat fortuner, jadi mobil itu bisa dijual untuk dijadikan dana bergulirnya orang miskin. Namun paling sedih adalah tuduhan komunis tersebut, karena berkat pembodohan sejarah yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, tuduhan komunis adalah stigma sosial terburuk yang pernah ada. Berapa orang yang akhirnya mati di tahun 1965-6, hanya karena tudingan ‘kamu komunis.’

Namun yang paling menyedihkan dari orang miskin adalah menjadi anak orang miskin. Bahkan pemerintah provinsi DKI berwacana untuk tidak memberikan Kartu Jakarta Pintar (subsidi pendidikan untuk anak dari keluarga miskin) yang salah satu orang tuanya merokok. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga, dengan anggapan karena mampu beli rokok artinya bukan orang miskin. Kesalahan dan ketergantungan orang tua pada rokok malah ditimpakan kepada anak. Dalam UUD 1945, hak atas pendidikan dinyatakan dengan jelas dan tanpa syarat. Bahkan mewajibkan pemerintah untuk memakai 20% anggaran demi pendidikan, tentunya disitu tidak ada termin ‘anak dari ortu merokok tidak diberikan jaminan pendidikan’. 

Jadi, ada definisi lain bagi apa itu miskin dan hanya berlaku di Jakarta, yaitu kehidupan dimana kamu menjadi kambing hitam dan dibatasi bahkan dicabut hak-haknya. 

Apakah kamu termasuk dalam definisi diatas? 

Birokrasi dan Korupsi

Menurut teman saya, tulisan #NulisRandom2015 saya ini terlalu serius. Tapi sayangnya saya memang kesulitan untuk menulis yang tidak serius. Akhirnya saya memutuskan, apa yang terlintas di pikiran saya pertama saya melakukan ‘rutinitas pagi’, itu yang menjadi topik.

Dan malah yang terlintas saat agak-agak ngantuk itu adalah soal birokrasi dan korupsi. 

Jika orang berbicara soal korupsi dalam pemerintah, kesan yang saya dapat seperti madesu dan tidak ada harapan. Banyak yang menuding birokrasi dalam pemerintah sebagai penyebab korupsi itu sendiri. Sementara untuk memerintah negara dan kota, tidak mungkin suatu bangsa tidak membentuk organisasi terstruktur dan terlembaga – secara waktu dan lokasi. 

Ada yang berpendapat bahwa korupsi ada dalam birokrasi akibat monopoli dan tiadanya kompetisi. Saya jadi teringat tulisan kemarin dari Bloomberg paska korupsi FIFA. Menurut tulisan tersebut, FIFA sebaiknya melakukan IPO (alias go public). Ini seperti ‘menyarankan’ PBB untuk menjual saham. Memang untuk bisa melakukan IPO dan terdaftar, FIFA akan dibebani untuk melakukan transparansi dan memiliki standar tertentu. 

Upaya privatisasi dalam birokrasi sudah kerap kali dilakukan. Misalnya privatisasi heboh di Jakarta terkait dengan 2 perusahaan air minum dari Prancis dan Inggris. Tapi masakah Indonesia harus menerapkan privatisasi dalam segenap kementerian hanya demi menekan korupsi?

Saya selalu merasa, bahwa paling penting dalam reformasi birokrasi adalah political will sang pemimpin. Begitu juga dengan pemberantasan korupsi. Era SBY-Boediono telah ada usaha keras, yang dimotori oleh Pak Boediono dan Pak Kuntoro, namun sepertinya lembaga ad hoc tersebut masih kurang – karena begitu masuk ke pemerintah baru, alias Jokowi-JK, dia berubah wujud. 

Dan masih lekat dalam ingatan kita ketika Jokowi pertama kali memutuskan calon tunggal kapolri yang sangat kontroversial sehingga melepaskan efek bola salju mengerikan yang hampir melibas habis upaya pemberantasan korupsi. Jadi jangan-jangan pun pucuk tak hanya harus punya niat keras dan kuat, tapi juga harus bisa berpikir strategis dan berwawasan ke depan?

Begitu birokrasi dijalankan dibawah kepemimpinan yang lemah, tanpa visi dan tidak transparan, ia akan menjadi mesin-mesin yg berat dan karatan dalam menjalankan roda-roda pembangunan. Tak heran jika ada politikus yang sampai berujar korupsi itu bak oli – karena oli itu memastikan birokrasi atau si mesin berjalan sedikit lebih cepat – demi kepentingan si pemberi tentunya. 

Jadi pada akhirnya demi menyelamatkan birokrasi, dia harus transparan. Silakan pihak swasta bisa membantu, tanpa perlu memprivatisasi kementerian. Mitos akan ‘PNS tidak bisa dipecat’ harus dihapus. PNS harus berkompetisi sehat dengan bekerja dan berperforma, dan bukannya dengan banyak mengikuti diklat saja. Ini semua adalah upaya pencegahan, tentu saja masih dibutuhkan KPK, Kepolisian dll untuk penindakan. 

Nah, sekarang masalahnya apakah presidennya masih dalam pelatihan atau sudah siap bekerja?

Refleksi Waisak: tentang Kebudayaan dan Bangsa Adil dan Beradab

Tepat seminggu lalu saya bertugas mendampingi Direktur Museum Nasional Afghanistan dan Kepala Unit Kebudayaan UNESCO Kabul dalam kunjungan kerjasama Indonesia-Afghanistan yang difasilitasi oleh UNESCO. Kerja sama tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas staff museum melalui dialog kebudayaan. 

Dalam satu presentasinya, Direktur Museum Nasional Kabul: DR. Omara Khan Massoudi menampilkan kondisi menyedihkan museum pasca perang tahun 1994. Sedemikian menyedihkannya – saya sampai terpikir ‘apa yang bisa diselamatkan’. Namun ada satu semangat yang membara dalam segelintir orang yang berusaha menyelamatkan museum yang 70% koleksinya rusak atau dijarah: a nation stays alive when its culture stays alive.

Semangat menyelamatkan bangsa dan menghidupkan kebangsaan hanya ada jika bangsa tersebut memastikan kebudayaannya tetap hidup. Perjalanan hidup dan sejarah suatu bangsa tidak bisa dipatok dari satu masa atau satu rejim tertentu – tapi ada perpaduan antara lokasi, waktu hingga ragam manusia. Setidaknya ini yang hendak disuarakan oleh Afghanistan dan Indonesia melalui dialog kebudayaan ini, 

Baik Indonesia dan Afghanistan adalah negara mayoritas Muslim, bahkan Afghanistan adalah negara Islam. Keduanya memiliki sejarah panjang yang memungkinkan percampuran macam budaya, termasuk sempat menjadi lokasi kejayaan agama dan kebudayaan Budhisme. Situs Budhisme di kedua negara: Borobudur dan Bamiyan telah dinyatakan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Keduanya pernah menjadi sasaran terorisme, Borobudur di tahun 1985 yang mengakibatkan 9 stupa hancur, sementara Taliban menghancurkan patung Budha raksasa di dalam gua batu Bamiyan. Hingga hari ini, usaha konservasi hingga manajemen berada dibawah institusi yang mayoritas terdiri atas Muslimin dan Muslimah. Borobudur dan Bamiyan adalah obyek dan subyek dialog antar kebudayaan bahkan agama. 

Mari kita melihat ke Serambi Mekah, ketika berduyun-duyun kaum Rohingya menjadi pengungsi dan diterima dengan baik oleh warga Aceh. Disaat banyak sekali hujatan terhadap kaum Budha di Myammar, ada kelompok Budha Tzu Chi yang datang ke tempat pengungsi dengan membawa misi kemanusiaan. 

Dalam setiap kejadian terorisme, kerap kali latar belakang agama dan ras menjadi kambing hitam. Namun pada dasarnya setiap agama di dunia tidak ada yang mengajarkan apalagi menganjurkan kegiatan terorisme.

Sejak dahulu saya tertarik tentang mengapa ada orang atau kelompok orang tega melakukan teror dan pembunuhan massal. Salah satu yang menarik adalah periode sebelum dan semasa Perang Dunia 2. Saya mendatangi beberapa memorialnya, menonton dokumenter dengan memberi perhatian lebih pada 2 dokumenter berikut ini: Conspiracy dan The Eichmann Show – keduanya mengisahkan Adolf Eichmann. Eichmann adalah salah satu konseptor ‘Final Solution’ yang akhirnya membawa kematian pada 6 juta Yahudi di Eropa. 

Saya melihat betapa Jerman era Nazi berusaha menghapuskan kebudayaan tertentu, dari mulai tentang Yahudi hingga menghapuskan literatur sosialis dan komunis dengan pembakaran buku. Mereka tidak segan mencari segala alasan lewat hukum hingga agama sebagai upaya justifikasi dari Final Solution serta pemurnian ras. Dan bagaimana mereka dengan tenang mengeksekusi semua itu, setidaknya Eichmann yang tidak bergeming saat sekali di saat mendengar kesaksian penyintas di sidang Jerusalem. 

Pancasila, yang 1 Juni kemarin kita rayakan kelahirannya, pernah menjadi alasan pembenaran pembunuhan ratusan ribu orang, pembelokan sejarah serta penghapusan ideologi, kebudayaan tertentu dan pengetahuan kolektif. Waisak yang hari ini dirayakan oleh umat Budha, namun inti ajaran Budha tersebut pernah dibelokkan oleh Jepang saat mereka berusahan mencari pembenaran atas nama ‘perdamaian Asia Timur’ di saat Perang Dunia 2. 

Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan – dalam diri manusia ada benih-benih kekejaman – tidak peduli dia berasal dari agama ataupun ras apapun. Adalah sebuah pilihan, apakah ia memutuskan untuk memuaskan hasrat kekejaman tersebut ataupun meredamnya. Benih itu bisa ada pada orang yang nampak baik sekalipun, kamu dan saya. 
Belajar dari perjalanan Sidharta Gautama yang menjadi inti perayaan Waisak, saya berefleksi pada perjalanan manusia dan bangsa, setidaknya bangsa Indonesia. Perjalanan supaya mereka tidak jatuh dalam lingkar kekejaman, perjalanan untuk mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kebudayaan tentu berperan dalam mewujudkan masyarakat adil dan beradab. Dan upaya untuk melestarikan suatu kebudayaan dari kaum minoritas (seperti di Borobudur dan Bamiyan) adalah capaian-capaian penting dalam menuju bangsa adil dan beradab. 

Selamat ulang tahun Pancasila dan Selamat Hari Waisak. Semoga segenap makhluk berbahagia dan terbebas dari kebencian. 

Business as Usual: Mempertanyakan Komitmen Pemprov DKI dalam Musrenbang 2015

Siapa diantara 9.4juta warga DKI yang mengetahui jadwal penyelenggaraan Musrenbang di kelurahan, kecamatan atau kotamadya tempat anda tinggal? Dan siapa yang ‘beruntung’ menghadiri Musrenbang itu dan berhasil memperjuangkan calon rencana/program pembangunan?

Sekitar 1 bulan lalu, Berita Jakarta mengabarkan soal dibukanya rapat teknis pelaksanaan Musrenbang 2015. Saat itu, media masih didominasi oleh hiruk pikuk perseteruan antara Gubernur vs DPRD terkait masalah RAPBD 2015. Sekitar minggu ke 4 Maret mendadak banyak sekali berita soal Musrenbang di media massa, dan tak hanya soal DKI, tapi juga Aceh, Surabaya, Jawa Tengah, dll.

Saya sempat senang ketika ada rekan memberitahu akhirnya ada situs Musrembang DKI Jakarta. Sebetulnya ada sejak tahun 2014 – tapi tidak sempurna. Saat itu pikir saya: marilah diapresiasi. Bahkan saya sempat twitkan sebagai kabar gembira. Namun setelah dilihat lebih jauh, ternyata situs tersebut mengecewakan. Tidak ada informasi kepada warga untuk memberikan konteks ‘Apa itu Musrenbang’. Ketika saya mengklik Agenda maka yang muncul adalah Agenda tak jelas dari tahun 2014. Saya juga mempertanyakan, apakah ada yang meng-update situs ini, karena saat saya mengamati usulan tahun 2014, mengapa masih banyak status ‘DIPROSES’. Loh bukannya Musrenbang 2014 harusnya sudah difinalisasi, jadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RAPBD?

Lalu saya mencoba mencari lagi di Google dan Twitter, apakah ada pengumuman terkait soal Musrenbang, terutama jadwal dan lokasi. Yang muncul adalah berita-berita Musrenbang sejak minggu lalu, saat Musrenbang diadakan di tingkat kotamadya. Intinya proses di Kelurahan dan Kecamatan itu dimulai tanpa ada pengumuman serta diakhiri dengan tanpa berita – hanya memang hasilnya ada di situs Musrenbang. Di twitter, saya malah menemukan poster pengumuman Jadwal Audiensi Gubernur Jawa Tengah di kota-kota.

Saya teringat 6 tahun lalu, ketika saya dan teman-teman mengkritisi habis proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. Saat itu proses konsultasi berjalan tanpa pengumuman publik, demi memenuhi syarat administrasi: bahwa sudah ada proses partisipasi publik, walaupun itu partisipasi basa-basi, siluman, atau bodong. Untuk kasus Musrenbang pun sama – tidak ada pengumuman publik. Jika Musrenbang kelurahan sudah lewat, lalu siapa yang datang? Siapa yang menentukan (di tingkat kelurahan) RW 13 dapat taman bermain sementara RW 10 tidak dapat?

Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan, disitu diharapkan suatu proses bottom up yang dimoderatori dan difaslitasi oleh pemerintah. Karena dia adalah proses bottom up, tentu proses tersebut lebih efektif dan mudah dilaksanakan di tingkatan terkecil. Karenanya mengapa agenda dan lokasi musrenbang di tingkat kelurahan sangat penting. Dan mengapa ketiadaan agenda menjadi salah satu alasan bagi saya mempertanyakan komitmen pemprov DKI.

Saya beruntung menghadiri sesi Ibu Risma pagi ini. Di tahun 2009, saat beliau masih menjabat Ketua Bapeko, beliau sudah membuat situs musrenbang. Berawal dari inventarisasi hasil musrenbang 2009, di tahun 2015 fitur pun bertambah. Termasuk disitu menerangkan mengenai mekanisme pemberian masukan beserta bagaimana alur tersebut terjadi, hingga harga satuan yang dipakai oleh pemkot Surabaya dalam menentukan anggaran. Ibu Risma juga menjelaskan kriteria diterima atau ditolaknya suatu usulan, misalnya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan (saya tidak tahu bagaimana beliau menentukan persyaratan tersebut). Contoh: semua usulan pembuatan gapura pasti akan ditolak. Namun di lain pihak, dia pernah meloloskan usulan pemberian pelatihan dan SIM gratis untuk pengangguran. Tadinya usulan tersebut diminta secara personal, namun pada akhirnya malah menjadi program. Fitur Musrenbang Surabaya pun memungkinkan warga untuk memberi komentar terhadap usulan yang ada.

Surabaya dengan APBD senilai hanya 7 triliun, atau 10% dari APBD DKI Jakarta, saya anggap lebih berkomitmen dibandingkan DKI. Dengan rata-rata APBD per kapita, Surabaya (jumlah penduduk 3.5 jt) hanya 1 ; 2juta, sementara DKI 1 : 7.3 juta, selayaknya DKI bisa berbuat lebih dari Surabaya.

Musrenbang sebagai salah satu langkah penting penyusunan APBD sudah selayaknya dikelola dengan cerdas dan terencana. Tidak perlu canggih-canggih, mulai saja dengan mengumumkan jadwal pelaksanaan di segenap saluran yang ada. Memang proses yang baik belum 100% menjamin produk baik juga, tetapi proses buruk sudah 99.99% menjamin hasil buruk.

Gubernur DKI sendiri mengundang warga untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD. Namun untuk perencanaan sesuatu yang diawasi itu ternyata belum ada undangan serta tidak ada informasi tempat hajatannya.

Keraguan atas komitmen Pemprov DKI juga terlihat dari jumlah anggaran untuk Musrenbang itu sendiri. Menurut KawalAPBD, anggaran penyelenggaran Musrenbang di Bappeda (RAPBD 2015) hanya sebesar 850.000.000. Ini turun dibandingkan tahun 2014, 900.000.000. Sayangnya di RAPBD 2015 tidak muncul mata anggaran terkait Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kotamadya. Namun jika kita lihat, persentasi penyelenggaraan itu hanya 0.0012% dari total RAPBD 2015. Sementara jika melihat APBD 2014, ternyata ada 462 kegiatan terkait Musrenbang dengan total anggaran 62.614.279.300 atau hanya 0.08% dari total anggaran. Sungguh alokasi yang sangat kecil, bahkan kurang dari 50% dari total anggara pembelian UPS di SMA2 pada tahun 2014. Sangat disayangkan, sebuah kegiatan akbar tahunan demi menyusun 2 dokumen penting yg bernilai 70T, ternyata mata anggarannya hanya memakan porsi yg begitu kecil dari total anggaran.

Musrenbang adalah ‘satu-satunya’ jalan legal dan egaliter bagi warga, terutama warga yang tidak memiliki akses politik dan marjinal. Ada kritik dari teman, bahwa proses bottom-up planning (participatory budgeting) yang top-down seperti Musrenbang itu tidak akan berhasil. Tetapi argumen saya, Musrenbang ini sekarang satu-satunya wadah yang diberikan oleh pemerintah, dimana warga bisa berperan menentukan pembangunan. Karenanya jikalau hal sesederhana JADWAL AGENDA LOKASI tidak diumumkan dan tidak tersedia maka pada akhirnya Musrenbang ini HANYA BASA BASI.

Catatan:

Ini adalah versi kedua dari tulisan dengan judul yang sama. Tulisan pertama lenyap tanpa sebab yang saya ketahui dari blog ini beberapa jam setelah saya unggah.

Saya berusaha menuliskan ulang semirip mungkin minimal dengan data yang sama. Namun, pada akhirnya tidak bisa mencapai tingkat emosi yang sama. Hanya, tulisan ini sempat dibincangkan oleh teman-teman di laman FB, sehingga ada beberapa tambahan dan kritik dari mereka yang akhirnya saya harap memperkaya tulisan ini.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: